Author Archives: Admin Jurnal Metro

SEMARANG – Komando Daerah Militer (Kodam) IV/Diponegoro menyebut 6 oknum prajurit TNI telah ditetapkan sebagai tersangka buntut insiden penganiayaan dua warga sipil yang merupakan relawan pendukung Ganjar – Mahfud.

Penganiayaan itu terjadi pada Sabtu (30/12/2023) di depan Markas Kompi B Yonif Raider 408/Suhbrastha, Kabupaten Boyolali.

“Betul (6 oknum prajurit TNI ditetapkan tersangka). Berdasarkan alat bukti yang diperoleh dan keterangan para terperiksa, saat ini penyidik Denpom IV/4 Surakarta telah mengerucutkan enam orang pelaku, masing-masing Prada Y, Prada P, Prada A, Prada J, Prada F dan Prada M,” tulis Kepala Penerangan Kodam Diponegoro Kolonel Inf Richard Harison, saat dikonfirmasi, Selasa (2/1/2024).

Para pelaku saat ini ditahan di Denpom Surakarta. Sampai saat ini, sebut Kolonel Richard, penyidik Denpom Surakarta masih bekerja untuk terus mengungkap dan mengembangkan proses penyelidikan dan penyidikan.

“Perlu saya sampaikan, mekanisme proses hukum pidana di militer, dimulai dari penyidikan di Polisi Militer (Pom), kemudian melalui Papera atau Perwira Penyerah Perkara dalam hal ini Danrem 074/WRT (Warastratama) dan selanjutnya akan dilakukan penuntutan oleh Oditur Militer (jaksa-Odmil) dan disidangkan di Pengadilan Militer (Dilmil),” sambung Kolonel Richard.

Kapendam melanjutkan, proses hukum mulai dari Pom, Odmil sampai dengan Dilmil berjalan secara independen.

“Pihak TNI maupun Kodam IV/Diponegoro tidak bisa melakukan intervensi,” pungkasnya.(*/D To)

JAKARTA – Direktur Eksekutif Pembina Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk meminta maaf secara terbuka atas kejadian pembagian surat suara Pemilu 2024 kepada pemilih di Taiwan, yang tidak sesuai dengan jadwal.

“KPU harus meminta maaf dan memberi peringatan keras kepada PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri) Taipei,” kata Khoirunnisa saat dihubungi di Jakarta, Selasa (2/1/2023).

Menurut dia, KPU sebagai penyelenggara pemilu harus bekerja secara transparan, akuntabel, jujur, dan akurat. Sehingga publik akan meyakini bahwa proses dan hasil pemilu sesuai dengan penyelenggaraan pemilu berintegritas.

“Kalau penyelenggara pemilu tidak transparan, bisa jadi publik akan mempertanyakan kerja dari penyelenggara pemilu,” ujar Khoirunnisa.

Dia pun meminta KPU untuk menjelaskan kepada publik langkah apa saja yang akan diambil untuk menindaklanjuti kejadian di Taiwan tersebut. Selain itu, juga mengantisipasi terhadap logistik pemilu di wilayah yang lain, termasuk di luar negeri.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memberikan klarifikasi terkait dengan dugaan salah prosedur pada pembagian surat suara Pemilu 2024 di Taiwan, yang telah dikirimkan kepada pemilih pada 18-25 Desember 2023.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Puadi menjelaskan bahwa pengiriman surat suara dari PPLN Taipe kepada pemilih dengan metode pos berdasarkan lampiran PKPU 25 Tahun 2023 seharusnya baru akan berlangsung pada 2-11 Januari 2024 atau 30 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, 14 Februari 2024.

“Dengan demikian, terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilu oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) pos dan/atau PPLN Taipei,” ujar Puadi di Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (28/12/2023).
Terkait dengan 31.276 surat suara yang dinyatakan KPU sebagai surat suara rusak, lanjut dia, Bawaslu berpandangan tidak terdapat kriteria surat suara rusak akibat kesalahan prosedur pengiriman.

Pasalnya, lanjut Puadi, dalam Keputusan KPU Nomor 1395 Tahun 2023 pada halaman 19 terkait dengan kriteria surat suara rusak, tidak ada poin yang menyebutkan salah prosedur dalam pengiriman sebagai salah satu indikator untuk menyatakan surat suara rusak.

Bukan hanya itu, Puadi juga mengatakan bahwa Bawaslu khawatir penetapan surat suara yang telah dikirim sebagai surat suara rusak dan meminta pengiriman surat suara pengganti akan menimbulkan potensi masalah yang lebih kompleks.(*/Ad)

JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyindir rencana program makan siang gratis dari Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya, program tersebut jika terealisasi, memakan anggaran sekitar Rp 400 triliun.

“Seluruh program kerakyatan dalam mengatasi kemiskinan bagi Pak Ganjar itu berbasis pengalamanan. Berbasis kemampuan dalam mengambil kebijakan untuk berpihak pada wong cilik, sat set agar gaspol,” ujar Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, (2/1/2024).

“Maka bisa dilihat rakyat bisa membandingkan kalau program makan gratis itu pun dengan susu impor itu mencapai lebih dari Rp 400 triliun,” kata Hasto menambahkan.

Dia membandingkan tiga rencana program Ganjar Pranowo-Mahfud MD jika terpilih pada Pilpres 2024, yakni jangkauan bantuan sosial (bansos) yang lebih luas, penciptaan 17 juta lapangan pekerjaan baru, dan 1 Sarjana 1 Keluarga Miskin. Ketiga program tersebut sudah diperhitungkan akan menghabiskan anggaran sebesar Rp 506 triliun.

“Sehingga sejak awal dalam merancang program itu dengan efisiensi dengan pemberdayaan perekonomian nasional. Contohnya, kalau Pak Prabowo dengan susu gratis itu impor, kemarin kita membagi telur yang diproduksi oleh rakyat sendiri, ternyata khasiatnya itu jauh lebih,” ujar Hasto.

Terkait bansos, hal tersebut juga sudah menjadi komitmen dari Menteri Sosial (Mensos) sekaligus PDIP, Tri Rismaharini. Dia menegaskan, bansos merupakan program pemerintah yang memprioritaskan kesejahteraan wong cilik, bukan alat politisasi.

“Bahwa seluruh komitmen yang menjadi perintah konstitusi akan dijalankan dengan sebaik-baiknya, dengan memastikan tidak ada politisasi atas bansos,” ujar Hasto.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN), Burhanuddin Abdullah mengatakan, program makan siang dan susu gratis yang diusung Prabowo-Gibran membutuhkan biaya Rp 1 triliun per hari. Total dana yang dibutuhkan Rp 300 triliun lebih selama satu tahun, dengan target penerima mencapai 82,9 juta orang.

Dia menyebut, perlu 45 dapur untuk memproduksi makanan gratis tersebut. Pada akhirnya, program itu menciptakan lapangan pekerjaan baru.

“Apa yang dibutuhkan untuk mencapai itu? Ada 45 ribu dapur yang harus dibangun, bukankah itu lapangan kerja? Pak Prabowo mengatakan pada saya, kita rekrut sarjana-sarjana baru, kemudian kita akan beli bahan-bahan makanan untuk anak-anak kita itu dari para petani lokal,” ujarnya pertengahan Desember 2023.(Republika/Ag)

CIBINONG – Usai memantau langsung situasi di Kecamatan Parung Panjang pada Senin (1/1), Penjabat (Pj) Bupati Bogor, Asmawa Tosepu melakukan rapat koordinasi dengan Forkopimda, anggota DPRD Kabupaten Bogor Dapil Lima, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), dan pihak terkait lainnya demi menyelaraskan langkah percepatan penuntasan permasalahan Parung Panjang, di Ruang Rapat Bupati Bogor, Cibinong, Selasa, 2 Januari 2024.

Hadir pada pertemuan tersebut, Kapolres Bogor, Dandim 0621 Kabupaten Bogor, perwakilan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Perum Perhutani, Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, Dinas PUPR Provinsi Jawa barat, Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, para kepala perangkat daerah, Camat Parung Panjang, Camat Rumpin, Camat Cigudeg, Camat Tenjo, dan jajaran Kepala Desa di wilayah Parung Panjang.

Asmawa mengungkapkan terima kasih atas perhatian semua pihak yang hari ini memberikan atensinya untuk menuntaskan permasalahan di Parung Panjang.

“Kehadiran Forkopimda, Pemprov Jabar, Perhutani, unsur terkait, juga anggota DPRD Kabupaten Bogor khususnya wilayah Dapil Lima pada forum ini menjadi penting bagi kami untuk memastikan bahwa kebijakan yang akan kita ambil bukan hanya sepihak dari pihak eksekutif, tapi juga bersama unsur legislatif, dan seluruh stakeholder terkait,” ungkap Asmawa.

Menurut Asmawa, permasalahan di Parung Panjang harus segera dicarikan jalan keluarnya, kapanpun dan siapapun pemimpinnya di Kabupaten Bogor masalah ini harus segera dituntaskan.

“Sebelumnya, saya coba melakukan pemetaan permasalahan secara cepat, saya sudah berkunjung dan melihat langsung dari dekat, sehingga saya bisa mengetahui apa masalah utama yang ada di sana,” tandasnya.

Asmawa Tosepu menjelaskan, yang pertama, sebagai solusi jangka pendek harus percepat mempersiapkan kantong parkir untuk ribuan truk yang ada di sana. Asmawa ingin paling lambat minggu ketiga bulan Januari sudah bisa dipergunakan.

Kedua, lanjut Asmawa, adalah bagaimana kita menegakan aturan, karena secara sepintas saya melihat terjadi pelanggaran-pelanggaran di sana.

Diantaranya soal perizinan pertambangan, kemudian pelanggaran kapasitas muatan truk, kemudian soal kelayakan kendaraan dan pengemudinya, dan pelanggaran lainnya termasuk penertiban pertambangan tanpa izin.

“Ketiga, adalah soal kewajiban perusahaan dalam bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk masyarakat. Ini perlu kita dorong, yang penting dilakukan sesuai dengan ketentuan dan bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

Asmawa menambahkan, Kempat adalah solusi jangka panjangnya yakni pembangunan jalan khusus tambang.

Selain itu, harus mulai melakukan percepatan pembangunan jalan tambang ini. Sehingga tidak mengganggu aktivitas penduduk di Parung Panjang,”

“Saya juga sudah berkomunikasi dengan Pj. Bupati Tangerang kita akan rencanakan bertemu untuk duduk bersama membahas permasalahan di Parung Panjang secara bersama-sama,” terang Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu.

Anggota DPRD Kabupaten Bogor Dapil Lima, Aan Triana, menuturkan, dirinya mengapresiasi Pj. Bupati Bogor yang hari ketiga bekerja sudah tancap gas untuk memecahkan persoalan yang terjadi di Parung Panjang khususnya, dan di Kabupaten Bogor pada umumnya.

“Kantong parkir adalah solusi terbaik dan terdekat karena belasan tahun masyarakat kita di sana terganggu keamanannya, kenyamanannya, belum lagi dari sisi kesehatan banyak yang terkena penyakit pernafasan,” tutur Aan.

Ia menambahkan, apa yang kita lakukan hari ini adalah titik awal, walaupun sebelumnya sudah ada langkah-langkah, kita sebagai pemerintah dapat memberikan solusi yang baik untuk masyarakat.

“Hari ini juga Pemerintah Provinsi Jawa Barat hadir untuk memberikan atensinya sesuai dengan kewenangannya. Ego sektoral harus kita kesampingkan, dan kepentingan masyarakat harus menjadi yang utama,” ujar Aan Triana.(Asep Syahmid)

SUMEDANG – Penjabat (Pj) Bupati Sumedang, Herman Suryatman, mengungkapkan rumah yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi magnitudo 4,8, Ahad (31/12/2023) lalu bertambah menjadi 1.004 unit. Terdiri dari 808 rumah rusak ringan, 93 rumah rusak sedang dan 103 rumah rusak berat.

“Jumlah rusak ringan ada 808 rumah, rusak sedang ada 93 rumah dan yang rusak berat ada 103 rumah. Itu berdasarkan kajian teman-teman di lapangan, perangkat kecamatan dan perangkat desa,” ucap dia di RSUD Sumedang, Selasa (2/1/2024).

Ia mengatakan rumah-rumah yang rusak berada di delapan kecamatan yaitu di Sumedang Selatan, Sumedang Utara, dan Cimalaka. Serta di Ganeas, Cisarua, Tanjungkerta, Tanjungmendar dan Rancakalong.

Ke depan, Pj Bupati Sumedang mengatakan petugas di lapangan akan melaakukan verifikasi terkait kondisi rumah yang didata tersebut untuk menentukan uang penggantian kerusakan secara akuntabel. Selanjutnya pihaknya akan mengusulkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Ia melanjutkan korban yang mengalami luka ringan berjumlah 11 orang terdiri dari 10 orang yang sudah kembali ke rumah masing-masing dan satu orang dirawat di Rumah Sakit Santosa.

“Jadi yang luka ringan ada 10 dan sudah kembali ke rumahnya masing-masing, yang luka sedang ada satu dan saat ini masih di RS Santosa,” kata dia.

Herman menambahkan kondisi bangunan Rumah Sakit Pakuwon relatif baik dan pasien sudah kembali ke ruangan masing-masing. Sedangkan bangunan VIP, paviliun dan Sakura di RSUD Sumedang sudah dilakukan asesmen dan dinyatakan aman.

“Hasilnya, ketiga bangunan itu aman begitu pula bangunan yang lainnya di RSUD aman sehingga warga masyarakat pasien yang 108 ada di depan dan 46 ada di belakang kemarin sudah masuk semuanya karena aman,” kata dia.

Namun, terjadi gempa susulan pada Senin (1/1/2023) malam dan telah dilakukan asesmen dengan hasil bangunan RSUD Sumedang aman. Namun, terdapat 48 pasien yang meminta untuk kembali ke tenda darurat.

“Kita fasilitasi tapi dengan catatan tenang, jadi tidak usah panik. Jadi, kita evaluasi 48 ke luar karena menyangkut kondisi psikis, kami layani dengan baik, ada 48,” ungkap dia.

Setelah dilakukan pengecekan dan dinyatakan aman, ia mengatakan hasil tersebut dilaporkan ke pasien di tenda darurat. Total dari 48 pasien terdapat 10 orang pasien yang kembali ke ruangan semula.

“Dari 48 ada 10 yang sudah kembali, jadi tinggal 38 lagi yang masih ada di luar dan kita akan edukasi mudah-mudahan sore ini semuanya bisa kembali lagi ke ruangan, tentu dengan catatan semua harus tenang tetapi tetap waspada,” kata dia.

Ia menegaskan bahwa Kabupaten Sumedang dalam kondisi aman dan terkendali. Namun, tetap harus waspada.

“Jadi Sumedang dalam keadaan aman dan terkendali, tetapi kita harus waspada, waspada, dan waspada,” kata dia.

Selama masa tanggap darurat tujuh hari ke depan, ia mengatakan proses penyelamatan dan proses perlindungan terhadap optimal terus dilakukan. Pada tanggal 8 nanti, ia mengatakan memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi yang diharapkan berjalan lancar.(*/Dang)

PANGANDARAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran akan memberlakukan kebijakan baru terkait tarif tiket masuk ke sejumlah objek wisata. Aturan baru itu akan berlaku per 5 Januari 2024.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tonton Guntari mengatakan, perubahan tarif masuk itu dilakukan karena saat ini perhitungan retribusi tak didasarkan jenis kendaraan, tapi jumlah orang. Alhasil, terdapat penyesuaian tarif masuk ke sejumlah objek wisata di Kabupaten Pangandaran.

“Pokoknya nanti hitungannya tarif masuk itu per orang. Selama ini kan hitungannya per kendaraan,” kata dia, (2/1/2024).

Ia menjelaskan, tarif masuk ke objek wisata akan disesuaikan per kawasannya. Kawasan pertama akan melingkupi objek wisata Pantai Pangandaran dan Pantai Batu Hiu dengan tarif Rp 20 ribu per orang.

Sementara itu, untuk kawasan Pantai Batukaras dan Pantai Madasari tarifnya Rp 15 ribu per orang. Sedangkan, untuk kawasan ketiga adalah Pantai Karapyak dengan tarif Rp 6.000 per orang, dan kawasan keempat Green Canyon Rp 10 ribu per orang.

“Jadi, itu wisatawan yang bayar untik satu kawasan. Tidak banyak pintu tiket,” kata Tonton.

Menurut dia, aturan baru itu merupakan penyesuaian yang harus dilakukan. Ia menilai, retribusi wisatawan yang masuk ke objek wisata itu sudah semestinya dihitung per orang, bukan per kendaraan.

“Subjek retribusi itu bukan kendaraan, tapi orang. Kendaraan hanya sebagai alat angkut orang yang mau berlibur,” kata dia.

Ia menambahkan, dengan membayar tarif retribusi itu, wisatawan tak perlu lagi membayar biaya masuk kendaraan ke objek wisata. Namun, nantinya akan diberlakukan tarif parkir yang berbeda untuk kendaraan yang masuk. Tarif parkir itu akan diatur oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran.

Sebelumnya, wisatawan yang masuk ke Pantai Pangandaran, Pantai Karapyak, dan Pantai Batukaras, dikenai tarif per orang menjadi Rp 10 ribu. Sementara itu, kendaraan motor dikenakan tiket Rp 20 ribu, mobil kecil Rp 60 ribu, minibus kecil Rp 95 ribu, minibus besar Rp 135 ribu, bus kecil Rp 205 ribu, bus sedang Rp 295 ribu, dan bus besar Rp 515 ribu.

Khusus untuk Pantai Batu Hiu, tarif per orang dikenakan Rp 9.000. Sementara kendaraan motor dikenakan tiket Rp 15 ribu, mobil kecil Rp 50 ribu, minibus kecil Rp 75 ribu, minibus besar Rp 110 ribu, bus kecil Rp 170 ribu, bus sedang 245 ribu, dan bus besar Rp 420 ribu. Sedangkan di Green Canyon tarif masuk per orang Rp 10 ribu belum termasuk sewa perahu.

Pemkab Pangandaran juga sempat memberlakukan tarif tiket masuk terusan ke tiga objek wisata, yaitu Pantai Pangandaran, Pantai Batu Hiu, dan Pantai Batukaras, dengan harga Rp 20 ribu per orang. Untuk wisatawan yang menggunakan kendaraan, seperti tiket sepeda motor Rp 40 ribu dengan tiket terusan, jeep/sedan Rp 120 ribu, minibus kecil Rp 180 ribu, minubus besar Rp 250 ribu, bus kecil Rp 400 ribu, bus sedang Rp 550 ribu, dan bus besar Rp 980 ribu.

Namun, mulai 5 Januari 2024, tarif masuk ke sejumlah objek wisata di Kabupaten Pangandaran akan dihitung per orang. “Tarif per kendaraan itu nanti tidak berlaku lagi,” ungkapnya.(*/Dang)

LAMPUNG – Harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani dan penggilingan mengalami kenaikan di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) pada Desember 2023. Harga gabah di petani Rp Rp 6.952 per kg dan di penggilingan tertinggi Rp 8.100 per kg. Hal yang sama terjadi kenaikan harga beras premium dan medium di penggilingan.

“Harga tersebut di atas HPP Rp 5.100 per kg,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung Atas Parlindungan Lubis dalam keterangan persnya, Selasa (2/1/2024).

Dia mengatakan, harga gabah tertinggi di tingkat petani pada kualitas GKP Rp 8.000 per kg dengan Varietas Inpari 32 HDB dan Ciherang terdapat di Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan. Harga gabah tertinggi di tingkat penggilingan Rp 8.100 per kg pada kualitas GKP dengan Varietas Inpari 32 HDB dan Ciherang terdapat di Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan.

Sedangkan harga gabah terendah di tingkat petani mencapai Rp 6.350 per kg pada gabah kualitas GKP dengan Varietas IR-64 terdapat di Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan. Di tingkat penggilingan, harga gabah terendah kelompok kualitas GKP Rp 6.450 per kg dengan Varietas IR-64 terdapat di Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan.

BPS Lampung melakukan survey di empat kabupaten sentra gabah terbesar di Lampung selama Desember 2023. Pemantauan harga yang terbanyak berasal dari Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Selatan yaitu 15 observasi (30,61 persen), Kabupaten Lampung Timur sebanyak 10 observasi (20,41 persen) dan Kabupaten Pringsewu sebanyak 9 observasi (18,37 persen).

Atas mengatakan, rata-rata komponen mutu hasil panen gabah kelompok kualitas GKP yang diperjualbelikan menunjukkan hasil yang kurang baik dilihat dari Kadar Air (KA) dan Kadar Hampa (KH). Rata-rata Kadar Hampa (KH) tercatat 2,46 persen pada November 2023 dan 2,52 persen pada Desember 2023. Sedangkan rata-rata KA tercatat 19,97 persen pada November 2023 dan 20,03 persen pada Desember 2023.

“Rata-rata harga gabah di petani dan di penggilingan mengalami kenaikan pada Desember 2023,” kata Atas Parlindungan Lubis.

Kenaikan rata-rata harga kelompok kualitas GKP di tingkat petani sebesar 0,97 persen dari Rp 6.885,16 per kg pada November 2023 menjadi Rp 6.952,00 per kg pada Desember 2023. Sedangkan di tingkat penggilingan naik 0,87 persen dari Rp 6.991,41 per kg pada November 2023 menjadi Rp 7.052,00 per kg pada November 2023.

Mengenai harga beras, Atas PL mengatakan, terjadi kenaikan harga beras di tingkat penggilingan untuk kualitas beras premium dan medium. Harga beras tertinggi di tingkat penggilingan mencapai Rp 14 ribu per kg untuk kualitas premium. Harga beras tersebut jenis beras IR-64 di Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus.

Harga beras terendah yang diperjualbelikan bulan Desember mencapai harga Rp 12 ribu per kg untuk beras kualitas medium, jenis beras Melati terdapat di Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. “Harga rata-rata di penggilingan mencapai Rp 13.228,57 per kg untuk beras kualitas premium, dan Rp 12.628,57 per kg untuk beras kualitas medium pada bulan Desember 2023,” jelasnya.(*/Tian)

JAKARTA – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengevaluasi perayaan malam tahun baru. Ini imbas dari tanaman rusak di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat.

“Harus ada evaluasi, kalau menghadirkan banyak orang itu dengan risiko pasti tanaman terinjak,” kata Khoirudin kepada wartawan di Jakarta,(2/1/2024).

Khoirudin menjelaskan, seharusnya perayaan di lokasi besar seperti itu sudah diantisipasi jauh hari oleh Pemprov DKI beserta dinas terkait. Terlebih, dikhawatirkan sejumlah tanaman yang rusak bisa menghabiskan banyak biaya untuk diperbaiki dan diganti menjadi baru kembali.

“Itu harus diantisipasi oleh Pemda, kan jadi keluar biaya lagi untuk perbaikan taman dan sebagainya,” katanya.

Maka dari itu, menurut dia, perlu adanya tindakan tegas dari Pemprov DKI bagi pengunjung yang ketahuan merusak tanaman di tempat umum.

Dia berharap Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI bisa segera memperbaiki dan mengganti tanaman rusak agar bisa mengembalikan pemandangan semestinya. Ia barharap kejadian ini tak terulang kembali dan menjadi bahan evaluasi bagi Pemprov DKI.

Selain itu, perlu juga ada kesadaran warga untuk menjaga kebersihan maupun estetika fasilitas umum demi menciptakan kenyamanan bersama. “Ini tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat,” tegasnya.

Sebelumnya, dilaporkan sejumlah tanaman di Bundaran HI rusak akibat terinjak-injak saat masyarakat ramai merayakan Tahun Baru 2024 pada Sabtu (31/12) malam hingga Ahad (1/1) dini hari.

Sementara, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta menyebut tanaman yang rusak akibat pesta malam tahun baru hanya seluas total 208 meter persegi berupa bakung lele, aralia, dan bougenville yang berada pada lokasi terpisah di jalur hijau.

“Semua kami ganti, butuh waktu dua hari,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi Distamhut DKI Jakarta Ivan Obi.(*/Nu)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mendukung langkah Penjabat (Pj) Bupati Bogor Asmawa Tosepu menuntaskan polemik truk khusus angkutan tambang di Parungpanjang dan wilayah sekitarnya.

Rudy mengatakan, apapun kebijakan yang dicetuskan Pj Bupati Bogor untuk menyelsaikan masalah tersebut, dirinya dan DPRD secara kelembagaan akan memberi dukungan.”Apapun langkah PJ Bupati, kami DPRD siap mendukung apapun itu,” kata Rudy Susmanto, (2/1/2024).

Rudy mengingatkan, penyelesaian masalah tersebut, harus mengakomodir kepentingan semua pihak, terutama kepentingan masyarakat yang kerap menjadi korban akibat lintasan truk tersebut, baik dari aspek lingkungan maupun keamanan berlalu lintas.

“Prinsipnya rasa keadilan harus dikedepankan,” kata dia.

Rudy mengapresiasi itikad Pj Bupati Bogor membangun komunikasi lintas sektoral dalam memetakan persoalan tersebut. Menurut dia, peran aktif Pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat dibutuhkan untuk mengeksekusi kebijakan yang menjadi solusi jangka panjang atas persoalan tersebut.

“Intervensi Pusat maupun Pemprov dibutuhkan baik dari sisi regulasi dan juga dukungan anggaran. Misalnya, untuk merealisasikan pembangunan jalan baru, apakah itu jalan tol atau jalan biasa,” katanya lagi.

Seperti diketahui, Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu yang baru dilantik, menjadikan persoalan Parungpanjang sebagai prioritas untuk diselesaikan di era transisi kepemerintahannya.

Asmawa bahkan telah meninjau kondisi jalan Parungpanjang dan pembangunan kantung parkir di perbatasan Parungpanjang-Tenjo, tepatnya di Desa Ciomas, Kecamatan Tenjo.

“Arahan pak Pj Gubernur juga adalah bagaimana mengatasi persoalan-persoalan yang saat ini ada di Parung lpanjang, jalan yang kemudian yang terkait dengan pengangkutan material galian c,” kata Asmawa.

Asmawa mengatakan akan langsung berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR, kemudian dengan provinsi Jawa Barat sesuai arahan Pj Gubernur.

“OPD mana yang harus segera dikoordinasikan, Kemudian dengan pemerintah Provinsi Banten termasuk dengan kabupaten tetangga yang terkait. Karena ini sifatnya lintas provinsi, sehingga menjadi kewenangan pemerintah pusat,” pungkasnya.(*/Wan)

CIBINONG – Hari pertama masuk kerja di Lingkungan Pemkab Bogor usai libur tahun baru Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu langsung memimpin apel perdananya bersama aparatur sipil negara (ASN) Kabupaten Bogor di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Selasa, 2 Januari 2024

Asmawa mengultimatum para ASN untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik pada Pemilu 2024 yang dilaksanakan 14 Februari mendatang. Terutama camat dan termasuk kepala desa.

“Saya sampaikan terkait posisi ASN dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pesta demokrasi yang kurang lebih 43 hari lagi, pemilihan presiden dan pemilu legislatif, peran ASN sangat penting, terutama dalam rangka memastikan terlaksananya penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut,” kata dia.

Untuk camat dan kepala desa, Asmawa menyebut keduanya merupakan pimpinan di wilayah yang kebijakannya bisa mempengaruhi masyarakat. Tak menutup kemungkinan juga bisa menimbulkan polemik sosial.

“Khususnya kepada para kepala desa dan camat untuk berperan serta dalam rangka membantu penyelenggara untuk mensosialisasikan pentingnya pemilu ini. Maka harus bersama sama untuk hadir dalam pemungutan suara, kemudian mensukseskan pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. Tapi saya sampaikan bagiamana posisi mereka pada pemilu ini,” tegasnya.

Sementara, netralitas ASN pada Pemilu juga telah diwanti-wanti oleh Bawaslu Kabupaten Bogor. Bahkan tidak hanya secara langsung, pengawasan terhadap aparatur negara tersebut dilakukan hingga pada media sosial (medsos).

“Pertama terkait contoh misalnya netralitas ASN, kedua terkait dengan pada posisinya kampanye yang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh KPU,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor, Ridwan Arifin.

Sementara untuk pengawasan di media sosial, pihaknya akan bekerja sama dengan instansi terkait untuk mengawasi pelanggaran Pemilu. Hal ini pun berlaku bagi peserta pemilu.

“Di medsos ini kita akan bekerja sama dengan pemerintah daerah terutama diskominfo serta kepolisian. Karena kita belum ada untuk menonaktifkan akunnya itu belum ada jadi harus bekerja sama,” tandasnya. ( Asep Syahmid)