Author Archives: Admin Jurnal Metro

DEPOK – Sidang gugatan perceraian antara Catherine Wilson dan Idham Mase digelar untuk pertama kalinya di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Rabu (10/1/2024). Sayangnya, dalam sidang perdana, Catherine dan Idham sama-sama memilih untuk tak hadir, hingga sidang terpaksa ditunda selama dua minggu.

Terkait alasan Catherine melayangkan gugatan cerai, kuasa hukumnya pun angkat bicara. Menurut Dody Hariyanto, anak menjadi salah satu hal yang membuat wanita 42 tahun itu mantap untuk berpisah dari pria yang menikahinya pada Oktober 2022.

“Jujur saya katakan sebelum terjadi pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama kota Depok ini, saya sudah bertanya kepada klien saya peristiwa hukumnya adalah satu bahwa sudah tidak ada keserasian, dua tidak ada anak, ketiga dan juga tidak ada harta gono-gini selama masa perkawinan,” beber Dody Hariyanto.

Meski demikian, Dody menegaskan jika Catherine dan Idham tak pernah terlibat pertengkaran hebat sebelum keduanya memilih untuk bercerai.

Hanya saja, dia membenarkan kalau mereka sudah tak harmonis lagi dalam menjalani rumah tangganya.

Bukan tanpa sebab, pasalnya Catherine dan Idham sendiri sudah tak lagi tinggal satu atap kurang lebih selama satu tahun belakangan ini.

“(Catherine dan Idham) pisah rumah hampir satu tahun. Dengan pisah rumah itu sudah dipastikan bahwa mereka sudah tidak ada keharmonisan,” beber Dody.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa kliennya ingin agar perceraiannya terjadi secara baik tanpa adanya konflik sama sekali.
“Jadi tidak ada bertengkar, jadi pure gugatan ibu Catherine itu hanya sebatas mau bercerai secara baik-baik,” katanya.(*/Ind)

DEPOK – Rumah Sakit Umum Daerah Khidmat Sehat Afiat (KiSA) Kota Depok, Jawa Barat menyiapkan layanan konsultasi masalah psikologis bagi para calon anggota legislatif (caleg) yang gagal terpilih di Pemilu 2024.

Direktur RSUD KiSA Kota Depok Devi Maryori mengatakan memiliki dokter spesialis kejiwaan atau psikiater yang membuka layanan konsultasi bagi caleg gagal. Dokter tersebut akan memeriksa dan mendiagnosa tingkat masalah kejiwaan pasien.

“Jadi kami siap melayani para caleg yang gagal di Pemilu 2024,” katanya.

Dia mengatakan konsultasi dilakukan di Poliklinik Psikiatri dan akan dilihat tingkat ketahanan mental dan banyak lagi terapi yang dapat diberikan oleh dokter spesialis kejiwaan Diana Papayungan sebagai psikiater di RSUD KiSA.

“Pemeriksaannya antara lain pendampingan psikoterapi dan jika dibutuhkan pemberian obat-obatan psikofarmaka untuk memperbaiki kembali kondisi mentalnya, agar dapat berfungsi kembali seperti sediakala,” jelas Devi.

Menurut dia, fasilitas konsultasi itu bisa membentengi mental psikologis pasien sehingga tidak mudah mengalami depresi. Namun, ia tidak menyiapkan ruang rawat inap khusus bagi pasien dengan gangguan jiwa.

“Kalau masih bisa ditangani untuk terapi ya terapi dulu, tetapi kalau perlu perawatan kami bisa rujuk ke RS Marzoeki Mahdi dan rumah sakit yang ada perawatan kejiwaannya,” ujarnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat (Jabar) telah menetapkan 769 Daftar Caleg Tetap (DCT) yang akan memperebutkan 50 kursi DPRD Kota Depok pada Pemilu 2024. Berarti akan ada 719 caleg yang gagal duduk di DRPD Kota Depok.(*/Idr)

LAMPUNG – Sejumlah petani penggarap lahan terbengkalai kawasan perkantoran Pemprov Lampung di Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan, mendatangi DPRD Lampung lagi pada Rabu (10/1/2024). Mereka menolak adanya sewa lahan yang pernah digarap sebelumnya oleh petani.

Kedatangan para petani penggarap lahan kota baru meminta DPRD Lampung meniadakan sewa lahan kepada petani yang berkisar Rp 300 ribu per meter, atau Rp 3 juta per hektare (ha).

Penetapan sewa lahan kepada petani penggarap tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Lampung Nomor G/293/VI.02/HK/2022 tentang Penetapan Sewa Tanah Kota Baru yang Belum Dipergunakan untuk Kepentingan Pembangunan Provinsi Lampung.

“Kami datang lagi ke sini (DPRD Lampung) karena tidak ada solusinya. Padahal, pembangunan Kota Baru saat ini terhenti total, tapi kami menggarap diambil sewa lahan,” kata Yono, perwakilan petani penggarap lahan Kota Baru Lampung, Rabu (10/1/2024).

Menurut dia, aksi petani penggarap sudah dilakukan sejak 2022 sampai 2024 ini, yang tuntutannya agar sewa ditiadakan, namun tidak ada realisasi dari Pemprov dan DPRD Lampung.

Dia mengatakan, petani sekitar lahan diizinkan menggarap lahan di sekitar pembangunan komplek Perkantoran Pemprov Lampung yang sudah mangkrak pada 2014.

Petani menanam palawija, seperti singkong, cabai, dan lainnya. Setelah berjalan, lanjut dia, petani diambil sewa, padahal pembangunan gedung kantor mangkrak.

Anton (34 tahun), petani penggarap lahan Kota Baru mengatakan, para petani penggarap ini memang dari dulunya sudah menggarap lahan di kawasan sebelum menjadi proyek lahan Kota Baru. “Sekarang pembangunan terhenti total, kami menanam lagi di tanah kami tapi dimintai sewa,” ujar Anton.

Menurut dia, petani menolak sewa lahan Kota Baru sebesar Rp 300 ribu per meter atau Rp 3 juta per ha. Bahkan, ujar dia, petani yang tidak membayar sewa lahan diancam dan diintimidasi agar membayar sewa oleh satgas yang dibentuk di sekitar lahan tersebut.

Anton, yang juga lulusan Universitas Teknokrat Indonesia, mengatakan, seharusnya Pemprov Lampung beruntung masih ada petani yang mau merawat lahan kosong terbengkalai dengan tanaman yang bermanfaat dan menguntungkan petani. “Coba kalau dibiarkan, bisa jadi hutan belantara di sekitar gedung kantor yang mangkrak,” katanya.

Belum ada tanggapan dari pemprov Lampung maupun DPRD Lampung dalam tuntutan warga penggarap lahan Kota Baru. Sebelumnya, Kabid Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung Mediandra pernah mengatakan, masyarakat harus ikuti aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Baca juga: Istilah Alquran yang Diduga Berarti Kapur Barus Pewangi yang Hanya ada di Jawa dan China

Masyarakat yang belum bayar sewa tidak diperbolehkan menggarap lahan Kota Baru. “Masyarakat bisa menggarap lahan Kota Baru sepanjang belum dimanfaatkan oleh Pemprov Lampung. Akan tetapi masyarakat harus ikuti ketentuan yang berlaku,” kata dia.

Petani menggarap lahan Kota Baru berada di Desa Sindang Anom, Gedung Agung, Sinar Rezeki, Purwotani, Margodadi, Sidodadi Asri, Margorejo, Sumber Jaya dan Margo Mulyo. Lahan yang sudah disewa sekitar 230 ha, dan yang belum digarap sekitar 800 ha. Hasil sewa lahan masuk PAD Pemprov Lampung mencapai Rp 690 juta.(*/Ti)

BANDUNG – Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana (PVMBG) Badan Geologi Kementerian ESDM menyebut bahwa hujan lebat menjadi penyebab tanah longsor di Cipondok, Desa Pasanggrahan, Kabupaten Subang.

“Jadi itu karena hujan lebat yang airnya terus masuk ke dalam cekungan hingga akhirnya menyebabkan debris atau limpasan air dan longsor di lokasi itu,” kata Kepala Sub Koordinator Gerakan Tanah Wilayah Barat PVMBG Badan Geologi ESDM Sumaryono saat dikonsumsi di Bandung, Rabu (10/1/2024).

Dia menjelaskan, di waktu sebelum dan saat terjadinya longsor, curah hujan di wilayah tersebut tengah mengalami anomali yakni mencapai 200 mm yang biasanya hujan tersebut kumulatif dalam 15 sampai 20 hari yang kemudian masuk ke dalam cekungan itu.

“Info dari BMKG dalam dua hari mencapai 200 mm, itu hujan yang biasanya 200 mm itu dalam 15 – 20 hari, dan bayangkan diturunkan dalam dua hari,” katanya.

Dia juga menjelaskan, secara morfologi, daerah tersebut memang rawan longsor dan kerap kali terjadi longsor, sehingga bukan karena sebab lain seperti aktivitas perusahaan air minum di sana.

“Jadi secara morfologi kawasan ini memang rawan longsor yang juga telah terjadi sebelum ada aktivitas perusahaan,” ucapnya.

Sumaryono menjelaskan, di titik kejadian tersebut, sedikitnya telah terjadi kejadian longsor, dan lereng di lokasi tersebut yang terjal secara morfologi menunjukkan longsoran lama.

“Hanya yang kali ini lebih besar dan masih ada potensi longsor lagi. Di mana retakan juga masih ada di bagian atas lereng,” katanya.

Tanah longsor terjadi di Kampung Cipondok, Desa Pasanggrahan, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang, pada Minggu lalu. Bencana alam itu menyebabkan setidaknya sembilan orang terluka dan dua orang meninggal karena tertimbun longsoran tanah dan 49 orang mengungsi.(antara)

JAKARTA – Wakil presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menyarankan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk meminta kesaksian Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) jika lembaga penyelenggara pemilu itu memeriksa Anies Baswedan atas dugaan fitnah 340 ribu hektare lahan milik Prabowo.

“Kalau diperiksa gampang, Anies minta kesaksian dari Pak Jokowi. ‘Kan yang pertama ngomong Pak Jokowi,” kata JK di Jakarta, Rabu, ketika menjawab pertanyaan wartawan terkait dengan Capres RI Anies yang dilaporkan ke Bawaslu RI.

Ketika Bawaslu memeriksa Anies terkait dugaan fitnah kepemilikan lahan 340 ribu hektare Prabowo, menurut JK, negeri ini akan ramai.

Menurut dia, Anies mendapatkan data terkait dengan kepemilikan lahan Prabowo itu dari Jokowi pada lima tahun yang lalu. Maka, ketika nanti dipanggil Bawaslu, sudah ada jawabannya.
“Paling bagus, kalau diperiksa. Anies kalau ditanya dari mana datanya? Dari Pak Jokowi. Panggil Pak Jokowi, baru ramai negeri ini, bagus itu kalau diperiksa,” katanya.

Sebelumnya, pada saat debat Minggu (7/1) malam, Capres RI Anies mengatakan bahwa setengah dari total jumlah prajurit TNI di Indonesia tidak memiliki rumah, tetapi di sisi lain Menteri Pertahanan memiliki lebih dari 340 ribu hektare tanah.

Atas pernyataan itu, Prabowo lantas membantah bahwa data tersebut keliru dan meminta agar Anies tidak mengutip data yang salah. Bantahan Prabowo itu disampaikan ketika Anies mengoreksi pernyataannya di awal.

Tema debat ketiga yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jakarta, Minggu (7/1), meliputi pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri.

KPU RI telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.(*/Rid)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut estimasi kerugian negara terkait korupsi pengelolaan pertambangan timah oleh PT Timah Tbk di Provinsi Bangka mencapai ratusan triliun. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi mengatakan, angka pasti nilai kerugian tersebut masih dalam penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Kasus timah itu, perkiraan kerugian negaranya sangat besar. Itu bisa ratusan T ya (triliun),” kata Kuntadi saat ditemui wartawan di Gedung Pidana Khusus (Pidsus) Kejagung, Jakarta, Rabu (10/1/2024).

Perkiraan kerugian negara tersebut, kata Kuntadi menjelaskan, karena dalam penghitungannya memasukkan aspek kerugian perekonomian negara, selain kerugian keuangan negara. “Indikasinya perekonomian negaranya juga masuk. Termasuk kerugian lingkungan dari kerusakan alamnya,” ujar Kuntadi.

Kuntadi menjelaskan, tim penyidikannya tak bisa melulu menjadikan kerugian keuangan negara sebagai objek pengusutan korupsi terkait dengan sumber daya alam. Dalam pengusutan kasus korupsi timah di Bangka, kata Kuntadi, penyidiknya juga menghitung dampak kerusakan alam, dan lingkungan dari aktivitas yang diduga sarat korupsi itu.

“Jadi memang kerugian itu (ratusan triliun) akumulasi yang tidak bisa dipisahkan antara kekayaan milik negara yang diambil secara tidak sah. Dan kerugian akibat dampak lingkungan dari aktivitasnya,” kata Kuntadi.

Penyidikan korupsi timah ini dimulai sejak Oktober 2023. Sampai saat ini, sudah puluhan saksi diperiksa di Kejagung, Jakarta. Namun memang belum menetapkan satupun tersangka. Kuntadi pernah menerangkan, kasus korupsi timah ini, terkait dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Timah Tbk yang diserahkan kepada pihak swasta sejak 2015-2022.

“Diduga pengalihan IUP-IUP ini dilakukan dengan cara ilegal yang sangat merugikan negara,” kata Kuntadi.
Dari pengelolaan oleh pihak swasta tersebut, menghasilkan timah yang dijual kembali ke PT Timah. “Jadi ini IUP 2015 sampai 2022, yang itu kita yakini sangat besar kerugian negaranya,” kata Kuntadi.

Jampidsus Febrie Adriansyah pekan lalu mengungkapkan, penyidikan korupsi timah ini, ditaksir kerugian negaranya lebih besar dari perkara korupsi dan TPPU PT ASABRI. Dalam kasus ASABRI, nilai kerugian negaranya mencapai RP 22,7 triliun.

Febrie mengatakan, besarnya kerugian negara dalam kasus korupsi timah, karena penyidik bakal menerapkan sangkaan kerugian perekonomian negara selain kerugian keuangan negara. Febrie menerangkan, kerugian perekonomian negara dalam kasus itu, karena dari aktivitas pertambangan ilegal sudah merusak lingkungan.

“Kasus ini kerusakan lingkungannya sudah sangat berat. Anak-anak (penyidik) sudah melihat ke sana langsung. Nah ini, kita usut untuk pertanggungjawabannya dari pihak antara PT Timah-nya, dan pihak-pihak swastanya,” ujar Febrie.

Ia pun menerangkan, sudah meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung kerugian keuangan negara, dan kerugian perekonomian negara dalam kasus tersebut.

Meskipun belum menetapkan tersangka, sejumlah penyitaan di beberapa lokasi sudah dilakukan. Sepanjang November-Desember 2023 penyidik melakukan penyitaan terhadap uang ratusan miliar rupiah, dalam bentuk dolar AS sebesar 1,54 juta, dan mata uang lokal sebesar Rp 76,4 miliar.

Penyidik Jampidsus juga melakukan penyitaan berupa kepingan logam mulia emas seberat 1.062 gram. Pekan lalu, pun tim penyidik kembali melakukan penggeledahan di sejumlah tempat di sejumlah kantor pertambangan timah, dan menyita sejumlah barang bukti dokumen, dan elektronik.(*/Jo)

CIBINONG – Penjabat Bupati Bogor, Asmawa Tosepu menerima pengurus Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bogor untuk menyerap aspirasi dan masukan dari para penyandang disabilitas di Kabupaten Bogor.

Asmawa Tosepu mengungkap pentingnya komitmen kesetaraan dan persamaan hak layanan untuk penyandang disabilitas.

Lebih lanjut, kata Asmawa Tosepu, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan pemerintah baik pusat maupun daerah wajib untuk melakukan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak para penyandang disabilitas. Kehadiran kita pada hari ini dalam rangka melaksanakan amanah dari undang-undang tersebut.

“Jadi yang terpenting adalah komitmen bersama terkait kesetaraan dan persamaan hak sehingga tidak ada diskriminasi pelayanan kepada masyarakat khususnya para penyandang disabilitas,” ungkap Asmawa Tosepu, Rabu, 10 Januari 2024

Asmawa menerangkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sudah sejak lama memiliki komitmen untuk memberikan penghormatan, melindungi, mengayomi, dan melayani para penyandang disabilitas.

Banyak yang sudah dilaksanakan salah satunya program sekolah inklusif, dimana program ini dilakukan secara berkelanjutan.

“Kemudian yang terpenting adalah bagaimana Pemkab Bogor menyediakan layanan yang memadai bagi para penyandang disabilitas, seperti rehabilitasi sosial, pemberdayaan, perlindungan, jaminan sosial, dan yang lainnya,” terang Asmawa.

“Saya minta Pengurus PPDI dapat menyampaikan kepada seluruh anggotanya di Kabupaten Bogor untuk sama-sama mensukseskan pesta demokrasi, karena sangat penting bagi kelanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta melahirkan pemimpin bangsa yang dapat membawa Indonesia lebih baik lagi,” tandas Asmawa.

Sementara itu, Ketua PPDI Kabupaten Bogor, Erfandi menuturkan terima kasih kepada Pemkab Bogor atas respon yang cepat dan baik sehingga kami dapat bersilaturahmi dan beraudiensi dengan Pj. Bupati Bogor.

Menurutnya, selama ini dukungan Pemkab kepada para penyandang disabilitas sudah baik, tinggal bagaimana lebih mengakselerasi lagi UU Nomor 8 tahun 2016.

“Kami ingin ada peningkatan akselerasi terhadap implementasi UU No.8 tahun 2016 tentang disabilitas di Kabupaten Bogor, dimana isu utama yang dihadapi adalah terkait, ketenagakerjaan, kesehatan, sarana prasarana, pendidikan, pemberdayaan UMKM,” tutur Erfandi.

Ia melanjutkan, kami ingin Unit Layanan Disabilitas (ULD) segera didirikan, kemudian Pemkab Bogor mendorong adanya pendataan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Bogor agar datanya lebih valid. Serta tetap melibatkan penyandang disabilitas dalam memberikan masukan terhadap perencanaan pembangunan di Kabupaten Bogor .

Hadir dalam kegiatan kali ini diantaranya Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), dan perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang). ( Asep Syahmid)

BOGOR – Fantantis, itulah kata yang tepat untuk raihan prestasi Fathur Gustafian, salah satu atlet Kota Bogor yang meraih tiket ke Olimpiade Paris 2024.

Ini prestasi monumental pertama yang diraih atlet ‘Kota Hujan’ pertama yang bakal tampil di pentas Olimpiade.

Fathur Gustafian merupakan salah satu penembak andalan Kota Bogor. Dia lolos ke Olimpiade setelah menduduki urutan keempat pada final Asian Rifle/Postol Championships 2024 di Senayan Shooting Hall, Rabu (10/1/2023).

Fathur pun menjadi penembak pertama Indonesia yang lolos ke ajang empat tahunan itu pada edisi tahun ini.

Seperti diketahui, pagelaran Asian Rifle/Pistol Championships 2024 sedang berlangsung di Lapangan Tembak Perbakin, Senayan, Jakarta sejak 5-18 Januari. Turnamen ini menjadi salah satu ajang yang memainkan babak kualifikasi Olimpiade Paris 2024.

Namun, secara keseluruhan Fathur adalah wakil keenam Tim Merah-Putih yang akan mentas di Paris 2024. Sebelumnya, sudah ada lima atlet lainnya yang sudah menyegel tempat di Ibu Kota Prancis itu.

Dari cabang olahraga (cabor) panjat tebing, ada dua wakil yang sudah lolos. Mereka adalah Desak Made Rita Kusuma Dewi dan Rahmad Adi Mulyono. Begitu pula dengan cabor panahan yang meloloskan dua utusan ke Paris 2024, yakni Arif Dwi Pangestu dan Diananda Choirunisa. Kemudian, satu atlet Indonesia lainnya yang sudah memastikan diri tampil di Olimpiade tahun ini adalah Rifda Irfanaluthfi dari cabor senam artistik.

Jumlah tersebut masih bisa terus bertambah. Sebab, masih banyak babak kualifikasi yang akan digelar di cabor-cabor lainnya sehingga Indonesia punya peluang untuk menambah wakilnya lagi.

Ketua KONI Kota Bogor, Benninu Argoebie mengaku bangga atas torehan atletnya. Sebab, Fathur menjadi atlert ‘Kota Hujan’ pertama yang akan tampil di Olimpiade.

Ia mengatakan, lolosnya Fathur ke Olimpiade adalah hasil kerja keras berbagai pihak. Bukan hanya di Kota Bogor saja, tapi juga Jawa Barat.

“Peran pengcab, pengprov Perbakin hingga KONI Kota Bogor dan KONI Jabar,” kata Benninu Argoebie.

Benn-sapaan karibnya-mengungkapkan, lolosnya Fathur ke Olimpiade Paris 2024 menjadi kado di tahun terakhir masa kepengurusannya. Dan hal itu telah ada dalam visi misinya sejak 2016 menakhodai KONI Kota Bogor.

“Alhamdulillah, visi kami untuk meloloskan atlet ke Olimpiade sudah tercapai. Sebelumnya hanya pelatih di cabor angkat besi atas nama Muhammad Minan di Olimpiade Rio 2016,” katanya menjelaskan.

Sementara itu, Fathur Gustafian mengaku bangga bisa mewakili Kota Bogor di Olimpiade Paris 2024. apalagi ia juga menjadi satu-satunya atlet menembak Indonesia yang mampu meraihnya. “Alhamdulillah, (lolos Olimpiade) di luar ekspektasi saya,” ujarnya. ( Asep Syahmid)

SURABAYA – Cawapres nomer urut 1 Muhaimin Iskandar mengatakan, Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang sabar dan tidak gampang marah-marah atau uring-uringan. Pernyataan tersebut disampaikan saat menyampaikan sambutan pada acara Konsolidasi Relawan Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Surabaya, Rabu (10/1/2024).

“Ibarat negara ini sebuah bus, maka sopirnya harus sabar. Masa suka uring-uringan,” katanya Muhaimin, Rabu.

Namun demikian, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu tidak menjelaskan secara detail siapa sosok calon pemimpin yang disebutnya suka uring-uringan. Muhaimin menyatakan, biar masyarakat yang menilai sendiri.

“Biar rakyat yang menilai. Proses politik ini adu gagasan, tidak usah emosi-emosian, yang terpenting adu visi dan misi,” ujarnya.

Cak Imin mengeklaim, elektabilitas tiga pasangan Capres-Cawapres yang berkontestasi memiliki elektabilitas yang seimbang berdasarkan survei internalnya. Ia menyebut, elektabilitas pasangan Anies-Muhaimin yang sebelumnya dianggap rendah saat ini seimbang dengan pasangan pasangan Prabowo-Gibran maupun pasangan Ganjar-Mahfud.

Namun, Cak Imin tidak menyampaikan secara rinci angka elektabilitas seimbang yang dimaksudnya. “Dari survei-survei yang semula kita dianggap (elektabilitasnya) paling rendah, Alhamdulillah survei secara nasional tiga paslon sudah seimbang. Tinggal menentukan pemenangnya pada 14 Februari 2024,” katanya.(*/Gi)

JAKARTA – Wakil presiden (wapres) RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla atau JK mengomentari tentang polemik keterbukaan data pertahanan dan keamanan yang ramai usai debat Pilpres Minggu (7/1/2024) karena dinilai rahasia. Menurut JK, data pertahanan, terutama dalam konteks yang dibahas dalam debat, yakni alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonedia (alutsista) mestinya tidak rahasia.

“Rahasia apa sih pertahanan kita? Bagian apa yang perlu dirahasiakan kalau hanya alutsista? Alutsista itu kan apanya yang mesti dirahasiakan?” ujar JK saat mengadakan konferensi pers di kediamannya di Jalan Brawijaya Raya, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024).

JK menekankan tidak ada yang perlu ditutupi dalam hal pertahanan Indonesia. Sehingga menurutnya sah-sah saja ketika membuka data alutsista saat debat capres berlangsung Ahad lalu.

“Tiap 5 Oktober kan dipamerkan kita punya alutsista semuanya. Tidka rahasia, tidak ada disimpan di tempat, nanti kita keluarkan. Kita kan tidak punya nuklir yang harus dirahasiakan di mana tempatnya, terkecuali ada senjata-senjata rahasia yang hebat biasanya itu dirahasiakan,” jelasnya.

Sebelumnya diketahui, Presiden Jokowi menegaskan, data terkait dengan pertahanan dan keamanan negara tak bisa seluruhnya dibuka. Ia mengatakan, ada data alutsista yang memang bisa dibuka untuk publik. Namun banyak juga data pertahanan negara yang memang harus dirahasiakan.

Hal ini disampaikan Jokowi menanggapi debat capres pada Ahad malam, saat capres Prabowo Subianto diminta oleh capres lainnya agar membuka data pertahanan.

“Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan kemaanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka. Tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan,” kata Jokowi saat memberikan keterangan pers di Serang, Banten, Senin (8/1/2024).

Jokowi menjelaskan, data pertahanan negara perlu dirahasiakan karena menyangkut sebuah strategi besar negara. Sehingga tidak semua data keamanan negara bisa dibuka untuk masyarakat.

“Karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara, enggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong nggak bisa, nggak bisa,” ujarnya.

Sebelumnya dalam debat capres pada Minggu (7/1/2024), capres 02 Prabowo Subianto mengajak capres 03 Ganjar Pranowo untuk bertemu di luar forum debat. Ajakan Prabowo tersebut dilakukan untuk menunjukan data-data pertahanan yang dimilikinya kepada Ganjar.

Awalnya Ganjar merasa terpantik karena Prabowo menuding data soal pertahanan yang dimilikinya saat debat tidak benar. Karena itu, Ganjar meminta Prabowo untuk membantah data yang dimilikinya itu. Bahkan Ganjar mengizinkan jika ada staf Prabowo yang hendak membantu menunjukkan data yang dinilai benar.

Dalam sesi tanya jawab di debat capres itu, Ganjar mempertanyakan skor global peace index dari Institute Economics and Peace yang mengalami penurunan. Selain itu, ia juga mempertanyakan kapabilitas militer Indonesia, proporsi anggaran pertahanan, serta capaian Minimum Essential Force (MEF) yang juga turun.

Menjawab pertanyaan Ganjar, Prabowo pun menjelaskan bahwa anggaran pertahanan sempat terganggu oleh pandemi Covid-19 sehingga setiap kementerian diminta untuk melakukan refocussing anggaran. Selain itu, banyak anggaran Kemenhan yang diajukan, tapi tidak disetujui oleh Menteri Keuangan. Kemudian, Prabowo juga menyinggung soal pesawat bekas hingga alutsista lainnya.

“Jadi banyak data Bapak, mungkin niat Bapak baik, tapi mungkin tim Bapak, staf Bapak itu keliru memberi masukan. Jadi dalam alat perang, saya katakan, bukan baru dan bekas, tapi usianya. Kalau pesawat, flying hours. Dan tentunya kita pasti mau yang terbaik untuk prajurit kita. Ya, tapi kita harus loyal kepada yang lebih besar, Covid, ada krisis Ukraina, pangan naik, BBM naik,” jelas Prabowo saat debat di Istora Senayan, Jakarta.

Kendati demikian, jawaban Prabowo itupun dinilai oleh Ganjar tidak menjawab pertanyaan-pertanyannya. Menurut Ganjar, Prabowo justru menjawab hal lain yang tidak ditanyakan olehnya.

“Maaf, kali ini bapak sama sekali tidak menjawab pertanyaan saya, Pak. Saya pengen data yang Bapak katakan salah data pertahanan saya ini, silakan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu menjawab dan Bapak menjawab pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya,” ujar Ganjar.

Karena itu, Ganjar pun menilai tudingan Prabowo yang menyebut data yang dimilikinya keliru tak terbukti. Sementara Prabowo mengaku bisa membantah data-data Ganjar. Namun karena keterbatasan waktu, Prabowo menyebut tak bisa menunjukan data-data bantahan yang dimilikinya.

“Ya jadi begini, yang bapak ungkapkan itu saya bisa bantah, (tapi) waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak, mari kita bahas satu per satu akan saya buktikan,” kata Prabowo.

Lantas Ganjar pun menolaknya. Ia meminta agar data bantahan dari Prabowo dapat ditunjukan saat debat. “Saya butuh hari ini, Pak,” ujar Ganjar.

Mendengar hal itu, Prabowo mengaku tidak bisa memberikan data tersebut karena memiliki keterbatasan waktu dalam debat. Bahkan ia menuding Ganjar tidak fair jika tetap meminta penjelasan data saat itu juga.

“Ooo enggak bisa, saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair. Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu rumit, tapi waktu saya terbatas. Jadi, saya transparan,” kata Prabowo.

Prabowo juga menyebut kondisi di Kemenhan RI saat ini juga dipengaruhi oleh menteri pertahanan sebelumnya dan juga Menteri Keuangan yang banyak tak menyetujui pengajuan anggaran.

“Kalau kita bicara MEF, MEF itu mulai dari berapa periode yang lalu. Kalau kita mau buka-bukaan, menhan sebelum saya apakah tidak juga berpengaruh? Juga Menkeu yang banyak tidak menyetujui disbursement,”jelasnya.(*/Ag)