CIBINONG – Terdakwa Nur Hakim akan menjalani sidang pamungkas di Pengadilan Tipikor Bandung pada Rabu dua pekan mendatang, agendanya pembacaan vonis oleh majelis hakim.
Nur Hakim Kepala Desa (Kades) Tonjong, Tajur Halang sebelumnya dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan hukuman penjara 5 tahun 6 bulan, lalu denda uang pengganti Rp500 juta atau kurungan penjara 2 tahun 8 bulan, hingga kuasa hukum terdakwa Irwansyah melakukan pledoi atau pembelaan.
“Terdakwa Nur Hakim Kades Tonjong non aktif akan segera divonis, sidangnya pada Rabu 24 Januari mendatang,” kata Kasi Penuntutan Seksi Pidsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Arif Rianto kepada wartawan, Minggu 14 Januari 2024.
Arif Rianto menuturkan bahwa Nur Hakim didakwa melakukan Tipikor dana bantuan keuangan insfrastruktur desa atau satu milyar satu desa (Sami Sade) Tahun 2022, dimana dari total anggaran sebesar Rp839 juta, Rp500an juta tidak bisa dipertanggungjawabkan.
“Total dugaan kerugian negara yang diakibatkan oleh ulah terdakwa Nur Hakim ialah Rp501 juta,” tutur Arif Rianto.
Irawansyah menjelaskan bahwa tuntutan JPU Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor terlalu berat bagi terdakwa Nur Hakim, apalagi uang yang diduga korupsi dipergunakan untuk kehidupam sehari-hari dan bukan untuk bermewah-mewahan.
“Uang anggaran Dana Desa atau Sami Sade yang disalahgunakan bukan untuk bermewah-mewahan tetapi untuk kebutuhan hidup dirinya selaku Kades, misal untuk memberikan amplop kondangan warganya yang nikahan, khitanan atau memberikan uang duka cita ke keluarha ketika ada warganya yang meninggal dunia,” jelas Irawansyah.
Ia menuturkan bahwa selama menjabat sebagai Kades Tonjong, kehidupan Nur Hakim buka semakin kaya, dam malah menjadi tidak punya apa-apa.
“Potensi di Desa Tonjong tidak seperti di desa lain, hanya perkampungan dan perumahan. Selama ia menjabat sebagai Kades Tonjong, jangankan semakin kaya, rumah warisan orang tuanya aja terjual” ungkap Irawansyah. (Rez)
BANDUNG – Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono, mengungkapkan lima tanggul jebol di permukiman warga di Gang Apandi, Braga, akibat banjir Sungai Cikapundung telah diperbaiki. Namun, warga diminta tetap berada di tempat pengungsian sementara karena cuaca yang masih ekstrem.
Data yang dihimpun, banjir melanda empat RW di Jalan Braga yaitu RW 03, RW 04, RW 07 dan RW 08. 496 kepala keluarga terdampak atau mencapai 1.794 jiwa. Rumah terdampak 59 terdiri dari rumah rusak sebanyak 10 unit, rumah rusak ringan 29 unit.
“Kemarin juga udah selesai (perbaikan), ada 5 titik kirmir (tanggul) rusak. Kemarin tiga mungkin hari ini 2 selesai,” ucap dia saat dihubungi wartawan, (13/1/2024).
Meski perbaikan tanggul sudah selesai dilakukan, ia meminta masyarakat tidak terlebih dahulu masuk ke rumah. Sebab kondisi cuaca yang masih ekstrem dan berpotensi terhadap bencana.
“Warga masih belum diharapkan masuk ke rumah karena cuaca begini,” kata dia.
Ia mengatakan sebagian warga di Jalan Braga masih ada yang mengungsi di sejumlah tempat seperti aula RW 08. Pihaknya juga menyiapkan tempat mengungsi di Rancacili dan Tamansari apabila dibutuhkan.
Bambang mengatakan petugas dari Dinas Sosial, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan masih berada di lokasi banjir. Termasuk dari petugas Dinas Sumber Daya Air Kota Bandung.
“Sampai hari ini tim masih ada di lapangan kaya dapur umum disiapkan, kalau perlu air bersih disiapkan,” kata dia.
Ia mengatakan anggaran untuk penanganan korban banjir berada di Dinas Sosial dan didukung Baznas Kota Bandung. Pihaknya belum menetapkan status tanggap darurat sehingga belum perlu memakai biaya tak terduga (BTT).
“Status (tanggap) darurat, belum sementara ini terkendali,” ungkapnya.(*/Hen)
LAMPUNG – Calon Presiden RI Anies Baswedan berjanji membangun jalan non-tol di daerah Lampung guna mengatasi jalan-jalan yang rusak, bahkan hancur. Janji tersebut disampaikan Anies saat berkampanye di Lampung Timur,Minggu (14/1/2024).
Menurut dia, jalan non-tol adalah jalan yang paling sering digunakan oleh masyarakat. Mereka menggunakan jalan tersebut, salah satunya untuk mendistribusikan hasil bumi.
“Di Lampung sempat terkenal karena jalan-jalan di sini hancur. Kita ingin jalan tol tetap dibangun, tetapi jalan yang non-tol tidak dilupakan,” kata Anies dalam keterangannya yang diterima di Jakarta.
Saat menghadiri acara Haul Akbar K.H. Abdul Chalim dan K.H. Maksum di Lampung Timur, Anies mengatakan bahwa jalan non-tol itu rusak maka tidak menutup kemungkinan kegiatan perekonomian masyarakat juga akan terganggu. “Jalan-jalan itu harus dibangun. Insyaallah, hasil pertanian bisa sampai kota dengan baik,” kata dia.
Untuk mewujudkan pembangunan itu, menurut Anies, memerlukan kewenangan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengajak masyarakat untuk menentukan pilihan, melanjutkan kondisi saat ini atau melakukan perubahan.
“Insyaallah, 14 Februari menjadi hari perubahan bagi Indonesia. Sesudah itu, mudah-mudahan jalan-jalan di Lampung bisa dibangun dengan baik,” kata Anies.(Antara)
CIBINONG – Tragedi masa lalu saat Peremilu 2019 yang banyak memakan korban petugas KPPS menjadin sorotan Ketua DPRD Kabupaten Bogor . Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, meminta Pemerintah Kabupaten Bogor untuk memberikan dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memastikan kesehatan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang akan bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 14 Februari 2024 mendatang Pemilihan serentak dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Rudy Susmanto berharap adanya bantuan suplemen kesehatan untuk mendukung kesehatan fisik para petugas KPPS. Tujuannya adalah untuk mencegah potensi banyaknya petugas yang mengalami sakit atau bahkan meninggal dunia, seperti yang terjadi pada pemilu 2019.
“Dengan adanya dukungan ini, kami berharap potensi risiko kesehatan petugas dapat diminimalkan, dan keberlanjutan pelayanan kesehatan oleh Dinas Kesehatan dapat dimulai sejak dini,” papar Rudy Susmanto,(12/1/2024)
Menurut Politisi asal partai Gerindra ini, kesehatan para petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) juga akan memberikan dampak positif terhadap terciptanya pemilu yang berkualitas. Para penyelenggara pemilu di TPS, kata dia, harus dapat berkonsentrasi penuh agar pemilu bisa berjalan secara jujul, adil, bebas, dan rahasia.
“Kita ingin agar pemilu berjalan dengan baik, karena itu persiapan harus dilakukan dengan baik, termasuk memperhatikan apa yang dibutuhkan penyelenggara,” katanya. Seperti diketahui, menghadapi Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor membutuhkan sebanyak 106.596 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Sementara itu Ketua KPU Kabupaten Bogor, Adi Kurnia, menjelaskan bahwa rekrutmen KPPS dilakukan dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum, serta Keputusan KPU Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Jadwal Pendaftaran KPPS Pemilu 2024.
“Proses pendaftaran KPPS berlangsung mulai 11 hingga 20 Desember 2023. KPU Kabupaten Bogor telah memberikan petunjuk kepada rekan-rekan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk melakukan penelitian administrasi persyaratan,” ungkap Adi Kurnia.
Dalam proses seleksi, PPS tidak hanya melakukan penelitian administrasi, tetapi juga memeriksa status calon KPPS di Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) untuk memastikan netralitas dan integritas. Calon KPPS yang terdaftar di SIPOL akan dicoret atau dinyatakan “Tidak Memenuhi Syarat.”
“Calon PPS yang memenuhi syarat akan diumumkan pada 24 Januari 2024 dan dilantik pada 25 Januari 2024,” singkatnya.(*/Dad)
BOGOR – Wali Kota Bogor Bima Arya membuka akses menuju Pasar Jambu Dua, Kota Bogor, Jawa Barat. Diketahui, sejak Desember 2023 akses tersebut ditutup manajemen Plaza Jambu Dua yang lokasinya bersebelahan dengan pasar.
“Harusnya tidak lama, satu atau dua hari sudah bisa (kembali dibuka),” kata Bima Arya usai menemui manajemen Plaza Jambu Dua, Bogor,(12/1/2024).
Pemerintah Kota Bogor bersama PT Grahaagung Wibawa selaku pengelola Plaza Jambu Dua telah mencapai kesepakatan untuk kembali membuka jalan tembusan dari Pajajaran dan Ciremei Ujung menuju Pasar Jambu Dua tersebut.
Kesepakatan itu terlaksana setelah Bima Arya melakukan komunikasi secara intensif dengan manajemen plaza. Diketahui, Bima Arya telah tiga kali mengunjungi Plaza Jambu Dua setelah penutupan jalan dilakukan akhir tahun 2023. Karena, jalan tersebut status lahannya milik pengelola Plaza Jambu Dua.
Bima Arya mengungkapkan, saat ini Pemerintah Kota Bogor juga sedang melakukan pembebasan lahan sebagai akses pengganti menuju Pasar Jambu Dua.
“Ini akan kita sepakati akses baru menuju Pasar Jambu Dua bisa digunakan. Sekarang ada proses pembebasan lahan di sebelah Plaza Jambu Dua ini, maksimal bulan April akses baru itu digunakan,” ungkapnya.
Menurut dia, ketika akses baru tersebut telah terbangun, jalan menuju Pasar Jambu Dua yang saat ini menjadi polemik bisa benar-benar ditutup dan digunakan untuk pengembangan Plaza Jambu Dua.
Bima Arya menekankan mengenai pentingnya sinkronisasi antara pengembangan Pasar Jambu Dua dan Plaza Jambu Dua. Karena, kedua pusat perbelanjaan tersebut dinilai memiliki dampak perekonomian bagi masyarakat Kota Bogor.(*/Ju)
CIBINONG – Di awal tahun 2024, sedikitnya telah ada 47 bencana yang melanda 17 Kecamatan di Kabupaten Bogor, mengingat cuaca ekstrem yang diperkirakan masih berlanjut, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto imbau masyarakat untuk waspada.
“Maka dari itu saya mengimbau masyarakat untuk waspada. Terutama yang tinggal dekat dengan aliran sungai. Upaya mitigasi ditingkatkan untuk menghindari jatuhnya korban,” kata Rudy Susmanto, (12/1/2024).
Rudy pun meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor untuk selalu siaga membantu masyarakat terdampak bencana.
Karena, kata Rudy, dalam beberapa hari terakhir, bencana alam tanah longsor, angin kencang hingga banjir kerap terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Bogor. Sementara itu, Kabid Ratik pada BPBD Kabupaten Bogor, M Adam Hamdani mengatakan, 47 bencana tersebut terjadi dalam kurun waktu 6 hingga 9 Januari 2024.
“Di periode 6 hingga 9 Januari, tercatat ada 47 kejadian, 45 sudah terassesment, dua lagi belum,” kata Adam dalam keterangannya, Rabu 10 Januari 2024.Dalam 47 kejadian bencana tersebut, kata Adam, sedikitnya ada 56 rumah rusak dengan rincian 5 rumah rusak berat, 29 rusak sedang dan 22 rumah rusak ringan.
“Selain merusak 56 rumah, bencana alam yang terjadi ini pun berdampak pada 40 rumah dan mengancam 30 rumah lainnya,” ucap Adam.Menurut Adam puluhan kejadian bencana terjadi di 69 kampung yang tersebar di 17 Kecamatan di Kabupaten Bogor.
Yang mana, dari 69 kampung yang terdampak bencana, 1 kampung diantaranya terisolir karena akses jalan yang terdampak longsor.
“155 Kartu Keluarga (KK) di kampung Cibalung Pasir Eurih, RT.1, 2/ RW 3, Desa Cibalung, Kecamatan Cijeruk terisolir lantaran jalan lingkungan terdampak longsor,” sambung Adam.
Terpisah, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Citeko bahkan memperkirakan, cuaca ekstrem di Bogor masih akan terjadi hingga sepekan ke depan.
Menurut dia, masyarakat dapat berkoordinasi dan berkomunikasi dengan aparatur terkait kebencaan lewat kelurahan, desa maupun kecamatan. Sehingga upaya mitigasi dapat dilakukan sedini mungkin.
“Masyarakat bisa teredukasi agar siap menghadapi cuaca ekstrem dan terselamatkan dengan adanya evakuasi yang cepat,” kata Rudy.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Citeko di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor memprediksi dalam sepekan ke depan wilayah Bogor dan sekitarnya akan terus diguyur hujan dengan intensitas tinggi.
Hal itu dilihat dari dinamika atmosfer yang dipantau melalui alat yang dimiliki Stasiun Metereologi Citeko maupun Stasiun Klimatologi Jawa Barat.
“Jadi untuk sepekan ke depan perlu diwaspadai potensi hujan intensitas ringan hingga lebat,” kata Kepala Stasiun Metereologi BMKG Citeko, Fatuhri Syabani.
Menurutnya, akibat curah hujan yang tinggi tersebut tidak menutup kemungkinan dapat memicu beberapa bencana alam seperti longsor dan banjir, terutama di daerah yang memiliki topografi perbukitan.(*/Wan)
JAKARTA – Timnas Indonesia U-20 menjajal kekuatan tim Liga 1 Bhayangkara FC dalam rangkaian latihan mereka di Jakarta. Laga uji coba digelar di Stadion Madya, Gelora Bung Karno, Sabtu (13/1/2024) sore WIB. Pertandingan yang digelar dengan format 3×40 menit berhasil dimenangkan Bhayangkara dengan skor tipis 2-1.
“Ya sesuai dengan roadmap dan weekly program kita, setiap Sabtu pagi kita akan melakukan uji coba dengan tim tim liga satu yang ada di sekitar Jakarta gitu,” kata Indra Sjafri kepada awak media, (13/1/2024).
Timnas Indonesia U-20 mendominasi permainan di babak pertama melawan Bhayangkara FC yang menurunkan lapis kedua. Tim asuhan Indra Sjafri pun memetik keunggulan lebih dulu melalui gol yang dicetak oleh Kadek Arel dengan tandukan kepalanya.
Pelatih Bhayangkara, Mario Gomez menurunkan skuad utama di babak kedua. Radja Nainggolan pun diturunkan pada laga tersebut. Permainan the Guardian pun meningkat. Meskipun kedua tim saling jual beli serangan, tidak ada gol tercipta di babak kedua.
Bhayangkara FC tampil lebih agresif pada babak ketiga, mereka menggempur pertahanan Timnas Indonesia U-20. The Guardian pun berhasil mengejar ketertinggalan mereka. Dua gol berhasil diciptakan oleh Matias Mier. Laga berakhir dengan kemenangan 2-1 untuk Bhayangkara FC.
Indra menyebut uji coba ini saling menguntungkan bagi kedua tim. “Saya pikir tim liga satu juga lagi persiapan butuh uji coba dan termasuk hari ini Bhayangkara setuju. Kita saling bantu dalam rangka persiapan tim. Dan untuk kami mencari pemain pemain yang benar benar berkualitas,” katanya.(*/As)
CIREBON – Bupati Cirebon, Imron mengaku kecewa dengan robohnya gapura Alun-Alun Taman Pataraksa, beberapa waktu lalu.
Imron meminta supaya proyek gapura Taman Alun-Alun Pataraksa diaudit dan diusut tuntas. Bahkan, Imron pun mengendus ada oknum anggota DPRD Kabupaten Cirebon di balik proyek tersebut.
“Dari beberapa informasi yang masuk, katanya proyek ini milik salah satu oknum anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Tapi setelah dicek, memang namanya tidak tercantum. Pintar sekali kan,” kata Imron, Jumat 12 Januari 2024.
Bupati mengaku kecewa, pembangunan tahap kedua Alun-Alun Taman Pataraksa tersebut tidak adanya pendampingan dari aparat penegak hukum (APH). Padahal harusnya, sejak awal harus ada pendampingan dari kejaksaan. Sementara kantor kejaksaannya sendiri, tepat di seberang gapura yang roboh.
“Sebagai bupati, saya sangat kecewa. Ini tamparan bagi pemerintah daerah. Kok bisa-bisanya, proyek di depan kantor bupati, DPRD, dan Kejaksaan serta instansi lainnya roboh. Pemborongnya mikir tidak sih,” kata Imron.
Anehnya, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Yoga Setiawan menyebut, semua pihak layak disalahkan. Secara terang benderang dia menyebutkan, komisi III, DLH, konsultan dan pemborong, semuanya salah. Anehnya, Yoga enggan berkomentar terkait dugaan adanya indikasi keterlibatan oknum anggota dewan.
“Yang disampaikan bupati Imron sifatnya hanya dugaan. Jadi saya enggan menanggapi tudingan itu. Sekarang bagaimana caranya melakukan pembenahan disemua sisi,” elak Yoga.
Yoga menilai, ambruknya gapura Alun-Alun Taman Pataraksa dapat dilihat dari dua sisi. Pertama soal pengawasannya dan kedua soal perencanaan dari tim teknisnya. Untuk itu, seluruh dinas yang mengerjakan pekerjaan sipil, biasanya minim orang teknis. Hal itu karena, orang teknisnya tersentral di DPUTR.
“Seluruh pembangunan sipil diharuskan adanya rekomendasi dari DPUTR dulu. Kontruksi yang dihasilkan oleh dinas lain pastinya berbeda dengan kontruksi dari DPUTR. Lah ini kan tidak ada, ya jelas salah,” ungkapnya.
Dirinya menyarankan, proyek strategis yang nilainya di atas Rp 2 miliar wajib ada pendampingan dari Aparat Penegak Hukum (APH). Meskipun tidak ada aturan baku, minimal ketika ada pendampingan dari APH penyedia jasa tidak berani main-main. Untuk itu, perlu ada regulasi terkait pendampingan.
“Bila perlu diwajibkan. Nanti kita sebagai anggota DPRD akan mendorong untuk dibuatkan regulasinya,” tandasnya.(*/Eln)
LAMPUNG – Kondisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandar Lampung dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Penurunan ini diduga dampak dari Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2021-2041. Hingga saat ini RTH hanya tersisa 4,5 persen.
Menurut Direktur Walhi Lampung Irfan Tri Musri, penurunan area RTH di Kota Bandar Lampung dikarenakan program Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana melalui perda RTRW yang telah merubah fungsi RTH kepada fungsi lain.
“Kebijakan Pemkot Bandar Lampung ini berdampak menurunnya jumlah RTH di dalam kota,” kata Direktur Walhi Lampung Irfan Tri Musri, Jumat (12/1/2024).
Dampak yang terparah, ujar dia, dengan penurunan RTH hingga tersisa dari 11,08 persen menjadi 4,5 persen, kondisi kualitas udara dalam kota semakin menurun. Hal ini dikarenakan daerah tangkapan dan resapan air juga menurun.
Akibatnya, lanjut dia, ancaman kepada kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan semakin masif. Diantaranya, penyakit sesak napas mudah terserang, dan juga bencana alam seperti kebanjiran, kekeringan, dan udara kotor lainnya.
Walhi berharap Wali Kota dapat mengevaluasi lagi perda yang telah ditetapkan tersebut, dan berdampak pada penurunan kawasan RTH yang sebelumnya sudah ada menjadi tidak ada atau hilang digantikan dengan konsep yang lain jauh dari kualitas udara.
Kepala Dinas Pertamanan dan Permukiman Kota Bandar Lampung Yusnadi Ferianto mengakui ada penurunan luasan RTH di dalam kota dari 11,08 persen menjadi 4,5 persen. Hal ini dikarenakan adanya peraturan baru dari pemerintah pusat, yang intinya ada perubahan RTH menjadi tempat lain.
Untuk mengatasi hal tersebut, dia mengatakan masih akan mencari lagi sumber-sumber RTH di dalam kota untuk memenuhi peraturan yang menyangkut keberadaan RTH. Diantaranya keberadaan RTH untuk taman kota, taman lingkungan, lahan kosong dengan vegetasi, alun-alun, dan tempat bermain/rekreasi masyarakat.(*/Ti)
MATARAM – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat berkomitmen untuk mendukung pengembangan cabai organik sebagai salah satu komoditas pangan yang berpengaruh terhadap inflasi.
Kepala Perwakilan BI NTB Berry Arifsyah Harahap di Mataram, (12/1/2024), mengatakan, bentuk dukungan dalam mengatasi fluktuasi harga cabai yang sering terjadi akibat cuaca ekstrem ini dengan meningkatkan pendampingan terhadap kelompok petani cabai organik binaan BI NTB.
Cuaca ekstrem yang terjadi saat ini memberikan dampak terhadap jumlah produksi pangan di NTB, termasuk cabai. “Karena itu, kami berharap melalui penggunaan pupuk organik ini dapat memberikan kualitas lebih baik dari sisi ketahanan, mengembalikan hara tanah, dan produksi yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani,” katanya.
Pupuk organik yang digunakan oleh kelompok tani binaan BI NTB terdiri dari sabut kelapa, batang pisang, dan kotoran hewan. Pupuk organik ini mampu membuat tanaman cabai lebih kuat terhadap perubahan cuaca, di mana biasanya tanaman cabai tidak kuat dengan volume air yang tinggi saat musim hujan.
Selain itu, BI NTB juga mendorong penggunaan digital farming yang dapat membantu petani mengukur kecocokan iklim sekitar, curah hujan, hara tanah, dan PH tanah. Dengan demikian, petani dapat memproduksi cabai di luar dari musimnya, sehingga dapat menjaga harga cabai lebih stabil, memproduksi secara optimal tanpa menambah biaya pupuk, produktivitas meningkat, dan biaya produksi menurun.
“Manfaat penggunaan pupuk organik lainnya adalah dapat memproduksi 4,8 ton hingga 8 ton per hektare dan menambah umur pohon cabai mencapai 8 bulan hingga 1 tahun dengan produksi yang optimal,” ujar Berry.
Ia menambahkan, klaster cabai binaan BI NTB telah menjadi penyuplai paling besar di tingkat nasional pada masa off season.
Sejak 2023, dengan luas tanam 200 hektare, klaster cabai binaan BI NTB telah mampu memenuhi kebutuhan cabai nasional sebesar 30 persen. Kemudian pada 2024, luas tanam meningkat menjadi 600 hektare, dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan cabai nasional sebesar 50 persen.
“Kami berharap dapat mencari klaster lainnya, tidak hanya di Lombok Timur tapi juga di Sumbawa, sehingga dapat memenuhi kebutuhan cabai nasional lebih besar,” ucap Berry.(Antara)
© 2015. All Rights Reserved. Jurnal Metro.com | Analisa Jadi Fakta
Koran Jurnal Metro