Author Archives: Admin Jurnal Metro

JAKARTA – Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Praptono menyatakan pihaknya mempercepat penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan (BOSP) 2024 demi mewujudkan pembelajaran yang berkualitas.

“Ada dua alasan kenapa kami terus mengupayakan penyaluran dana BOSP ini dengan mengedepankan keberpihakan pada satuan pendidikan. Ini dua alasan penting,” katanya dalam Peluncuran Penyaluran Dana BOSP 2024 di Jakarta, Rabu (17/1/2024).

Pemerintah sendiri telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 57,54 triliun untuk BOSP 2024, yang akan diberikan kepada 419.218 satuan pendidikan melalui dua tahap yaitu tahap pertama berlangsung mulai Januari sampai Juni dan tahap kedua mulai Juli sampai Oktober.

Di sisi lain, lanjutnya, penyaluran dana BOSP tahap pertama untuk tahun ini akan direalisasikan pada Januari bagi 402.831 satuan pendidikan atau 96 persen dari total penerima. Sedangkan tahun-tahun sebelumnya baru dimulai pada Februari.

Praptono menuturkan dengan penyaluran lebih awal ini maka diharapkan operasional rutin satuan pendidikan dapat segera dilakukan, sehingga warga sekolah dapat mendorong terwujudnya pembelajaran yang berkualitas untuk murid.

Selain itu, kata dia, melalui penyaluran yang lebih awal ini maka potensi kesulitan dana yang membebani kepala sekolah dan pihak sekolah dalam rangka memenuhi kebutuhan sekolah akan dapat dikurangi. “Ini (penyaluran BOSP) sudah kami mulai pada minggu kedua Januari dan kami harapkan paling cepat tahap pertama ini terjadi kepada ratusan ribu satuan pendidikan,” ujar Praptono.

Ia menambahkan percepatan penyaluran BOSP sekaligus langkah Kemendikbudristek untuk mentransformasi pendidikan, karena diharapkan dapat dimanfaatkan secara cepat dan tepat oleh satuan pendidikan.

“Kemendikbudristek menambah bukti keberpihakannya kepada satuan pendidikan yaitu melalui penyaluran dana BOSP 2024 dengan penyaluran tercepat sehingga dapat dimanfaatkan dengan tepat,” ujarnya.(*/Ind)

JAKARTA – Cara cek apakah nama kita sudah terdaftar sebagai pemilih tetap di Pemilu 2024. Hal itu perlu diperhatikan agar saat pemilu Anda bisa mencoblos salah satu calon pasangan Presiden dan Legislatif.

Saat ini Komisi Pemilihan Umum telah merampungkan proses pencocokan dan penelitian daftar pemilih. Setelah proses rampung, masyarakat bisa mengecek sendiri apakah sudah terdaftar atau belum di Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Lantas bagaimana cara cek apakah nama kita sudah terdaftar sebagai pemilih tetap di Pemilu 2024? Salah satunya bisa membuka website KPU yakni membuka link https://cekdptonline.kpu.go.id/. Setelah itu masukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pilih cari. Jika sudah, maka nama Anda muncul beserta dengan lokasi TPSnya.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengunggah foto daftar pemilih sementara melalui akun resmi instagram @kpu_ri, terdapat 205 juta pemilih pada Pemilu 2024. Dari angka keseluruhan itu, Generasi milenial mendapat hak suara tertinggi sebanyak 69 juta pemilih.Dalam foto itu dijelaskan, kategori usia pre-boomer (sebelum 1945), baby boomer (1946-1964), gen x (1965-1980), milenial (1981-1996), gen z (1997-2002). Gen x menduduki urutan kedua dengan jumlah pemilih sebanyak 57.748.353.

“Daftar pemilih sementara 205.853.518. Milenial 69.061.943 pemilih, gen x 57.748.353,” tulis keterangan foto @kpu_ri, Rabu (17/5/2023).

Posisi ketiga diisi gen z dengan pemilih 47.020.295, dan baby boomer 28.377.425 pemilih. Di posisi terakhir adalah pre-boomer dengan 3.645.502.

“Pre-boomer 1.77 persen, baby boomer 13.79 persen, gen z 22.84 persen,” sambungnya.

Adapun jumlah 205 juta total pemilih itu terbagi dari laki-laki di dalam negeri dan luar negeri sebanyak 102.847.040 orang sedangkan perempuan di dalam negeri dan luar negeri sebanyak 103.006.478 pemilih. Sebaran lokasi pemilihi diantaranya, dalam negeri 203.927.534, lokasi khusus 351.247, luar negeri 1.574.737.

Keterangan foto itu juga menyebutkan total pemilih disabilitas. Diantaranya, intelektual 55.362 pemilih, mental 266.026 pemilih, sensorik 299.784 pemilih dan fisik 493.200 pemilih.
“Total pemilih disabilitas 1.114.372,” ujarnya.(*/Ri)

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menyoroti temuan 93 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang terlibat dalam dugaan pungutan liar (Pungli) di rumah tahanan (Rutan) KPK.

“Temuan ini sangat menyedihkan, sebab terjadi di dalam lembaga yang seharusnya dapat dipercaya masyarakat sebagai pemberantasan praktik kecurangan dan korupsi,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Dia pun meminta agar temuan itu dievaluasi total. Selain itu, agar penindakan hukum ditegakkan kepada para oknum yang terlibat dan KPK wajib mengevaluasi sistem yang berjalan saat ini.

“Pungli justru terjadi di dalam tugas yang menjadi tanggung jawab dari KPK,” ujarnya.

Kata dia, apabila evaluasi tidak segera dilakukan, Taufik meyakini tingkat kepercayaan masyarakat kepada KPK akan semakin jeblok. Lanjut dia, evaluasi harus dilakukan dari akar masalah. Sehingga, bisa jadi praktik tersebut memang bukan sekali terjadi di KPK.

“Jadi peristiwa (Pungli) yang tidak dapat terkontrol, atau kah sebenarnya ini sudah menjadi suatu hal yang biasa. Yang berarti, sudah bobrok sekali kalau ini menjadi suatu hal yang biasa,” katanya menegaskan.

Sebelumnya, Dewan Pengawas (Dewas) KPK mengungkap nilai Pungli yang melibatkan 93 pegawai mencapai Rp 6,14 miliar. Anggota Dewas KPK Albertina Ho mengatakan dari jumlah itu setiap oknum menerima besaran bervariasi mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 500 juta. Total angka Rp 6,14 miliar merupakan akumulasi sejak Desember 2021-Maret 2022.

Dalam kasus tersebut, Albertina menyebut Dewas KPK telah memeriksa 169 orang, yang 137 diantaranya merupakan pihak eksternal, serta 32 orang lainnya adalah mantan staf rumah tahanan, mantan kepala bagian pengamanan, dan inspektur.

Hasilnya, 93 orang memenuhi syarat untuk masuk ke tahap sidang etik. Ada 44 sisanya tidak memenuhi syarat. Lalu, ada satu orang yang telah dijatuhi sanksi pada Agustus lalu.(*/Jon)

MAKASSAR – Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla menilai tayangan videotron pasangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) yang diturunkan di beberapa daerah merupakan sebuah pelanggaran.

“Itu semua (kampanye) ada aturannya, yakni tidak boleh saling mengganggu. Jadi, selama ada izinnya (videotron), (penurunan videotron AMIN) itu adalah pelanggaran,” kata JK kepada wartawan di kediamannya di Jalan Haji Bau, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (17/1/2024).

Dengan demikian, JK berharap kasus penurunan videotron AMIN itu dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bertugas mengawasi seluruh tahapan Pemilu 2024.

“Jadi, nanti lapor ke Bawaslu saja, karena itu ada aturannya,” kata JK sebelum berangkat mendampingi capres Anies Baswedan berkampanye ke Lapangan Bola, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Sebelumnya, Anies Baswedan mendapatkan dukungan sukarela dari pemilik akun media sosial platform X, yakni @aniesbubble dan @olpproject, berupa videotron yang ditayangkan di Bekasi dan Jakarta.

Namun, baru tayang beberapa jam, videotron tersebut dikabarkan tidak ditayangkan, padahal jadwal penayangannya seharusnya selama sepekan.

Sementara itu, Anies Baswedan berada di Sulawesi Selatan untuk berkampanye dan menginap di kediaman pribadi JK di Kota Makassar pada Selasa malam (16/1).

Sebelum ke Kabupaten Bone, Rabu pagi, Anies Baswedan menceritakan sajian menu sarapan spesial yang disajikan istri JK, Mufidah Kalla.

“Pagi ini, sarapan enak sekali. Menu lengkap, ada nasi kuning, coto Makassar, telur, dan pepaya yang dibagi dua. Pokoknya jadi energi kami buat hari ini,” tutur Anies didampingi istrinya, Fery Farhati.

Anies​​​​​​​ berada di Sulawesi Selatan untuk berkampanye ke Kabupaten Bone dan menghadiri undangan dari JK ke acara hari jadi Pesantren DDI Mangkoso di Kabupaten Barru.(Antara)

SOLO – Wali Kota Solo Gibran Rakabuming diminta mundur dari jabatannya oleh Ketua Fraksi PDIP (PDIP) DPRD Kota Solo, YF Sukasno. Saran tersebut disampaikan karena efektivitas kinerja Gibran dinilai kurang seusai maju menjadi calon wakil presiden.

Menanggapi usulan tersebut, sebagai Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakoso enggan memberikan tanggapan. Menurut dia, jabatan wali kota dan wakil wali kota itu seperti satu bagian dalam tubuh yang perannya saling melengkapi dan satu kesatuan.

“Tanya kan fraksi saja, saya nggak komentar. Kalau kita namanya wakil, awak karo sikil (badan dan kaki) kepala di sana. Jadi kita nggak ada kebijakan, saya hanya menjalankan tugas-tugas keseharian, itu tugas wakil jadi tidak ada kebijakan,” kata di Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu (17/1/2024).

Kendati demikian, Teguh tak mempersoalkan saran dari Fraksi PDIP Kota Solo yang meminta Gibran mundur lantaran itu adalah kebebasan berpandangan. Menurut dia, Fraksi PDIP selaku legislatif mempunyai kewajiban untuk mendorong pelaksanaan pemerintahan berjalan dengan normal.

“Silakan nanti itu kebebasan untuk berpandangan, namanya pemda kan tidak hanya eksekutif, tetapi juga ada legislatif, saya kira legislatif punya kewajiban untuk mendorong pemerintah untuk menyelesaikan regulasi-regulasi yang harus selesai pada awal tahun ini agar pelaksanaan pemerintahan normal, di luar pesta demokrasi,” ujar Teguh.

“Jadi mana tanggung jawabnya sebagai kepala daerah dan mana tanggung jawabnya sebagai calon harus dipikirkan tenanan, itu banyak pilihan,” kata Teguh menambahkan.

Ditanya apakah efektivitas Gibran di pemerintahan tidak maksimal karena cuti kampanye, Teguh tak menjawab gamblang. Pasalnya, hal tersebut baru bisa dilihat dari hasil evaluasi kinerja.

“Ini kan tiap itu kan harus dievaluasi, ketemunya nanti di akhir januari, di awal februari kita mengevaluasi kinerja, jadi produk hukum harus diimplementasikan supaya kegiatan berjalan kan produk hukum harus tuntas, nanti akan kita lihat itu, dan kita sampaikan kepada masyarakat supaya tidak ada pertanyaan, atau kalimat seolah-olah kami tidak kerja,” kata Teguh mengakhiri.(*/D To)

JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menyatakan kesiapannya bersama jajaran membahas kembali kenaikan pajak hiburan yang ditetapkan sebesar 40 hingga 75 persen dengan DPRD DKI Jakarta.

“Nanti kita bahas lagi soal pajak hiburan yang naik 40 persen,” kata Heru di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (17/1/2024).

Heru menyebut pihaknya segera membahas kenaikan pajak hiburan tersebut bersama DPRD DKI Jakarta. Namun, belum membeberkan kapan pembahasan tersebut akan berlangsung.

Sebelumnya, DPRD DKI meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta bisa mengkoreksi kenaikan pajak hiburan yang mencapai 40-75 persen agar jangan sampai memberatkan pelaku usaha.

“Makanya itu kan bisa dikoreksi,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi (Pras), kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu.

Pras menuturkan pihaknya akan melaksanakan rapat pimpinan bersama Bapenda DKI terkait kenaikan pajak hiburan tersebut. Dia menilai tentunya sejumlah tempat hiburan yang terkena imbas bisa saja bangkrut sehingga perlu ada evaluasi kembali.

Pajak hiburan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen.

Sementara itu, Dinas Kebudayaan (Disbud) DKI Jakarta menyebutkan kenaikan tarif sewa gedung pertunjukan, kesenian, ataupun museum di Jakarta merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Penyesuaian tarif retribusi terhadap gedung-gedung kesenian dan museum yang dikelola, dimaksudkan untuk meningkatkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat,” kata Kepala Disbud DKI Jakarta, Iwan Henry Wardhana di Jakarta, Rabu.

Iwan menyebut pada umumnya gedung kesenian dan museum merupakan bangunan cagar budaya yang memiliki nilai sejarah terhadap perkembangan Kota Jakarta dan sebagai bukti kemegahan peradaban bangsa Indonesia di masa lalu, sehingga keberadaannya harus dimuliakan.(*/Bi)

LAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyatakan dengan adanya penambahan rute penerbangan langsung Lampung ke Bali yang dilaksanakan hari ini dapat mendongkrak sektor pariwisata daerah. “Penerbangan ini bisa menjadi salah satu cara untuk mendongkrak sektor pariwisata. Bisa menjadi strategi dalam meningkatkan ekonomi daerah untuk melengkapi sektor-sektor penyumbang perekonomian daerah, seperti perkebunan, pertanian, dan perikanan,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, di Lampung Selatan, Rabu (17/1/2024).

Ia mengatakan, dengan adanya penerbangan langsung Lampung-Bali, maka pemerintah daerah akan melengkapinya dengan menyediakan paket-paket wisata serta destinasi wisata yang menarik pasar wisatawan.

“Adanya penerbangan rute baru ini meningkatkan optimisme daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata juga. Sebab seperti diketahui Bali merupakan pintu gerbangnya pariwisata Indonesia. Sehingga pemerintah daerah nanti akan membuat paket wisata, serta menyediakan destinasi wisata yang menarik wisatawan agar yang dari Bali juga bisa singgah ke sini. Sebab di sini pun tersedia banyak destinasi wisata yang eksotis,” katanya.

Dia menjelaskan, optimalisasi sektor pariwisata di daerahnya dilakukan, karena sektor tersebut secara langsung telah memberikan pendapatan kepada masyarakat serta efektif membangun ekonomi kerakyatan.

“Pariwisata ini satu-satunya sektor yang secara langsung memberikan pendapatan ke masyarakat, sebab saat wisatawan ingin berbelanja langsung ke UMKM, ingin makan, sewa mobil langsung ke masyarakat sehingga dari sinilah ekonomi kerakyatan terbentuk,” ujarnya.

Menurut dia, untuk mendukung perkembangan pariwisata, pemerintah daerah pun akan membangun destinasi wisata lokal Lampung untuk memenuhi prinsip sustainable development goals (SDGs).

“Maka dengan adanya momentum hadirnya penerbangan langsung dari AirAsia, kami akan bina destinasi di sini agar memenuhi standar. Sekarang wisata yang menarik wisatawan adalah yang memenuhi poin-poin SDGs, dimana lingkungan harus dijaga, masyarakat harus ramah itu menjadi kekuatan pariwisata Lampung untuk terus dikembangkan pasarnya agar semakin baik di kemudian hari,” ujar dia.

Rute penerbangan langsung dari Lampung menuju Bali telah dibuka, dengan harga tiket sekitar Rp1 jutaan, sehingga telah menambah jumlah alokasi waktu terbang sebanyak 3.080 slot time pada periode musim dingin di 29 Oktober 2023, dengan rata-rata 20 pergerakan pesawat per hari.

Sebelumnya alokasi ketersediaan waktu terbang tertinggi pada musim panas terjadi pada Agustus 2023, dengan jumlah ketersediaan slot time 476 dan yang digunakan oleh maskapai ada sebanyak 458 slot time. Sedangkan untuk jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Lampung pada 2023 mencapai 14 juta wisatawan dari target hanya 5,5 juta wisatawan.(antara)

SURABAYA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi telah mengumumkan formasi CPNS dan PPPK 2024. Dalam pernyataannya, formasi CPNS dan PPPK 2024 tersedia sebanyak 2,3 juta formasi. Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) pengusulan formasi terakhir 31 Januari 2024.

“Pemerintah daerah diberikan kesempatan mengusulkan formasi. Jadi formasinya bisa CPNS atau PPPK,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur, Indah Wahyuni, Rabu (17/1/2024).

Perempuan yang akrab disapa Yuyun itu pun mengakui, hingga saat ini pihaknya belum mengajukan usulan formasi, baik CPNS maupun PPPK. Menurutnya, dalam menentukan usulan alokasi kuota formasi tersebut harus melalui proses kajian yang matang.

“Kajian ini didasarkan pada dua hal. Pertama, adalah pertimbangan analisis beban kerja dan yang kedua adalah kemampuan anggaran. Dua variabel inilah yang akan dirapatkan oleh tim yang terdiri dari tim anggaran, tim sumber daya manusia, dan BKD,” ujarnya.

Saat ditanya persentasi kuota CPNS maupun PPPK yang akan diajukan, Yuyun mengaku belum bisa memastikan. Pasalnya, lanjut Yuyun, rekrutmen CPNS ini sempat tidak digelar sejak 2020 hingga 2023.

“Kalau kita jumlah yang pensiun estimasinya mencapai 7.000 PNS yang pensiun. Nah kalau konsepnya zero growth, maka alokasi CPNS yang dibutuhkan hampir sama dengan yang pensiun,” ucapnya.

Sedangkan terkait kuota PPPK, kata Yuyun, masih harus menghitung kemampuan anggaran yang disediakan. Karena terdapat perbedaan sumber penggajian. “Karena di PP PPPK ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,”ujarnya.(*/Gio)

BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mulai pusing dengan kondisi Terminal Bubulak di Kecamatan Bogor Barat. Kondisinya menghawatirkan tetapi upaya revitalisasi terbentur dalam hal anggaran. Bahkan untuk perbaikan jalan, pemkot kali melalui Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor sampai ‘ngemis’ bongkaran aspal ke pengelola jalan tol.

Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Rena Da Frina mengatakan, bongkaran aspal itu diminta untuk menambal jalan terlebih dahulu di Terminal Bubulak. Menurut Rena, kondisi jalan di terminal Bubulak sangat meghawatirkan, bahkan mirip kolam ikan lele.

“Saya bilang, saya coba cari sisa bongkaran aspal yang dari kami maupun jalan tol. Saya coba mintakan AMP (pengelola jalan tol) sisa-sisa kerjaan mereka. Lalu, kami akan tutup sementara jalan disana (terminal Bubulak). Kami masukan alat berat, kami ratakan,” ungkap Rena kepada wartawan di Jembatan Pancasan, Kecamatan Bogor Barat pada Rabu 17 Januari 2024 siang.

Rena melanjutkan, Pemkot Bogor sampai meminta aspal itu, karena saat ini tidak ada solusi perbaikan sama sekali di terminal Bubulak. Khususnya perbaikan jalannya itu sendiri.

“Kemarin itu sudah dihitung dengan luasan terminal seperti itu, harus anggarannya Rp10 miliar. Kalaupun mau tahan lama itu harus di cor. Biayanya lebih besar lagi,” terang Rena.

“Saya coba konfirmasi ke Dishub Kota Bogor juga tahun ini, disana (terminal) dipastikan tidak ada intervensi anggarannya,” tambah Rena.

Rena menilai, secara kerusakannya sendiri, jalan di Terminal Bubulak ini sudah sangat parah. Aspal yang harusnya tebalnya 5 centimeter (cm) sudah habis terkikis, bahkan hampir rata dan pondasinya sudah terlihat.

“Kalau pake hotmix atau aspal, aspalnya itu gabisa 5 cm. Ya paling 15 cm atau dicor. Kenapa?, karena tonase kendaraan yang lewat kesana itu berat. Bukan kendaraan ringan,” tutur Rena.

Rena memastikan, PUPR akan terus mengumpulkan aspalnya terlebih dahulu. Sampai bulan Maret 2023, aspal yang dicari itu akan terkumpul dan PUPR langsung melalukan penambalan.

“Kalau kami nunggu anggaran, bertahun tahun ini tidak diintervensi. Jadi, mungkin salah satu solusi yang bisa PUPR bantu, kami akan cari bongkaran aspal nanti dihancurkan lagi dan padatkan,”tandasnya.(*/Jun)

CIBINONG – Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu menegaskan kantong parkir angkutan tambang mulai hari ini mulai dioperasionalkan dan digunakan sedikitnya untuk parkir 50 truk tambang, sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menangani persoalan angkutan tambang di wilayah Parung Panjang.

Hal itu ditegaskan Asmawa Tosepu saat meninjau langsung progress pembangunan kantong parkir di wilayah Parung Panjang, Rabu (17/1/24).

Perlu diketahui, pembangunan kantong parkir yang direncanakan seluas 4,2 hektar dapat menampung kendaraan lebih dari 1.000 truk tambang.

Untuk tahap awal progres pembangunan sudah di atas 50 persen atau 2,2 hektar dengan kapasitas menampung 750 kendaraan sudah hampir rampung diselesaikan.

Berdasarkan hasil peninjauan kantong parkir sudah bisa digunakan untuk menampung sedikitnya 50 kendaraan truk angkutan tambang.

Asmawa Tosepu mengungkapkan, sebagaimana janji Pemerintah Kabupaten Bogor berdasarkan penugasan Pj. Gubernur Provinsi Jabar kepada Pj. Bupati Bogor, dari target akhir Januari sudah harus beroperasi. Berkat kerjasama tidak hanya pemerintah juga masyarakat termasuk pengusaha yang ada di Kabupaten Bogor termasuk pemerhati mulai hari ini kantong parkir sudah bisa mulai dimanfaatkan.

“Ini merupakan solusi sementara dari persoalan angkutan tambang yang ada di Kabupaten Bogor. Tentu hal ini harus segera direalisasikan karena ini menjadi kebutuhan terutama para pelaku aktivis pertambangan. Ini juga dalam rangka memulai meminimalisir kejadian-kejadian yang selama ini terjadi terkait angkutan tambang,” terang Asmawa Tosepu

Mantan Pj Walikota Kendari ini mengatakan, untuk tahap awal sudah bisa digunakan atau sekitar 2,2 hektar ini dengan kapasitas mencapai 750 kendaraan truk tambang.

“Hasil peninjauan hari ini, kantong parkir bisa kita pergunakan minimal 50 kendaraan truk tambang sudah bisa memanfaatkan ruang yang sudah tersedia ini. Alhamdulilah progresnya sudah di atas 50 persen. Mudah-mudahan akhir bulan sudah clear semua tapi hari ini berapapun yang bisa kita gunakan maka akan kita gunakan sebagai solusi sementara,” tegasnya.

Menurutnya langkah selanjutnya selain menyelesaikan percepatan pembangunan kantong parkir untuk tahap awal ini. Tahap selanjutnya akan segera mulai melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum ini tentu ditempuh melalui berkoordinasi dengan aparat yang ada di wilayah termasuk stakeholder terkait baik pada tingkat Provinsi Jawa Barat maupun kabupaten tetangga seperti Tangerang dan Banten.

“Penegakan hukum ini menjadi penting karena sumber permasalahan selama ini adalah masalah penegakan hukum. Misalnya izin operasional tambangnya, kemudian kelayakan kendaraan, usia supir yang selama ini kadang-kadang menjadi penyebab termasuk di dalamnya kapasitas atau termasuk muatan kendaraan,” terang Asmawa Tosepu.

Ia menyatakan, akan menegakan hukum secara bersama-sama terlebih saat ini Pemkab Bogor telah memiliki Peraturan Bupati. Setelah kantong parkir telah rampung selesai maka penegakan hukum bisa segera dilakukan.

“Kita akan tegakan setelah kita siapkan kantong parkir ini, harapannya sebagai solusi sementara tetapi kemudian paralel, solusi permanen bisa kita lakukan terutama pembangunan jalan tambang. Ini komitmen bersama antara Pemprov Jabar dan Kabupaten Bogor,” katanya.

Ia juga menyampaikan terimakasih kepada semua pihak juga kepala desa di dua desa, kemudian Camat Parung Panjang dan Camat Tenjo, unsur Forkompimcam termasuk pihak-pihak pengusaha yang punya kepedulian membantu pemerintah dalam rangka percepatan pemberian penyediaan solusi sementara ini. ( Asep Syahmid)