Author Archives: Admin Jurnal Metro

CIBINONG – Panitia Pelaksana (Panpel) Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Fest 2024, terus mematangkan persiapan dalam menyukseskan perhelatan KORMI Fest 2024, yang akan digelar di venue Panahan Pakansari Cibinong, pada Sabtu 3 Februari 2024.

Adapun rangkaian persiapan yang dilakukan Panpel KORMI Fest 2024, dengan menggelar rapat internal Panpel, di Sekretariat KORMI Kabupaten Bogor, di Gate 6 Stadion Pakansari, (26/1/24).

Ketua Panpel KORMI Fest 2024, Syukron Anugrah, mengatakan rapat internal yang digelar ini, merupakan rangkaian persiapan dalam menyukseskan pelaksanaan KORMI Fest 2024.

“Rapat ini kita fokus membahas agenda yang akan dilaksanakan. Mengingat perhelatan KORMI Fest 2024 harus sukses digelar. Maka dari itu, kita matangkan segala sesuatunya dari sekarang,” kata pria yang akrab disapa Uchon, usai rapat.

Uchon menjelaskan, agenda KORMI Fest 2024 kali ini, melibatkan 2500 peserta yang tergabung dari pegiat-pegiat olahraga rekreasi masyarakat yang ada di ‘Bumi Tegar Beriman’.

“Untuk saat ini, sudah ada 2.500 peserta lebih yang terdaftar untuk ambil bagian pada KORMI Fest 2024,” kata Uchon menjelaskan.

Masih kata Uchon, agenda KORMI Fest 2023 ini, akan menggelar Senam Sehat, dan sekaligus melantik para Pengurus KORMICAM yang ada di 40 Kecamatan, Kabupaten Bogor.

“Kita juga akan menggelar perlombaan yang diikuti KORMICAM. Adapun mata lomba yang akan diperlombakan di antaranya Galasin, Engrang, Bakiak, Air Sofgan, dan Panahan,” kata Uchon menambahkan.

Selain itu, kata Uchon, pada moment KORMI Fest 2024, KORMI Kabupaten Bogor, juga akan memperkenalkan olahraga masyarakat yang ada di KORMI kepada semua pengurus KORMICAM.

“Kita ingin, setelah pelantikan pengurus KORMICAM ini, para pengurus bisa menyosialisasikan olahraga masyarakat, kepada masyarakat yang ada di 40 Kecamatan,” tambah Uchon.

Uchon menambahkan, jika perhelatan KORMI Fest 2024 ini, panitia telah menyiapkan doorprize serta hadiah bagi para pemenang yang keluar sebagai juara dalam perlombaan KORMI Fest 2024.(As)

CIBINONG – Sekretaris DPRD Kabupaten Bogor (Sekwan), Yunita Mustika Putri menghadiri pelantikan sekaligus pengambilan sumpah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Puspasari, Kecamatan Citeureup, pada Kamis (25/1/24).

Kegiatan yang dibarengi dengan apel siaga itu dilakukan dalam rangka tugas pembinaan wilayah demi mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024.

“Hari ini kami meninjau pelantikan sekaligus pengambilan sumpah KPPS di Desa Puspasari salah satu Desa di Kecamatan Citeureup, alhamdulillah berjalan lancar, kondusif, dan sukses,” kata Yunita Mustika Putri kepada wartawan.

Yuni sapaan akrabnya itu menjelaskan, untuk jumlah KKPS yang dilantik sebanyak 308 KPPS dengan jumlah 44 TPS keseluruhan di Desa Puspasari. Dedangkan jumlah TPS di Kecamatan Citeureup ialah 556 dengan jumlah KPPS 5.004 orang dan total pemilih 155.476.

“Untuk pelantikan dilakukan di wilayah desa masing-masing secara serentak. Kebetulan saya hanya menghadiri pelantikan KPPS di Desa Puspasari,” jelasnya.

Sementara itu, lanjut Yuni, pelantikan KPPS di Desa Puspasari dilengkapi dengan gerakan penanaman pohon satu TPS satu bibit pohon. Hal itu dilakukan, karena dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, menggunakan kertas yang terbuat dari pohon.

“Kami juga melakukan penanaman pohon di Desa Puspasari. Penanaman itu dilakukan karena kita sudah banyak menggunakan kertas pada pesta demokrasi ini,” tuturnya.

Enggan kerja setengah-setengah, usai melakukan tugas utamanya, Yuni juga turut membantu menyeselaikan persoalan sampah dan saluran air didepan Gedung PPK, yang menjadi tempat penyimpanan surat suara untuk Kecamatan Citeureup

“Tumpukan sampah sudah dibersihkan setelah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor. Sedangka untuk saluran air yang menggenang dan berpotensi banjir pun sedang dalam proses normalisasi dibantu oleh Dinas Pekerjan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR),” tukasnya.

Untuk diketahui, pelantikan sekaligus pengambilan sumpah KPPS di hadiri oleh Camat Citeureup, Para Kepala Desa se-Kecamatan Citeureup, Ketua dan anggota KPPS se-Kecamatan Citeureup, dan para undangan lainnya.(*/Rul)

DEPOK – Catherine Wilson baru saja menjalani sidang mediasi perceraian di Pengadilan Agama (PA) Depok, Jawa Barat, Rabu (24/1/2024). Sayangnya, mediasi yang dijalaninya bersama sang suami, Idham Masse, hingga kini masih belum menemui titik terang.

Bukan tanpa sebab, pasalnya keputusan wanita yang akrab disapa Keket ini untuk bercerai dari pria yang menikahinya pada Oktober 2022 tersebut hingga kini masih bulat.

“Hasil mediasinya tadi masih belum ada kesepakatan.Iya fix bercerai. Memang sudah kemauan saya juga sih ingin bercerai,” ujar Catherine Wilson di PA Depok, Jawa Barat hari ini.

Catherine membenarkan jika hubungan jarak jauh alias LDR menjadi salah satu faktor keretakan rumah tangganya dengan Idham. Mengingat, Idham Masse sendiri merupakan anggota DPRD Kabupaten Sidrap, yang tentunya harus menetap di Sulawesi karena urusan pekerjaan.

“Bukan hanya LDR aja tapi ini tanggung jawabnya tidak ada,” ujarnya.

Akan tetapi, ada beberapa faktor lain yang membuatnya mantap untuk bercerai. Sebab, sudah delapan bulan ini Idham tidak memberikan nafkah padanya.

“(Ngasih nafkah) Ya itu kan awal-awal nikah aja. (Berhenti nafkahi) Udah lama ya. Udah 8 bulanan,” imbuh Keket.

Catherine Wilson kemudian membeberkan reaksi pihak keluarganya terkait perceraian ini.

“Ya keluarganya sih pengen yang terbaik aja buat saya,” tandasnya.(*/Ind)

CIBINONG – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bogor meminta Pemerintah untuk lebih prioritaskan alokasi pendidikan hingga masalah tenaga pendidikan terkait dampak pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pada Rabu (1/24/24).

“Kita meminta kepada Pemerintah agar secara nasional alokasi anggaran pendidika itu jangan dianggap sebagai invensasi sesaat tetapi harus dianggap sebagai investasi jangka panjang,” kata Plt Ketua PGRI Kabupaten Bogor, Barkeh Dimyati, pada Rabu (24/1/24).

Lanjut ia mengatakan dalam cakupan anggaran, pendidikan seharusnya didukung melalui ketersediaan ketenaga pendidikan yang menjadikan guru berkualitas dalam jangka waktu kedepan.

“Nah dengan meter cukupan anggaran itu, pendidikan yang baik harus didukung ketersediaan guru dengan guru yang berkualitas. Bahkan juga dengan sarana dan prasarana yang baik, sehingga itu sangat berkaitan dengan anggaran dan sebagainya,” jelasnya.

Meskipun begitu, menurutnya permasalahan tenaga pendidikan bukan hanya di kabupaten bogor yang mengalami kekurangan malu kan secara global juga berpengaruh atau seluruh Indonesia.

“Tetapi solusi pemerintah sementara serupa dengan pengangkatan pppk. Tapi menurut saya itu tidak 100 persen menjawab masalah, salah satu contoh kabupaten bogor boleh dikatakan sebagai penyediaan anggaran pppk terbesar dan itu terbukti untuk tahun ini saja 2.900-an lebih pengangkatan pppk. Tetapi hanya ada yang mengikuti test 2023 dan itu pun ada sebanyak 2.303 yang sudah lulus passing gradenya dan penempatannya pun terbatas atau belum ditepatkan,” ungkapnya.

Barkeh mengkhawatirkan pada tahun 2024 akan mencoba test ulang kembali, padahal para tenaga pendidik tersebut tersebut sudah dinyatakan sebagai lulus passing grade, sehingga mereka mengusulkan agar diperjuangkan oleh PGRI.

“Minimal bisa mengurangi dan secara umumnya pengurus besar bahwa memperjuangkan seruan dengan mendesak kepada pemerintah dari pusat sampai ke daerah tentang go pabrik pan to endocetion, jadi anggaran pendidikan itu jangan dianggap beban,” ungkapnya.(*/Ju)

JAKARTA – Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) berdampak terhadap aturan pajak jasa kesenian dan hiburan. Dalam implementasinya, pemerintah daerah dapat mengacu kepada Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang nanti akan dikeluarkan.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, pemerintah pusat telah mengeluarkan aturan terkait pajak hiburan. Sebagai kepala daerah, ia mengaku sudah mendengar aspirasi dari berbagai pihak terkait.

“Saya pasti memberikan solusi yang terbaik untuk semuanya. Ini sedang digodok oleh Badan Pajak,” kata dia, Rabu (24/1/2024).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima aspirasi terkait penerapan insentif fiskal terhadap PPh Badan atas Penyelenggara Jasa Hiburan dan terkait dengan kebijakan PBJT bagi Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu.

“Masukannya tadi sudah kita terima semua. Saya minta, solusinya tadi dengan SE (Surat Edaran) Mendagri. Pada waktu di Istana, saya sampaikan akan ada SE dan Kepala Daerah bisa mengacu kepada SE Mendagri,” ujar Airlangga.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut keputusan Rapat Internal yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 19 Januari 2024 yang membahas tanggapan dan keberatan pelaku usaha terkait dengan pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan.

Airlangga menerima audiensi Asosiasi dan Pelaku Usaha di bidang Perhotelan dan Jasa Hiburan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Senin (22/1/2024).(*/Ta)

BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat, berharap operasional tiga kereta api (KA) baru oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Kembang.

Ketiga KA baru tersebut yakni KA Papandayan Ekspres, KA Pangandaran, dan KA Malabar.

“Hari ini perdana dioperasionalkan KA Papandayan, ini tentunya memberikan dampak positif kepada kita. Berbagai macam pilihan akses ke Kota bandung, beberapa waktu yang lalu ada Kereta Cepat Whoosh, sekarang KA Papandayan,” kata Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono di Bandung, (24/1/2024).

Bambang optimistis operasional KA baru tersebut akan berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan ke Kota Bandung. Oleh karena itu, Pemkot Bandung akan terus memaksimalkan potensi ekonomi yang hadir.

Dia menilai ketiga layanan kereta api baru tersebut akan memberikan dampak positif kepada Kota Bandung mulai dari aspek ekonomi maupun sosial. “Kota Bandung pastinya akan mempersiapkan pengaruh positif tentunya. Kunjungan akan lebih banyak ke Kota Bandung, potensi peningkatan ekonomi warga Kota Bandung itu dampak positifnya,” kata dia.
Adapun tiga KA baru tersebut, yaitu KA Papandayan Ekspres relasi Gambir-Garut (PP), KA Pangandaran relasi Gambir-Banjar (PP), dan KA Malabar relasi (Bandung-Malang). Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengatakan bahwa peluncuran tiga kereta baru ini terdiri dari dua kelas layanan yaitu Kelas Eksekutif dan Kelas Ekonomi, diharapkan bisa meningkatkan aksesibilitas dan efeknya sampai pada sektor pariwisata.

“Dengan aksesibilitas ini, sehingga dapat mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, budaya, dan perekonomian di Jawa Barat,” katanya.

Dia mengatakan, KAI terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada pelanggan melalui peluncuran KA-KA baru tersebut. “Peluncuran KA-KA baru ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, sehingga semakin banyak alternatif pilihan bepergian menggunakan kereta api,” ujarnya.(*/Hen)

CIBINONG – Destinasi wisata di Kabupaten Bogor yang begitu luas dan sangat menarik namun dikotori oleh banyaknya pungli di sekitar tempat wisata dan ini membuat para pengunjung trauma dan tidak akan datang lagi .

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, memberikan dukungannya terhadap langkah Pemkab Bogor dalam memerangi pungutan liar di kawasan wisata yang ada di wilayah tersebut.

Rudy menyatakan bahwa sebagai tujuan wisata, Kabupaten Bogor harus menjadi tuan rumah yang ramah dan memberikan pengalaman positif kepada pengunjung.

Ia berharap upaya pemberantasan pungli dilakukan dengan cara persuasif, sambil memberikan peluang usaha kepada masyarakat sekitar kawasan wisata.

“Kita harus menjaga keramahan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar untuk mendapatkan manfaat dari keberadaan objek wisata di wilayahnya,” ujar Rudy, (23/1/2024).

Selain itu, kata Rudy, pemerintah juga harus membangun infrastruktur jalur wisata.

Kondisi infrastruktur yang layak dilalui, akan juga mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di jalur wisata yang dilalui.

“Intinya, kami mendukung upaya pembenahan sektor wisata kita. Infrastrukturnya harus kita perbaiki, dan kesadaran masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang ramah harus terus dibangun,” kata dia.

Diketahui, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bogor mengagakan, akan membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di seluruh kawasan wisata di Kabupaten Bogor.

Kepala Disbudpar, Yudi Santosa, menyatakan bahwa pembentukan Pokdarwis bertujuan menghilangkan praktik pungutan liar yang marak terjadi.

“Pokdarwis akan dioptimalkan, saat ini tidak semua tempat ada Pokdarwisnya,” kata Yudi, menekankan pentingnya keberadaan Pokdarwis dalam optimalisasi pengelolaan pariwisata.
Yudi menjelaskan bahwa dengan adanya Pokdarwis, pengelolaan pariwisata akan menjadi lebih teratur dan memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar.

Disbudpar berkomitmen untuk memberantas pungli melalui pembentukan Pokdarwis, sehingga keberadaan objek wisata dapat memberikan dampak positif bagi seluruh komunitas di Kabupaten Bogor.(*/Rul)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana akan membuat rumah susun (rusun) baru di kawasan Tanjung Priok untuk warga Kampung Bayam. Pembangunan rusun itu kemungkinan akan dilakukan pada awal 2025.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, saat ini pihaknya telah memberikan alternatif untuk warga Kampung Bayam untuk tinggal. Alternatif itu adalah Rusun Nagrak dan Rusun Tanah Pasir.

“Sekarang saya tambahkan lagi (Rusun) Pasar Rumput. Silakan pilih kan yang terbaik,” kata dia, (24/1/2024).

Ihwal masih ada warga Kampung Bayam yang menghuni Kampung Susun Bayam (KSB), Heru menyarankan mereka untuk menghuni rusun yang sudah tersedia. Apalagi, saat ini sudah ada puluhan keluarga dari Kampung Bayam yang tinggal di Rusun Nagrak.

Sebelumnya, Heru mengatakan pembangunan rusun untuk warga Kampung Bayam akan dimulai pada awal 2025. Kemungkinan, pembangunan rusun baru itu akan rampung pada akhir 2025.
“Nah, kalau ditanya waktunya masih satu tahun? Iya. Mohon sabar, kita bangun yang terbaik,” kata dia.

Ia menjelaskan, rusun itu akan sangat baik apabila dihuni oleh warga. Pasalnya, rusun itu nantinya akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas, mulai dari posyandu, tempat bermain, kontrol kesehatannya, sekolah, listrik, internet, dan lainnya.(*/Sar)

CIBINONG – Sebentar lagi akan diadakan pesta demokrasi di Indonesia , Pimpinan DPRD Kabupaten Bogor meminta agar masyarakat mensukseskan Pemilu 2024 untuk menentukan kepemimpinan baik nasional hingga daerah dalam lima tahun ke depan.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bogor untuk aktif menggunakan hak pilih mereka pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, yang akan digelar pada 14 Februari mendatang.

Rudy menegaskan bahwa partisipasi aktif dari masyarakat merupakan elemen kunci dalam menentukan arah kepemimpinan lima tahun ke depan, termasuk dalam pemilihan Presiden dan wakil rakyat di parlemen.

“Partisipasi masyarakat adalah kunci utama dalam menentukan masa depan kita. Pemilu 2024 nanti tidak hanya menentukan pemimpin negara, tapi juga wakil rakyat yang akan mewakili suara dan aspirasi kita di parlemen,” ujar Rudy dalam pernyataannya, (23/1/2024).

Ia menekankan bahwa hak pilih adalah hak demokratis yang harus dimanfaatkan dengan bijak oleh setiap warga Kabupaten Bogor.

Melalui hak pilihnya, masyarakat memiliki peran aktif dalam membentuk pemerintahan yang responsif dan mewakili kebutuhan rakyat.

“Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera daftar sebagai pemilih dan berikan suara pada pemilu. Suara setiap individu memiliki dampak besar untuk membentuk masa depan yang lebih baik bagi kita semua,” tambah Rudy.

Dengan ajakan ini, DPRD Kabupaten Bogor berharap tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu meningkat, sehingga proses demokrasi dapat berjalan dengan lebih baik dan hasilnya mewakili kehendak sebagian besar masyarakat.

Seperti diketahui, Pemilu 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024. Untuk di Kabupaten Bogor, KPU telah menyediakan 15.228 Tempat Pemungutan Suara tersebar di 40 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor.

Jumlah Pemilih di Kabupaten Bogor merupakan yang terbanyak level Kabupaten se-Indonesia.

Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dirilis KPU jumlah pemilih di Kabupaten Bogor untuk Pemilu 2024 sebanyak 3.881.441 pemilih.

Adapun daftar pemilih tambahan (DPTb) yang dicatat KPU per 19 Januari 2024 sebanyak 18.468 pemilih.

KPU Kabupaten Bogor menargetkan partisipasi pemilih sebesar 83 persen, meningkat dibanding Pemilu 2019 yang menyentuh angka partisipasi sebesar 82 persen. (*/Wan)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung melakukan pembenahan terhadap tata kelola Rumah Tahanan (Rutan) KPK setelah Dewan Pengawas KPK mengungkap praktik pungutan liar (pungli) di rutan tersebut.

“Ke depannya tentu poin pentingnya adalah evaluasi, termasuk tata kelola rutan. Tentu akan dilakukan perbaikan-perbaikan,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, (23/1/2024).

Ali menjelaskan terjadinya pungli di dalam Rutan KPK disebabkan oleh adanya celah sistem yang dimanfaatkan oleh oknum untuk mencari keuntungan dengan cara tidak terpuji dan melawan hukum.

Oleh karena itu, tambahnya, berbagai temuan dalam kasus pungli di Rutan KPK kali ini akan menjadi pembelajaran untuk mencegah terjadinya hal serupa di masa depan.

“Kami paham betul bahwa ketika terjadi fraud atau kecurangan semacam ini, pasti ada kelemahan sistem. Karena itu, perbaikan sistem itu menjadi fokus kami ke depan juga,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ali mengatakan KPK juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk perbaikan tata kelola Rumah Tahanan KPK.

Untuk diketahui, Dewan Pengawas KPK saat ini sedang menggelar sidang etik terhadap 93 pegawai KPK karena diduga terkait dengan praktik pungli di Rutan KPK.

Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho mengatakan perkiraan nilai pungli di Rutan KPK mencapai Rp 6,148 miliar.

“Jadi, teman-teman menanyakan totalnya berapa? Saya tidak bisa menyatakan yang pasti, tetapi sekitar Rp6,148 miliar sekian. Itu total kami (catat) di Dewas,” kata Albertina di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Senin (15/1).

Dia menjelaskan nominal yang diduga diterima para pihak terkait perkara pungli tersebut bervariasi, dengan penerimaan terbesar mencapai Rp504 juta.

“Lalu, kalau kami hubungkan dengan uang-uang yang diterima itu, paling sedikit itu menerima Rp1 juta dan yang paling banyak menerima Rp504 juta sekian; itu yang paling banyak,” ungkap Albertina.(*/Jo)