Author Archives: Admin Jurnal Metro

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) akan menyiapkan kebijakan terkait penguatan SDM di bidang pendidikan. Untuk mengatasi soal pemerataan guru, Kemenpan-RB akan menyiapkan pemberian insentif dan kenaikan pangkat bagi para guru yang mengajar di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Jadi strategi besarnya, masalahnya bukan soal penyebaran guru atau PNS, tetapi redistribusinya. Oleh karena itu kebijakan atas arahan Pak Presiden di Peraturan Pemerintah yang baru, kita akan berikan insentif khusus bagi mereka yang mengajar di 3T, termasuk kecepatan kenaikan pangkat,” tutur Menpan-RB Muhammad Azwar Anas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Peningkatan Peringkat PISA di Jakarta,(25/1/2024).

Pemerintah saat ini tengah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk peningkatan skor Program for International Student Assessment (PISA). Di mana salah satunya dengan penerapan metode pembelajaran gampang, asik, dan menyenangkan (GASING). Untuk itu, serangkaian kebijakan akan turut dikeluarkan oleh Kemenpan-RB sebagai pengelola SDM aparatur negara.

“Kami menyiapkan kebijakannya, jadi tahun ini pemerintah memberi alokasi cukup besar bagi fresh graduate melalui seleksi CPNS. Kami sudah petakan peta jabatan dan lain-lain, dan kita sudah petakan yang positive growth dan zero growth. Guru ini termasuk sektor yang masih positive growth,” ujar Anas.

Lebih lanjut Anas menegaskan, pengembangan kapasitas, khususnya profesi guru yang ada di dinas pendidikan dan kebudayaan, perlu diperkuat. Selain itu, kata dia, permasalahan yang dihadapi adalah penyebaran guru yang tidak merata.

“Terkait dengan penyebaran jadi masalahnya bukan hanya kekurangan guru, tetapi peta penyebaran guru. Kemarin ada formasi guru di daerah 3T, termasuk Papua, dan Nusa Tenggara Timur yang tidak terisi. Sehingga ini jadi isu yang harus diselesaikan dengan baik,” ungkap Anas.

Anas menambahkan, jika dilihat peta penyebarannya, setelah mendapat formasi di luar pulau Jawa, guru-guru tersebut pindah ke pulau Jawa, atau yang berada di kabupaten/desa terpencil kemudian pindah ke kota. Sebab itu langkah di ataslah yang rencananya akan diambil oleh Kemenpan-RB.

Sebagai informasi, metode GASING merupakan suatu metode pembelajaran langkah demi langkah yang membuat anak menguasai materi secara gampang, asik, dan menyenangkan. Dalam implementasinya, anak-anak diajak bermain dan bereksplorasi dengan alat peraga sehingga konsep yang disampaikan dapat dirasa dan dibayangkan.

Untuk diketahui, hasil penelitian PISA 2022 menyatakan bahwa Indonesia berada di peringkat 68. Hasil PISA 2022 Indonesia tersebut merupakan capaian paling tinggi sepanjang sejarah Indonesia mengikuti PISA. Salah satu faktor yang mendorong naiknya peringkat tersebut yaitu keluar dari zona nyaman melalui pemanfaatan digitaliasi dimana pelatihan guru yang disediakan oleh Kemendikbudristek.(*/Ind)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa aturan terkait kampanye telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menurut Presiden, undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa presiden dan wakil presiden memiliki hak untuk melaksanakan kampanye.

Hal tersebut menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut Kepala Negara boleh berkampanye dan memihak pada Pilpres 2024.

“Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di Pasal 299 bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas,” kata Jokowi dalam keterangannya yang ditayangkan Youtube Sekretariat Presiden pada Jumat (26/1/2024).

Selain itu, Presiden mengatakan bahwa dalam Pasal 281 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga diatur mengenai beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh presiden dan wakil presiden jika melakukan kampanye.

“Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan, kecuali fasilitas pengamanan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara,” ungkap Presiden.

Presiden pun minta masyarakat dan seluruh pihak untuk tidak membuat interpretasi yang berbeda terkait pernyataannya beberapa waktu yang lalu. Presiden menegaskan bahwa pernyataanya terkait Presiden boleh memihak adalah ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Sudah jelas semuanya kok, sekali lagi jangan ditarik ke mana-mana. Jangan diinterpretasikan ke mana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya,” katanya.(*/Ag)

JAKARTA – Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas mengatakan, penurunan kualitas demokrasi di Indonesia saat ini diperlihatkan melalui menguatnya nepotisme. Hal itu merujuk keterlibatan keluarga Presiden Jokowi di berbagai posisi penting pemerintahan.

“Sistem politik yang eksklusif ini tidak memberi ruang untuk kepercayaan dan kompetisi yang terbuka serta adil bagi semua warga negara,” ujarnya dalam webinar Moya Institute bertema ‘Demokrasi Indonesia: Terjerembab ke Dalam Dinasti Politik’ di Jakarta pada Jumat (26/1/2024).

Menurut Sirojudin, yang dominan saat ini adalah ekonomi ekstraktif yang dikelola oleh klien atau kroni politik. Sebagai contoh, sambung dia, meskipun Presiden Jokowi menekankan pentingnya industrialisasi, kebijakan impor beras yang besar-besaran dianggap sebagai indikator kegagalan pemerintah dalam mengembangkan sektor pertanian.

Sirojudin menganggap, kritik seperti itu semakin diperkuat oleh kenyataan bahwa output ekonomi Indonesia yang dijual ke luar negeri lebih banyak berasal dari industri ekstraktif dengan para pemain yang terbatas, ketimbang dari industri yang melibatkan sumber daya manusia secara masif.

Direktur Negarawan Center, Johan Silalahi menganggap, kritik terhadap praktik politik dinasti oleh Jokowi dan keluarganya, serta koalisinya dengan Ketum DPP partai Gerindra Prabowo Subianto, mengkhawatirkan masa depan demokrasi dan ekonomi Indonesia. Hal itu memunculkan risiko besar terhadap integritas politik dan keadilan sosial di Indonesia.

Menurut Johan, bergabungnya Prabowo ke dalam pemerintahan pada awalnya dianggap untuk kepentingan persatuan bangsa. Namun, koalisi tersebut kini justru dipandang sebagai strategi untuk memperkuat kekuasaan politik.

Merujuk pada pandangan mengenai negara gagal yang digambarkan oleh ekonom Daron Acemoglu dan ilmuwan politik James A Robinson, Johan menilai, demokrasi adalah indikator untuk menjadi negara maju. Pasalnya, keterbukaan dalam negara demokrasi mencakup keterbukaan dalam bidang ekonomi.

Dia menilai, pemerintahan Jokowi pada periode kedua, merupakan ancaman bagi perekonomian. “Semakin otoriter pemerintahan, maka akan semakin miskin dan suram masa depan negara itu. Indonesia sudah lampu kuning. Makanya situasi kita sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi sudah terancam, dipicu oleh skandal MK,” ungkapnya.(*/Ag)

JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari menyampaikan aturan teknis dan format debat kelima Pilpres 2024 masih sama seperti debat-debat sebelumnya meskipun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusulkan acara debat tanpa ada penonton.

“Format debat, termasuk penyelenggaranya, tetap. Tetap ada tim sukses pasangan calon yang jumlahnya 75 orang. Jadi, tetap,” kata Hasyim menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Kamis.

Hasyim menjelaskan bahwa KPU telah mengevaluasi penyelenggaraan debat keempat yang berlangsung pada 21 Januari 2024. Masing-masing pasangan calon telah menyampaikan catatannya dalam rapat evaluasi itu.

“Nanti dalam kesempatan berikutnya, KPU akan melakukan rapat dengan TV penyelenggara debat terakhir yang kelima, dan nanti juga akan ada rapat selanjutnya yang mempertemukan antara KPU, tim pasangan calon, dan pihak televisi yang akan menyelenggarakan debat,” kata Hasyim.

Debat kelima, yang bakal menampilkan tiga calon presiden di atas panggung, menjadi sesi debat resmi terakhir yang digelar oleh KPU RI selama masa kampanye Pilpres 2024. Debat kelima itu dijadwalkan berlangsung pada tanggal 4 Februari 2024.

Beberapa tema yang diangkat dalam debat terakhir itu, di antaranya soal kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan inklusi.

KPU RI menyelenggarakan lima debat yang diikuti secara bergantian oleh calon presiden dan calon wakil presiden. Debat menjadi salah satu kegiatan kampanye yang diwadahi KPU selama periode kampanye, mulai 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024.

Debat pertama, yang diikuti para capres, mengangkat tema hukum, hak asasi manusia (HAM), pemerintahan, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.

Debat yang kedua diikuti para cawapres, mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, serta infrastruktur dan perkotaan.

Debat ketiga, yang kembali diikuti para capres, mengangkat tema pertahanan dan keamanan, geopolitik, hubungan internasional; dan globalisasi. Kemudian, debat keempat, yang berlangsung pada akhir pekan lalu, diikuti para cawapres. Tiga cawapres membahas isu-isu seputar masyarakat adat, pedesaan, lingkungan hidup, energi, dan reforma agraria.

Sebelumnya, KPU RI menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.(antara)

JAKARTA – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada Jumat (26/1/2024). Diduga OTT tersebut terkait insentif pajak dan retribusi daerah.

Dalam OTT ini, KPK telah menciduk sejumlah aparatur sipil negara (ASN). Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor belum disebutkan KPK sebagai pihak yang terkena OTT. “Yang kami peroleh informasinya beberapa ASN,” kata Juru Bicara KPK, Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, (26/1/2024).

Ali menyebut, ada sekitar 10 orang yang diringkus dalam OTT tersebut. Sebagian dari mereka masih menjalani pemeriksaan di Sidoarjo. “Sekitar 10 orang yang diperiksa,” ujar Ali.

Dia menyebut, operasi senyap itu merupakan pengembangan berdasarkan laporan masyarakat yang dieksekusi KPK. “Terkait dugaan adanya pemotongan pembayaran insentif pajak dan retribusi daerah di sana,” ujar Ali.

Menurut Ali, tim KPK masih melakukan pemeriksaan intensif guna pendalaman perkara. Dia mengimbau masyarakat bersabar menunggu informasi. Apalagi, lembaga antirasuah tersebut punya aturan main 1×24 jam guna menentukan status tersangka dalam penangkapan ini.

“Sabar, masih berproses,” tuntasnya.(*/Jo)

SLEMAN – Hujan deras di serta angin kencang menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Jumat (26/1/2024). Peristiwa ini mengakibatkan puluhan pohon tumbang, sejumlah rumah rusak dan satu orang meninggal dunia.
Satu korban meninggal akibat tertimpa bangunan joglo yang roboh. “Dalam kejadian hujan disertai angin kencang siang ini tercatat satu orang meninggal dunia akibat tertimpa reruntuhan bangunan joglo yang roboh di Kalitirto, Berbah,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman Makwan, Jumat (26/1/2024).

Menurut dia, kejadian tersebut bermula sekitar pukul 13.30 WIB hujan sedang hingga lebat yang disertai angin kencang di terjadi di Kabupaten Sleman mengakibatkan beberapa pohon tumbang dan rumah rusak serta.

“Angin hujan deras disertai angin kencang melanda beberapa kapanewon (kecamatan) di wilayah Sleman Timur, yakni Berbah, Prambanan dan Kalasan,” katanya.

Ia mengatakan, di Kapanewon Berbah meliputi Perum Griya Darma Asri 1 Jebresan RT 7 RW 34 Kalitirto, pohon tumbang menimpa rumah. Sementara di Bedilan Kalitirto atap satu rumah berterbangan. Di Karang, Kalitirto pohon tumbang menimpa rumah.

Kemudian di Cangakan Kalitirto Berbah, pohon jati diameter 25 sentimeter tumbang menutup akses jalan kampung. Sementara di Teguhan Kalitirto tiga pohon tumbang jenis mahoni menutup akses utama dusun.

“Selanjutnya di Bedilan, Kalitirto atap asbes dan seng terbang dan pecah sehingga rumah tidak bisa dihuni, sementara mengungsi di samping rumah milik orang tuanya,” katanya.

Makwan mengatakan hujan deras dan angin kencang tersebut juga mengakibatkan sebuah joglo limasan yang berada di tengah sawah di Dusun SumberKulon Kalitirto roboh. “Saat kejadian ada satu orang warga sekitar yang sedang berteduh di joglo sehingga tertimpa dan mengakibatkan korban meninggal dunia,” katanya.

Hujan deras dan angin kencang juga menerjang Kapanewon Prambanan meliputi di Kalurahan Madurejo janin di Dusun Mutihan, Dusun Gembyangan dan Dusun Totogan yang mengakibatkan sejumlah pohon tumbang dan rumah rusak.

“Kemudian di Kalurahan Bokoharjo, Prambanan di Dusun Jamusan dan di Kapanewon Kalasan di Kalurahan Tirtomartani meliputi di Dusun Dumber, Dusun Gendingsari yang juga mengakibatkan sejumlah pohon tumbang dan rumah rusak akibat atap beterbangan,” jelasnya.(Antara)

JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengeklaim dirinya tetap memikirkan nasib para warga Kampung Bayam yang kini menghuni Kampung Susun Bayam (KSB). Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan alternatif rumah susun (rusun) untuk ditempati warga.

Heru mengatakan, saat ini sebagian warga Kampung Bayam sudah bersedia tinggal sementara di Rusun Nagrak. Ia menyebutkan, ada sekitar 35 kepala keluarga (KK) warga Kampung Bayam yang tinggal di rusun yang berada di Cilincing, Jakarta Utara, itu.

“Pemda DKI tidak mungkin menelantarkan warganya. Itu saja kuncinya. Saya juga memikirkan warga,” kata dia di Ciracas, Jakarta Timur, (26/1/2024).

Ihwal masih ada warga yang menolak dan memilih tetap tinggal di KSB, Heru menyerahkan urusan itu kepada PT Jakarta Propertindo atau Jakpro. Pasalnya, bangunan KSB adalah milik Jakpro.

Media sudah berupaya untuk mengonfirmasi masalah yang ada di KSB kepada Jakpro. Namun, belum ada jawaban dari Jakpro.

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta akan membangun rusun baru untuk warga Kampung Bayam. Rusun yang akan berlokasi di Tanjung Priok, Jakarta Utara, itu kemungkinan akan mulai dibangun pada awal 2025. Ditargetkan, rusun baru itu dapat rampung pada akhir 2025

Selama proses pembangunan, warga Kampung Bayam dipersilakan memilih tempat tinggal sementara di rusun yang sudah tersedia. Adapun tempat yang disiapkan untuk warga Kampung Bayam yaitu Rusun Nagrak, Rusun Pasar Rumput, dan Rusun Tanah Pasir.(*/Sar)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berupaya untuk mengentaskan angka stunting. Apalagi, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memberikan target angka prevalensi stunting di DKI Jakarta dapat turun hingga 14 persen pada 2024.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DKI Jakarta, Ani Ruspitawati mengatakan, pihaknya secara intensif melakukan berbagai upaya intervensi sedini mungkin terhadap anak-anak yang terindikasi stunting. Sepanjang 2023, dinkes secara aktif melakukan jemput bola untuk menemukan kasus anak-anak bermasalah gizi, termasuk stunting, untuk diintervensi.

”Kami memberikan intervensi untuk balita bermasalah gizi, dimulai dari berat badan yang tidak bertambah sesuai standar, kekurangan berat badan, gizi kurang, gizi buruk, hingga stunting. Jika ditemukan, harus segera ditindaklanjuti,” kata dia melalui siaran pers, Kamis (25/1/2024).

Pemberian intervensi secara spesifik dilakukan melalui pemberian makanan tambahan (PMT) untuk balita bermasalah gizi. PMT yang diberikan, antara lain makanan kaya protein hewani, seperti telur dan susu. Pasalnya, telur dan susu mengandung asam amino tinggi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan anak.

Ani menambahkan, upaya intervensi tersebut dilakukan melalui sinergi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat melalui gerakan Jakarta Beraksi. Gerakan tersebut mewadahi semua pihak agar bergerak bersama untuk percepatan pengentasan stunting.

”Peran aktif ini dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk pembiayaan untuk melengkapi anggaran percepatan penurunan stunting yang bersumber dari APBD,” ujar Ani.

Menurut dia, program Jakarta Beraksi kini telah hadir hingga tingkat kelurahan berupa pos gizi. Di pos gizi terdapat berbagai kegiatan, seperti PMT, edukasi, hingga dilakukan evaluasi.

Dari data yang ada hingga November 2023, sebanyak 19,64 persen dari jumlah balita yang stunting berhasil lulus dari stunting setelah dilakukan intervensi. ”Kami terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Ani.

Berdasarkan catatan Republika, pada Oktober 2023, terdapat sekitar 22 ribu kasus stunting di DKI Jakarta. Ketika itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menyatakan sekitar 9.000 dari total kasus sudah berhasil dituntaskan.(*/Ya)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Sumanto mengapresiasi penyelenggaraan diskusi publik bersama 9 Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor, yang diselenggarakan oleh Jaringan Jurnalis Bogor (JJB), pada Rabu (24/1/24) kemarin .

Menurut Rudy Susmanto, dalam diskusi yang diadakan di Gedung DPRD Kabupaten Bogor itu, dapat membantu masyarakat untuk mencari solusi permasalahan yang memang menjadi kewenangan Pusat.

“Saya sangat mengapresiasi kegiatan diskusi publik oleh JJB bersama Anggota DPR RI. Apalagi yang menjadi tamu undangan ialah masyarakat yang bisa langsung ngobrol dengan wakilnya di Pusat,” kata Rudy Susmanto kepada wartawan,(25/01/24).

“Mereka dapat langsung meminta untuk mencari solusi permasalahan dan mendorong apa yang menjadi keluhan masyarakat Kabupaten Bogor yang memang menjadi kewenangan DPR-RI atau di pusat,” tambahnya.

Terlebih lagi, lanjut Rudy Susmanto, di Kabupaten Bogor, ada beberapa persoalan yang memang menjadi kewenangan DPR RI dan sangat dikeluhkan masyarakat. Salah satunya adalah Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Barat dan Timur.

“Pemekaran wilayah atau DOB Bogor Barat dan Timur memang menjadi kewenangan pusat. Apalagi sampai saat inu untuk pemekaran, menjadi terkendala karena Moratoriumnya belum dicabut oleh Presiden. Nah di situ selain kami sudah ikut mendorong di daerah, nanti di dorong lagi oleh DPR RI agar segera bisa terwujud apa yang diinginkan masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, jelas Politisi Partai Gerindra ini, jalan tambang di Parung Panjang juga menjadi keluhan masyarakat di Bogor Barat. Meskipun Pemerintah Kabupaten Bogor telah membangun tempat parkir untuk truk tambang, namun jalan khsusus tambang itu menjadi izin pusat.

“Apalagi persoalan di Parung Panjang, itu menjadi kewenangan pusat juga untuk membangun tol khusus truk tambang. Walaupun saat ini Pemkab Bogor sudah membangun tempat parkir untuk truk tambang, namun persoalannya belum selesai karena keinginan masyarakat harus mempunyai jalan khsusu agar tidak melintasi jalan umum,” ujarnya.

Rudy Susmanto berharap, kegiatan yang dilakukan JJB ini tidak hanya satu atau dua kali saja, akan tetapi berkelanjutan. Tujuannya agar segala aspirasi yang disampaikan masyarakat bisa di monitor sudah sejauh mana penyelesaiannya.

“Saya berharap kegiatan seperti ini bisa rutin dilakukan kedepannya. Bukan hanya dengan anggota DPR RI, tapi dengan Anggota DPRD Kabupaten Bogor dab Provinsi Jawa Barat. Agar setiap aspirasi masyarakat bisa terus dikawal sampai terealisasi,” tandasnya.(*/Rul)

CIBINONG – Kabupaten Bogor yang begitu luas perlu penanganan dari semua pihak untuk dilibatkan namun sepertinya 9 Anggota DPR merasa diabaikan untuk pembangunan dan mengatasi permasalahan di Kabupaten Bogor .

Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu mengatakan pihaknya membutuhkan 9 Anggota DPR untuk mempercepat pembangunan Kabupaten Bogor. Terutama, kebijakan yang kewenangannya ada di pemerintah pusat.

Walaupun belum bisa duduk bersama dengan 9 Anggota DPR tersebut, namun Asmawa Tosepu mengaku sudah berkoordinasi secara kelembagaan. Dia mengaku harus menyesuaikan dengan Komisi-Komisi DPR untuk mengatasi permasalahan di Kabupaten Bogor.

“Pemkab Bogor membutuhkan 9 Anggota DPR untuk mempercepat pembangunan Kabupaten Bogor. Dan saya bukanlah raja kecil,” kata Asmawa Tosepu kepada wartawan, Jumat 26 Januari 2024.

Pria asli Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara ini mengaku sudah mengusulkan ke Komisi V DPR untuk pembangunan Fly Over Jalan Raya Bojonggede-Kemang (Bomang).

“Kami sudah mengusulkan, dengan skema program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupr), dan kami menunggu Kemenpupr membiayai pembangunan Fly Over Jalan Raya Bomang,” tutur Asmawa Tosepu.

Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR Adian Napitupulu menyebutkan 9 Anggota DPR ini tidak pernah duduk bareng dengan Bupati Bogor, DPRD Kabupaten Bogor maupun DPRD Jawa Barat untuk menyelesaikan permasalahan besar di Kabupaten Bogor.

Padahal, menurut politisi PDIP tersebut, 9 Anggota DPR dengan DPRD Kabupaten Bogor dan DPRD Jawa Barat adalah kekuatan besar, untuk mengatasi permasalahan besar atau rumit untuk diselesaikan.

“Bisa tidak 9 Anggota DPR dari Dapil Kabupaten Bogor duduk bareng dan rutin per tiga bulan bersama Bupati Bogor, DPRD Kabupaten Bogor maupun DPRD Jawa Barat lalu menyelesaikan berbagai masalah seperti jalan khusus tambang?” kata Adian Napitupulu.

Adian Napitupulu menuturkan, dengan kekuatan politik para anggota legislatif ia yakin bisa mempercepat solusi permasalahan jalan khusus tambang dan turunannya. (Rez)