Author Archives: Admin Jurnal Metro

JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa program bantuan sosial (bansos) berasal dari uang rakyat. Sehingga program tersebut jangan diklaim oleh orang atau pihak tertentu.

“Bansos ya uang rakyat. Jangan lupa,” ujar Megawati dalam orasinya di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta,(3/2/2024).

Ia pun mengatakan, sudah seharusnya warga penerima manfaat untuk mendapatkan bansos dari pemerintah. Namun Megawati mengingatkan, agar pilihannya pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 tak terpengaruh program tersebut. “Nggak apa-apa terima aja (bansos), tapi nyoblosnya jangan goyang loh,” ujar Megawati.

“Ingat loh ini ya, Ibu ngomong, nyoblos lima menit, ingat. Nyoblos lima menit, kalau salah milih pemimpin, ngerasain akibatnya lima tahun,” katanya mengingatkan.

Saat ini, ia sendiri prihatin dengan adanya berbagai intimidasi jelang pencoblosan pada 14 Februari mendatang. Namun tegasnya, rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi tidak pernah takut terhadap tekanan itu.

Ia menegaskan, pemilihan umum (Pemilu) 2024 adalah tempat untuk menempatkan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi. Namun, ia melihat pihak-pihak yang ingin melanggengkan kekuasaan itu menggunakan berbagai intimidasi.

Kekuasaan bukanlah sesuatu yang abadi, sebab rakyat-lah yang memiliki kewenangan untuk menentukan pemimpin periode berikutnya. Meski tak menyebutkan nama, Megawati mengingatkan pesan tersebut kepada presiden dan menteri.

“Jadi kalau ada yang berniat, berniat atau melakukan hal-hal yang merugikan rakyat Indonesia, apakah kamu takut?! apakah kamu takut?! Kenapa? kenapa? karena perundangan kita itu melindungi seluruh rakyat Indonesia dimanapun mereka berada,” ujar Presiden ke-5 Republik Indonesia itu.(*/Ag)

BANDUNG – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan Terminal Leuwipanjang di Kota Bandung, Jawa Barat menjadi percontohan untuk diterapkan di terminal lain di Indonesia.

Terminal Leuwipanjang hasil revitalisasi kini memiliki konsep mixed use dengan fasilitas yang semakin modern dan kekinian seperti area tunggu penumpang, area bus, fasilitas mesin cetak tiket elektronik, papan informasi, hingga area UMKM dan kantor Samsat yang berada di dalam gedung terminal.

Di samping itu, di Terminal Leuwipanjang juga tersedia bus listrik yang akan dioperasikan melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah Jawa Barat.

“Terminal Leuwipanjang dengan luas sekitar 30 ribu meter persegi ada contoh mixed use yang pertama di Indonesia dan ini akan menjadi contoh di terminal seluruh Indonesia. Salah satu yang dipelopori juga tiketing yang sudah menggunakan e-tiket,” kata Budi di Terminal Leuwipanjang, (3/2/2024).

Mixed use merupakan sebuah upaya mengubah konsep terminal yang dahulu hanya untuk naik turun penumpang dan kedatangan keberangkatan bus. Konsep seperti itu menjadi simpul transportasi, pendorong dan penggerak perekonomian serta sebagai wadah kegiatan sosial dan seni budaya.

Revitalisasi Terminal Leuwipanjang, dilaksanakan Sabtu ini dengan disatukan bersama peresmian hasil revitalisasi Terminal Banjar secara daring. Alasan revitalisasi terminal Leuwipanjang dan Banjar ini, ucap Budi, karena keduanya adalah contoh terminal yang berfungsi dengan dengan baik dan produktif.

Dibutuhkan langkah untuk peningkatan keselamatan, keamanan dan pelayanan sehingga masyarakat semakin nyaman menggunakan bus sebagai angkutan umum.

“Ribuan orang turun dan naik dari kedua terminal ini, dan kita mengerti Bandung dan Banjar adalah dua kota yang sangat penting dan kita (harus) support untuk angkutan massal perkotaan dan antarprovinsi. Oleh karenanya kita lakukan revitalisasi karena terminal ini memang memberikan satu manfaat yang banyak, dan juga agar penumpang makin yakin karena apa yang kita kelola lebih baik dari sebelumnya,” ujarnya.

Pemerintah Kota Bandung pada 2019 telah menyerahkan Terminal Tipe A Leuwipanjang yang dibangun sejak 1996 dengan total luas lahan 30.768 meter persegi ini, kepada Kementerian Perhubungan.

Selanjutnya, Kemenhub melakukan revitalisasi terminal dengan total biaya senilai Rp 80 miliar yang berasal dari APBN, yang terdiri dari Rp 65 miliar pembangunan tahun 2020 sampai 2023 dan Rp 15 miliar untuk pembangunan tahun 2024. Terminal Leuwipanjang saat ini melayani 637 bus per hari dengan rata-rata penumpang 5.260 orang per hari.

Sementara itu, Terminal Banjar dengan total luas lahan terminal sebesar 22.206 meter persegi, direvitalisasi dengan biaya Rp67 miliar yang berasal dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk pembangunan pada 2020 sampai dengan 2022. Terminal ini melayani 243 bus per hari dengan total penumpang 317 orang per hari.

Saat ini, Jawa Barat memiliki 10 Terminal Tipe A yaitu Terminal Sumedang, Terminal Tasikmalaya, Terminal Garut, Terminal Banjar, Terminal Kuningan, Terminal Sukabumi, Terminal Karawang, Terminal Leuwipanjang, Terminal Subang, Terminal Cirebon.

Disebutkan bahwa dalam rentang waktu 2014 sampai 2023, Kementerian Perhubungan telah melakukan pembangunan terminal baru di lima lokasi dan rehabilitasi/revitalisasi terminal di 75 lokasi.

Dalam peresmian dua terminal ini, turut hadir anggota Komisi V DPR RI Mulyadi, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, Pj. Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono, Pj Wali Kota Banjar Ida Wahida Hidayati dan Dirjen Perhubungan Darat.(*/Hen)

CIBINONG – Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu menilai ajanh KORMI Fest 2024 punya nilai positif dalam menggairahkan olahraga masyarakat di Kabupaten Bogor.

Apalagi, tutur alumni IPDN tersebut. KORMI Fest 2024 juga menggali kembali olahraga yang masuk kearifan lokal Kabupaten Bogor atau Jawa Barat.

“Saya sangat bangga KORMI jadi bagian terdepan dalam melestarikan berbagai kegiatan olahraga tradisional yang jadi kearifan lokal Jawa Barat dan Kabupaten Bogor,” tutur Asmawa Tosepu kepada wartawan, Sabtu, 3 Februari 2024.

Ia berharap KORMI Kabupaten Bogor dan KORMI Kecamatan se Kabupaten Bogor benar-benar bisa menjadi ujung tombak dalam pelestarian olahraga tradisional serta jadi bagian penting dalam meningkatkan angka partisipasi olahraga masyarakat di Bumi Tegar beriman.

Dalam ajang ini, pria yang juga Kepala Biro Umum Kementerian Dalam Negeri ini tampak senang dan sumringah bisa ketemu dan silaturahmi dengan Rachmat Yasin mantan Bupati Bogor periode 2009-2014.

Ketua Umum KORMI Kabupaten Bogor Rike Iskandar sangat bangga atas support yang diberikan Pemkab dan DPRD Kabupaten Bogor kepada komite yang ia pimpin.

“Alhamdulilah KORMI FEST berjalan lancar dan ini akan menjadi motivasi bagi kami dalam menggelar event lainnya yang bertujuan dalam peningkatan angka partisipasi olahraga masyarakat di Kabupaten Bogor,” ungkap Rike Iskandar. (Rez)

JAKARTA – Mundurnya sejumlah elite politik dari jabatan di pemerintahan dan perusahaan negara terus terjadi. Terakhir, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok resmi mengundurkan diri sebagai komisaris utama di PT Pertamina (Persero), setelah langkah serupa dilakukan Mahfud MD yang mundur sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dan Jaleswari Pramodhawardani Deputi V Kepala Staf Kepresidenan.

Pengamat politik Ray Rangkuti menilai gelombang mundurnya sejumlah tokoh, khususnya dari PDIP, dari pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah tidak lagi tertahan. Dalam waktu dekat, ia meyakini, masih akan ada tokoh PDIP yang mundur dari kekuasaan.

“Sekarang tinggal tunggu menteri-menterinya,” kata pendiri Lingkar Madani itu, (3/2/2024).

Menurut dia, mundurnya PDIP dari sisi Jokowi tidak akan berdampak terhadap legitimasi presiden. Namun, kekuatan politik Jokowi otomatis tergerus dengan situasi tersebut.

“Jelas kalau PDIP keluar, saya pikir sangat serius implikasinya kepada Pak Jokowi,” kata dia.

Ray menjelaskan, PDIP adalah partai dengan lebih dari 20 persen suara di DPR. Artinya, suara PDIP di parlemen sangat penting untuk membuat kebijakan. Dengan perginya PDIP, akan banyak sekali nanti aturan yang diinginkan Jokowi tak bisa jadi kenyataan.

Walhasil, dalam Jokowi ke depan akan sangat bergantung pada Partai Gerindra dan Golkar. Apalagi, belakangan para akademisi juga sudah mulai melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Jokowi.

“Saya kira ke depan bukan hanya kabinet dari PDIP yang mundur, yang non kabinet juga mungkin akan menyusul. Kekuatan politik Pak Jokowi perlahan akan memudar,”katanya.(*/Ad)

PALEMBANG – Prajurit Kodam II Sriwijaya yang terlibat dalam pengaman Pemilu 2024 di lima provinsi meliputi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung (Sumbagsel) diperintahkan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis.

“Sesuai dengan visi TNI PRIMA, dalam rangka menyikapi pesta demokrasi di tengah situasi bencana alam yang terjadi di wilayah Sumbagsel, prajurit yang terlibat dalam pengamanan pemilu harus melibatkan empati dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis,” kata Kapendam II/Swj Kolonel Arh Saptarendra P di Palembang, Jumat.

Menurut dia, sesuai arahan Pangdam II/Swj Mayjen TNI Yanuar Adil dalam mengantisipasi terjadinya konflik harus mewujudkan visi TNI PRIMA yakni Profesional, Responsif, Integratif, Modern, dan Adaptif.

Saat memberikan pengarahan pasukan pada apel kesiapan pengamanan Pemilu 2024 beberapa waktu lalu, Pangdam II/Swj mengatakan yang akan dihadapi adalah masyarakat yang merupakan saudara sendiri sehingga fokus pada tugas pokok.

“Prajurit harus fokus tugas pokok TNI, jika ada potensi kerawanan secara antisipasi dengan pendekatan persuasif dan humanis,” ujarnya.

Diungkapkan Kapendam, sebagaimana yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, saat ini di Sumbagsel pun tengah mengalami bencana alam seperti banjir dan longsor.

“Situasi ini tentunya kurang menguntungkan, apalagi dalam waktu dekat kita menghadapi perhelatan pesta demokrasi Pemilu 2024,” ujar Kolonel Arh Sapta.

“Tentu saat ini banyak di antara saudara kita yang mengalami kondisi prihatin. Di hadapkan situasi tersebut, dalam pelaksanaan pengamanan pemilu harus melibatkan empati kepada masyarakat yang akan menyalurkan aspirasinya,” kata Kapendam.

Satu sisi, lanjut Sapta, TNI punya tanggung jawab untuk mendukung kelancaran perhelatan akbar negara, namun di sisi lain pihaknya juga harus bisa menyelami kondisi kebatinan dan sosial masyarakat.

“Saat penyaluran aspirasi pemilu pada 14 Februari 2024, terdapat perbedaan antara kelompok masyarakat yang memiliki preferensi berbeda, sehingga prajurit yang terlibat dalam pengamanan pemilu harus melibatkan empati dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis,” jelas Kolonel Arh Saptarendra.(*/Gint)

TANGERANG – Pemerintah Kota Tangerang menambah dua tempat baru untuk relokasi pedagang Pasar Anyar selama proses revitalisasi, yaitu Pasar Mambo dan Area Anyar Selatan.
Jadi tempat relokasi pedagang Pasar Anyar kini menjadi empat lokasi setelah sebelumnya pedagang emas dan pakaian direlokasi ke Plaza Shinta Cimone dan Mall Metropolis.

Direktur Perumda Pasar Tangerang Titien Mulyati menjelaskan kesepakatan tersebut seiring dengan pertemuan Pemkot Tangerang melalui jajaran Perumda Pasar Tangerang, Kecamatan Tangerang dan Bagian Hukum melakukan pertemuan mediasi dengan para pedagang, Paguyuban Pedagang Pasar Anyar serta Lawyer dari pihak paguyuban, di Aula Kecamatan Tangerang, (1/2/2024).

Semua pihak sudah sepakat terkait dengan lokasi relokasi Pasar Anyar. Yakni, Metropolis, Plaza Shinta, Pasar Mambo dan area Anyar Selatan.

“Atas telah ditemukan kata kesepakatan ini, selanjutnya akan dibuat surat legalisasi hukumnya. Yakni, antara Pemkot Tangerang, Perumda Pasar, Bagian Hukum, pedagang atau mereka para paguyuban serta pengacaranya,” papar Titien.

Lanjutnya, kata Titien jajaran petugas gabungan akan bergerak membersihkan dan mempersiapkan Pasar Mambo dan Anyar Selatan untuk segera dapat ditempatkan oleh pedagang.

“Kami berterima kasih pada seluruh pedagang atau paguyuban atas telah ditemukan titik temu ini. Terima kasih atas support atau dukungannya untuk Pasar Anyar dapat segera direvitalisasi,” katanya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Anyar Zaenudin menyatakan, pedagang Pasar Anyar yang terlibat dalam paguyuban berterima kasih atas telah ditemukannya kata sepakat secara final. “Pada intinya, kami sepakat atas lokasi relokasi yang sudah ditentukan, yaitu Pasar Mambo, Anyar Selatan serta yang sudah berlangsung di Metropolis dan Plaza Shinta,” tutur Zaenudin.

Ia pun menegaskan, sejak awal kalau pedagang yang tergabung dalam paguyuban sangat mendukung program revitalisasi Pasar Anyar ini.

“Kami hanya memohon untuk relokasi tidak terlalu jauh. Alhamdulillah dan terima kasih pada Pemkot Tangerang atas titik tengah yang terjadi di hari ini. Sekarang, dari kami pedagang ialah ikan sepat ikan gabus, semakin cepat semakin bagus,” ungkapnya.(*/Idr)

JAKARTA – Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin merespons langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor.

Gus Muhdlor diketahui merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang saat ini diketuai oleh Cak Imin.

“Biar saja. Silakan proses hukum berjalan secara objektif,” ujar Cak Imin singkat di Jakarta pada Jumat (2/2/2024). Gus Muhdlor selama ini dikenal sebagai pendukung pasangan Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar (Amin).

Gus Muhdlor pada Kamis (1/2/2024), membuat geger lantaran tiba-tiba mendukung pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dia yang dicari KPK muncul di acara deklarasi Nderek Kiai di Ponpes Bumi Sholawat, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Adapun KPK menjadwalkan pemanggilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor pada Jumat. Sang Bupati akan dimintai keterangan dan diperiksa soal kasus pemotongan insentif pegawai Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo yang menjadi target operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan Bupati Sidoarjo dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi. Selain Bupati Sidoarjo, KPK memanggil Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono sebagai saksi.

“Tim Penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi Ahmad Muhdlor Ali dan Ari Suryono (2/2/2024),” kata Ali kepada wartawan di Jakarta, Kamis (1/2/2024).(*/Ag)

JAKARTA – Senator asal Bali, Arya Wedakarna akhirnya dipecat dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hal itu berdasarkan sidang yang dilakukan Badan Kehormatan (BK) DPD.

Keputusan pemecatan juga sudah melaluu sidang paripurna DPD. Ketua DPD La Nyalla Mattalitti membenarkan pemecatan Arya. Menurut dia, keputusan itu diambil sebgai dampak laporan Arya di Polda Bali. Laporan itu terkait tudingan Arya soal penutup kepala tidak jelas dari Timur Tengah, yang merujuk jilbab.

“Sudah diparipurna hari ini. Sah sah,” ucap La Nyalla kepada media di Jakarta, (2/2/2024).

La Nyalla menegaskan, keputusan BK DPD memecat Arya sudah melalui prosedur yang berlaku. Keputusan itu juga diambil dengan menimbang laporan Arya sebelumnya. Menurut dia, laporan Arya di BK DPD sudah empat kali, dan terakhir menyinggung SARA.

“BK sudah bisa dipecat. Dan memang sudah banyak sekali kasusnya AWK ini sudah banyak, berapa kali ya, empat kali ya. Sudah diampuni-diampuni, nah ini menyangkut umat agama,” ucap La Nyalla.

Meski begitu, menurut La Nyalla, keputusan pemecatan Arya harus melalui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jika presiden menyetujui maka nanti akan ditunjuk calon anggota DPD pengganti Arya pada sisa masa baktinya pada 2024.

Senator Bali Arya Wedakarna mendapat sorotan setelah mengunggah video di akun Instagram yang sudah dihapus, ketika ia sedang memarahi kepala Kanwil Bea Cukai Bali Nusa Tenggara dan kepala Bea Cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai, serta pengelola bandara. Dia terlihat geram dengan pejabat Bea Cukai perempuan yang memakai hijab di Bali.

Ucapan Arya dianggap rasis lantaran menyinggung jilbab atau hijab yang dikenakan Muslimah. Ucapan Arya yang ingin agar pegawai asli Bali ditempatkan di meja depan melayani wisatawan dibandingkan pegawai yang memakai hijab menimbulkan kontroversi.

“Saya gak mau yang front line, front line itu, saya mau yang gadis Bali kayak kamu, rambutnya kelihatan terbuka. Jangan kasih yang penutup, penutup gak jelas, this is not Middle East. Enak aja Bali, pakai bunga kek, pake apa kek,” ucap Arya dikutip Republika.co.id di Jakarta, Senin (1/1/2024).

Sontak saja ucapan Arya itu mengundang kecaman warganet. Hampir semua warganet mengecam ucapan Arya yang seolah merendahkan hijab yang dipakai pegawai beragama Islam.(*/Jo)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto tanggapi perhatian Kapolres Bogor yang menyebut seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Bogor rawan di Pemilu 2024.

Menanggapi hal tersebut, Rudy Susmanto menyatakan penghargaannya atas perhatian Kapolres terhadap aspek keamanan dalam proses pemilu.

“Kami menghargai keseriusan Kapolres dalam menjaga Kamtibmas selama pemilu, tetapi kami juga mengajak untuk memahami variasi kondisi di tiap kecamatan,” ucap Rudy, (1/2024).

Rudy menyebut, kewaspadaan memang diperlukan pada saat Pemilu berlangsung. Namun kendati begitu, Ketua DPRD menekankan perlunya pendekatan yang berbeda berdasarkan karakteristik setiap daerah.

“Setiap kecamatan memiliki dinamika dan tantangan yang berbeda. Kami berharap pengamanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan setempat,” tambahnya.

Rudy juga menyoroti pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga keamanan di sekitar TPS.

“Partisipasi warga sangat penting, dan kami berharap kerjasama antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat memastikan pelaksanaan pemilu berjalan aman dan lancar,” tutup Rudy Susmanto.

Sebelumnya, Polisi menyebut seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Bogor rawan di Pemilu 2024, yang hanya tinggal menghitung hari.

Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro menyebut seluruh TPS di Kabupaten Bogor memiliki tingkat kerawanan yang sama dalam Pemilu 2024.

Yang mana di Kabupaten Bogor, ada 15.228 TPS yang tersebar di 40 kecamatan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 3.889.441 pemilih.
“Semua TPS kami anggap rawan. Sehingga pengamanan kita berlakukan sama untuk menghindarkan dari segala bentuk gangguan kamtibmas,” tegas Rio, (1/2024).

Rio menyebut, pada hari pemungutan suara, 14 Februari 2024 akan diterjunkan lebih dari 4.000 personel petugas keamanan dari Kodim 0621, Polres Bogor, Brimob Polda Jawa Barat, hingga Satpol PP dan Linmas Kabupaten Bogor.(*/Wan)

JAKARTA – Sekitar 40 kepala keluarga (KK) warga Kampung Bayam masih tetap menempati Kampung Susun Bayam (KSB) di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, hingga Kamis (1/2/2024). Meski tetap tak diberikan akses air bersih dan listrik, warga tetap menempati lantai dua bangunan itu.

Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Madani Muhammad Furqon mengatakan, warga sudah dijanjikan oleh mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk dapat menempati KSB. Bahkan, pada saat KSB diresmikan, secara simbolis Anies sudah memberikan kunci kepada warga.

“Tanggal 12 Oktober 2022, kami sudah disambangi gubernur sebelumnya Bapak Anies Baswedan. Itu kunci secara simbolis sudah diberikan, SK sudah ada dan nomor SK ada, rekomendasi dari walikota Jakarta Utara sudah ada,” kata dia, Kamis siang.

Karena itu, ia menilai, KSB merupakan hak warga Kampung Bayam. Namun, PT Jakarta Propertindo atau Jakpro justru tak juga menyerahkan draf perjanjian untuk menghuni KSB kepada warga.

Menurut Furqon, masalah yang beralut-larut hingga hari ini sebenarnya dapat diselesaikan dengan sederhana, yaitu dialog. Namun, hingga saat ini Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Jakpro belum pernah berdialog secara langsung dengan warga Kampung Bayam.

“Sebenarnya sederhana, PT Jakarta Propertindo, baik direktur Jakpro harusnya dialog. Kami ingin mempertanyakan kembali pasa saat hasil evaluasi di ruangan serbaguna Kelurahan Papanggo itu (28 Desember 2022), yang drafnya tidak diberikan sampai sekarang,” kata dia.

Sebelumnya, Jakpro menyatakan Kampung Susun Bayam yang berada di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung, Jakarta Utara, merupakan hunian untuk pekerja Jakarta International Stadium (JIS). Warga Kampung Bayam dapat menempati rumah susun lain yang telah disediakan untuk tempat tinggal.

“Hunian Pekerja Pendukung Operasional (HPPO) Jakarta International Stadium (JIS) merupakan bagian dari proses penataan Kawasan Olahraga Terpadu yang terletak di Jakarta Utara,” kata Jakpro melalui keterangan resmi, (27/1/2024).

Jakpro menilai, pihaknya telah melakukan mitigasi resiko serta pemetaan opsi terbaik bagi seluruh pihak yang terlibat. Sebagai BUMD DKI Jakarta yang melakukan pembangunan di atas lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Jakpro mengeklaim senantiasa menaati peraturan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Di sisi lain, Jakpro selaku pemilik aset HPPO juga mengapresiasi bantuan Pemprov DKI Jakarta yang sudah memfasilitasi warga eks Kampung Bayam, dengan menyediakan rumah rusun (rusun) seperti Rusun Nagrak dan Rusun Pluit. Warga dinilai telah diberikan keleluasaan untuk memilih rusun yang ingin ditempati secara sukarela.(*/Nu)