Author Archives: Admin Jurnal Metro

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor membuat konsep yang jelas dalam penanganan sampah.

Rudy mengatakan, dalam pengelolaan sampah, Pemkab Bogor bisa mencontoh apa yang telah diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo.

Yang mana dalam hal ini, Pemkot Solo telah menerapkan teknologi mengubah sampah menjadi bahan baku pembangkit listrik.

“Permasalahan sampah di Kabupaten Bogor menjadi salah satu persoalan yang kita harus tangani bersama-sama. Kita bisa mencontoh daerah lain, seperti Kota Solo di bawah kepemimpinan Wali Kota Gibran Rakabuming Raka membangun PLTSa,” kata Rudy Susmanto,(6/2/2024).

Rudy menyebut, pengubahan sampah menjadi bahan baku pembangkit listrik adalah sebuah langkah yang solutif.

“Persoalan sampah selesai, lingkungan menjadi bersih, dan dapat manfaat bertambahnya sumber daya listrik,” imbuh dia.

Pemkab Bogor perlu belajar bagaimana cara terbaik dalam pengelolaan sampah. Menurut Rudy, program bank sampah dan kampung ramah lingkungan yang selama ini berjalan hanya sedikit meminimalisir persoalan.

Tapi, kata Rudy, sebagai daerah yang terus berkembang, pengelolaan sampah dalam skala kabupaten harus dirumuskan.

“Penduduk kita terus bertambah, demikian juga sektor bisnis dan jasa terus berkembang dan semua menambah produksi sampah setiap hari,” katanya.

Rudy mengingatkan, Kabupaten Bogor dengan 5,4 juta penduduk tentu saja tak lepas dari persoalan sampah. Apalagi, Kabupaten Bogor bertetangga dengan Kota-Kota besar dengan pertumbuhan bisnis dan jasa yang cukup tinggi.

“Saya percaya pemerintah Kabupaten Bogor mencintai daerah ini, dan ingin melakukan yang terbaik untuk daerah yang dicintainya. Karena itu mari kita pikirkan bagaimana caranya, termasuk soal penanganan sampah yang hingga kini belum ada solusi yang jelas. Kita ingin juga Kabupaten Bogor meraih adipura karena berhasil mengelola sampahnya dengan baik,,” terangnya.

Terpisah, Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu mengakui bahwa masalah sampah di Kabupaten Bogor, harus ditangani dengan baik dengan keterbatasan armada yang ada. Asmawa pun terus mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera mengoperasikan TPPAS Nambo.

Asmawa Tosepu menyadari bahwa tidak semua angkutan truk sampah milik Pemkab Bogor dalam kondisi laik jalan. Dia memastikan, secara bertahap sarana dan prasarana itu akan dibenahi serta diganti dengan yang baru.

“Disamping itu, kita koordinasi terus dengan Pemprov Jabar untuk percepatan pengoperasian TPPAS Nambo. Mudah-mudahan tahun ini dapat digunakan,” kata Asmawa Tosepu, Senin 5 Februari 2024.

Menurutnya, dengan adanya bank sampah, pembuatan lubang-lubang biopori dan pengolahan dengan TPS 3 R mampu mengurangi sampah. Meski tidak signifikan, namun hal itu cukup membantu mengurangi timbunan sampah di Bumi Tegar Beriman.

“Produksi sampah sudah berkurang paling 8 persen. Tapi, bank sampah dan lainnya itu sudah bisa mengurangi 30 persen sampah-sampah yang tidak terangkut,” kata dia.

Saat ini, DLH mencatat 353 bank sampah dan 32 Eco Village dan 144 Kampung Ramah Lingkungan (KRL) tersebar di Kabupaten Bogor.

“Karena armada untuk pengangkutan sampah minim, maka kita perlu juga aksi nyata dari masyarakat untuk mengolah sampah sendiri,”tandasnya. (*/Wan)

MATARAM – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari mengenai penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. Namun, Hasyim tidak mendapatkan sanksi berupa pemberhentian alias pencopotan.

Sanksi peringatan keras yang diberikan DKPP mengingatkan pada vonis MKMK terhadap ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. MMK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan sanksi berat karena Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat, kaitannya dengan pemutusan perkara batas usia capres/cawapres.

Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedanmengapresiasi keberanian DKPP untuk mengungkap adanya pelanggaran yang dilakukan Ketua KPU Hasyim Asy’ari. Namun, ia menyebut tidak ingin berkomentar lebih lanjut mengenai perlunya dorongan untuk DKPP mencopot Hasyim sebagaimana dulu MKMK mencopot Ketua MK.

“Kalau itu kami enggak ada komentar. Tapi prinsip kami adalah ‘becik ketitik ala ketara’, yang baik akan terlihat, yang buruk akan terkuak,” kata Anies di sela-sela melakukan kegiatan kampanye akbar di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (6/2/2024).

Anies hanya menekankan bahwa hari pencoblosan pada 14 Februari 2024 akan tiba. Dia meminta agar semua pihak terutama penyelenggara pemilu dapat menjaga etika. “Ini tinggal 8 atau 9 hari ke depan, yuk ini sebagai peringatan, jangan ada yang melakukan pelanggaran etika supaya tidak mencederai pemilu besok,” tegasnya.

Sebelumnya diketahui, DKPP RI menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari. Sanksi ini berkaitan penerimaan pendaftaran Gibran menjadi cawapres. Selain Hasyim, ada enam anggota KPU RI yang diganjar sanksi peringatan keras. Sanksi ini diketok dalam putusan yang sama.

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy’ari selaku teradu satu, selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum berlaku sejak keputusan ini dibacakan,” kata Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam ruang sidang di Kantor DKPP, Senin (5/2/2024).(Republika)

JAKARTA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI menerjunkan tim reaksi cepat (TRC) di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) rawan banjir menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

“Untuk antisipasi lokasi TPS agar tidak terganggu banjir, BPBD melalui pasukan TRC telah melakukan koordinasi dengan para lurah,” kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji kepada wartawan di Jakarta, (6/2/2024).

Isnawa menjelaskan koordinasi ini bertujuan untuk memastikan penempatan lokasi TPS tidak berada persis di dekat aliran sungai yang sering terjadi banjir. Terlebih, dia juga memastikan tim posko telah aktif di tingkat kelurahan demi antisipasi terjadinya banjir kala hari pemungutan suara.

Selain itu, untuk data pemetaan lokasi rawan banjir pihaknya masih berkoordinasi dan menggunakan data TPS rawan banjir dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI. “KPU DKI telah memetakan ada sebanyak 2.841 TPS dari 30.766 TPS yang ada dilokasi rawan banjir,” katanya.

Dengan demikian, BPBD DKI menegaskan telah terlibat dalam tim piket bersama posko pemilu baik di tingkat provinsi maupun kelurahan. Disiagakan pula sarana dan prasarana penanggulangan bencana sebagai pendukung pelaksanaan pemilu seperti tenda, perahu dan sebagainya.

BPBD DKI Jakarta menyiagakan 267 petugas yang telah dibekali keahlian untuk mengevakuasi warga dalam keadaan darurat dan terdampak banjir di wilayah DKI Jakarta. BPBD DKI telah memetakan 25 kelurahan rawan banjir di Jakarta dengan rincian sebagai berikut:

• Jakarta Barat berlokasi di Rawa Buaya, Tegal Alur, Kedoya Selatan, Kedoya Utara, dan Kembangan Utara (lima kelurahan);

• Jakarta Selatan berlokasi di Cipete Utara, Petogogan, Cipulir, Pondok Pinang, Ulujami, Pondok Labu, Bangka, Pejaten Timur, dan Jati Padang (sembilan kelurahan);

• Jakarta Timur berlokasi di Bidara Cina, Kampung Melayu, Cawang, Cililitan, Cipinang Melayu, Kebon Pala, Makasar, dan Rambutan (delapan kelurahan);

• Jakarta Utara berlokasi di Pademangan Barat, Pluit, dan Rorotan (tiga kelurahan).(Antara)

BREBES – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Brebes mengungkapkan kondisi terkini dari bencana banjir yang melanda di dukuh Bayur RT 11-15 RW 03 Desa Bojong Kecamatan Jatibarang. Kepala BPBD Brebes, Nuhsy Mansur mengatakan akibat bencana tersebut setidaknya ada 1000-an jiwa yang terdampak.

Dimana ada diantaranya yang memilih mengungsikan diri di masjid-masjid setempat. “Saat ini ada seribuan lebih masyarakat yang terdampak dan ada beberapa orang yang mengungsi di masjid,” kata Nuhsy , (6/2/2024).

Pihaknya menjelaskan ketinggian air mencapai 1,2 meter. Namun, ia mengatakan ketinggian air tersebut hanya terjadi di beberapa tempat saja.

“Di beberapa tempat sampai 1,2 meter itu hanya beberapa tempat saja tidak semuanya karena yang paling dalam itu 1,20 meter,” katanya.

Menurut data yang diberikan BPBD Brebes banjir tersebut dikarenakan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang terjadi di wilayah Kabupaten Brebes bagian Selatan maupun Utara. Dimana hal tersebut membuat debit Sungai Pemali mengalami peningkatan.

Selain itu, menurut laporan dari Bendung Notog air limpas di ketinggian 335 cm dengan status awas pada pukul 02.00 WIB. Baru pukul 03.00 WIB air tiba di Dukuh Bayur RT 11-15 RW 03 Dusun Bojong Kecamatan Jatibarang hingga membuat banjir genangan yang mengakibatkan aktivitas warga terganggu.

Dari data BPBD Brebes yang diterima Republika.co.id, sedikitnya ada 446 KK dan 1.296 jiwa yang terdampak di RW 03 akan tetapi tak ada korban jiwa ataupun luka akibat bencana tersebut. Namun, saat ini ketinggian air masih terus meningkat.

BPBD Brebes juga melakukan sejumlah upaya. Diantaranya dilakukan asesmen dan pendataan TRC-PB BPBD Brebes dan PMI Brebes serta berkoordinasi dengan perangkat desa. Selain itu, melakukan evakuasi warga terdampak untuk mengungsi mengingat banjir semakin tinggi.

Pihaknya juga menyediakan pelayanan kesehatan bagi pengungsi di Masjid Baiturrahman. Serta memberikan bantuan logistik berupa makanan siap saji, air mineral, hingga tikar.

“Kami menghimbau kepada warga untuk selalu berhati-hati dan waspada dalam beraktivitas baik didalam maupun luar ruangan, mengingat sekarang cuaca tidak menentu dan terkadang cukup ekstrim,” katanya mengakhiri.(*/D To)

JAKARTA – Sebagai bentuk tanggung jawab dalam penyediaan pupuk bersubsidi atau Public Service Obligation (PSO), Pusri sebagai anggota holding PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan ketersediaan stok pupuk di seluruh wilayah tanggung jawab Pusri, salah satunya Sumatera Selatan.

Pusri menyiapkan stok pupuk urea bersubsidi untuk seluruh wilayah rayon tanggung jawab Pusri yaitu sebesar 170.189 ton per tanggal 5 Februari 2024. Stok ini setara dengan 358 persen dari ketentuan minimum yang ditetapkan pemerintah yaitu 47.532 ton. Sedangkan untuk NPK bersubsidi telah disiapkan Pusri yaitu sebesar 41.961 ton atau 29.645 persen diatas ketentuan.

Sementara terkait alokasi pupuk bersubsidi di Provinsi Sumatera Selatan, alokasi yang ditetapkan pemerintah yaitu 86.357 ton urea dan 26.018 ton NPK. Dengan realisasi penyaluran di Provinsi Sumsel sampai dengan 5 Februari 2024 yaitu 85.815 ton urea dan 17.700 ton NPK. Saat ini, stok yang tersedia yaitu 170.189 ton urea dan 41.961 ton NPK.

“Kami memastikan bahwa petani tidak akan kekurangan pupuk karena stok yang telah kami sediakan akan cukup untuk memenuhi kebutuhan petani khususnya di Sumsel sampai dengan 3 minggu kedepan,” ujar VP Humas Pusri, Rustam Effendi.

Rustam mengatakan, beberapa Gudang Pupuk Pusri yang ada di Sumatera Selatan di antaranya Gudang Tanjung Api-Api, Gudang Martapura, Gudang Belitang Martapura dan Gudang lainnya yang tersebar di Provinsi Sumsel.

“Terkait ketersediaan stok pupuk urea dan NPK bersubsidi kami pastikan telah aman di setiap gudang hingga kios pupuk kami. Sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan petani. Kami juga memastikan bahwa seluruh pupuk bersubsidi yang disalurkan Pusri kepada petani, harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Permentan Nomor 10 Tahun 2022,” papar Rustam.

Dalam dokumen Permentan Nomor 10 Tahun 2022 itu dinyatakan, untuk mendapatkan pupuk bersubsidi petani harus tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) dan menggarap lahan maksimal 2 (dua) hektare.

Terkait penyaluran pupuk bersubsidi, kata Rustam, pupuk akan disalurkan kepada petani yang terdaftar dalam e-Alokasi dan setelahnya terbit SK dari pemerintah setempat. Karena tanpa adanya SK tersebut, gudang-gudang pupuk tidak dapat mendistribusikan barang ke distributor dan kios. “Kami selaku produsen memastikan ketersediaan pupuk agar tidak terhambatnya pekerjaan petani yang sama-sama tentunya kita memiliki tujuan untuk menjaga ketahanan pangan negeri,” kata Rustam.

Untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas pupuk bersubsidi, pemerintah telah melakukan pembaharuan kebijakan dengan menetapkan Permentan No 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Dalam aturan baru tersebut ditetapkan 9 (sembilan) komoditas yang mendapat pupuk bersubsidi yaitu, padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kakao dan kopi.

Untuk mendukung Pemerintah terhadap Permentan tersebut, Pusri memastikan data penyaluran pupuk subsidi akurat dan tepat sasaran pada penerima yang sudah terdaftar di sistem e-alokasi maupun sistem informasi manajemen penyuluh pertanian.(*/Dy)

JAKARTA – Warga Kampung Bayam masih terus menghuni Kampung Susun Bayam (KSB) di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, hingga Selasa (6/2/2024). Ketidakjelasan status peruntukkan KSB tak membuat warga pergi dari bangunan itu meski hingga saat ini masih tak mendapat akses listrik dan air bersih.

Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Madani Muhammad Furqon mengatakan, warga masih akan tetap bertahan hingga adanya kejelasan untuk menempati KSB. Pasalnya, KSB disebut sebagai hak warga.

Bahkan, warga juga sudah dibina untuk ikut mendukung pengembangan yang ada di kawasan Jakarta International Stadium (JIS) tersebut.

“Ya sampai kejelasan tiba. Ini kan prinsipnya hak kami,” kata dia saat dikonfirmasi , (6/2/2024).

Ihwal disinggung mengenai kompensasi yang telah diberikan oleh PT Jakarta Propertindo atau Jakpro kepada warga, Furqon tak menampik maupun mengiyakan. Namun, ia meminta Jakpro untuk mengikuti alur yang sudah ditentutan selama ini.

Ia pun meminta Jakpro tak melulu membahas masalah kompensasi. Sementara KSB merupakan bagian dari kompensasi kepada warga. “Janganlah seperti itu. Bolak-balik mutar ke situ. Dialog terbuka sama warga,” kata dia.

Furqon menilai, KSB pada dasarnya dibangun untuk warga Kampung Bayam yang terdampak akibat pembangunan JIS. Bahkan, ia mengeklaim, warga ikut menggambar bangunan KSB sebelum dibangun.

Sebelumnya, Direktur Utama Jakpro Iwan Takwin mengatakan, pihaknya sebagai perusahaan juga telah menyelesaikan kewajibannya dari sisi hukum. Artinya, seluruh masyarakat Kampung Bayam yang berjumlah 642 KK sudah mendapatkan biaya kompensasi atas penggantian hunian mereka di Kampung Bayam.

Biaya permukiman kembali itu diberikan melalui program Resettlement Action Plan (RAP) yang berlangsung mulai akhir 2019 hingga pertengahan 2021. Sebesar Rp 13,9 miliar total biaya RAP Disclosure telah diberikan kepada 642 KK terdampak.

Ia menilai, program RAP merupakan hasil musyawarah secara berkelanjutan dengan kelompok-kelompok warga eks Kampung Bayam. “Nominal yang diterima masing-masing warga pun bervariasi mulai dari Rp 6 juta sampai dengan Rp 110 juta,” ungkapnya.(*/Nu)

CIBINONG – Komisi III DPRD Kabupaten Bogor sudah memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) dalam mekanisme Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Hal itu, karena sejumlah 50 proyek pembangunan insfrastruktur di DPUPR molor ke awal Tahun 2024, bahkan 4 proyek diantaranya tidak bisa diselesaikan atau mangkrak.

“Kami sudah memanggil Dpupr dalam RDP, Komisi III DPRD Kabupaten Bogor sudah menekankan agar mengambil sikap tegas dengan memblack list atau memasukkan penyedia jasa dan kontraktor yang pekerjaannya mangkrak,” kata Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Tuti Alawiyah kepada wartawan, Selasa, 6 Februari 2024.

Tuti Alawiyah menuturkan kepada 46 penyedia jasa atau kontraktor yang masih diberikan addendum atau waktu tambahan pekerjaan, maka ia minta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dpupr melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin.

“PPK DPUPR harus melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin, tidak hanya kerja kontraktor tetapi juga terhadap para konsultan pengawas. Molor dan mangkraknya sejumlah proyek ini tak lepas dari berfungsi atau tidaknya peran kobsulran pengawas,” tutur Tuti Alawiyah.

Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan bahwa selama beberapa tahun terakhir, Dpupr menjadi ‘langganan’ mendapatkan catatan atau temuan BPK-RI Perwakilan Jawa Barat dan bersama Dinas Kesehatan menjadi salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang paing banyak terjadi kelebihan bayar atau berpotensi merugikan keuangan negara.

Baca Juga : Bima Ucapkan Terima Kasih Atas Kerja Kerasnya Direksi Perumda PPJ, Berharap Muzakkir Tetap Mengabdi di Kota Bogor

“Tentunya kedepan Dpupr harus berbenah dan mengevaluasi diri, jangan sampai Tahun 2025 mendatang kembali mendapatkan cacatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI Perwakilan Jawa Barat, caranya dengan membantu Insprktorat dan Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) dalam upaya penagihan kerugian negara kepada kotraktor dengan total nilai sebesar Rp 6 miliar,” jelas Tuti.

Sementara itu, Sekretaris Dpupr Kabupaten Bogor Edi Mulyadi menerangkan bahwa bakal ada penyedia jasa atau kontraktor yang akan masuk ke dalam daftar hitam.

“Yang jelas ada tambahan (kontraktor yang diblack list) sehubungan masih ada kegiatan pekerjaan insfrastruktur yang blom melanjutkan kembali, karena kesulitan finansial. Namun kewenangan keputusan itu berada di tangan PPK,” jelas Edi Mulyadi. (Rez)

SOLO – Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menanggapi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), terkait pendaftaran Gibran Rakabuming sebagai Cawapres Pemilu, dalam safari politiknya di Solo, Jawa Tengah, Senin.

DKPP memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari dan enam anggota lainnya, karena melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

“Pelanggaran kode etik yang diputuskan DKPP, menjadi catatan hitam proses politik nasional kita,” katanya menegaskan.

Ketua Umum PKB itu menyatakan, saat ini ada dua catatan hitam dalam politik nasional. Pertama, putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dan kedua, putusan DKPP. “Ini catatan hitam, yang saya kira menjadi keprihatinan nasional. Semoga ada langkah-langkah yang membuat kita sebagai bangsa, percaya diri dan bangga, bahwa bangsa ini mengedepankan etika,” jelasnya.

Menurut Cak Imins, walaupun putusan DKPP tidak memengaruhi pencalonan Gibran, tetapi yang terpenting adalah persoalan etika. “Bagi saya etika itu menjadi penting, harus terus dijunjung tinggi. Tidak hanya politik, lingkungan hidup, tata pembangunan, prinsip-prinsip pembangunan nasional itu, pijakannya etika,” katanya menegaskan.

DKPP memvonis ketua KPU Hasyim Asy’ari dengan sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).(*/ D To)

BANDUNG – Sejumlah guru besar dan dosen ITB melakukan deklarasi untuk mendorong pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) berjalan dengan jujur, adil, bebas dan rahasia. Mereka pun meminta para pemimpin bangsa untuk bersikap sebagai negarawan serta menjadi teladan bagi masyarakat.

Deklarasi Guru Besar dan Dosen ITB Peduli Demokrasi berintegritas dilakukan di Gedung Sabuga ITB, Kota Bandung, Senin (5/2/2024). Mereka terlebih dahulu melaksanakan diskusi dengan narasumber Prof Yasraf Amir Piliang dan pembacaan puisi oleh dosen Acep Iwan Saidi.

Sejumlah guru besar turut hadir seperti Prof Daryono Hadi Cahyono dan Prof Yazid Bindar. Pembacaan deklarasi komunitas guru besar dan dosen ITB peduli demokrasi berintegritas dilakukan oleh dosen Nedina Sari.

“Penerapan sistem demokrasi di Indonesia saat ini adalah upaya untuk memenuhi amanat dari amandemen keempat UUD 1945 tahun 2002 yaitu berlandaskan cita-cita luhur untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terpercaya, masyarakat adil dan sejahtera, tegaknya hukum dan norma-norma publik, terjaminnya hak-hak asasi manusia, dan terangkatnya harkat dan martabat bangsa Indonesia,” kata Nedina Sari.

Ia mengatakan pemilihan presiden merupakan wujud dari berfungsinya nilai-nilai demokrasi yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan kecintaan dan rasa tanggung jawab kepada negara dan bangsa, Komunitas Guru Besar dan Dosen ITB Peduli Demokrasi Berintegritas menyampaikan pernyataan akademik sebagai berikut:

1. Mendukung pilpres yang jujur, adil, dan damai, serta menjunjung hak asasi setiap pemilih.

2. Mendukung pemimpin sebagai negarawan serta menjadi teladan dalam menegakkan aturan hukum dan etika publik untuk membangun demokrasi yang berkualitas.

3. Mendukung pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan mewujudkan negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, yang menjunjung tinggi asas-asas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.

4. Mendukung pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat untuk menjunjung sikap netral dan non-partisan dalam proses demokrasi, yang berada di atas semua kelompok dan golongan.

5. Mendorong para pemimpin bangsa untuk berperan sebagai penengah dalam masyarakat yang terpolarisasi saat ini, dengan mengayomi semua kelompok dan golongan yang berbeda, untuk menghindari keterbelahan masyarakat yang mengancam kesatuan bangsa.

6. Mendorong pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat untuk mendahulukan kepentingan negara-bangsa yang lebih besar di atas kepentingan kelompok dalam setiap tindakannya, dengan semangat kebersamaan, kerja sama, dilandasi asas keadilan dan inklusivitas.

7. Mendorong pemimpin dan pihak pihak yang terlibat menjalankan sikap adil dan berpihak kepada semua dalam proses demokrasi, dengan memberikan fasilitas dan perlakuan yang sama bagi setiap kontestan pilpres, untuk menjaga pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

8. Mendorong pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat untuk mendahulukan pembangunan fondasi kepemimpinan bangsa yang kuat secara terstruktur dan sistematis untuk mempersiapkan pemimpin mas depan, yang memiliki integritas, rasa keadilan, prestasi, serta kinerja tinggi, untuk membawa kepada kemajuan bangsa.

9. Mendorong pemimpin meningkatkan kualitas institusi pendidikan dan sumberdayanya dengan memanfaatkan kekayaan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan dengan prioritas menggunakan sumberdaya dan teknologi dalam negeri.

“Semoga pemilu yang segera akan berlangsung menghasilkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden, anggota dewan (DPR, DPD, DPRD) yang terbaik dalam memenuhi harapan kebanyakan rakyat Indonesia,” ujarnya.(*/Hen)

SERANG – Empat nelayan yang melaut di perairan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten tewas tersambar petir, Senin (5/2/2024).

Kepala Seksi (Kasi) Operasi Basarnas Banten Heru Amir mengatakan nelayan yang tewas tersambar petir tersebut berangkat bersama sejumlah rekan lainnya saat hendak mencari ikan ke tengah laut.

“Informasi kejadiannya pagi ini sekitar pukul 10.15 WIB, mereka bersama beberapa rekannya tengah ikhtiar untuk mencari ikan di sekitar perairan Pantai Bojonegara,” katanya, Senin.

Ia mengatakan empat nelayan tersebut, tiga diantaranya warga kampung Mamengger, Desa Kertasana dan satu lainnya warga Kampung Karang Dalan, Desa Karang Kepuh, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang.

Ia menjelaskan saat sedang melaut kondisi cuaca di lokasi hujan lebat dan dibarengi dengan dentuman petir, sampai akhirnya menyambar para korban. “Saat sedang melaut di sekitar perairan Bojonegara cuaca tengah hujan dan akhirnya tersambar petir,” katanya.

Ia mengatakan kini jenazah korban tersambar petir sudah dievakuasi ke rumah duka untuk dimakamkan.

Sementara itu, identitas keempat nelayan tersebut yakni Herman (40 tahun), Jaman (50), Sopian (50) warga Kampung Mengger, Desa Kertasana, Kecamatan Bojonegara, Serang dan Sabeli (60) warga Kampung Karangdalan, Karangkepuh, Kecamatan Bojonegara, Serang.(Antara)