Author Archives: Admin Jurnal Metro

LAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung meminta kabupaten dan kota melakukan langkah antisipasi adanya gangguan tanam di sektor pertanian di musim hujan.

“Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Provinsi Lampung ini curah hujan masih akan tetap tinggi di Mei, Juni, Juli. Di Agustus mulai berkurang, akhir September-Oktober mulai kemarau.

Jadi dalam waktu dekat ini beberapa kabupaten harus berhati-hati di musim tanam,” kata Inspektur Provinsi Lampung, Fredy saat menghadiri rapat pengendalian inflasi di Bandarlampung, (10/2/2024).

Ia menjelaskan, langkah antisipasi dan kewaspadaan di musim tanam kali ini harus dilakukan oleh kabupaten dan kota untuk meminimalisir kerugian akibat gagal tanam akibat curah hujan tinggi.

“Untuk potensi gangguan tanam itu ada di daerah Lampung Selatan dan beberapa kabupaten lain, nanti antisipasinya secara teknis dalam rangka musim tanam ini akan dilakukan. Dan ada juga yang sudah diantisipasi agar tidak menimbulkan kerugian,” katanya.

Dia melanjutkan, selain gangguan pada musim tanam ada juga potensi gangguan panen, yang akan terjadi salah satunya di Kabupaten Tanggamus. “Di Tanggamus potensi gangguan panen akan terjadi akibat adanya banjir karena curah hujan tinggi. Tapi sudah ada beberapa langkah antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten agar tidak gagal panen. Untuk komoditas jagung tadi masih bagus dan stabil,” ucapnya.

Menurut dia, bila ada lahan persawahan yang mengalami fuso maka pemerintah pusat dan daerah akan membantu petani melalui beberapa bantuan. “Kemudian kami pemerintah daerah melalui dinas terkait bidang pertanian akan mengupayakan beberapa langkah penanganan dan pencegahan dini. Yang pasti pada musim tanam ini harus berhati-hati dan melihat daerah mana yang tidak banjir sehingga tidak ada gangguan tanam serta gangguan banjir,” tambahnya.

Berdasarkan data BPBD Provinsi Lampung, pemetaan sawah yang rawan terdampak banjir di 15 kabupaten dan kota ada sebanyak 74.095 hektare, dimana jumlah luasan sawah yang berisiko terdampak banjir itu terdiri dari 35.096 hektare masuk dalam kawasan berisiko rendah, lalu seluas 23.553 hektare masuk dalam kawasan berisiko sedang, dan 15.445 hektare masuk dalam kawasan berisiko tinggi.(*/Tian)

CIANJUR – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, bersama Palang Merah Indonesia (PMI) melakukan penanganan banjir yang merendam 15 rumah di Desa Sukamulya, Jumat (9/2/2024) malam.

Kepala Pelaksana BPBD Cianjur Asep Sukma Wijaya mengatakan penanganan bersama dilakukan relawan BPBD dan PMI Cianjur dibantu warga sekitar untuk membersihkan saluran air yang tersumbat akibat rumpun bambu yang tumbang.

“Banjir akibat curah hujan yang tinggi disertai angin kencang membuat tebing di belakang perkampungan yang terdapat banyak rumpun bambu terbawa longsor, sehingga menutup aliran sungai di belakang perkampungan, akibatnya belasan rumah warga terendam banjir,” katanya, Sabtu (10/2/204).

Akibat sungai tersumbat membuat aliran air menggenangi perkampungan warga dengan ketinggian hingga 1,5 meter, sehingga 5 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke tempat yang aman dari banjir, sedangkan puluhan warga lainnya tetap bertahan di rumah, terutama yang memiliki lantai dua.

Namun, Sabtu pagi warga yang mengungsi sudah kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan rumah dari lumpur yang disisakan banjir, dibantu relawan dari PMI dan BPBD Cianjur.

“Menjelang siang warga sudah kembali ke rumahnya masing-masing untuk membersihkan lumpur yang tersisa, sedangkan petugas gabungan menuntaskan penanganan longsor yang menutup aliran sungai yang sudah kembali normal,” katanya.

Pihaknya tetap meminta warga untuk waspada dan segera mengungsi jika melihat tanda alam akan terjadi banjir susulan, karena informasi BMKG curah hujan masih tinggi selama satu pekan ke depan. Kordinator Lapangan PMI Cianjur Bayu Rizki Fadilah mengatakan 12 orang relawan PMI Cianjur dilibatkan dalam penanganan banjir yang melanda Kampung Nagewer, Desa Sukamulya, Kecamatan Karangtengah, termasuk membantu warga membersihkan lumpur sisa banjir.

“Jumat malam banjir melanda perkampungan, kami dari PMI Cianjur sudah mengirim relawan untuk membantu pendataan dan proses evakuasi warga, relawan membawa sejumlah peralatan, termasuk pompa air, gergaji mesin, dan alat pembersih lainnya,” katanya.

Hingga Sabtu siang, relawan PMI bersama petugas gabungan BPBD Cianjur, menuntaskan penanganan aliran sungai yang tertutup longsor dan rumpun bambu, sehingga aliran sungai kembali normal, termasuk membantu warga membersihkan rumahnya dari lumpur sisa banjir.(antara/Yan)

JAKARTA – Pakar ilmu komunikasi dari Universitas Padjadjaran Deddy Mulyana mengatakan pers turut mengawal suksesi kepemimpinan periode 2024-2029 berjalan aman, damai, dan lancar.

“Sejauh ini media massa cetak dan elektronik dalam berita politiknya tidak ikut-ikut menggunakan pemancing klik atau click bait karena risikonya amat tinggi,” kata Deddy pada Jumat (9/2/2024).

Guru Besar Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, itu juga menilai masyarakat sudah tidak perlu khawatir lagi terkait akses terhadap informasi Pemilu karena akses terhadap informasi terbuka sedemikian lebar berkat media massa.

Deddy juga berpesan agar pers menghindari tokoh antagonis yang dikhawatirkan bisa menyebarkan hoaks, ujaran kebencian dan bahkan konflik di antara pemangku kepentingan Pemilu.

“Insan pers tidak perlu menyampaikan sesuatu yang bisa memperkeruh. Malah sebaliknya, yang diharapkan adalah komunikasi media massa ikut berperan menjernihkan persoalan,” kata Deddy.

Deddy juga mengatakan bahwa netralitas dan objektivitas media massa menjadi sesuatu yang semakin sulit ditemukan saat ini. Untuk mengatasi hal tersebut, dia mengimbau insan pers kembali pada model awal yang sudah lama dikenal publik, yaitu pers sebagai pilar keempat demokrasi dan berperan sebagai watchdog atau anjing penjaga demokrasi yang setia.

Insan pers, kata Deddy, diharapkan terus berpihak kepada kepentingan masyarakat dan keutuhan bangsa, bukan pada kepentingan segelintir orang dan golongan, sebagaimana tema Hari Pers Nasional 2024 “Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Keutuhan Bangsa”.

Hari Pers Nasional (HPN) diperingati setiap 9 Februari, bertepatan dengan hari ulang tahun Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), yang tahun ini berusia 78 tahun. Peringatan Hari Pers Nasional tahun ini berdekatan dengan hari pemungutan suara Pemilu Presiden dan Legislatif pada 14 Februari.(Antara)

YOGYAKARTA – Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Saldi Isra merespons soal putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari terkait pelanggaran kode etik.

Saldi menilai bahwa persoalan etik merupakan kesadaran.

“Soal etik itu memang ini soal menyangkut kesadaran, jadi bagi saya etik itu di atas hukum,” kata Saldi dalam kuliah umum Universitas Siber Muhammadiyah (SiberMu) yang ditayangkan secara daring, (9/2/2024).

Hakim MK tersebut mengatakan penyelenggara pemilu seharusnya menjalankan pemilu sebagaimana yang diatur di pasal 22 ayat 1. Karena itu menurutnya kesadaran moral penting agar penyelenggara pemilu tidak terperosok dalam pelanggaran etik.

“Jadi mohon maaf saya tidak mau terlalu jauh bicara soal ini tapi etik itu lebih kepada kesadaran moral, kesadaran etis orang-orang yang ada di wilayah penyelenggara itu,” ucapnya.

“Kalau memang mereka sudah ada masalah etis, apalagi itu masalah yang serius, berat, itu mereka harus tetap berpikir jernih mau terus tetap menjadi penyelenggara atau kemudian memilih langkah lain,” kata dia menambahkan.

Sebelumnya, DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU Hasyim Asy’ari. DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan kepada anggota KPU lainnya. Ketua DKPP Heddy Lukito menuturkan, putusan ini hanya terkait etik komisioner KPU.

“Ini kan murni putusan etik, nggak ada kaitannya dengan pencalonan. Nggak ada,” ujar Heddy.(*/Jo)

CIBINONG – Sebuah video yang memperlihatkan proses penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian viral di media sosial. Namun, belakangan diketahui proses penangkapan yang terjadi di sebuah SPBU wilayah Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, belum lama ini, itu salah sasaran.

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Bogor, AKP Teguh Kumara mengatakan, proses penangkapan tersebut bermula dari operasi penyelidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Penyelidikan itu dilakukan atas laporan seorang mahasiswa berinisial CW (22 tahun), yang terjadi di Alfamart Jalan Raya Karacak, Kecamatan Rancabungur, Bogor pada 15 Januari 2024.

“Kerugian yang dialami pelapor mencapai Rp 190 juta, akibat kehilangan sejumlah barang dagangan berupa kosmetik berbagai merek 28 pieces, minuman botol berbagai merek enam pieces, pampers berbagai merek tiga pieces dan DVR CCTV, serta uang dimdalam mesin ATM,” kata Teguh dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu (10/2/2024).

Menurut dia, tim Resmob Satuan Reskrim Polres Bogor bekerja sama dengan tim gabungan berhasil mengungkap dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Terdapat tujuh orang tersangka berhasil diciduk setelah penelusuran terhadap tiga laporan yang berkaitan dengan kejadian tersebut.

Teguh mengatakan, tim Gabungan Resmob berhasil mengidentifikasi tujuh orang tersangka tersebut. Mereka masing-masing berinisial MM (50 tahun), MT (31), SS (46), D (50), K (44), AD (41), dan FF (37).

“Hasil interogasi menunjukkan bahwa para pelaku terlibat dalam jaringan kejahatan lintas daerah, termasuk Depok, Jawa Tengah, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Purwakarta, dan Cimahi,” kata Teguh.

Dia menjelaskan, proses penangkapan tersangka dilakukan secara berjenjang, dimulai dengan penangkapan FF (37), K (44), dan D (50). Pada tahap berikutnya, tim gabungan melakukan penyelidikan di daerah Cileungsi, yang mengarah ke penangkapan saudara SS (46) pada 7 Februari 2024.

Menurut Teguh, pelaku kemudian memberikan informasi penting terkait rekan-rekannya yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Termasuk menyebutkan ciri-ciri kendaraan yang sesuai dalam video viral tersebut yang diduga adalah milik rekan rekan pelaku sesuai yang disebutkan.

Akhirnya, tim melakukan operasi penyelidikan dan penangkapan di beberapa daerah, mencakup Pasir Angin Cileungsi. Di wilayah itu, tim memberhentikan mobil dimaksud, yang dikendari pasangan suami istri (pasutri).

Namun, penangkapan di wilayah Cileungsi itu tidak sesuai. Pasalnya, belakang didapatkan informasi dari tersangka yang sudah tertangkap. Akhirnya, polisi pun melepaskan kembali penumpang di mobil.

“Dan permintaan maaf atas ketidaknyamanan pada saat pemberhentian kendaraannya dan sudah diterima dengan baik dari pemilik kendaraan yang dikendarain pasutri yang hendak mengisi bahan bakar di SPBU tersebut dan lanjut ke daerah Karadenan Bogor,” kata Teguh.

Menurut Teguh, hingga saat ini tim gabungan masih melakukan pengembangan penyelidikan lebih lanjut untuk menangkap para tersangka lainnya yang masih DPO. Tersangka yang masih DPO adalah N, I, dan W. “Kasus ini menjadi fokus penanganan untuk menekan tingkat kejahatan dan memberikan keadilan kepada korban,” jelasnya.(Rep/Dang)

JAKARTA – Suasana di radius tiga kilometer dari Jakarta Internasional Stadium (JIS), Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu (10/2/2024) sudah dipenuhi lautan manusia dan kendaraan. Mereka semua ingin hadir mengikuti Kumpul Akbar capres cawapres Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar (Amin).

Pantauan kawasan Sunter, jalanan dari segala arah sudah sulit dilewati bahkan dengan berjalan kaki. Hal itu karena akses menuju JIS yang sempit tidak sebanding dengan jumlah massa.

Ribuan kendaraan baik roda dua, roda empat sudah terjebak macet. Bahkan sudah banyak sepeda motor yang terpaksa parkir di trotoar karena akses menuju JIS sudah penuh dengan massa simpatisan dan pendukung Amin.

Massa pendukung Anies meriuhkan jalanan dengan yel-yel dukungan terhadap pasangan nomor urut 1 tersebut. Suasana juga berisik bunyi klakson pengendara mengikuti alunan yel-yel Amin. Meski begitu, massa juga membukakan jalan bagi ambulans yang lalu lalang keluar masuk JIS.

Salah satu pendukung Amin, Iwan, mengatakan dirinya sudah jauh-jauh datang untuk Kumpul Akbar Amin dari Karanganyar, Jawa Tengah. Iwan mengaku, sudah datang ke Jakarta sejak dini hari tadi. Tapi dirinya kemudian terjebak jauh dari rombongan karena berencana mencari sarapan.

“Saya sudah di dalam tadi. Keluar cari sarapan eh sudah ramai saja tidak bisa lewat. Luar biasa pak ya,” kata Iwan pada awak media .

Massa yang memadati jalanan terlihat memakai kaus bergambar Amin. Mereka juga banyak yang membawa simbol partai, seperti PKB, PKS, dan Partai Nasdem. “Padat banget Pak. Tapi tetap happy saya. Senang banyak yang dukung Pak Anies dan Pak Muhaimin,” ungkapnya.(*/Ag)

JAKARTA – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta meniadakan pemberlakuan sistem ganjil-genap selama libur Isra Miraj dan cuti bersama tahun baru Imlek pada 8-9 Februari 2024. Dengan begitu, dalam empat hari ke depan sistem ganjil-genap di DKI Jakarta tidak berlaku.

Kepala Dishub Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, dalam Pasal 3 ayat 3 Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 88 Tahun 2018, pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap tidak diberlakukan pada Sabtu, Ahad dan hari libur nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Sementara berdasarkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, 8-9 Februari 2024 telah ditetapkan sebagai hari libur nasional dan cuti bersama.

“Karena libur nasional Isra Miraj Nabi Muhammad SAW dan cuti bersama tahun baru Imlek, maka kebijakan ganjil genap ditiadakan,” kata dia, Rabu.

Selain pada dua hari itu, pemberlakuan sistem ganjil-genap juga tidak diberlakukan saat hari pemungutan suara pemilihan umum (pemilu) 2024 pada 14 Februari 2024. Pasalnya, 14 Februari 2024 juga telah ditetapkan sebagai hari libur nasional.

Diketahui, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 sebagai hari libur nasional. Lantaran masuk dalam hari libur nasional, pemberlakuan sistem ganjil-genap otomatis ditiadakan.

Syafrin mengimbau para pengguna jalan untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. “Masyarakat diimbau mengikuti arahan dari petugas di lapangan,” ungkapnya.(*/Sa)

LUMAJANG – Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur mengalami dua kali erupsi dengan letusan setinggi 800 meter di atas puncak pada pukul 05.57 WIB dan 07.12 WIB, Rabu (7/2/2024).

Petugas Pos Pengamatan Gunung Api (PPGA) Semeru Liswanto dalam keterangan tertulisnya mengatakan terjadi erupsi Gunung Semeru pada Rabu, pukul 05.57 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 800 meter di atas puncak.

“Kolom abu vulkanik teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah timur laut. Saat laporan itu dibuat, erupsi masih berlangsung,” katanya, Rabu.

Sementara erupsi Gunung Semeru kedua terjadi pada pukul 07.12 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 800 meter di atas puncak (4.476 meter di atas permukaan laut).

Kolom abu vulkanik teramati berwarna kelabu hingga coklat dengan intensitas sedang ke arah utara dan timur laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 144 detik.

Status Gunung Semeru pada level III atau siaga. Masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi).

Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak.

Kemudian masyarakat tidak boleh beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah/puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar).

Masyarakat juga diimbau mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan.(*/Gio)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan agar bantuan sosial (Bansos) diberikan melalui kantor pos atau bank pemerintah langsung ke penerima manfaat. Hal ini guna menghindari korupsi dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2024.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron dalam konferensi pers pada Rabu (7/2/2024). Ghufron mendorong agar program bansos tak disalahgunakan sebagai momentum politik uang.

“Bahwa bansos harus disalurkan berdasar data yang valid dan mutakhir. Bansos bukan berupa barang tapi berupa uang dan uangnya disalurkan melalui kantor pos atau bank kepada rekening masyarakat yang penerima,” kata Ghufron dalam kegiatan tersebut.

Ghufron menegaskan bansos wajib disalurkan berdasarkan data yang dimiliki pemerintah. Ghufron menyebut bansos mestinya diberikan dalam bentuk uang.

“Agar bansos efektif mencapai tujuan, tepat sasaran dan efisien dalam proses distribusinya,” ujar Ghufon.

Ghufron mengatakan KPK sudah menekan komitmen dengan pemerintah demi mencegah korupsi sepanjang Pemilu 2024. Komitmen itu dibuktikan KPK dengan memberikan rekomendasi.

“(KPK) Membuat komitmen bersama Pemerintah untuk tidak membuka peluang tindak pidana korupsi dan politik uang dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat,” ujar Ghufron.

Selain itu, Ghufron meminta kepada seluruh ASN untuk menjaga netralitas dalam menjalankan tugas. Ghufron tak ingin mereka berpihak mendukung salah satu kubu di Pemilu 2024.

“Menghindari sikap dan perilaku yang memihak kepada salah satu peserta pemilu, sebagai bentuk tanggungjawab dan pengabdian aparatur negara kepada bangsa dan negara,” ujar Ghufron.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah tudingan adanya politisasi dalam penyaluran program bansos dan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat, menjelang hari pencoblosan. Jokowi menegaskan berbagai bansos yang disalurkan kepada masyarakat itu sudah mulai dilakukan sejak tahun sebelumnya.

“Oh udah dari dulu. Ini kan sudah dari September,” kata Jokowi usai menghadiri Kongres GP Ansor di Jakarta Utara, Jumat (2/2/2024).

Terkait bansos pangan yang terus menerus dibagikannya dalam satu bulan terakhir, Jokowi menjelaskan, bansos beras disalurkan untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga yang juga terjadi di seluruh negara. Selain itu, kata dia, pemerintah juga ingin memperkuat daya beli masyarakat.

Bantuan pangan beras itu sendiri, menurutnya, sudah disalurkan sejak September 2023. Sedangkan bantuan El Nino diberikan untuk membantu masyarakat menghadapi dampak dari kemarau panjang.(*/Jo)

JAKARTA – Deklarasi civitas akademika hingga guru besar terkait keprihatinan atas kondisi bangsa, serta deklarasi untuk pemilu yang jujur dan adil (jurdil) disebut dipolitisasi hingga ditunggangi.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Yance Arizona menilai, pernyataan itu merupakan penghinaan terhadap akademisi. Karena menurutnya, gerakan tersebut adalah bentuk keprihatinan terhadap kemunduran demokrasi dan pengabaian prinsip-prinsip negara hukum.

“Ungkapan yang menyebutkan bahwa gerakan akademisi ini dipolitisasi dan ditunggangi adalah bentuk penghinaan terhadap integritas akademisi,” katanya , Kamis (8/2/2024).

“Seakan akademisi bukanlah insan yang mandiri dan memiliki kepedulian terhadap bangsa ini,” sambungnya.

Yance menjelaskan, deklarasi akademisi merupakan langkah untuk melawan proses manipulasi hukum. Justru, kata Yance, jika para civitas akademika tidak bersuara, berarti ada yang salah.

“Dengan cara melawan etika seperti sudah dikonfirmasi oleh MKMK dan DKPP, justru kalau akademisi tidak bersuara atas pelanggaran yang sudah sangat kasat mata itu, berarti dunia akademik sudah mati karena tidak memiliki sikap kritis terhadap keadaan,” katanya.

“Seruan yang disampaikan oleh banyak akademisi menunjukkan bahwa dunia akademik masih hidup, dan masih ada harapan untuk mengingatkan pemerintah kembali ke jalur yang seharusnya,” sambungnya.

Diketahui, sejumlah pihak menyebut bahwa deklarasi civitas hingga guru besar terkait keprihatinan atas kondisi bangsa mengandung unsur politik.

Salah satunya diungkapkan oleh Prabu Revolusi selaku pengamat media baru. Melalui akun tiktoknya, ia mengatakan bahwa gerakan tersebut tidak sepatutnya dilakukan, karena kental akan kepentingan politik.

“Sekarang ini kelihatannya lagi marak ada kegiatan mengatasnamakan kampus untuk berbicara tentang permasalahan politik. Ini perspektif saya, menurut saya sangat tidak elok ketika kampus dicampuradukkan dengan kepentingan politik,” katanya.

“Apalagi tidak secara resmi mewakili kampus, jika memang gerakan tersebut mewakili kampus, maka perlu ada lembaga yang resmi dari kampus untuk bisa menyatakan bahwa ini sikap dari kampus,” sambungnya.

Bahkan, Prabu yang juga merupakan dosen, secara tegas mengaku bahwa akademisi dalam deklarasi tersebut tidak mewakili suaranya.

“Jika tidak, maka ini bisa dikatakan sebagai sikap perorangan atau kumpulan perseorangan yang kebetulan memiliki afiliasi dengan kampus tersebut. Saya sendiri sebagai pengajar di salah satu kampus, dan saya tidak pernah merasa terwakili,” ungkapnya.(*/Ad)