Author Archives: Admin Jurnal Metro

TANGSEL – Polisi menangkap 4 orang diduga terlibat penggunaan narkoba di Perumahan Puri Bintaro Indah (PBI), Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel).

Dari 4 orang yang diamankan itu, di antaranya terdapat Ketua RW berinisial H, seorang sekuriti perumahan berinisial A, dan 2 orang warga yakni R dan T alias C.

Sejumlah petugas kepolisian mendatangi lokasi perumahan pada Selasa 20 Februari 2024. Keempat terduga pelaku dijemput satu-persatu dari kediamannya masing-masing.

“Semuanya (diamankan) warga kita yang tinggal di sini,” tutur D, pengurus lingkungan setempat.

Kondisi itu membuat gempar warga sekitar. Sebab, di antara mereka merupakan Ketua RW dan sekuriti perumahan. Belum diketahui barang bukti yang turut disita petugas dari lokasi.

Informasi yang dihimpun, 4 pelaku itu diamankan buntut pengembangan kasus yang dilakukan Reskrim Polsek Kelapa Dua, Tangerang. Saat dikonfirmasi, polisi belum mau memberi keterangan karena kasusnya masih dalam penyelidikan.(*/Idr)

CIBINONG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto ingatkan pentingnya penggunaan Bantuan Keuangan (Bankeu) infrastruktur desa secara maksimal dan efisien pada 2024.

Program Bankeu untuk infrastruktur desa yang sebelumnya dikenal sebagai Samisade, kata Rudy, akan terus berlanjut pada 2024.

Menurut Rudy, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024, alokasi yang disediakan untuk pembangunan desa melebihi Rp407,3 miliar.

“Pembangunan di desa harus tetap menjadi prioritas. Saya memastikan bahwa bantuan keuangan yang sebelumnya dikenal sebagai Samisade akan terus berlanjut dan telah diakomodasi dalam APBD 2024,” ujar Rudy,(21/2/2024).

Rudy juga mengingatkan agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor melakukan verifikasi desa penerima bantuan dengan cermat. Hal ini penting untuk memastikan dana yang diterima dapat digunakan secara efektif dan efisien.

“Walaupun alokasi tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, penting untuk memprioritaskan kepentingan masyarakat. Saya mendengar bahwa beberapa desa akan menggunakan dana untuk perbaikan kantor desa, namun hal ini harus tetap sesuai dengan ketentuan, tidak boleh melebihi 20 persen dari alokasi yang diterima,” tegas Rudy.

Sementara itu, Sekretaris DPMD Kabupaten Bogor, Dede Armansyah, menjelaskan bahwa 414 desa akan menerima bantuan keuangan tersebut, dengan kegiatan tersebar di 793 titik. Total alokasi yang diberikan kepada 414 desa mencapai Rp407.301.340.560.

Lebih lanjut, Dede menyebutkan bahwa sebagian besar alokasi masih akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan desa sebanyak 572 titik, dengan total anggaran melebihi Rp314 miliar.

“Penggunaan bantuan keuangan desa untuk pembangunan kantor desa diizinkan dengan syarat tertentu, salah satunya adalah infrastruktur di desa tersebut sudah terbangun dengan baik. Prioritas tetap diberikan pada pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat,” jelas Dede Armansyah.

Penggunaan bantuan keuangan untuk pembangunan kantor desa juga diberikan batasan maksimal, yaitu tidak boleh melebihi 20 persen dari alokasi yang diterima.
Dengan demikian, Rudy menegaskan pentingnya memastikan bahwa bantuan keuangan infrastruktur desa digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat desa.(*/Wan)

BOGOR – Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan saat ini, kasus DBD di Kota Bogor naik. Untuk itu, dia memerintahkan kepada unsur wilayah, kecamatan, kelurahan, hingga puskesmas untuk melakukan gerakan serentak berantas jentik nyamuk.

Lantaran kasus DBD di Kota Bogor naik itu, Bima juga meminta pastikan ketersediaan ruangan di fasilitas kesehatan memadai. Sejauh ini, sepanjang 2024 dari data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor ada empat anak meninggal dunia terkena DBD.

“Semalam saya juga mendapati di IGD juga penuh. Ada tren kenaikan pasien anak-anak karena kasus DBD di Kota Bogor naik. Jadi ini wilayah sudah diperintahkan, instruksikan untuk bergerak pemberantasan sarang nyamuk, jentik-jentik,” kata Bima Arya, Kamis 22 Februari 2024.

Bima memaparkan, sebaran warga yang terkena DBD merata di enam kecamatan, dan belum ada laporan khusus terkait wilayah yang mengalami lonjakan yang sangat tinggi.

“Saya meminta agar dinas dan wilayah terus memantau perkembangan kasus DBD di Kota Bogor,” paparnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, Sri Nowo Retno mengatakan, situasi kasus DBD di Kota Bogor pada Januari terdapat 389 kasus dan di bulan Februari tahun 2024 sebanyak 361 kasus, dengan jumlah kematian pada periode Januari sampai dengan Februari 2024 sebanyak 4 orang.

“Jika dibandingkan pada kasus DBD di tahun 2021-2023 di Kota Bogor berturut-turut sebanyak 526, 1.531 dan 1.474 kasus dengan angka kematian berturut-turut sebanyak 7, 9 dan 9 kasus,” tuturnya.

“Angka penderita tertinggi terdapat pada Tahun 2022 dan angka meninggal dunia tertinggi pada tahun 2022 dan 2023. Sedangkan Jumlah kasus DBD tahun 2023 lebih rendah dibandingkan dengan jumlah kasus DBD tahun 2022,” tambah Retno.

Retno menjelaskan, dalam upaya pengendalian penyakit DBD Dinkes Kota Bogor telah menerbitkan Surat Edaran Kesiapsiagaan Peningkatan Kasus DBD pada musim penghujan pada tanggal 20 Januari 2024.

Retno membeberkan, selanjutnya Dinkes juga melakukan upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pengendalian vektor nyamuk Aedes aegypti sesuai Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J) dengan melaksanakan kegiatan Pemberantasan Nyamuk (PSN) secara mandiri satu minggu sekali.

“Untuk pengendalian vektor nyamuk Aedes aegypti dilakukan secara kimiawi dengan melakukan kegiatan Fogging Focus atas indikasi, secara biologis dengan Biolarvasida (bakteri pemakan jentik) dan secara fisika dengan PSN Aedes aegypti,” bebernya.

Masih kata Retno, Dinkes juga melakukan meningkatkan kecepatan diagnosis DBD dengan menggunakan NS-1 yang didistribusikan ke puskesmas.

“Penatalaksanaan penderita secara adekuat di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mencegah kematian, penguatan sistem surveilans untuk deteksi dini, pencegahan dan pengendalian kasus serta KLB DBD, menggerakkan penerapan PSN pada 7 (tujuh) tatanan, meliputi tatanan pemukiman, tempat kerja, tempat pengelolaan makanan, sarana kesehatan, institusi pendidikan, tempat umum dan sarana olahraga,” tandasnya. (*/Jun)

JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ‘AMIN’ masih tak gentar untuk membongkar kecurangan dalam proses Pilpres 2024. Terbaru, Timnas AMIN menyebut adanya rekayasa sistem perhitungan suara di Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Hal itu diungkap oleh Anggota Dewan Pakar Timnas Pemenangan AMIN Bambang Widjojanto. Bambang menekankan bahwa kecurangan yang terjadi tak melulu soal salah menginput data.

“Ini betul-betul bukan sekedar salah menulis, karena mestinya IT atau artificial intelligence yang ada dalam sistem IT KPU itu bisa membaca. Ini kalau sistemnya memang tidak dibangun dengan rekayasa tertentu, sulit itu,” tutur Bambang dalam konferensi pers tentang website KPU (Sirekap) bertajuk ‘Sebuah Perjalanan Kawal Suara dan Telusur Etika’ di Rumah Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya X, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (16/2/2024).

Eks Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu mengatakan, pihaknya memiliki tim IT forensik yang menyelidiki hal itu. Tim tersebut melakukan beberapa model dan metode forensik untuk mendalami Sirekap.

Ia menjelaskan, berdasarkan analisia kajian forensik terhadap server KPU, pihaknya menduga ada logaritma sistem yang sudah diatur untuk pemenangan paslon tertentu. Sehingga jika ada revisi di satu TPS, itu akan mengubah TPS yang lain.

“Jadi ada yang sudah di-setting, logaritma sistem di-setting untuk pemenangan paslon tertenty yang secara otomatisasi di atas 50 persen. Indikasi kuat ke arah itu dikonfirmasi dengan ditemukannya kecurangan-kecurangan yang terjadi di wilayah-wilayah tertentu,” jelasnya.

Sebelumnya pada Kamis (15/2/2024), Tim Hukum Nasional (THN) AMIN baru merilis tentang sembilan bentuk kecurangan dalam Pilpres 2024.

“Tidak ada satu pihak pun yang dapat mengklaim kemenangan, jika kita ketemukan fakta-fakta begitu banyaknya bukti kecurangan,” kata Ketua THN Timnas AMIN Ari Yusuf Amir dalam konferensi pers di Sekretariat Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya X, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (15/2/2024).

Ari menjelaskan, pihaknya pada satu hari sebelum pencoblosan telah menerima berbagai laporan kecurangan yang tersebar di 34 provinsi. Ia mengatakan, THN AMIN telah mengelompokkan jenis-jenis kecurangan dalam penyelenggaraan Pilpres 2024.

Pertama, kecurangan berupa penggelembungan suara melalui sistem IT Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang masif. Ini telah dilakukan melalui verifikasi ribuan formulir C1 oleh THN dan riset oleh Timnas AMIN.

Kedua, kecurangan dalam bentuk surat suara yang sudah tercoblos. Coblosan itu tepatnya untuk paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ketiga, kecurangan berupa pengerahan aparat melalui asosiasi kepala desa. Ari menyebut hal itu telah diomongkan sejak lama bahwa ada modus tersebut yang benar-benar terjadi bahwa para kades memberikan pengarahan langsung ke TPS dan ikut serta untuk kemenangan paslon tertentu.

Keempat yakni adanya pengerahan kalangan lanjut usia (lansia) oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Kelima, kecurangan berupa surat suara yang lebih sedikit dari Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Lalu, keenam yakni kecurangan berupa penghalangan pemilih oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Ketujuh, kecurangan berupa upaya memanipulasi data DPT.

Kedelapan, upaya menghalangi saksi di TPS. Adapun bentuk kecurangan kesembilan atau terakhir yang ditemukan THN AMIN yakni praktik politik uang (money politic). (*/Ag)

JAKARTA – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Rahmat Bagja mempersilakan siapa pun yang bersedia untuk mengaudit aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap yang digunakan Komisi Pemilihan Umum untuk penghitungan suara pada Pemilu 2024. Diketahui Sirekap menjadi sorotan di tengah proses penghitungan suara pemilu.

“Silakan saja. KPU itu terbuka, kok. Saya yakin Mas Hasyim (Ketua KPU RI) dan kawan-kawan terbuka untuk diaudit. Saya yakin kalau itu,” kata Rahmat Bagja di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Jakarta, Jumat (16/2/2024), menanggapi masukan sejumlah pihak agar aplikasi Sirekap diaudit.

Beberapa hari terakhir sedang ramai beredar di media sosial X soal aplikasi Sirekap yang datanya diduga di-mark-up atau digelembungkan. Terdapat data yang berbeda antara hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara (TPS) dengan hasil yang tercantum pada Sirekap.

Mengenai hal itu, Rahmat Bagja mengatakan aplikasi Sirekap adalah sistem baru dan kemungkinan ada kekeliruan di dalam sistemnya sehingga isu yang saat ini beredar di masyarakat tidak perlu dikembangkan.

“Sirekap ini sistem baru dan saya kira pasti ada trial dan error-nya, tetapi jangan kemudian dianggap jadi ada penambahan suara. Misalnya, di tampilan tiga juta itu penambahan suaranya. Jadi, jangan kemudian dianggap terhadap calon pasangan tertentu, jangan. Kita berharap ini tidak menjadi isu yang berkembang,” ujarnya.

Bagja mengajak masyarakat untuk ikut serta mengawasi aplikasi Sirekap dan Bawaslu juga akan menempatkan tim untuk pengawasan di tingkat nasional.

“Bagi kami, masyarakat boleh (mengawasi) dan itu merupakan partisipasi masyarakat juga bagi teman-teman KPU. Kami juga akan mengawasi dengan menempatkan tim untuk melakukan pengawasan Sirekap di tingkat nasional,” ucapnya.

Dikutip dari laman resmi KPU, aplikasi Sirekap dikembangkan dan digunakan oleh KPU untuk penghitungan suara. Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 66 Tahun 2024, Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil penghitungan suara pemilu.

Masyarakat dapat memantau secara langsung perkembangannya di https://pemilu2024.kpu.go.id/. Hasil yang ditampilkan KPU ini merupakan hitungan langsung atau real count, namun bukan hasil resmi Pemilu 2024.

KPU menyatakan publikasi form model C/D adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan memudahkan akses informasi publik.(*/Fa)

JAKARTA – Permasalahan yang muncul dalam Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu (Sirekap) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) ramai disorot banyak pihak. Penggunaan Sirekap sebagai alat bantu dinilai menimbulkan kerancuan atas hasil penghitungan rekapitulasi suara.

Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Kaka Suminta mengatakan, terdapat beberapa hal yang menjadi sorotan dalam penggunaan Sirekap. Salah satunya, penggunaan Sirekap di TPS menimbulkan hambatan bagi petugas KPPS.

“Pada saat penggunaanya oleh operator di tingkat TPS, Sirekap menimbulkan hambatan, kerancuan dan berbagai kesalahan, yang selain menggangu juga menghambat kinerja KPPS secara keseluruhan,” kata dia melalui keterangan tertulis, Jumat (16/2/2024).

Kaka menambahkan, buruknya kinerja Sirekap juga dapat dilihat ketika sistem aplikasi itu sempat down pada Rabu (14/2/2024) petang hingga Kamis (15/2/2024) pagi. Alhasil, data yang masuk hingga saat ini baru mencapai 50 persen. Padahal, saat ini proses penghitungan suara di TPS sudah selesai.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti kesalahan akurasi pembacaan Sirekap yang muncul di website pemilu2024.kpu.go.id. Dampaknya, Sirekap menimbulkan keresahan dan spekulasi.

“Intinnya mengganggu suasana sosial dan politik masyarakat pascapemungutan dan penghitungan suara yang berlangsung relatif lancar,” ujar dia.

Karena itu, KIPP Indonesia meminta KPU untuk menghentikan proses Sirekap. KPU dinilai lebih baik untuk mengembalikan fungsi publikasi model C hasil dan C hasil salinan dengan menayangkan fotonya.

“KPU diminta fokus pada rekapitulasi manual berjenjang sebagaimana diamanatkan oleh UU Pemilu,” kata dia.

Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengakui adanya ketidaksesuaian data perolehan suara di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang diunggah dalam Sirekap. Namun, data perolehan suara yang tidak sesuai itu bukan karena salah ketik.

“Form C hasil dibaca oleh sistem dalam Sirekap terkadang salah baca dan akibatnya salah konversi hasil hitung suara,” kata Hasyim, Kamis (15/2/2024).

Kendati adanya salah konversi, yang dijadikan rujukan dalam Sirekap adalah unggahan form C hasil untuk memastikan data yang benar. Sementara data perolehan hasil suara yang salah konversi tetap terpantau oleh sistem dan akan dilakukan koreksi, merujuk C hasil yang diunggah dalam Sirekap.

Hasyim menyebutkan, hingga 15 Februari 2024 pukul 19.30 WIB, Sirekap telah mendeteksi perolehan suara yang salah konversi berasal dari 2.325 TPS. Sedangkan TPS yang sudah mengunggah Form C hasil dalam Sirekap berjumlah 358.775 TPS atau 43,58 persen dari total 823.236 TPS. Artinya, kesalahan konversi itu hanya terjadi di sekitar 0,64 persen dari total TPS yang telah mengunggah formulir C hasil.(*/Ad)

JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan normalisasi Kali Ciliwung untuk mengatasi persoalan banjir di Jakarta akan tetap dilanjutkan secara bertahap.

“Begini, ada titik-titik tertentu yang bisa kita selesaikan, ada yang memang secara bertahap. Tidak semua Kali Ciliwung sekian puluh kilometer itu kita selesaikan, ada dampak sosial yang perlu diperhitungkan,” kata Heru usai tebar benih ikan dan tanam pohon di embung Jagakarsa, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (16/2/2024).

Heru menyebut ada beberapa konsep untuk penanggulangan banjir di Jakarta, salah satunya membangun embung (waduk kecil). Embung Jagakarsa di Jakarta Selatan menjadi salah satu upaya untuk mengatasi genangan dan pengendalian banjir.

Adapun area embung Jagakarsa mempunyai luas sekitar 8.000 meter persegi yang dapat menampung 17 ribu kubik air.

Embung didesain sebagai parkir air atau kolam retensi untuk mengatasi genangan dan pengendalian banjir atau genangan di wilayah Kelurahan Lenteng Agung dan sekitarnya serta untuk mengatur debit air Kali Mampang yang menyambung ke Kali Krukut.

Embung atau waduk skala kecil tersebut diharapkan dapat bermanfaat, terutama untuk mencegah genangan saat curah hujan tinggi di Jakarta Selatan.

“Titik-titik seperti Rawajati, Cawang, Jakarta Timur bisa diselesaikan, yang lain sedang berjalan. Sambil menunggu waktu, kita secara cepat membangun embung. Saya terima kasih kepada rekan-rekan KADIN DKI yang selalu berpartisipasi untuk warga Jakarta,” uca[ Heru.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo bersama Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi dan sejumlah menteri terkait, meninjau perkembangan proyek normalisasi Kali Ciliwung di Pengadegan, Jakarta Selatan, Selasa.

“Ini normalisasi Kali Ciliwung kira-kira tinggal 17 kilometer, setelah berhenti beberapa lama akan kita mulai,” kata Jokowi usai peninjauan di Jakarta, Selasa (21/2/2023).

Jokowi menyampaikan sudah ada beberapa titik yang dilakukan pembebasan lahan, misalnya di Rawajati, Jakarta Selatan yang segera bisa dimulai konstruksinya.

Jokowi berharap normalisasi kali Ciliwung yang tersisa 17 kilometer akan selesai pada akhir 2024. Menurut Presiden normalisasi akan sangat berpengaruh untuk mengurangi banjir karena air dari atas akan ditahan di Bendungan Ciawi dan Sukamahi.(*/Sa)

MAJALENGKA – Harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Majalengka terus mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Menyikapi kondisi tersebut, Pemkab Majalengka rencananya akan menggelar operasi pasar murah (OPM) khusus beras.

Penjabat Bupati Majalengka, Dedi Supandi, mengungkapkan, OPM rencananya akan digelar secara langsung di tingkat kecamatan. Adapun waktunya akan bersamaan dengan kunjungannya ke kecamatan-kecamatan di Kabupaten Majalengka.

“OPM rencananya dilaksanakan bulan ini. Jadwalnya juga sudah disusun,” ujar Dedi, (16/2/2024).

Untuk pelaksanaan OPM tersebut, Pemkab Majalengka pun sudah berkoordinasi dengan Bulog. Hasilnya, Bulog dipastikan akan menyediakan beras dan armada untuk mengangkut beras dari gudang penyimpanan ke lokasi OPM.

Pemkab Majalengka juga siap mensubsidi biaya transportasi pengangkutan beras tersebut dari gudang Bulog ke lokasi OPM. Hal itu untuk memastikan harga jual beras dalam OPM dibawah harga pasar.

“Jadi nanti harga (jual) ketika OPM sama seperti harga jual di gudang Bulog,” tukas Dedi.

Dedi menyatakan, meski harganya naik, namun pasokan beras di pasar tradisional masih relatif aman. Bahkan di pasar-pasar yang lokasinya tak jauh dari areal persawahan, stok beras cukup melimpah.

Namun, kondisi tersebut memang berbeda dengan pasokan beras di pasar modern atau minimarket di wilayah Kabupaten Majalengka yang mulai langka. Untuk itu, Pemkab Majalengka akan membantu penyediaan pasokan beras ke minimarket.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Bulog,”ungkapnya.(*/Dang)

CIBINONG – Aksi pencurian meter air milik pelanggan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan sedang marak di wilayah Bogor Barat khususnya di wilayah pelayanan cabang Leuwiliang Perumda Air Minum Tirta Kahuripan yang mencakup Kecamatan Ciampea, Cibungbulang dan Leuwiliang.

Sebelumnya pada 23 Januari 2024 yang lalu, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan telah berkoordinasi dengan Polsek beserta Babinsa dan Bhabinkamtibmas dari tiga kecamatan terkait aksi pencurian tersebut dan diketahui setahun ini saja sudah 91 kejadian pencurian meter milik pelanggan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan.

Sementara itu Kasat Samapta Polres Bogor, AKP Yogi Nugraha dalam sosialisasi pencegahan meter air di acara podcast Perumda Air Minum Tirta Kahuripan mengaku telah mendapat laporan dari polsek setempat atas kejadian tersebut dan akan melakukan antisipasi lebih lanjut.

“Atas kejadian tersebut Polres melalui Polsek dan Bhabinkamtibmas bersama Perumda Air Minum Tirta Kahuripan akan lebih intensif melakukan patroli ke wilayah rawan pencurian sekaligus melakukan sosialisasi kepada masyarakat di tingkat kelurahan hingga RT / RW dan khususnya kepada pelanggan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan untuk lebih peduli terhadap keamanan lingkungannya dengan melakukan giat siskamling”.

Direktur Umum Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, Abdul Somad menyampaikan bahwa pencurian meter air milik pelanggan bukan hanya merugikan pelanggan, namun Perumda Air Minum Tirta Kahuripan pun dirugikan dengan air yang terbuang begitu saja tanpa meter air yang juga membuat tekanan air di wilayah tersebut menurun.

“Diperlukan pengamanan ekstra oleh pemilik rumah baik dari segi posisi meter yang aman namun tetap mudah dibaca oleh petugas pembaca meter hingga menggunakan kerangkeng besi tambahan, karena yang diincar oleh pencuri dari meter air adalah aksesoris yang terbuat dari logam kuningan.

Dan perlu diketahui oleh masyarakat dan pelanggan bahwa petugas pembaca meter selalu membawa kartu identitas pegawai dan tidak pernah melakukan pembacaan di malam hari. Dan bagi pelanggan yang posisi meter airnya berada di luar pagar rumah dapat melaporkan ke cabang pelayanan untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman.”

Baca juga Bupati Bogor Terkonfirmasi Positif Covid-19
Kasat Samapta Polres Bogor menyampaikan bahwa tindakan pencurian dengan pengrusakan dapat dikenakan sanksi Pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun, dan apabila terjadi pencurian meter air dapat segera menghubungi 110 untuk mendapatkan respon cepat dari kepolisian.(*/Angg)

CIBINONG – Hingga saat ini, 7 orang petugas KPPS di Kabupaten Bogor meninggal dunia. Mereka menghembuskan napas terakhir saat menjalankan tugas sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024.

Ketua KPU Kabupaten Bogor Muhamad Adi Kurnia mengatakan, kabar 7 orang petugas KPPS di Kabupaten Bogor meninggal dunia itu didapatkan pada Jumat 16 Februari 2024 pagi tadi.

Menurutnya, sebelumnya hanya ada 5 orang tapi dia mendapatkan kabar ada 2 orang lagi yang meninggal dunia. Total, hingga kini terdapat 7 orang petugas KPPS di Kabupaten Bogor meninggal dunia.

“Dengan meninggal dunianya 2 orang anggota KPPS Desa Cilebut Timur, Sukaraja dan Kelurahan Pabuaran, Cibinong pada pagi, maka total ada 7 orang petugas KPPS di Kabupaten Bogor meninggal dunia,” kata Adi, Jumat 16 Februari 2024.

Dia menerangkan, 4 orang anggota KPPS meninggal dunia sebelum tahapan pencoblosan, dan 3 orang anggota KPPS lainnya meninggal dunia pasca tahapan pencoblosan atau pungut hitung.

“Yang terbaru, anggota KPPS yang meninggal dunia atas nama Abdul Rahman (52 tahun) dan Sihono (46 tahun),” ungkap Muhamad Adi Kurnia.

Mabtan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ciawi ini menjelaskan bahwa Abdul Rahman meninggal dunia pada Jumat pagi di RSUD Cibinong, pasca dirawat selama 2 hari.

Sementara, Sihono meninggal dunia pada Kamis malam kemarin, karena luka akibat kecelakaan lalu lintas saat dirinya pulang kerja dari sebuah pabrik di Kecamatan Klpanunggal.

“Almarhum Abdul Rahman indikasinya kelelahan dan ada penyakit bawaan, sementara Sihono meninggal dunia akibat luka saat dirinya mengalami kecelakaan lalu lintas, dimana motornya terserempet mobil. Warga Pabuaran itu, sebenarnya akan diobati di Cimande, namun ditengah jalan pingsan dan ketika dibawa ke klinik kesehatan, ternyata nyawannya sudah tidak ada,” katanya. (Rez)