Author Archives: Admin Jurnal Metro

JAKARTA – Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menyebut menjelang pencoblosan atau pemungutan suara pemilihan umum (Pemilu) 2024 pada Rabu (14/2/2024) besok Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) aman dan kondusif. Bahkan angka kriminalitas di Jakarta dan sekitarnya juga mengalami penurunan jelang pencoblosan. Namun dia mengingatkan kepada personel di lapangan agar tetap waspada dan tidak terlena

“Tetap laksanakan tugas sesuai pembagian tugas yang telah diberikan sehingga kehadiran kita di lokasi TPS (tempat pemungutan suara) dapat mengamankan jalannya proses pemungutan sampai perhitungan suara sampai selesai dalam kondisi yang kondusif,” tutur Karyoto saat memimpin Apel Pergeseran Petugas BKO Pengamanan TPS wilayah hukum Polda Metro Jaya di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, (13/2/2024).

Dalam kesempatan itu, Karyoto menyampaikan bahwa selama pelaksanaan pemilu, personel yang diploting akan digeser ke seluruh wilayah jajaran Polda Metro Jaya untuk melaksanakan pengamanan TPS.

Ia meminta dalam proses pemungutan dan perhitungan suara agar diantisipasi terjadinya gejolak ataupun perselisihan di lapangan terkait dengan hasil perhitungan suara ataupun ketidakpercayaan kepada petugas. Karena itu juga terdapat personel yang disiagakan untuk mengamankan situasi kontingensi.

“Saya minta anggota segera melaporkan setiap perkembangan situasi kepada pimpinan, jika terjadi perkembangan situasi peningkatan eskalasi di lapangan dan jangan sampai melakukan tindakan berlebihan,” tutur Karyoto.

Selain itu, Karyoto itu juga meminta anggota di lapangan untuk melakukan analisis serta pemetaan terhadap tempat TPS, memahami kerawanan dan potensi gangguan di setiap lokasi TPS tersebut.

Jajarannya juga diminta melakukan koordinasi dengan anggota TNI, pihak terkait terkait serta elemen masyarakat untuk meredam naiknya suhu politik di TPS. Serta berkoordinasi selalu dengan petugas di TPS dan jangan melakukan hal-hal kontraproduktif yang dapat menyudutkan institusi Polri maupun TNI.

“Jaga netralitas kita dengan menjauhi tindakan yang dapat mendeskriditkan kita, berpihak ke salah satu paslon atau partai politik,” pesan Karyoto.(*/Ag)

JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan melaporkan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Capres nomor urut 2 itu dilaporkan soal pembelian Pesawat Jet Mirage 2000-5.

Dugaan korupsi dalam pembelian jet tempur itu disebut diselidiki lembaga antikorupsi Uni Eropa, The Group of States against Corruption (GRECO). Sekjen Transparancy International Indonesia (TII) selaku bagian dari Koalisi, Danang Widyoko mendorong KPK mengambil langkah strategis guna mendalami laporan Koalisi. Salah satunya menggandeng otoritas internasional.

“KPK harus mulai bergerak melakukan penyidikan kerja sama mengumpulkan informasi-informasi awal agar kemudian bisa ditingkatkan stratusnya menjadi penyidikan,” kata Danang kepada wartawan, Selasa (13/2/2024).

Danang optimistis KPK dapat mengusut laporan ini. Danang merasa KPK terbuka dengan informasi kasus korupsi di dunia internasional.

“Sebelumnya ada berbagai kasus di KPK yang ditangani yang informasinya dari kasus korupsi yang terungkap di luar negeri,” ujar Danang.

Ketua Perhimpunan Bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) yang juga bagian Koalisi, Julius Ibrani menyebut laporan ini diadukan ke KPK dengan lampiran bukti yang memadai. Julius meyakini data tersebut terbilang memadai sebagai landasan KPK.

“Cukup bagi pijakan KPK dalam mengusut sesuai dengan kewenangan,” ujar Julius.

Julius juga tak ingin kasus ini menjadi politisasi terhadap tokoh tertentu karena hanya menyita tenaga dan pikiran saja. Julius berharap KPK dapat mengusut ini secara transparan dan adil demi penyelamatan anggaran negara.

“Ini kaitannya dengan anggara negara tentu untuk membuat masalah ini menjadi clear and clear, bukan menjadi perdebatan di ruang politik belaka,” ucap Julius.

Julius pun membantah pelaporan Prabowo ke KPK ini sarat muatan politis. Julius mengklaim pelaporan ini didahului penelusuran panjang yang dilakukan Koalisi.

“Tidak ada urusannya dengan pemilu, tidak ada urusannya dengan kepentingan politik,” ucap Julius.

Sebelumnya, Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra membantah seluruh isi pemberitaan Meta Nex dengan judul ‘Indonesia Prabowo Subianto EU Corruption Investigation’. Yusril menganggap isu tersebut diembuskan untuk merusak kredibilitas Prabowo jelang pencoblosan pada 14 Maret 2024.

Dalam pemberitaan itu, Prabowo disebut terlibat dugaan korupsi dan penyuapan senilai 55,4 juta dolar AS. Dugaan korupsi itu terjadi dalam pembelian pesawat jet tempur Mirage bekas dengan pemerintah Qatar. Uang itu disebut-sebut dijadikan modal Prabowo maju ke Pilpres 2014.

Yusril memastikan informasi terkait investigasi dugaan korupsi dalam pembelian 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 bekas dari Qatar adalah hoaks.

“Berita tersebut adalah hoaks terbesar yang dilakukan media asing jelang pencoblosan tanggal 14 Februari. Berita hoaks tersebut adalah sebuah pembusukan politik,” kata Yusril dalam keterangannya pada Sabtu (9/2/2024).
Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI pada Senin (12/2/2024) menjelaskan seluruh pemberitaan dan informasi mengenai suap dalam pembelian pesawat tempur Mirage 2000-5 bekas Angkatan Udara Qatar merupakan berita bohong atau hoaks karena pembelian alutsista itu batal. Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI (Purn) M. Herindra saat jumpa pers di Kantor Kemhan, Jakarta, Senin, memastikan pembatalan pembelian 12 unit Mirage 2000-5 itu karena keterbatasan fiskal atau anggaran.

“Rencana pembelian Mirage 2000-5 belum terjadi karena alasan keterbatasan ruang fiskal,” katanya dikutip Antara.

Walaupun demikian, Herindra menjamin Kemhan tetap berusaha mencari pesawat tempur terbaik untuk memperkuat pertahanan udara Indonesia. “Salah satunya adalah pesawat tempur Rafale Dassault dari Prancis yang akan segera hadir secara bertahap ke Indonesia. Pesawat tempur ini akan menjadi bagian yang memperkuat sistem pertahanan udara Indonesia,” kata Herindra.

Dalam jumpa pers yang sama, Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Ahzar Simanjuntak menjelaskan kronologi pembatalan pembelian 12 unit Mirage 2000-5 dari Qatar. Pemerintah Indonesia melalui Kemhan RI pada 31 Januari 2023 meneken kontrak jual beli 12 unit Mirage 2000-5 beserta perangkat-perangkat pendukungnya bersama Pemerintah Qatar. Kontrak jual-beli itu tercatat bernomor TRAK/181/PLN/I/2023/AU.

Nilai pembeliannya saat itu mencapai 733 juta Euro atau setara dengan Rp 11,83 triliun. Namun, kontrak jual beli itu tidak efektif alias batal karena pemerintah Indonesia tidak membayar sejumlah uang yang menjadi syarat pembelian.

“Karena ada keterbatasan fiskal tadi, kita tidak ada kemampuan (membayar). Akhirnya kontraknya tidak efektif karena syaratnya tidak dipenuhi. Jadi, tidak mungkin ada suap karena tidak ada transaksi,” kata Dahnil menjawab pertanyaan wartawan.

Dahnil juga menegaskan pemerintah Indonesia tidak mengeluarkan uang sepeser pun selama proses pembelian berikut saat itu dibatalkan oleh Kemhan RI. Meskipun batal, Juru Bicara Menhan itu menegaskan Indonesia tidak kena sanksi atau penalti apa pun karena dalam kontrak jual beli tersebut tidak ada klausul-klausul yang dilanggar.

Dahnil menyebut kontrak pembelian 12 unit Mirage 2000-5 itu batal sekitar pertengahan 2023. “Pertengahan 2023 dibatalkan,” kata Dahnil.

Pengacara Hotman Paris Hutapea yang ditunjuk Kemhan sebagai kuasa hukum, curiga pelaku penyebaran kabar bohong (hoaks) suap pembelian pesawat tempur Mirage 2000-5 oleh Kementerian Pertahanan RI merupakan warga negara Indonesia (WNI). Hotman menjelaskan hasil pengamatannya terhadap tayangan hoaks tersebut memperkuat keyakinannya video itu dibuat oleh orang Indonesia.

“Yang jelas sudah saya bilang tadi cara menerjemahkannya kepada isi video kelihatan benar itu orang Indonesia,” kata Hotman saat jumpa pers di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Senin.

Tidak hanya itu, pengacara itu juga menyinggung DPP NCW yang namanya tercantum dalam beberapa video hoaks tersebut. “Jelas-jelas di video itu ada tulisan DPP NCW di penutupnya pun ada kata-kata dia,” ucap Hotman.

DPP NCW yang disebut Hotman saat jumpa pers merujuk pada Dewan Pimpinan Pusat National Corruption Watch yang pernah menuding Raffi Ahmad terlibat kasus pencucian uang. Menurut Hotman, tuduhan DPP NCW terhadap Raffi sampai hari ini pun tidak terbukti.

Walaupun demikian, Hotman masih menunggu masa tenang berakhir sebelum memutuskan langkah hukum seperti apa yang akan ditempuh Kemhan RI. Dia membuka kemungkinan kasus itu dilaporkan ke Polri.

“Bisa juga, tetapi nanti tergantung dari putusan pimpinan Kemhan. Belum bisa (ada) putusan final sekarang, tetapi yang jelas bahwa video yang saya pamerkan benar-benar hoaks,” tutur Hotman setelah menunjukkan video hoaks yang dia maksud saat jumpa pers.(Republika)

CIBINONG – Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengagumi keindahan alam pesawahan dan lembah batu di Desa Gunung Bunder 2, Pamijahan, Kabupaten Bogor.

Hadi Tjahjanto pun meminta, agar keindahan itu dijaga baik oleh masyarakat, Pemdes Gunung Bunder 2, Pemcam Pamijahan, Pemkab Bogor hingga Pemprov Jawa Barat.

Kepada Acih dan Muhidin, selaku petani yang mendapatkan sertifikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL), Hadi Tjahjanto berpesan agar sawah di Kabupaten Bogor tetaplah menjadi sawah ke depannya.

“Saya berpesan, sawah bapak maupun ibu tetap menjadi sawah. Nanti, Pemdes Gunung Bunder 2 dengan didukung Pemkab Bogor dan Pemprov Jawa Barat harus menjadikan Lembah Batu menjadi objek wisata alam (tematik),” ungkap Hadi Tjahjanto kepada wartawan, 12 Februari 2024.

Kepada Pemkab Bogor dan Pemprov Jawa Barat, ia pun meminta tetap mempertahanlan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B).

“Sayang sawah irigasi alamnya sangat baik, sumber air bersihnya juga melimpah dan hasil panen pertaniannya bagus. Pemkab Bogor dan Pemprov Jawa Barat harus mempertahankan LP2B dan tertuanh dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),” tambah Hadi Tjahjanto.

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin Triadi menuturkan bahwa pembangunan objek wisata alam yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa mengunakan anggaran dana desa (DD).

“Nanti, pembangunan objek wisata alamnya bisa menggunakan anggaran DD atau dana stimulan lainnya dari Pemkab Bogor. Sementara untuk LP2B akan kita pertahankan sesuai Perda RTRW,” tutur Bey Machmudin Triadi.

Sementara Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu mengatakan bahwa Pemkab Bogor bakal mempertahankan Perda LP2B dan Perda RTRW yang kebetulan masih dalam tahap revisi.

“Pemkab Bogor akan mendukung pengembangan pembangunan objek wisata alam, apalagi ini diluar Kawasan Puncak. Saat ini, Perda RTRW masih direvisi dan kami menjaga sekali LP2B yang kebetulan sudah berbentuk Perda,” kata Asmawa Tosepu.

Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor Yuliana siap mendukung dan memberikan masukan kepada Pemkab Bogor, agar eksisting LP2B tetap terjaga dan tidak terjadi alih fungsi lahan.

“Kami akan membantu Pemkab Bogor dalam mempertahankan LP2B, dalam bentuk tidak memberikan rekomendasi alih fungsi lahannya,”kata Yuliana. (Rez)

JAKARTA – Jaksa Agung (Jakgung) ST Burhanuddin , mengatakan, netralitas Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam Pemilu 2024, sangat penting dalam menjaga marwah Institusi lembaga ini yang independen sebagai penegak hukum.

“Sikap Netral yang saya sampaikan di setiap kesempatan tidak lain untuk menjaga marwah Institusi Kejaksaan yang independen sebagai penegak hukum dan responsif dalam menghadapi segala persoalan terkait dengan proses Pemilu yang sedang berjalan,” kata Jaksa Agung, Minggu (11/2/2024).

ST Burhanuddin mengimbau jajaran kejaksaan untuk bijak dalam menggunakan sosial media. Mereka harus bisa mengendalikan diri untuk tidak like, komentar, merepost apalagi membuat status terkait dengan Pemilu atas salah satu pasangan calon.

Menurut Jaksa Agung, ASN kejaksaan harus turut andil bukan saja menyukseskan pelaksanaan Pemilu, tapi turut menyuarakan Pemilu Damai di berbagai kesempatan. Selain itu, ASN Kejaksaan juga harus menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani masing-masing karena tidak ada arahan apapun dan bebas menentukan pilihan.

“Saya juga mengimbau agar jajaran Kejaksaan sampai ke tingkat paling bawah memanfaatkan Posko Pemilu untuk membuat laporan yang cepat, tepat dan akurat dengan data faktual yang ada di masing-masing daerah pemilihan, sehingga pimpinan dapat mengambil langkah-langkah strategis dan antisipatif ketika ada permasalahan di lapangan,” imbuh Jaksa Agung.

Burhanudiin juga mengajak menyambut pelaksanaan pesta demokratisasi di Negeri ini, dengan memilih pemimpin dari putra terbaik bangsa, pada 14 Februari 2024. Memilih dengan menggunakan nurani dan dengan berbagai pertimbangan.

“Jangan sampai membuang kesempatan lima tahun untuk menyia-nyiakan hak pilih kita, karena sekecil apapun suara kita tetap menentukan masa depan bangsa Indonesia,” kata Jakgung.

Burhanuddin berharap dengan berbagai kesiapan Aparatur Negara termasuk Kejaksaan dapat menjadikan pemilu ini berjalan jujur, adil dan yang paling terpenting adalah damai.

Dengan kematangan masyarakat Indonesia saat ini, lanjut ST Burhanudin, sudah pasti pelaksanaan pemilu akan berjalan aman dan damai. Hal ini terbukti dengan minimnya pelanggaran pemilu selama dalam proses kampanye dan debat pasangan calon. “Kita semua harus menjaga itu sampai mengantarkan Indonesia mendapatkan pemimpin baru,” kata dia.

Antisipasi AGHT

Pimpinan Kejaksaan, menurut ST Burhanudiin, telah menyiapkan prosedur dan langkah-langkah antisipasi penanganan pemilu, bahkan konsultasi yang disediakan langsung dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) setiap saat dan setiap hari, sebagaimana bersamaan dengan pelaksanaan ekspose Restorative Justice.

Jajaran Intelijen Kejaksaan juga tidak kalah pentingnya dalam mengantisipasi AGHT (Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan) dalam proses pemilu di seluruh Indonesia. Laporan-laporan dari masyarakat agar segera ditindaklanjuti dengan melakukan deteksi dini kerawanan pelaksanaan Pemilu, memetakan potensi dan gejala yang dapat mengganggu proses demokratisasi.

Hal yang terpenting adalah Laporan Real Time harus diterima segera, baik mengenai proses maupun hasil dari pelaksanaan pemilu di seluruh Indonesia. Lakukan pemantauan yang efektif dan gerakkan semua elemen Adhyaksa untuk memberikan informasi se-akurat mungkin.

“Saya akan memantau semua proses yang saudara kerjakan semua dalam setiap tahapan. Niscaya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum akan semakin bertambah,” pungkas Jaksa Agung.(*/Jo)

JAKARTA – Peneliti Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, mengatakan bahwa penggunaan hak suara dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan menentukan masa depan generasi penerus.

Ia menilai, masyarakat bisa menentukan nasib bangsa dan negara dengan ikut memilih calon pemimpin dan wakil rakyat di tingkat pusat dan daerah.

“Tentu saja seluruh warga negara Indonesia (WNI), sebaiknya harus menggunakan hak pilihnya ya, agar dia dapat menentukan arah kebangsaan Indonesia ke depan,” kata Firman kepada di Jakarta, Senin.

Sangat penting bagi masyarakat yang memiliki hak suara untuk menggunakan kesempatan itu, guna ikut menentukan nasib Indonesia melalui pilihan terhadap presiden dan wakil presiden, serta wakil rakyat.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, hasil pemilu akan melahirkan pemimpin yang akan menyusun atau membuat kebijakan untuk jangka menengah dan rancangan pembangunan jangka panjang.

“Pemerintahan yang terpilih, akan membentuk Indonesia apakah jauh lebih baik ke depan, bisa biasa-biasa saja atau lebih buruk,” kata dia.

Peneliti senior itu mengimbau, agar masyarakat jangan menyia-nyiakan momentum lima tahun tersebut, guna ikut berkontribusi membangun landasan awal yaitu memilih pemimpin untuk pembangunan pembangunan nasional.

Setelah menentukan sikap untuk ikut memilih, masyarakat bisa mencari tahu rekam jejak calon yang akan dipilih, visi dan misinya, serta memastikan bahwa tidak pernah tersangkut kasus korupsi yang merugikan negara.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada hari Senin, 13 November 2023, menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada hari Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.(*/Ag)

LAMPUNG – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung berharap seluruh elemen masyarakat dapat menjaga kondusifitas pada masa tenang menjelang pemungutan suara 14 Februari 2024.

“Kami harap di masa tenang ini tidak muncul kegaduhan. Sehingga bangsa ini bisa melewati, masa-masa seperti ini dengan damai, tidak ada kegaduhan, karena ini akan menjadi bagian dari proses pembelajaran pendewasaan bangsa,” Ketua Umum MUI Lampung Prof Moh Mukri, di Bandarlampung, Senin.
4
Dia pun berpesan kepada masyarakat untuk tidak berlebihan dalam mendukung serta mencintai salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden begitu pula sebaliknya.

“Boleh tidak suka salah satu paslon tapi tidak berlebihan, boleh juga mencintai dan mendukung tapi tidak juga berlebihan. Karena siapa pun nanti yang terpilih itulah yang akan menjadi pemimpin kita semua, Bangsa Indonesia,” kata dia.

Prof Mukri pun meminta masyarakat tetap menjaga persaudaraan antar sesama sekalipun berbeda pilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024

“Jadi menjelang pemungutan suara diharapkan kepada masyarakat Lampung khususnya dan Indonesia pada umumnya tetap menjaga kondusifitas dan hubungan baik dengan orang terdekat serta antar sesama,” kata Ketua Umum MUI Lampung itu.

Menurutnya, sekalipun masyarakat berbeda pilihan politiknya, tetap harus menjaga harmonisasi hubungan satu sama lain, dan

jangan sampai hal itu malah memecah belah persaudaraan antar anak bangsa.

“Sekalipun beda pilihan politik, kami harap tetap jaga hubungan baik, karena bangsa Indonesia memang memiliki gen plural. Kita bisa bersatu jadi Indonesia karena Bhineka Tunggal Ika,” kata dia.

Ketua MUI Lampung itu pun mengajak seluruh masyarakat untuk tidak golput dan berbondong-bondong ke tempat pemungutan suara (tps) untuk menyalurkan hak pilihnya.

“Saya juga mengajak masyarakat jangan golput karena bisa bahaya sekali. Sebab kalau golput nanti orang baik yang harusnya terpilih jadi presiden dan DPR tidak terpilih, dan sebaliknya bisa jadi orang yang niatnya tidak baik malah yang terpilih,” tukasnya.(Antara)

CIBINONG – Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro meminta maaf kepada masyarakat atas peristiwa salah tangkap yang dilakukan anggotanya terhadap pasangan suami istri di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

“Saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor atas kejadian itu, saya yang bertanggung jawab atas semuanya,” kata Rio di Cibinong, Bogor, (12/2/2024).

Ia mengaku sudah mencopot sembilan anggota Reserse Kriminal Polres Bogor itu sejak Jumat (9/2) atau dua hari setelah kejadian salah tangkap. “Sudah dicopot anggotanya. Anggota reskrim dan semua sudah dibebastugaskan sejak Jumat, 9 Februari,” ungkap dia.

Sepasang suami istri bernama Subur (45) dan Titin (43) menjadi korban salah tangkap di Cileungsi, Kabupaten Bogor, pada Rabu (7/2). Peristiwa yang terekam kamera pengintai atau CCTV itu pun ramai beredar di media sosial.

Dalam video yang beredar di media sosial Instagram menayangkan, mulanya sebuah mobil berwarna putih berhenti di sebuah SPBU, kawasan Cileungsi, Kabupaten Bogor.

Kemudian, para penumpang yang berada di mobil putih itu bergegas turun menghampiri pengemudi mobil yang tengah antre untuk isi bensin.

Korban salah tangkap Subur dan Titin itu rupanya saat ditangkap oknum polisi, ia hendak berjualan dengan sang istri ke pasar.

Subur mengatakan sekelompok polisi yang mengepungnya itu membawa senjata. Saat mengantre BBM, mobilnya dihampiri oleh sekelompok pria bersenjata.

Pasutri yang merupakan penjual keripik ini ditangkap karena dianggap terlibat dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau perampokan. Keduanya bahkan sempat diikat di dalam mobil penyidik.

Namun, setelah diperiksa, penyidik memastikan bahwa pasutri tersebut tidak terlibat kasus tindak pidana perampokan yang sedang dikembangkan. Subur dan istrinya akhirnya dibebaskan karena tidak terbukti terlibat tindak pidana perampokan.

Sementara, Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Teguh Kumara menerangkan bahwa tindakan salah tangkap ini merupakan rangkaian proses pengungkapan kasus tindak pidana pencurian dan pemberatan alias perampokan.

Pasalnya, dalam operasi pengungkapan itu, tim Resmob Satreskrim telah berhasil mengungkap tujuh pelaku perampokan. Ada tujuh orang tersangka yang berhasil diidentifikasi. Adapun tujuh orang tersangka tersebut berinisial MM (50), MT (31), SS (46), D (50), K (44), AD (41), dan FF (37).

Teguh menerangkan, dari tujuh tersangka tersebut, empat orang di antaranya sudah tertangkap dengan inisial FF (37), K (44), D (50) dan MM (50).

Polisi kemudian hendak melakukan pengembangan penyelidikan untuk menangkap tersangka SS di daerah Pasir Angin, Cileungsi pada Rabu (7/2/2024), namun rupanya salah tangkap.

“Para pelaku (yang sudah ditangkap) memberikan informasi penting terkait rekannya (SS) yang terlibat dalam kejahatan itu,” kata Teguh.(Antara)

SLEMAN – Mahasiswa menggelar aksi Gejayan Memanggil di Pertigaan Kolombo, Depok, Sleman, Senin (12/2/2024) siang. Massa yang tergabung dalam Jaringan Gugat Demokrasi (Jagad) memasang spanduk berukuran besar di sekitar lokasi tersebut.

Terdapat tiga spanduk besar yang dipasang massa aksi. Pada sisi utara terdapat spanduk bertuliskan ‘Nawa Bencana Jokowi’. Ada 9 poin yang tercantum di spanduk tersebut. Poin pertama yakni bertuliskan ‘memerosotkan demokrasi, melanggengkan represi’.

Pada poin kedua tertulis ‘merawat nepotisme, menerabas konstitusi’. Poin ketiga tertulis ‘menghancurkan bumi, melestarikan eksploitasi’. Sementara poin keempat yakni ‘merusak Indonesia dari pinggiran’.

Kemudian poin kelima tertulis ‘disfungsi pemberantasan korupsi’. Keenam,’ biaya pendidikan naik rakyat tercekik’. Ketujuh, ‘kerja, kerja, kerja dikerjain’.

Poin kedelapan, ‘PSN: Proyek Sengsara Nasional’. Kesembilan, ‘Food estate: menyongsong katastrofi pangan’.

Sedangkan pada spanduk kedua terpampang judul bertuliskan ‘Hancurkan dan Adili Rezim Jokowi’. Dalam spanduk tersebut berisi 11 tuntutan yang dialamatkan kepada Presiden Jokowi.

Pertama, menuntut agar Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Parpol direvisi oleh badan independen. Kedua, menuntut agar Presiden Jokowi dan kroni-kroninya diadili. Ketiga, menuntut permintaan maaf kaum intelektual dan budayawan yang melanggengkan politik dinasti.

Keempat, setop politisasi bansos. Kelima, menuntut pemerintah mencabut Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Minerba. Keenam, hentikan perampasan tanah.

Ketujuh, hentikan operasi militer, tuntaskan pelanggaran HAM dan berikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat. Kedelapan hentikan kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan dan demokrasi. Kesembilan jalankan pengadilan HAM. Kesepuluh, pendidikan gratis. Kesebelas segerakan sahkan UU PPRT.

Sementara spanduk di sisi Selatan terlihat ilustrasi tokoh pejuang HAM Munir Said Thalib mengenakan kaos merah dengan tulisan ‘Lawan’ di bawahnya. Terlihat juga sejumlah ilustrasi bergambar polisi bertameng, serta gambar seseorang mengenakan toga dengan bertuliskan ‘Pendidikan Mahal’.

Selain itu terlihat ilustrasi dua orang yang tengah memegang kertas bertuliskan ‘Cabut Undang-Undang Cipta Kerja’. Spanduk tersebut memperlihatkan ilustrasi seseorang tengah membawa tulisan ‘Upah Murah’ yang disilang dengan latar pabrik dengan siluet diduga wajah Presiden Jokowi.

Massa juga menggelar aksi teatrikal. Dalam aksi teatrikal tersebut terlihat seorang pria mengenakan topeng berwajah Presiden Jokowi tengah dipenggal oleh massa aksi. “Adili! Adili! Adili!,” teriak mahasiswa.(*/D To)

BANDUNG – Polda Jawa Barat mengungkapkan sebanyak tujuh orang anggota Polsek Cileungsi diperiksa oleh propam terkait kasus salah tangkap terhadap pasangan suami istri (pasutri) di Cileungsi, Kabupaten Bogor. Kasus tersebut ditangani Polres Bogor.

“Sementara ada tujuh orang yang diperiksa,” ucap Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo, Senin (12/2/2024).

Ia mengatakan pemeriksaan terus dilakukan bahkan tidak menutup kemungkinan jumlah anggota yang diperiksa dapat bertambah. Penanganan kasus ditangani oleh Polres Bogor.

“Kita sudah pengecekan situasinya dan ditangani oleh Polres,” kata dia.

Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan proses penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian viral di media sosial. Namun, belakangan diketahui proses penangkapan yang terjadi di sebuah SPBU wilayah Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, belum lama ini, itu salah sasaran.

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Bogor, AKP Teguh Kumara mengatakan, proses penangkapan tersebut bermula dari operasi penyelidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Penyelidikan itu dilakukan atas laporan seorang mahasiswa berinisial CW (22 tahun), yang terjadi di Alfamart Jalan Raya Karacak, Kecamatan Rancabungur, Bogor pada 15 Januari 2024.

“Kerugian yang dialami pelapor mencapai Rp 190 juta, akibat kehilangan sejumlah barang dagangan berupa kosmetik berbagai merek 28 pieces, minuman botol berbagai merek enam pieces, pampers berbagai merek tiga pieces dan DVR CCTV, serta uang di dalam mesin ATM,” kata Teguh dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu (10/2/2024).

Menurut dia, tim Resmob Satuan Reskrim Polres Bogor bekerja sama dengan tim gabungan berhasil mengungkap dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Terdapat tujuh orang tersangka berhasil diciduk setelah penelusuran terhadap tiga laporan yang berkaitan dengan kejadian tersebut.

Teguh mengatakan, tim Gabungan Resmob berhasil mengidentifikasi tujuh orang tersangka tersebut. Mereka masing-masing berinisial MM (50 tahun), MT (31), SS (46), D (50), K (44), AD (41), dan FF (37).

“Hasil interogasi menunjukkan bahwa para pelaku terlibat dalam jaringan kejahatan lintas daerah, termasuk Depok, Jawa Tengah, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Purwakarta, dan Cimahi,” kata Teguh.

Dia menjelaskan, proses penangkapan tersangka dilakukan secara berjenjang, dimulai dengan penangkapan FF (37), K (44), dan D (50). Pada tahap berikutnya, tim gabungan melakukan penyelidikan di daerah Cileungsi, yang mengarah ke penangkapan saudara SS (46) pada 7 Februari 2024.

Menurut Teguh, pelaku kemudian memberikan informasi penting terkait rekan-rekannya yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Termasuk menyebutkan ciri-ciri kendaraan yang sesuai dalam video viral tersebut yang diduga adalah milik rekan rekan pelaku sesuai yang disebutkan.

Akhirnya, tim melakukan operasi penyelidikan dan penangkapan di beberapa daerah, mencakup Pasir Angin Cileungsi. Di wilayah itu, tim memberhentikan mobil dimaksud, yang dikendari pasangan suami istri (pasutri).

Namun, penangkapan di wilayah Cileungsi itu tidak sesuai. Pasalnya, belakang didapatkan informasi dari tersangka yang sudah tertangkap. Akhirnya, polisi pun melepaskan kembali penumpang di mobil.

“Dan permintaan maaf atas ketidaknyamanan pada saat pemberhentian kendaraannya dan sudah diterima dengan baik dari pemilik kendaraan yang dikendarain pasutri yang hendak mengisi bahan bakar di SPBU tersebut dan lanjut ke daerah Karadenan Bogor,” jelasnya.(*/Hen)

JAKARTA – Komoditas beras premium mengalami kelangkaan di wilayah DKI Jakarta dalam beberapa hari terakhir. Bahkan, sejumlah minimarket membatasi pembelian beras premium untuk masyarakat.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan, kelangkaan beras jenis premium di minimarket diakibatkan belum masuknya masa panen raya. Ia memperkirakan, panen raya baru akan terjadi pada pertengahan Maret 2024.

“Sehingga terjadi ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan,” kata dia di Jakarta, Senin (12/2/2024).

Ia menambahkan, saat ini aktivitas pedagang juga berkurang. Pasalnya, akhir pekan lalu ada libur panjang dan masa pengisian ulang pihak ritel terhadap stok beras.

Suharini menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyiapkan antisipasi untuk memenuhi permintaan pangan, khususnya beras oleh masyarakat. Salah satu antisipasi yang dilakukan adalah menjaga pasokan yang masuk ke DKI Jakarta dengan bekerjasama pemerintah pusat dan antar pelaku usaha (B2B). Selain itu, pihaknya juga akan mengoptimalkan peran PT Food Station Tjipinang Jaya.

“Melakukan pemantauan stok, harga, dan mutu secara rutin bersama Satgas Pangan,” ujar dia.

Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta juga akan berupaya mengendalikan ekspektasi inflasi melalui kegiatan Sembako Murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM) bagi masyarakat umum. Pihaknya juga akan melakukan pendistribusian pangan bersubsidi bagi masyarakat tertentu.

Pemprov DKI Jakarta juga akan bersinergi dengan pemerintah pusat untuk mengendalian harga. Salah satunya melalui penyaluran beras SPHP kualitas medium ke masyarakat dengan harga eceran rertinggi (HET) Rp 54.500 per kantong isi lima kilogram di toko-toko beras dan pasar modern.(*/Sar)