Author Archives: Admin Jurnal Metro

BOGOR – pelaksanaan Konferensi Cabang (Konfercab) ke-VIII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Bogor pada tgl 10 dan 11 Mei dini hari yg di laksanakan di aula dinas pendidikan merupakan tindakan inkonstitusional terhadap organisasi karena melakukan pemilihan formateur secara sembunyi sembunyi tanpa melalui mekanisme forum yg sah, empat komisariat penuh dan satu komisariat persiapan menyatakan mosi tidak percaya terhadap legitimasi forum. Pernyataan ini dikeluarkan menyusul serangkaian kejanggalan yang dinilai mencederai prinsip demokrasi dan konstitusi organisasi.

Dalam pernyataan ilmiah bersama yang dirilis secara terbuka, lima komisariat tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan Konfercab ke-VIII sarat dengan pelanggaran mekanisme, termasuk pemilihan pimpinan sidang dan ketua umum yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa terpenuhinya syarat kuorum.

“Kami menyaksikan langsung bagaimana pimpinan sidang tiba-tiba dinyatakan terpilih, disusul dengan penetapan ketua umum secara sepihak, padahal forum belum dinyatakan kuorum secara sah sesuai konstitusi HMI,” ungkap perwakilan dari salah satu komisariat.

Lebih lanjut ketua panitia(OC) Mengatakan, mereka juga menyoroti persoalan legalitas dr yg mengatasnamakan Koordinator Steering Committee (SC) yakni Aditya yang hingga saat ini belum jelas keabsahannya. Menurut mereka, posisi strategis tersebut harus diisi oleh kader yang memiliki legitimasi formal dan substantif melalui mekanisme pengangkatan yang sah, bukan mengaku ngaku sebagai koordinator steering Comitte dan menjalankan konfercab dengan tidak memiliki legitimasi yg sah atau tanpa SK. Alias ilegal.

Tidak hanya itu, kelima komisariat mengecam keras tindakan intimidatif yang dilakukan oleh unsur Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Cabang (MPK-PC) terhadap kader-kader HMI yang menyuarakan kritik. Mereka menilai bahwa hal ini bertentangan dengan etika kaderisasi dan semangat kebebasan berpendapat yang dijunjung tinggi oleh HMI.

Permasalahan internal Komisariat STAIM juga turut disoroti, di mana terdapat mantan Ketua Umum yang sudah mengundurkan diri hadir dan memaksakan kehendak pribadi tanpa sepengetahuan Komisariat STAIM menjadi peserta utusan yang dimana hal tersebut ILEGAL dan tidak sah secara konstitusi.

“Pernyataan mosi tidak percaya ini merupakan bentuk tanggung jawab moral kami dalam menjaga marwah organisasi. Kami menuntut evaluasi menyeluruh terhadap proses Konfercab ke-VIII dan menolak hasil forum yang diselenggarakan secara cacat prosedur,” tutup pernyataan bersama tersebut.

Empat komisariat penuh dan satu komisariat persiapan HMI Cabang Kota Bogor kini menantikan tanggapan dari pihak penyelenggara Konfercab serta Pengurus Cabang HMI sebagai bentuk komitmen terhadap demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tubuh organisasi.

Alfat Nur Fauzan selaku koordinator steering Comitte yang sah dan memiliki SK mengecam tindakan tindakan ilegal oleh sekelompok orang yang menggelar forum secara inkonstitusional.
Karena tidak sesuai dengan aturan main organisasi. Padahal forum masih stagnan dan alot di kepesertaan dan ketua umum berserta jajarannya bahkan masih belum melaporkan pertanggung jawabannya.(*/Sa)

CIBINONG – Tercatat mulai 1 Mei 2025, PKL Malam Radius Pasar Ciluar menempati pelataran parkir Pasar Ciluar. Setelah sebelumnya melewati beberapa proses mediasi bersama Kecamatan Sukaraja dan pendampingan dari Satpol PP Kabupaten Bogor.

Direktur Utama Perumda Pasar Tohaga membenarkan info tersebut. Menurutnya ini bagian dari definisi menggeser tanpa menggusur “dengan pola komunikasi yang tepat dan dukungan semua pihak semua bisa berjalan dengan lancar,” paparnya.

Haris menambahkan masih ada sisa tugas untuk pembenahan PKL Radius Pasar Ciluar, “tinggal PKL pagi yang belum tergeser, saat ini unit pasar kami masih berkoordinasi dengan muspika setempat,”tambahnya.

Sementara itu, Kepala Pasar Ciluar, Isni Jayanti mengatakan pihaknya masih terus menginventarisir dan sudah merencanakan beberapa program ” jika sudah stabil menetap kami akan ajak edukasi mereka untuk penggunaan qris dan berjualan digital serta mendaftarkan para pedagang untuk mengikuti BPJS Tenagakerja, agar kehadiran pemerintah semakin terasa di tengah tengah mereka,’pungkasnya.(*/De)

DEPOK – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat menggratiskan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp 100 juta. Wali Kota Depok Supian Suri mengatakan, semua kebijakan tersebut diambil untuk diberikan kembali ke masyarakat, agar masyarakat dapat menikmati fasilitas dan pelayanan dari Pemkot Depok.

“Selain pengurangan pajak, ada penghapusan denda pajak dan pengurangan piutang pajak PBB,” ujarnya, Senin (28/4/2025).

Supian Suri juga menjelaskan terdapat 30 ribu objek pajak di Kota Depok yang NJOP-nya di bawah Rp 100 juta. Selain itu Pemkot Depok Jawa Barat memberikan insentif berupa pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk 12 bangunan cagar budaya yang berada di kawasan Depok Lama dan kawasan lainnya.

“Ini merupakan bagian dari komitmen Pemkot dalam upaya pelestarian warisan sejarah dan budaya kota Depok,” kata Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah.

Ia mengatakan bahwa kebijakan ini sejalan dengan rencana besar penataan Depok Heritage sebagai kawasan wisata budaya yang terintegrasi.

“Ini adalah bentuk dukungan nyata dari pemerintah kepada pemilik bangunan cagar budaya, agar mereka semakin terdorong untuk menjaga dan merawat bangunan-bangunan bersejarah tersebut,”jelas Chandra.(*/Du)

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi berencana menjadikan kepesertaan Keluarga Berencana (KB) sebagai syarat bagi masyarakat untuk menerima bantuan, mulai beasiswa hingga berbagai bantuan sosial dari provinsi. Hal ini, kata Dedi, bertujuan agar pemberian bantuan pemerintah, termasuk dari provinsi, lebih merata dan tidak terfokus pada satu pihak atau satu keluarga saja.

“Jadi seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan KB. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi negara menjamin keluarga itu-itu juga. Yang dapat beasiswa, yang bantuan melahirkan, perumahan keluarga, bantuan non-tunai keluarga, dia (satu keluarga yang dapat), nanti uang negara mikul di satu keluarga,” kata Dedi, di Bandung, Senin (29/4/2025).

Kebijakan ini dinilai Dedi sebagai jalan keluar, karena saat ini keluarga tidak mampu banyak yang melahirkan dengan cara operasi sesar, yang per tindakan sedikitnya Rp 25 juta. “Uang segitu bisa untuk bangun rumah kan. Makanya berhentilah bikin anak kalau tidak sanggup menafkahi dengan baik,” ucap Dedi Mulyadi.

Dedi juga mengungkapkan rencana kebijakan KB itu dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat bertajuk “Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah” di Pusdai Jawa Barat, yang dihadiri oleh Mensos Saifullah Yusuf, Mendes PDT Yandri Susanto, Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), guna meminta dukungan.

Dalam rapat tersebut Dedi mengatakan, KB, terlebih KB pria berupa vasektomi (Metode Operasi Pria/MOP), akan menjadi syarat untuk penerimaan bantuan sosial. Dia mengatakan, dari temuannya banyak keluarga prasejahtera ternyata memiliki banyak anak, padahal kebutuhan tidak tercukupi.

“Pak Menteri, saya tidak tahu kok rata-rata keluarga miskin itu anaknya banyak. Sementara orang kaya susah punya anak. Sampai bayi tabung bayar Rp 2 miliar tetap tidak punya anak. Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak, punya 16 anak. Saya di Majalengka bertemu dengan anak-anak yang jualan kue di alun-alun. Akhirnya saya bertemu dengan orang tuanya yang lagi di kontrakan. Bapaknya ada, anaknya jualan kue. Ternyata sudah punya 10 anak dan ternyata ibunya lagi hamil lagi yang ke-11,” ucap Dedi.

Dedi mengungkapkan, nantinya akan ada berbagai bantuan yang akan diberikan pada masyarakat, seperti sambungan listrik baru, beasiswa, bantuan rumah tidak layak huni, serta bantuan lainnya. Namun, disyaratkan untuk mengikuti Program KB terlebih dahulu.

“Ada sekitar 150 ribu penerima bantuan sambungan listrik baru dari pemprov. Syaratnya, boleh tapi harus KB dulu. Anak-anaknya nanti ada yang beasiswa, boleh tapi ibunya harus KB dulu. Nanti misalnya ada penerima bantuan masih usia produktif, boleh tapi harus KB dulu. Nanti ada bantuan rutilahu terintegrasi provinsi dan kabupaten/kota, boleh tapi harus KB dulu,” ucap Dedi.

Dedi mengatakan, dirinya selalu menuntut orang yang dibantunya untuk KB terlebih dahulu, utamanya yang harus dikejar saat ini adalah pihak laki-laki demi memastikan program KB berjalan maksimal. “Jangan membebani reproduksi hanya perempuan. Perempuan jangan menanggung beban reproduksi, sabab nu beukian mah salakina. Harus laki-lakinya. Kenapa harus laki-laki, karena misalnya nanti perempuannya banyak problem. Misalnya lupa minum pilnya atau lainnya,” ujar Dedi.

Dedi menekankan bahwa ke depan data penerima bantuan sosial harus terintegrasi dengan data kependudukan. Lebih spesifik lagi, dalam data kependudukan tersebut harus memuat data peserta KB.

“Jadi ketika nanti kami menurunkan bantuan, dicek dulu. Sudah ber-KB atau belum. Kalau sudah ber-KB boleh terima bantuan. Jika belum ber-KB, KB dulu. KB-nya harus KB laki-laki, KB pria. Ini serius. Walaupun saya tidak punya istri, saya berpihak kepada kaum perempuan, tapi perempuan yang memiliki tekad kuat mewujudkan kualitas dan kesejahteraan keluarga,” tutur Dedi.

Dedi juga menyampaikan rencananya untuk memilih desa yang memenuhi syarat Desa Istimewa. Salah satu item dalam kriteria Desa Istimewa adalah kesertaan KB. Desa yang berhasil adalah desa yang berhasil dalam KB, pelayanan pendidikan rakyat, kesehatan warga, tidak ada angka kematian ibu, tidak ada kematian anak, tak ada stunting, pengelolaan sampah baik, dan beberapa indikator penilaian lain.

“Pak Menteri, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar akan memberikan hadiah stimulus pembangunan sebesar Rp 10 miliar untuk Desa Istimewa. Penilaian akan dimulai dari desa, dari kecamatan. Juara kecamatan akan mendapat hadiah Rp 200 juta. Juara kabupaten/kota akan mendapat hadiah stimulus Rp 1 miliar. Dan, nanti akan diumumkan desa yang paling sukses dan desa yang paling gagal,” tutur Dedi Mulyadi.(*/Her)

CIBINONG – Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor kembali menorehkan prestasi membanggakan di ajang nasional dengan meraih empat penghargaan sekaligus dalam acara penghargaan TOP BUMD Award 2025.
Jika kilas balik di Tahun 2018 Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor yang pada saat itu masih bernama PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor meraih dua penghargaan yaitu TOP Pembina BUMD dan TOP CEO.

Di Tahun 2025 Perumda Air Minum Tirta Kahuripan berhasil meraih empat penghargaan, acara penghargaan yang diselenggaraan di Jakarta tersebut mendaulat Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, diantaranya diberikan kepada Bupati Bogor dalam kategori TOP Pembina BUMD 2025 sebagai pengakuan atas komitmennya membina BUMD dengan menerbitkan Regulasi Daerah yang mendukung pengembangan dan peningkatan pendapatan perusahaan sehingga mampu berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, selanjutkan penghargaan TOP BUMD Award 2025 (BUMD Air Minum Bintang Lima) sebagai pengakuan dalam aspek tata kelola yang baik yang ditandai tercapainya penilaian kinerja tertinggi sehingga berada di jajaran BUMD Air Minum terbaik di Indonesia dan penghargaan diberikan kepada Tedi Kurniawan dengan kategori TOP CEO BUMD 2025 sebagai pemimpin yang mampu mencapai sustainability company dengan terus berkomitmen meningkatkan kompetensi SDM dan pembangunan inovasi berbasis digitalisasi untuk meningkatkan pelayanan prima namun juga mampu berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian daerah.

Dan yang terakhir penghargaan diberikan ke Asep Wildan sebagai pembicara pada webinar pra-event Top BUMD Awards 2025 mengenai Tata Kelola dan Digitalisasi Dalam Membangun Kinerja Bisnis dan Layanan BUMD.

Dalam kesempatan tersebut, Ir. Suryanto Putra, ST, M.SI selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bogor turut hadir sekaligus mewakili Bupati Bogor untuk menerima penghargaan bersama Direktur Utama Tedi Kurniawan dan Direktur Operasional Asep Wildan.

Sedangkan Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, Tedi Kurniawan menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya terhadap kinerja seluruh pegawai Perumda Air Minum Tirta Kahuripan serta dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan akan terus bersinergi untuk membangun Kabupaten Bogor.
“Tentunya pencapaian penghargaan ini bukanlah tujuan akhir kami (Perumda Air Minum Tirta Kahuripan), melainkan sebagai semangat baru untuk terus berinovasi, meningkatkan pelayanan, memperluas cakupan pelayanan sekaligus mendukung program pemerintah daerah dalam menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten Bogor” ungkap Tedi.(Angga)

JAKARTA – Ombudsman RI membuka posko pengaduan daring bagi masyarakat yang menemukan pelanggaran dalam proses Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025. Ombudsman berupaya memastikan pelaksanaan SNPMB 2025 lewat jalur Ujian Tulis Berbasis Komputer–Seleksi Nasional Berbasis Tes (UTBK-SNBT) bebas dari praktik malaadministrasi.

Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais menjelaskan, pengawasan dilakukan sejak tahap awal mulai dari proses registrasi akun peserta, pelaksanaan ujian, sampai masa pengunduhan sertifikat. Tujuannya untuk memastikan seluruh proses berjalan transparan dan adil untuk semua calon mahasiswa.

“Untuk memudahkan masyarakat menyampaikan keluhan atau laporan, Ombudsman RI membuka Posko Pengaduan Daring yang aktif sejak 14 Maret hingga 31 Juli 2025,” kata Indraza kepada wartawan, Selasa (29/4/2025).

Setiap aduan yang masuk akan diverifikasi, lalu diteruskan ke panitia SNPMB untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang berlaku. Pengaduan dapat disampaikan melalui nomor WhatsApp 0811-9093-737 dan email team7@ombudsman.go.id dengan dilampirkan copy identitas (identitas pelapor dapat dirahasiakan), kronologi laporan dan bukti pendukung. Pelaksanaan UTBK-SNBT tahun ini dimulai sejak 23 April 2025 hingga 3 Mei 2025.

“Secara umum, pelaksanaannya terpantau cukup tertib namun di beberapa lokasi, Ombudsman masih menemukan kendala seperti adanya gangguan jaringan internet yang sempat mengganggu konsentrasi peserta saat menjawab soal,” ujar Indraza.

Sebelumnya, Ombudsman menerima laporan masyarakat mengenai indikasi adanya dugaan kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan UTBK-SNBT pada hari pertama. Dugaan kecurangan ini juga tengah ramai di media sosial berupa bocoran soal yang tersebar dari alat bantu berupa kamera tersembunyi.

Indraza menjelaskan, saat ini kasus dugaan kecurangan dalam proses verifikasi dan investigasi lebih lanjut oleh panitia SNPMB. Penanggung jawab pusat UTBK diminta meningkatkan kecermatan pemeriksaan peserta serta pengawasan saat ujian berlangsung.

“Kami mendorong seluruh penyelenggara SNBT-UTBK untuk senantiasa menjaga proses seleksi berlangsung secara transparan, adil, dan akuntabel,” ujar Indraza.

Selain itu, Indraza mengingatkan para peserta untuk mematuhi seluruh prosedur yang telah ditetapkan, serta mengikuti pelaksanaan UTBK-SNBT dengan menjunjung tinggi prinsip kejujuran demi terciptanya proses seleksi yang bersih dan berintegritas.

Indraza menekankan peserta yang mencurigai adanya praktik kecurangan dalam proses SNPMB bisa langsung melapor ke pengawas yang bertugas di ruang ujian. Selanjutnya panitia akan menindaklanjuti dan menyelidiki laporan tersebut.

Indraza juga meminta peserta tidak diperkenankan membawa barang serta tidak diizinkan meninggalkan ruangan selama ujian berlangsung untuk mencegah kecurangan.

“Kami ingin memastikan proses seleksi perguruan tinggi berjalan jujur, adil, dan transparan,” ucap Indraza.(Republika/Ind)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mengumumkan akan kembali membuka pendaftaran bagi warga yang hendak ikut program mudik gratis 2025. Pendaftaran itu akan dilakukan pada Rabu (19/3/2025).

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, calon peserta bisa melakukan pendaftaran secara daring melalui situs website mudikgratis.jakarta.go.id. Adapun berkas yang diperlukan untuk proses pendaftaran adalah kartu keluarga (KK), KTP Jakarta, dan STNK apabila membawa motor.

“Waktu pendaftaran 19 Maret 2025,” kata dia melalui keterangannya, Senin (17/3/2025).

Setelah melakukan pendaftaran, calon peserta harus melakukan verifikasi secara langsung pada 20-24 Maret 2025. Adapun lokasi verifikasi akan dilakukan di Kantor Dishub Provinsi Jakarta, Kantor Sudin Perhubungan Jakarta Selatan, Kantor Sudin Perhubungan Jakarta Utara, Kantor Sudin Perhubungan Jakarta Timur, Kantor Sudin Perhubungan Jakarta Barat, dan Kantor Sudin Perhubungan Jakarta Pusat.

Meski pendaftaran kembali dibuka, masih belum diketahui jumlah kuota yang tersedia. Pasalnya, belum diketahui terkait adanya penambahan bus atau tidak dalam program mudik gratis yang digelar Pemprov Jakarta itu.

Diketahui, Pemprov Jakarta menyediakan 293 unit bus dan 10 unit truk, yang dapat mengangkut 12.599 orang dan 300 unit motor, untuk melayani masyarakat yang hendak mudik gratis pada momen Lebaran 2025/1446 H. Truk akan diberangkatkan dari Terminal Pulogadung pada 26 Maret 2025, sedangkan bus penumpang akan diberangkatkan dari Monumen Nasional pada 27 Maret 2025.

Sementara untuk arus balik, Pemprov Jakarta akan menyediakan 228 bus yang mengangkut 9.804 orang dan 10 truk berkapasitas 300 unit motor. Pemberangkatan truk dari enam terminal tujuan mudik akan dilaksanakan pada 5 April 2025 dan bus kembali ke Jakarta dari 20 terminal tujuan mudik pada 6 April 2025.

Pada pendaftaran gelombang pertama yang dilakukan pada 7 Maret 2025, kuota yang tersedia itu langsung penuh tidak sampai satu hari. Namun, para pendaftar itu masih berpotensi didiskualifikasi apabila data yang dilampirkan tidak sesuai atau tidak hadir saat verifikasi.

Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, pihaknya masih belum menentukan akan menambah kuota dalam program mudik gratis atau tidak. Menurut dia, hal itu akan diputuskan oleh Pemprov Jakarta dalam beberapa hari ke depan.

“Kami sudah meluncurkan membuka pendaftaran 22 ribu, enggak sampai satu hari terpenuhi. Kami sedang memikirkan untuk itu apakah perlu penambahan kuota dalam waktu satu atau dua hari ini segera akan kita putuskan,” kata dia, Senin.

Menurut dia, Pemprov Jakarta pasti akan menambah kuota apabila memiliki kemampuan melakukan penambahan. Namun, ia mengaku masih belum menerima perkembangan informasi dari dinas terkait untuk melakukan penambahan kuota.

“Besok saya akan minta laporan perkembangan yang ada dari semua dinas yang ada yang berkaitan dengan mudik lebaran ini,” kata dia.

Sebelumnya, Dishub Provinsi Jakarta telah berupaya untuk menambah unit bus untuk program mudik gratis. Upaya itu dilakukan dengan memanfaatkan dana CSR dari BUMD di Jakarta.

Syafrin mengaku telah berkomunikasi dengan sejumlah BUMD di Jakarta, khususnya yang bergerak di bidang transportasi dan perbankan. Namun, ia belum bisa memastikan jumlah bus yang bisa didapatkan dari BUMD-BUMD itu.

“Kami harapkan ada bantuan bus untuk menambah kapasitas yang saat ini sudah penuh,” ujar Syafrin, pekan lalu.(*/Ba)

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi menyatakan siap menindak aksi premanisme yang dilakukan organisasi kemasyarakatan (ormas) menjelang Lebaran. Dia secara khusus menyorot kasus pungutan liar berkedok THR yang kerap diminta ormas-ormas tertentu kepada para pelaku usaha.

“Di Jawa Tengah tidak ada premanisme ormas yang melakukan tindakan kepolisian. Jadi siapapun di wilayah Jawa Tengah, tidak boleh melakukan tindakan-tindakan kepolisian, mau nutup, mau nyegel, mau menertibkan, apalagi sampai minta-minta,” kata Luthfi saat diwawancara di Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Senin (17/3/2025).

Dia pun mempersilakan masyarakat, terutama para pelaku usaha, untuk melaporkan ke kepolisian jika menemukan adanya tindakan premanisme ormas, termasuk aksi pungutan liar menjelang Lebaran.

“Silakan lapor. Kalau perlu lapor ke Polda, ada Kapolda, ada Pangdam. Lapor gubernur, kalau perlu kita turun tangan untuk membasmi itu,” ucapnya.

Luthfi menjamin Pemprov Jateng tidak mentoleransi tindakan atau aksi-aksi premanisme. “Karena itu kan jaminan keamanan, ketertiban, merupakan modal dasar dalam rangka membangun masyarakat dan investasi. Jadi enggak boleh diganggu,” ujarnya.

Hal itu disampaikan Luthfi seusai memimpin Rakor Forkopimda Jateng untuk membahas persiapan menjelang arus mudik Lebaran. Selain para bupati dan wali kota di Jateng, rakor turut dihadiri Kapolda Jateng, Pangdam IV/Diponegoro, serta perwakilan BUMN seperti PT Pelni, PLN, Damri, KAI, dan Pertamina.(*/D Tom)

CIBINONG – Menjelang libur panjang Hari Raya Lebaran 1446 H, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor secara internal terus melakukan koordinasi antar unit terkait, mulai dari pasokan bahan kimia dan perpipaan, strategi pengamanan stok air di recevoir, kesiapan tim teknik hingga sosialisasi kepada pelanggannya. Langkah tersebut sebagai upaya memitigasi risiko jika terjadi gangguan pengaliran baik akibat faktor alam maupun teknis.

Direktur Umum Abdul Somad, menyampaikan kepada pelanggan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan untuk tidak khawatir apabila terjadi gangguan pengaliran selama libur lebaran karena telah menyiapkan petugas dan layanan pengaduan yang siaga 24 jam.

“Ada 311 petugas dan 11 armada tangki yang akan standby dan tersebar di sembilan wilayah pelayanan dan apabila ada gangguan pengaliran atau temuan kebocoran pipa, pelanggan dapat menghubungi layanan pengaduan yang tetap beroperasi selama libur panjang lebaran melalui call center di nomor 1500-862 dan WhatsApp official di nomor 0821-1996-9008.” ujarnya.

Untuk diketahui oleh pelanggan, pelayanan loket pembayaran diseluruh kantor cabang akan menyesuaikan tanggal hari libur nasional dan cuti bersama yaitu tutup mulai hari Jum’at tanggal 28 Maret 2025 dan buka kembali hari Selasa tanggal 8 April 2025, namun bagi pelanggan yang akan melakukan pembayaran tagihan air dapat melalui channel bank dan PPOB seperti Bank Mandiri, Bank BJB, Bank BNI, Bank BTN, Bank BSI, PT. POS, Indomaret, Alfamaret dan Alfamidi.

Sedangkan bagi pelanggan yang akan membayar tagihan penyambungan kembali selama libur nasional dan cuti bersama dapat membayar melalui transfer ke Bank Mandiri Cabang Cibinong atas nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor ke nomor rekening 1570000070681, dengan mengirimkan bukti transfer, no sambungan langganan, nama dan alamat ke admin masing-masing cabang melalui WA official.

“Kami himbau kepada pelanggan yang mudik dan kondisi pagar rumahnya terkunci untuk menggunakan papan pencatat meter air untuk memudahkan pencatatan petugas pembaca meter dan untuk mencegah lonjakan tagihan air akibat kebocoran pipa di dalam rumah sebaiknya mematikan air dari stop kran merah yang letaknya berdampingan dengan meter air.

Selain itu dihimbau untuk menggunakan toren dan bak penampungan air sebagai langkah antisipasi apabila terjadi gangguan sambil menunggu perbaikan selesai dan pengaliran normal kembali, sedangkan informasi pengaliran terbaru dapat dipantau di story Instagram kami di @perumdaairminumtirtakahuripan.” tutup Abdul Somad.

Sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan menyalurkan sejumlah paket Bantuan Hari Raya yang berisi bahan pokok untuk masyarakat yang membutuhkan di sekitar kantor pusat, cabang pelayanan dan Instalasi Pengolahan Air. Dan dalam kesempatan ini juga, Direksi beserta seluruh pegawai Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum, Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 H, Mohon Maaf Lahir dan Batin.(*/Angg)

JAKARTA – Jika dalam lima tahun ini (2025-2029) Prabowo berhasil menjadi Bapak Pemberantas Korupsi Indonesia, juga berhasil menaikkan Indeks Tata Kelola Pemerintahan (GGI) dari 53,17 ke 70,00 maka Prabowo akan berhasil membawa Indonesia menjadi negara maju. Masalahnya, Indeks Tata Kelola Pemerintahan Indonesia masih rendah (53,17) dibandingkan dengan Korea Selatan (79,44), Jepang (84,11), dan Singapura (87,23).

Demikian salah satu kesimpulan riset LSI Denny JA, Maret 2025. Dalam riset kali ini, LSI Denny JA mengembangkan indeks tata kelola pemerintahan dengan mendayagunakan enam indeks dunia yang kredibel.

“Negara yang gagal dalam tata kelola pemerintahan akan gagal membangun negara yang kuat. Negara yang gagal memberantas korupsi juga akan gagal mencapai apa pun secara maksimal,” kata Denny JA, Senin (17/3/2025).

Menurut Denny JA, tak peduli seberapa besar sumber daya yang dimiliki, jika pemerintahan lemah, maka kebocoran anggaran, lambannya birokrasi, dan korupsi sistemik akan menghancurkan fondasi negara.

Indonesia kini berada di persimpangan sejarah. Di satu sisi, ambisi pertumbuhan ekonomi 8% per tahun menjadi cita-cita besar. Namun, di sisi lain, masalah yang mengakar dalam sistem tetap menjadi penghambat: korupsi, birokrasi yang tidak efisien, serta lemahnya tata kelola pemerintahan.

Peneliti LSI Denny JA, Ikrama Masloman, mengatakan, lembaganya mengembangkan Indeks Tata Kelola Pemerintahan: Good Governance Index (GGI). Tata kelola pemerintahan adalah fondasi kemajuan sebuah bangsa. Untuk mengukurnya, GGI menilai enam pilar utama, masing-masing dipantau oleh lembaga internasional yang telah lama mengkaji kualitas pemerintahan dunia.

“Jika GGI Indonesia bisa naik dari 53,17 ke 70, maka pemerintahan akan lebih bersih, rakyat lebih sejahtera, dan sejarah akan mencatatnya sebagai era reformasi sejati,” kata Masloman.

GGI Indonesia saat ini hanya di angka 53,17. Ini jauh jika dibanding dengan dengan Singapura (87,23), Jepang (84,11), dan Korea Selatan (79,44). Untuk bisa masuk ke jajaran negara dengan tata kelola yang baik, Indonesia harus mampu menaikkan GGI ke angka 70.

Menurut Masloman, ada enam pilar utama dalam indeks tata kelola pemerintahan yang harus diperbaiki. Pertama, korupsi. Dijelaskan Masloman, Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia hanya 34, tertinggal dari Singapura (83), Jepang (73), dan Korea Selatan (63).

Kedua, Efektivitas Pemerintahan. Efektivitas pemerintahan Indonesia saat ini hanya 0,58. Angka ini jauh tertinggal dari Singapura (2,32), Jepang (1,63), dan Korea Selatan (1,4). “Banyak kebijakan pemerintah yang disusun dengan baik di atas kertas, tetapi gagal diimplementasikan karena birokrasi yang tidak efisien, regulasi yang berbelit, serta minimnya akuntabilitas,” ungkapnya.

Ketiga soal Demokrasi. Menurut Masloman, meskipun demokrasi di Indonesia telah berkembang sejak era reformasi, masih ada tantangan besar yang harus dihadapi. Indeks Demokrasi Indonesia saat ini berada di angka 6,53. Angka ini lebih rendah dibanding Korea Selatan (8,4) dan Jepang (8,09).

Tantangan yang masih dihadapi adalah politik uang yang masih mengakar dalam pemilihan umum, minimnya transparansi dalam pengambilan kebijakan, dan politik tanpa oposisi yang berimbang.

Keempat adalah pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (HDI) Indonesia saat ini hanya 0,713, tertinggal jauh dari Singapura (0,949), Korea Selatan (0,929), dan Jepang (0,920). “Ketimpangan dalam akses pendidikan dan layanan kesehatan masih menjadi masalah serius,” ungkapnya.

Kelima adalah keberlanjutan lingkungan. Indeks Lingkungan Indonesia (EPI) hanya 28,2, jauh tertinggal dari Jepang (59,6) dan Singapura (50,9). Hutan terus ditebang tanpa kendali, polusi udara semakin meningkat, dan transisi energi hijau masih tertinggal dari negara lain.

“Negara-negara maju telah memahami bahwa keberlanjutan lingkungan adalah kunci untuk memastikan generasi mendatang tetap memiliki sumber daya alam yang cukup,” ungkap Masloman.

Keenam digitalisasi pemerintahan. Dijelaskan Masloman, dii era modern, pemerintahan yang transparan dan efisien tidak bisa dilepaskan dari digitalisasi. Namun saat ini, Indeks Digitalisasi Pemerintahan Indonesia (EGDI) masih di angka 0,7991, tertinggal dari Singapura (0,9691), Korea Selatan (0,9679), dan Jepang (0,9351).(Republika/Adyt)