Author Archives: Admin Jurnal Metro

CIBINONG – Walaupun masih ada pekerjaan rumah atas raihan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 2022 lalu, PjBupati Bogor Asmawa Tosepu optimistis Pemkab Bogor bisa meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pengelolaan anggaran pada 2023.

Hal itu ia sampaikan Asmawa Tosepu usai menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bogor tahun 2023 Unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di kantor perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat, Bandung, Senin 25 Maret 2024.

“Saya tetap berupaya kedepan Pemkab Bogor dapat meraih predikat WTP, walaupun sebelumnya kami harus melaksanakan rekomendasi BPK-RI Perwakilan Jawa Barat di Tahun 2023 lalu,” kata Asmawa Tosepu kepada wartawan.

Asmawa Tosepu menuturkan selanjutnya Tim Auditor BPK-RI Perwakilan Jawa Barat untuk mengaudit pengelolaan keuangan Pemkab Bogor pada Tahun Anggaran 2023.

“Kami minta apa yang harus dibenahi maka harus dilaksanakan, lalu kepada jajaran Pemkab Bogor, saya perintahkan untuk memperbaiki tata kelola pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku,” tuturnya.

Dalam kesempatan penyerahanb(LKPD) Kabupaten Bogor tahun 2023 Unaudited kepada BPK-RI Perwakilan Jawa Barat, turut mendampingi Asmawa Tosepu ialah Inspektur Kabupaten Bogor dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Asmawa Tosepu menjelaskan rencananya besok tim pemeriksa atau Auditor dari BPK RI Perwakilan Jawa Barat akan segera ke Kabupaten Bogor karena sudah ada surat perintahnya.

“Auditor akan melaksanaka tugasnya, kurang lebih selama 30 hari ke depan dab akan dilakukan pemeriksaan secara terinci atas LKPD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2023,” jelasnya.

Kepala Perwakilan BPK-RI Perwakilan Jawa Barat Sudarminto Eko Putra mengatakan tujuan dibuatnya LKPD tersebut untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan yang baik, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik

“Tujuan pemeriksaan laporan keuangan diantaranya menilai kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), juga efektivitas Satuan Pengawas Intern (SPI). Kemudian menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan hingga menilai kecukupan pengungkapan,” kata Sudarminto Eko Putra.

Ia melanjutkan, pemeriksaan atas LKPD merupakan pemeriksaan mandatori oleh BPK sesuai dengan amanat UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

“Selanjutnya, laporan hasil pemeriksaan akan diterbitkan setelah pemeriksaan terinci selesai dilaksanakan,” sambung Sudarminto. (Rez)

CIBINONG – Kabar gembira bagi semua cabang olahraga (Cabor) yang ada di KONI Kabupaten Bogor, bisa mengusulkan langsung anggaran pembinaan cabornya ke Pemkab Bogor tanpa harus melalui KONI setempat.

Hal tersebut sudah sesuai dengan Undang Undang (UU) RI No 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan tepatnya pada Pasal 36 Ayat 7.

Dalam Pasal 36 Ayat 7 ditegaskan Pemerintah Daerah Memberikan Hibah Kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang prioritas cabang olahraganya ditetapkan dalam design olahraga daerah.

Informasi akurat dari Dispora Kabupaten Bogor diterangkan untuk pencairan anggaran pembinaan cabor tahun 2025 sudah ada 3 cabor yang ada di KONI Kabupaten Bogor yang mendapatkan dana hibah secara langsung atau tidak melalui KONI lagi.

Tiga cabor yang mendapatkan dana hibah secara langsung karena sebelumnya sudah mengajukan usulan lewat SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah).

Kadispora Kabupaten Bogor, Asnan AP membenarkan kalau tahun 2025 sudah ada 3 cabor yang akan mendapatkan secara langsung hibah dari Pemerintah Daerah.

“Tiga cabor tersebut sudah mengajukan ke SIPD dan sudah memenuhi persyaratan seperi NPWP Cabor, SK Kepengurusan dan Alamat Domisili Cabor/Sekretariat),” ujar Asnan, Senin (25/3/24).

Ia mengatakan informasi soal ini harus disikapi secara positif oleh semua elemen keolahragaan di Kabupaten Bogor termasuk para pengurus cabor.

Intinya, kata Asnan, sejak tahun 2022 lalu atau sejak ada Undang Undang RI No 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan sebenarnya cabor sudah boleh menerima anggaran Hibah secara langsung dari Pemerintah Daerah.

“Saya yakin pada tahun 2025 banyak cabor yang ngajukan anggaran secara langsung lewat SIPD dan bisa cair pada 2026,” terangnya.

Asnan menuturkan, Dispora akan melakukan sosialisasi soal Undang Undang No 11 tahun 2022 Pasal 36 Ayat 7 dan nanti akan dibuatkan Design Olahraga Daerah yang akan masuk dalam Perda Keolahragaan juga. (Asep Syahmid)

CIBINONG – Pemerintah Kecamatan Babakan Madang, bersama jajaran Muspika Kecamatan Babakan Madang benar benar memanfaatkan bulan suci Ramadhan 1446 Hijriah ini sebagai bulan penuh keberkahan dengan kegiatan positif seperti Berbagi Takjil kepada masyarakat umum yang ada di Wilayah Kecamatan Babakan Madang..

H Iskandar SE, MM atas nama Pemkec Babakan Madang dan Camat Babakan Madang mengatakan kegiatan berbagi Takjil di bulan Ramadhan 1445 Hijriah ini dilakukan dibeberapa titik keramaian yang ada di wilayah Kecamatan Babakan Madang seperti Tugu Pancakarsa

Pada saat Pemberian takjil di area Tugu Pancakarsa ini Sekcam Babakan Madang turun.langsung dan memberikan sekitar 1600 paket takjil yang terdiri dari makanan ringan dan makanan padat ( Nasi )

Selain di Tugu Pancakarsa, kata Iskandar, pembagian Takjil juga dilakukan di depan kantor Kecamaran Babakan Madang.

Menurutnya, pembagian takjil yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Babakan Madang dan Muspika Kecamatan Babakan Madang dilakukan tiap hari selama bulan Ramadhan.

” Pembagian takjil yang dilakukan Pemkec Babakan Madang dan jajaran Muspika Babakan Madang akan berlangsung selama satu bulan penuh atau selama bulan suci Ramadhan 1445 Hijriah,” ujar Iskandar, Selasa, 19 Maret 2024.

Lebih lanjut, kata Iskandar, titik fokus pembagian takjil adalah titik keramaian yang ada sembilan desa di Kecamatan Babakan Madang dengan tempat berputar atau pindah pindah.

Hasil pantauan awak media ,jajatan aparat pemerintahan Babakan Madang turun langsung bagikan takjil Ramadhan kepada masyarakat Kabupaten Bogor yang melintas di wilayah Kecamatan Babakan Madang.

Seluruh jajaran yang ada di Pemerintahan Kecamatan Babakan Madang ikut serta dalam membagikan makanan berbuka puasa atau takjil gratis kepada masyarakat selama bulan Ramadan.

Iskandar menambahkan, untuk menu berbuka yang dibagikan kepada masyarakat dalam kegiatan berbagi takjil kali ini sangat beragam dan punya rasa yang enak

” Saya selalu tekankan agar apa yang akan kita berikan kepada masyarakat harus benar benar bagus dan berkualitas dan tidak asal asalan ,” tegas Iskandar

Iskandar menuturkan, kegiatan berbagi takjil ini sebagai salah satu bentuk kepedullian dan kebersamaan dalam berbagi pada bulan yang penuh berkah ini.( Asep Syahmid)

JAKARTA – Donny Kesuma meninggal dunia pada hari ini, Selasa (19/3/2024). Bintang film My Idiot Brother tersebut diketahui mengembuskan napas terakhirnya di usia 55 tahun.

Mengetahui kabar Donny Kesuma meninggal dunia, artis Vega Darwanti juga ikut mengucapkan pesan belasungkawa. Dalam unggahan Instagram Stornya, Vega mengenang momen 9 tahun bekerja sama dengan Donny Kesuma.

“Innalillahi wainna ilaihi Rojiun. Selamat jalan mas @donnykesumaofficial. Kakak aku yang bageur,” ujar Vega Darwanti dikutip dari unggahan Instagram Story akun pribadinya @vegadarwanti123, Selasa (19/3/2024).

“9 tahun kerja bareng di Kukubima ENERGI,” sambungnya.

Bahkan, Vega ternyata berencana akan bertemu Donny dalam waktu dekat, karena menjadi pemandu acara bersama.

Namun, takdir berkata lain. Donny Kesuma telah berpulang sebelum Vega sempat bertemu dengannya.

“Padahal besok mau kerja nge MC bareng tapi Allah berkehendak lain,” ungkapnya.

Melalui unggahan itu pula, Vega pun menuliskan doa dan harapan terbaik untuk almarhum Donny Kesuma.

“Mohon doanya agar almarhum di ampuni Segala dosa-dosanya dilapangkan kuburnya. Alfatihah,” harapnya.(*/Ind)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menggali keterangan dari empat anggota DPRD Bandung dalam kasus korupsi Bandung Smart City. Mereka dicecar menyangkut titipan paket pekerjaan yang masuk dalam APBD Bandung.

“Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan berupa titipan paket pekerjaan untuk dimasukkan dalam anggaran APBD perubahan Pemkot Bandung,” kata Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya pada Selasa (19/3/2024).

Ali menyampaikan pemanggilan tersebut dilakukan pada Senin (18/3/2024). Pemeriksaan tersebut digelar di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah IV Bandung.

Empat anggota DPRD Kota Bandung tersebut ialah Riantono, Yudi Cahyadi, Achmad Nugraha, dan Ferry Cahyadi.

KPK sudah merampungkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna terkait kasus Bandung Smart City pada Kamis (14/3/2024). Pemeriksaan ini guna mengungkap peran Ema selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ema disebut menjadi salah satu tersangka dalam kasus tersebut.

“Yang bersangkutan (Ema) hadir dan dikonfimasi antara lain terkait dengan posisi jabatan yang bersangkutan sebagai Ketua TAPD Kota Bandung yang salah satunya membahas anggaran berbagai proyek di Pemkot Bandung,” ujar Ali.

KPK sayangnya tak kunjung membeberkan konstruksi kasus ini. Hanya saja, KPK menyebut penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi Bandung Smart City yang sudah diusut sebelumnya.

Untuk diketahui, kasus yang melibatkan Yana Mulyana bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 2023 menyangkut korupsi berupa suap pada Proyek Smart City Bandung. Yana sudah mendekam ke Lapas Sukamiskin setelah perkaranya berkekuatan hukum tetap.(*/Jo)

BANTEN – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengimbau masyarakat melakukan penukaran uang pecahan baru melalui lembaga resmi. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah terjadinya peredaran uang palsu.

“Kami mengimbau ke masyarakat untuk menukarkan uang di lembaga-lembaga keuangan resmi yang telah ditunjuk oleh BI. Meskipun ada beberapa pihak baik yang secara individu maupun kelompok membuka jasa penukaran uang,” katanya di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Banten, Selasa (19/3/2024).

Al mengatakan masyarakat harus berhati-hati dan waspada karena memang di momen Ramadhan dan menjelang idul fitri ini pertukaran ekonomi akan meningkat. “Momen penukaran uang ini memang sudah menjadi tradisi masyarakat dalam melakukan pembaharuan, karena di situ ada sebuah transaksi penukaran uang lama dengan uang yang baru dengan pecahan yang lebih kecil,” katanya.

Tradisi itu juga merupakan simbol yang sudah melekat di masyarakat dalam menyambut datangnya hari besar keagamaan Idul Fitri 1445 H, dimana Idul Fitri itu dimaknai sebagai kembali suci atau baru, termasuk pada hal uang. Sementara itu, Kepala Perwakilan (KPw) BI Provinsi Banten Ameriza M Moesa, mengatakan jumlah uang tunai untuk kebutuhan Ramadhan dan Idul fitri di 2024 ini mengalami kenaikan 21 persen dibandingkan tahun 2023.

“Tahun ini terjadi peningkatan permintaan uang pecahan di masyarakat Banten, kami telah menyiapkan sebanyak Rp4,57 triliun meningkat 21 persen dibandingkan tahun lalu yakni Rp3,69 triliun,” katanya.

Menurut dia, hal ini menunjukkan aktivitas ekonomi yang lebih baik di masyarakat dibandingkan tahun lalu. Selain itu pihaknya juga memastikan pecahan uang yang disedikan ini dalam kondisi layak edar.

“Kami akan memberikan layanan di seluruh wilayah Banten tepatnya di 12 titik, kami juga telah menyiapkan kuota penukaran uang untuk 6.000 orang,” katanya.

Selain itu, pihaknya menyampaikan bahwa telah bekerjasama dengan perbankan diantaranya yakni Bank Woori Sahabat, Bank Mandiri, BNI, BTN, Bjb, Bjb Syariah dan BCA, yang akan melaksanakan penukaran uang di loket bank, yang berjumlah sebanyak 199 titik penukaran uang. Pihaknya mengimbau kepada masyarakat yang hendak melakukan penukaran uang bisa melakukan pendaftaran secara online terlebih dahulu, pada website https://pintar.bi.go.id.(Antara)

JAKARTA – Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta memberlakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di sejumlah sekolah pada Selasa (19/3/2024) dan Rabu (20/3/2024). Pemberlakuan PJJ itu dilakukan hari ini dan besok merupakan waktu menjelang penetapan hasil pemilihan umum (pemilu) 2024.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Provinsi DKI Jakarta Purwosusilo mengatakan, pemberlakuan PJJ itu hanya dilakukan di wilayah tertentu. Artinya, tidak seluruh sekolah di wilayah DKI Jakarta memberlakukan PJJ selama dua hari ini.

“Wilayah tertentu,” kata dia saat dikonfirmasi wartawan, Selasa.

Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Pusat Rahayu Asih Subekti mengatakan, sebagian sekolah yang telah melaksanakan PJJ sejak hari ini berada di Kecamatan Sawah Besar, Menteng, Gambir, dan Tanah Abang. Sekolah-sekolah di empat kecamatan itu akan tetap melaksanakan PJJ hingga Rabu. Kegiatan di sekolah dijadwalkan kembali normal pada Kamis (21/3/2024).

“Kemayoran, Senen, Johar dan Cempaka Putih, agak jauh dari lokasi Kantor Bawaslu dan KPU, baru mulai besok (PJJ),” kata dia.

Diketahui, hingga Selasa sore, KPU masih melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional pemilu 2024. Penetapan hasil pemilu dilakukan paling lama pada Rabu besok.(*/Ind)

JAKARTA – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR mengaku sudah membuat naskah akademik terkait pengusulan hak angket untuk menyelidiki indikasi kecurangan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Pengusulannya tinggal menunggu instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

“Kita sudah yakin tinggal menunggu perintah Ketua Umum (PDIP),” ujar anggota DPR Fraksi PDIP Adian Napitupulu di depan Kompleks DPR, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Kendati demikian, ia menegaskan Fraksi PDIP akan mengusulkan hak angket untuk menyelidiki indikasi kecurangan Pemilu 2024. Namun, ia belum mengungkap waktu pengusulan tersebut apakah setelah pengumuman hasil pemilu pada 20 Maret mendatang.

“Ya kagak bisa dijawab lah, nggak jadi apa, element of surprise,” ujar Adian.

Ia menegaskan, PDIP tidak setengah-setengah dalam pengusulan hak angket di DPR. Naskah akademik juga sudah dikaji bersama akademisi, pakar, kelompok masyarakat, hingga para politikus senior.

“Saya diminta kalau maju jangan setengah-setengah. Kenapa? Nggak boleh dalam posisi lemah. Kenapa? kalau kita sudah kita putuskan A, A, dengan seluruh argumentasinya, dengan seluruh gagasan, ide, pemikiran, dan sebagainya,” ujar Adian.

Wakil Ketua DPR Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, usulan hak angket merupakan aspirasi yang diterima pihaknya. Namun, untuk mewujudkan hak angket tentu ada mekanisme yang harus terpenuhi.

“Itu kan kita menampung aspirasi dari anggota yang interupsi dan kita lihat misalnya hak angket, itu kenapa kemudian kita kemudian lanjutkan dengan yang lain. Karena hak angket kan ada mekanismenya,” ujar Dasco di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/3/2024).

Pembentukan pansus hak angket harus berdasarkan urgensi dan memenuhi syarat. Syarat penggunaan hak angket ini diatur dalam Pasal 199 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3).

Dalam Pasal 199 Ayat 1 berbunyi, “Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Ayat 1 huruf b diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR dan lebih dari satu fraksi”.

“Jadi kalau kawan-kawan tadi ada aspirasi hak angket kan ada mekanismenya di DPR. Jadi saya tadi lebih menanggapi masalah, misalnya tadi kekurangan beras, tadi kita langsung carikan solusinya dan dibicarakan dengan pemerintah,” kata Dasco.(*/Ad)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI membuka layanan kembali mudik gratis untuk masyarakat Jakarta pada Idul Fitri 1445 Hijriyah dengan keberangkatan dari Monumen Nasional (Monas) pada 4 April 2024. Adapun rute mudik gratis ke sejumlah kota/kabupaten di Pulau Jawa dan Sumatra.

“Mudik gratis Idul Fitri 2024 ini akan dilaksanakan 4 April. Lokasi keberangkatan dari Monas, Jakarta Pusat, balik 14 April dari 19 terminal tujuan ke Terminal Terpadu Pulogebang,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo saat dihubungi di Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Daftar 19 kota/kabupaten tujuan bus mudik gratis antara lain:

1. Terminal Rajabasa, Kota Bandar Lampung

2. Terminal Alang-Alang Lebar, Kota Palembang

3. Terminal Indihiang, Kota Tasikmalaya

4. Terminal Kertawangunan, Kabupaten Kuningan

5. Terminal Kota Tegal

6. Terminal Pekalongan

7. Terminal Mangkang, Kota Semarang

8. Terminal Kabupaten Kebumen

9. Terminal Cilacap

10. Terminal Bulupitu Purwokerto

11. Terminal Tirtonadi Solo

12. Terminal Mendolo Wonosobo

13. Terminal Giwangan Yogyakarta

14. Terminal Pilangsari Sragen

15. Terminal Giri Adipura Wonogiri

16. Terminal Purboyo Madiun

17. Terminal Tamanan Kediri

18. Terminal Kepuhsari Jombang

19. Terminal Arjosari Malang

Syafrin menjelaskan, peminat mudik gratis bisa mendaftarkan diri terlebih dahulu mulai 20 Maret 2024 secara daring di http://mudikgratis.jakarta.go.id. Pendaftaran akan ditutup apabila kuota telah terpenuhi.

Calon peserta menyertakan kelengkapan administrasi yang diperlukan yaitu Kartu Keluarga (KK), KTP DKI, dan STNK (apabila membawa motor) dan setiap pendaftar bisa menambahkan maksimal tiga anggota keluarga dalam satu KK. Setelah berhasil mendaftar, calon peserta melakukan verifikasi dengan membawa fotokopi kelengkapan administrasi ke lokasi verifikasi terdekat.

Berikut lokasi verifikasi yang bisa didatangi:

1. Kantor Dishub DKI Jakarta di Jalan Jatibaru, Gambir, Jakarta Pusat. Call center 0895-3311-0999-6

2. Sudinhub Jakarta Selatan di Jalan MT Haryono, Cikoko, Pancoran. Call center 0812-1544-5656

3. Sudinhub Jakarta Utara di Jalan Plumpang Semper, Tugu Selatan, Koja. Call center 0812-1544-5665

4. Sudinhub Jakarta Pusat di Jalan Pasar Senen. Call center 0812-1544-5655

5. Sudinhub Jakarta Timur di Jalan Perserikatan, Jati, Pulogadung. Call center 0895-3311-0999-3

6. Sudinhub Jakarta Barat di Jalan Ring Road Rawa Buaya, Cengkareng. Call center 0895-3311-0999-6

Waktu verifikasi dibagi dalam beberapa kota, pada 23-25 Maret 2024 bagi kluster satu yakni Kota Solo, Tasikmalaya, Palembang, Madiun Sragen, dan Cilacap. Kemudian pada 26-28 Maret 2024 bagi kluster dua yakni Yogyakarta, Kuningan, Lampung, Kebumen, Tegal, Jombang, dan Pekalongan. Selain itu, pada 29-31 Maret 2024 bagi kluster tiga yakni Wonogiri, Kediri, Malang, Wonosobo, Purwokerto dan Semarang.

Pemprov DKI menyiapkan 259 unit bus pengangkut penumpang yang diberangkatkan saat arus mudik dan 210 bus saat arus balik. Lalu Pemprov DKI juga menyediakan 13 unit truk pengangkut kendaraan bermotor pemudik yang akan diberangkatkan saat arus mudik dan 10 unit truk saat arus balik.

Pemberangkatan truk pengangkut kendaraan bermotor pada 3 April 2024 dari Terminal Pulogebang. Sedangkan balik ke Jakarta pada 13 April 2024 dari tujuh terminal tujuan ke Terminal Pulogadung.

Lokasi tujuan truk pengangkut sepeda motor pemudik yakni Terminal Mangkang Kota Semarang, Terminal Kabupaten Kebumen, Terminal Tirtonadi Solo, Terminal Giwangan Jogjakarta, Terminal Giri Adipura Wonogiri, Terminal Kepuhsari Jombang, dan Terminal Arjosari Malang.(*/Ag)

CIBINONG – Penjabat (Pj) Bupati Bogor, Asmawa Tosepu bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2024-2044. Penetapan dilaksanakan melalui Rapat Paripurna DPRD, di Ruang Rapat Paripurna, Cibinong, Selasa (19/3/24).

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto dan dihadiri jajaran anggota DPRD lainnya. Turut hadir jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Asmawa Tosepu menyampaikan, hari ini melaksanakan Rapat Paripurna dengan tiga agenda, yang pertama tentang penetapan RTRW Kabupaten Bogor tahun 2024-2044. Jadi untuk dua puluh tahun ke depan, kita pahami bersama bahwa rencana tata ruang adalah panglima dalam konteks pengembangan wilayah dan pembangunan Kabupaten Bogor.

“Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran DPRD Kabupaten Bogor yang telah membahas dan melaksanakan Rapat Paripurna penetapannya,” ungkap Asmawa.

Untuk diketahui, selain membahas penetapan persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2024-2044.

Rapat paripurna juga membahas dua agenda lainnya yakni penetapan keputusan DPRD tentang rekomendasi terhadap persetujuan tukar menukar tanah (ruislag) milik Pemkab Bogor, dan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemkab Bogor dengan DPRD Kabupaten Bogor tentang rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.

Asmawa Tosepu mengatakan, agenda ketiga adalah paripurna terkait usulan pembahasan tentang RPJPD Kabupaten Bogor tahun 2025-2045. Kenapa harus kita paripurnakan hari ini, karena ada tenggat waktu paling lambat bulan Agustus 2024 dokumen ini harus sudah ditetapkan.

“Karenanya butuh pembahasan, karena ini menyangkut perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor untuk 20 tahun kedepan,” kata Asmawa.

Asmawa melanjutkan, ini juga akan menjadi dasar bagi siapapun calon kepala daerah di Kabupaten Bogor untuk menyusun visi misinya. Sehingga kita pastikan sebelum pelaksanaan Pilkada dokumen ini sudah selesai. (Asep S)