CIBINONG – Serapan anggaran masih rendah, Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu menegur beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Hal itu Asmawa Tosepu katakan saat memimpin apel upacara bersama Sekretariat Daerah, pimpinan SKPD, Camat dan Lurah, Selasa, 16 April 2024.
“Saya minta percepatan penyerapan anggaran yang saat ini dibawah 35 persen, kepada SKPD yang serapan anggarannya ‘berjalan pelan’ untuk bisa ‘berjalan kencang’,” kata Asmawa Tosepu kepada wartawan.
berusia 49 tahun ini menuturkan agar rencana kerja yang sudah tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 untuk segera direalisasikan.
“Rencana kerja yang tertuang dalam APBD segera dilaksanakan, karena hal itu ‘urat nad’ pemerintahan daerah dan demi kemaslahatan masyarakat Kabupaten Bogor,” tuturnya.
Asmawa meminta percepatan agar serapan anggaran sesuai dengan rencana kerja, segera dilakukan percepatan lelang pengadaan barang dan jasa.
“Hasil analisa dan evaluasi, belum maksimalnya serapan anggaran karena masih dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa. Tak hanya cepat, saya meminta pelaksanaan penyerapan anggaran sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku,” pintanya.
Asmawa Tosepu melanjutkan bahwa selain pimpinan SKPD, ia juga akan mengevauasi kinerja jajaran SKPD yang ‘berjalan pelan’ karena dirinya menginginkan percepatan penyerapan anggaran. (Rez)
CIBINONG – Wilayah Kabupaten bogor yang begitu luas namun juga potensi wisata yang begitu banyak tersebar disetiap wilayah Kecamatan dan membuat daya tarik wisatawan yang berkunjung.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto, meminta agar jangan sampai ada pungutan liar (pungli) di lokasi wisata. Apalagi, Kabupaten Bogor diprediksi menjadi tujuan wisatawan pada momen libur lebaran 2024 ini.
“Mari kita jaga sama-sama wisata di Kabupaten Bogor agar terbebas dari pungli agar wisatawan tetap ingin berkunjung,” katanya kepada awak media ,(11/4/24).
Menurut Rudy Susmanto, jika masih ada pungli akan merugikan pengelola wisata bahkan masyarakat sekitar. Sebab, hal itu menjadi salah satu penyakit yang membuat kawasan wisata menjadi sepi.
“Kalau masih ada pungli di kawasan wisata, maka akan berdampak menurunnya jumlah wisatawan. Dengan begitu akan menurunkan omset pengelola wisata dan masyarakat sekitar yang berjualan didekat obyek wisata,” jelas Rudy Susmanto.
Politisi Partai Gerindra itu juga mengingatkan wisatawan agar menyiapkan diri dan kendaraan dengan prima. Sebab biasanya saat musim liburan, kawasan wisata di Kabupaten Bogor selalu ramai pengunjung.
“Selain itu, perhatikan cuaca juga. Sebab belakangan ini, cuaca sedang sulit diprediksi. Terkadang hujan lebat disertai angin kencang bisa melanda,”tandasnya.(*/Ru)
JAKARTA – Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengimbau kepada warga DKI Jakarta untuk tidak melakukan takbir keliling dalam rangka menyambut Idul Fitri 1445 Hijriyah. “Kami mengimbau agar masyarakat tidak melakukan takbir keliling, masyarakat bisa merayakan malam takbiran di masjid agar lebih khusyuk,” katanya di Jakarta, Selasa (9/4/2024).
Karyoto menjelaskan, jajarannya terus berupaya meningkatkan kegiatan kepolisian, termasuk bersinergi dengan TNI dan pemerintah, serta seluruh pemangku kepentingan. “Kegiatan-kegiatan yang kami lakukan antara lain pemberian edukasi, imbauan, patroli dialogis, pengamanan giat masyarakat hingga penegakan hukum,” kata eks deputi pencegahan KPK tersebut.
Karyoto juga mengingatkan seluruh jajaran agar menyiapkan kantor polisi sebagai selter teraman bagi masyarakat. Karena itu, jajaran polres hingga polsek bisa menerima penitipan sepeda motor warga yang ingin pulang kampung.
“Beberapa upaya terkini terkait pengamanan mudik antara lain, menerima penitipan kendaraan di polres dan polsek-polsek, melaksanakan patroli rumah kosong dan terus melaksanakan asistensi satuan keamanan keliling (satkamling), serta tergelar beberapa pos pengamanan dan pos pelayanan kepolisian,” ucapnya.
Selain itu, Karyoto menambahkan, polisi siap mengamankan seluruh kegiatan masyarakat sehingga tidak perlu khawatir. “Petugas kami ada di lapangan 24 jam, masyarakat juga bisa menghubungi kami di 110, gratis dan bebas pulsa, jika membutuhkan bantuan polisi,” ucapnya.
Karyoto juga berharap kerja sama masyarakat untuk senantiasa mewujudkan keamanan keselamatan ketertiban dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcar lantas) dan pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tercipta situasi yang kondusif.(*/Ad)
CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, atas nama lembaga DPRD menyampaikan ucapan selamat merayakan Idul Fitri 1445 Hijriah/Tahun 2024.
“Selamat merayakan hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah Tahun 2024, mohon maaf lahir dan batin, terutama untuk masyarakat Kabupaten Bogor,” ucap Rudy Susmanto, Selasa (9/4/24).
Rudy Susmanto berharap khususnya bagi warga Kabupaten Bogor yang merayakan, tidak merayakan secara berlebihan namun tetap berkesan dan penuh dengan sukacita.
“Saya berharap warga dapat merayakan Idul Fitri ini tidak harus dengan euforia yang berlebihan, namun tetap dengan sukacita karena bagaimana pun ini adalah hari raya kemenangan kita,” ujar Rudy Susmanto.
“Seiring datangnya hari kemenangan itu, mari bersama kita kembali fitrah,” sambungnya.
Politisi Partai Gerindra itu juga berpesan, warga Kabupaten Bogor tetap terus menjaga kerukunan beragama, berbangsa dan bernegara untuk kemajuan Bumi Tegar Beriman.
“Mari kita tingkatkan semangat membangun agar Kabupaten Bogor semakin maju, sejahtera dan istimewa,” pesan nya.
Sekali lagi, Rudy Susmanto menyampaikan permohonan maaf atas segala khilaf dan kesalahan, sebab kata Rudy Susmanto, tiada ucapan seindah maaf dan tiada perbuatan seindah memaafkan.
“Dengan segala kerendahan hati, saya Rudy Susmanto Ketua DPRD Kabupaten Bogor beserta jajaran mengucapkan Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, shiyamana wa shimayakum. Mohon Maaf lahir dan batin,” tandasnya.(*/Wa)
JAKARTA – Pengelola Monumen Nasional (Monas) menutup layanannya pada hari H Lebaran, Rabu (10/4/2024). Hari ini, Selasa (9/4/2024), kawasan Monas tutup mulai pukul 15.00 WIB sesuai dengan jam operasional selama Ramadhan.
“Hari ini buka sampai dengan pukul 15.00 WIB. Lebaran pertama tutup,” kata Kepala Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monas Muhammad Isa Sarnuri saat dihubungi, di Jakarta, Selasa (9/4/2024).
Menurut Isa, baik kawasan maupun Tugu Monas akan kembali dibuka pada pada 11 April 2024 atau Lebaran hari kedua bila Pemerintah menetapkan 1 Syawal 1445 Hijriah pada 10 April, hingga 14 April 2024. Jam layanan dibuka pada pukul 06.00-22.00 WIB, sementara untuk Tugu pukul 08.00-18.00 WIB.
“Sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Nomor 63 Tahun 2018) ada beberapa tempat wisata di DKI yang tutup di Lebaran pertama seperti Taman Margasatwa Ragunan, Monas dan museum-museum,” kata dia.
Pengelola menyiapkan sejumlah acara pada 11 April 2024 antara lain atraksi video mapping di sisi selatan Monas dan air mancur menari di sisi barat. “Kedua acara ini dijadwalkan berlangsung hingga 14 April 2024,” katanya.
Kemudian, pada 13 April 2024, mulai pukul 16.00 WIB pengelola akan mengadakan acara hiburan di sisi selatan Monas. Acara hiburan ini menghadirkan sejumlah seniman di antaranya penyanyi Candil, Lobow, Band Om Om, Renaga Tahier, Om Manraga Palawa Labdawara Rembe (OMPLR), kemudian sanggar Margasari dan Fico.
“Khusus tanggal 13 April 2024 karena ada panggung hiburan (dibuka hingga) pukul 23.00 WIB,” ujar Isa.
Isa menjelaskan, masyarakat yang ingin berkunjung ke Monas saat libur Lebaran bisa melalui akses pintu barat daya, IRTI, pintu tenggara atau Gambir dan pintu timur laut. Dia memprediksi pengunjung Monas nantinya bisa mencapai 20 ribu hingga 40 ribu karena sudah memasuki musim libur Lebaran.
Isa mengimbau masyarakat tetap menjaga kebersihan dan ketertiban, mengikuti ketentuan yang diarahkan petugas serta menjaga keselamatan barang dan keluarga masing-masing.(*/Ag)
CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto berharap saat Lebaran nanti wisatawan bisa banyak berkunjung ke bumi tegar beriman . Hal itu karena Wilayah Kabupaten Bogor, menjadi salah satu tujuan wisata bagi masyarakat Jabodetabek yang begitu banyak tempat menarik .
“Kabupaten Bogor memiliki banyak wisata, khususnya wisata alam. Semoga nanti banyak wisatawan bisa menikmati keindahan alam Kabupaten Bogor saat libur Lebaran,” kata Rudy Susmanto, Selasa (9/4/24).
Salah satu wisata yang populer, kata Rudy Susmanto, yaitu kawasan Puncak. Udaranya yang sejuk dan asri menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung.
“Puncak merupakan salah satu primadona Kabupaten Bogor. Diharapkan nantinya wisatawan bisa menikmati keindahan alam di sana dengan sukacita,” tuturnya.
Selain itu, jelas Politisi Partai Gerindra itu, banyak wisata lain di Kabupaten Bogor yang juga patut untuk dikunjungi saat libur Lebaran. Dia mengingatkan pengelola wisata agar selalu menjaga kepercayaan wisatawan.
“Layani wisatawan dengan baik, jangan sampai mereka kapok berkunjung dan berwisata di Kabupaten Bogor,” ungkapnya.(*/Ru)
SERANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten menyiapkan langkah strategis untuk mengantisipasi dampak bencana yang terjadi menjelang arus mudik dan balik libur Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten Nana Suryana di Serang, Banten, Jumat (29/3/2024), mengatakan hampir di seluruh kabupaten dan kota di Banten masuk dalam kategori rawan banjir dan longsor di antaranya seperti di Kabupaten Lebak, Pandeglang, wilayah Serang, dan sebagian kecil di wilayah Tangerang.
Sementara wilayah berpotensi tsunami yakni di Kabupaten Lebak, Cilegon, Pandeglang, dan Serang.
“Hampir semua titik di Banten rawan banjir. Longsor lebih banyak di Kabupaten Lebak, Pandeglang, Serang, sebagian kecil di wilayah Tangerang. Potensi tsunami ada di Lebak, Cilegon, Pandeglang, dan Serang,” katanya.
BPBD Banten mendapatkan suplai informasi cuaca kemaritiman, pelayaran, gelombang tinggi, kecepatan dan terkait cuaca melalui BMKG sebagai panduan untuk melakukan perjalanan khususnya pelayaran jalur laut.
Dalam menyikapi potensi cuaca ekstrem, katanya, masyarakat diminta untuk waspada dengan menghindari tempat-tempat yang berpotensi banjir dan tanah longsor.
Para orang tua juga diminta untuk mengawasi dan memperhatikan anak-anak dalam bermain di sekitar aliran sungai agar tidak terbawa arus. Selain itu masyarakat juga diminta untuk tidak mudah percaya terhadap berita hoaks yang belum jelas kebenarannya.
“Masyarakat harus hati-hati, tetap melakukan aktivitas sebagaimana mestinya, tidak perlu panik dan terprovokasi dengan adanya informasi hoaks, sehingga perlu diketahui dulu kebenarannya,” katanya.
BPBD juga melakukan sosialisasi, peningkatan kapasitas kemampuan pada masyarakat bahkan sampai ke tingkat keluarga yang disebut Desa Tangguh Bencana yang tersedia di kecamatan atau kelurahan. BPBD Banten menyiagakan 150 personel menjelang mudik Lebaran dan libur nasional.
“Tentu kami juga dibantu dengan TNI dan Polri, relawan dan unsur pemerintah lainnya,” katanya.
Adapun kebijakan yang dilakukan BPBD Banten tidak terlepas dari Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelamatan, salah satunya dengan mengutamakan yang masih hidup dalam prosedur penyelamatan untuk mengantisipasi agar tidak ada korban jiwa susulan.(*/Dul)
JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Harvey Moeis (HM) sebagai tersangka dalam penyidikan kasus korupsi penambangan timah ilegal di lokasi izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk di Provinsi Bangka Belitung 2015-2022. Tim Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) meningkatkan status hukum suami dari aktris peran Sandra Dewi itu sebagai tersangka ke-16 dalam kasus yang merugikan perekonomian negara Rp 271 triliun tersebut.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kuntadi menerangkan, penetapan Harvey Moeis sebagai tersangka dalam kasus ini terkait dengan perannya di perusahaan penambangan timah PT Rafined Bangka Tin (RB). Kuntadi menerangkan, Harvey adalah perpanjangan tangan atas kepemilikan perusahaan yang melakukan kerja sama ilegal dengan PT Timah Tbk untuk melakukan penambangan bijihtimah di lokasi IUP perusahaan timah milik negara tersebut. Hasil dari penambangan tersebut, kembali dibeli oleh PT Timah Tbk.
Kongkalikong antara PT RBT dengan PT Timah Tbk tersebut, kata Kuntadi menerangkan dilakukan sejak 2018. “Sekitar pada tahun 2018 sampai dengan 2019, tersangka HM (Harvey) selaku perwakilan kepemilikan dari PT RBT menghubugi MRPT alias RZ selaku direktur utama (Dirut) PT Timah Tbk dengan maksud untuk mengakomodir penambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk,” ujar Kuntadi di Kejagung di Jakarta, Rabu (27/3/2024).
MRPT adalah Mochtar Riza Pahlevi Tabrani alias Riza yang saat ini juga bertatus tersangka dan mendekam di sel tahanan bersama 15 tersangka lainnya. Dari komunikasi antara Harvey dengan Riza tersebut, terjadi realisasi permintaan dengan melakukan kesepakatan untuk membuat kontrak kerjasama yang menurut penyidikan melanggar hukum.
“Yaitu dengan cara tersangka HM dengan tersangka MRPT membuat kerjasama seolah terjadi sewa-menyewa peralatan prosesing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk,” ujar Kuntadi.
Dalam kerjasama tersebut, kata Kuntadi, Harvey juga diduga melakukan pengkondisian dengan turut menyertakan empat perusahaan penambangan timah lainnya. Yaitu PT Stanindo Inti Perkasa (SIP), CV Venus Inti Perkasa (VIP), PT Sariwiguna Bina Sentosa (SBS), dan PT Tinindo Inter Nusa (TIN).
Bersama PT RBT, empat perusahaan penambangan lainnya itu, PT SIP, CV VIP, PT SBS, dan PT TIN juga merupakan unit-unit usaha yang Harvey juga punya kepemilikan saham. Lima perusahaan tersebut, pun bersama-sama dengan para tersangka dari jajaran direksi PT Timah Tbk menyepakati pembentukan sejumlah perusahaan boneka untuk memperluas jangkauan eksplorasi dan penambangan timah di lokasi IUP PT Timah Tbk.
“Perusahaan-perusahaan tersebut, juga mengikuti kegiatan penambangan timah ilegal di lokasi IUP PT Timah Tbk tersebut,” begitu ujar Kuntadi.
Setelah eksplorasi timah di lokasi IUP PT Timah Tbk itu dilakukan, PT Timah Tbk membeli hasil dari penambangan tersebut dengan dalil peningkatan produksi timah PT Timah Tbk. Dan, kata Kuntadi, keuntungan dari lima perusahaan yang terkait dengan Harvey tersebut, dikemas dalam program yang seolah-olah diperuntukan untuk kegiatan sosial dalam pengembangan masyarakat.
“Tersangka HM menginstruksikan kepada perusahaan-perusahaan tersebut untuk mengeluarkan keuntungan yang sudah didapatnya, dan yang sudah didapat oleh pemilik lain dari perusahaan-perusahaan tersebut dengan dalih sebagai dana corporate social responsibility atau CSR,” tegas Kuntadi.
Penyidik, masih menghitung besaran keuntungan ilegal perusahaan-perusahaan tersebut yang dikatakan untuk CSR itu. Akan tetapi, dana dari keuntungan ilegal tersebut diserahkan kepada pengusaha perempuan kaya raya pemilik PT Quantum Skyline Exchange (QSE) Helena Lim (HLM) yang juga sudah dijadikan tersangka, Selasa (26/3/2024).
Atas perbuatan tersebut, penyidik menjerat Harvey dengan sangkaan yang sama dengan tersangka lainnya dalam kasus ini. Yaitu Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 3, juncto Pasal 18 UUTipikor, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.(*/Ad)
CIBINONG – Pelasana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Suryanto Putra meminta jajaran Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Tohaga terus meningkatkan sinergi agar ke depan perusahaan bisa semakin maju. Serta menjadikan pasar di Kabupaten Bogor lebih nyaman dan representatif.
Hal ini dikatakan Suryanto pada acara buka bersama dengan jajaran Perumda Pasar Tohaga, di Hotel Lorin, Babakan Madang, Kamis (28/3). Hadir pada acara tersebut, Direktur Utama Perumda Pasar Tohaga Haris Setiawan, jajaran direksi, dewan pengawas, dan seluruh pegawai.
Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Suryanto Putra mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berharap Perumda Pasar Tohaga ke depan bisa terus maju. Berkontribusi untuk pembangunan ekonomi, serta terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Bogor.
“Saya minta mulai dari jajaran Direksi, jajaran dewan pengawas, hingga seluruh pegawai Perumda Pasar Tohaga dapat membangun sinergi yang baik. Lakukan kerja-kerja kolaboratif untuk terus meningkatkan mutu agar ke depan semakin maju dan berkembang,” ungkap Suryanto.
Suryanto berharap pasar yang ada saat ini di Kabupaten Bogor bisa terus berkembang lebih baik, menjadi pasar yang bersih, sehat dan berkualitas dengan lalu lintas produk yang lancar. Jadi pasar yang lebih nyaman dan representative, hal ini sebagai bentuk pelayanan Pemkab Bogor kepada masyarakat.(*/Ang)
JAKARTA – DPR telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi undang-undang. Salah satu yang diatur adalah masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih kembali maksimal dua periode.
Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan, revisi UU Desa telah melewati berbagai dinamika dan menyerap aspirasi berbagai kelompok. Perundang-undangan tersebut tak hanya fokus pada masa jabatan, melainkan juga kesejahteraan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perangkat desa.
“Ini sudah menjadi satu keputusan yang terbaik untuk semua ya, dan ini untuk saja sudah prosesnya sudah panjang ya. Kita semua juga sudah tahu, sudah melibatkan semua pihak,” ujar Puan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (28/3/2024).
“Prosesnya juga sudah melibatkan banyak masukan, proses dinamikanya di lapangan juga banyak sekali, dan ini yang terbaik. InsyaAllah ke depan bisa berguna bagi desa, bukan hanya perangkat desanya, tapi juga bagi kesejahteraan desanya,” sambungnya.
Terdapat tujuh poin utama dalam revisi UU Desa. Pertama adalah penyisipan Pasal 5a tentang pemberian dana konservasi dan/atau rehabilitasi.
“Dua, ketentuan Pasal 26, Pasal 50, dan Pasal 62 ditambah pengaturan terkait pemberian tunjangan purna tugas satu kali di akhir masa jabatan kepala desa, BPD, dan perangkat desa sesuai kemampuan keuangan desa,” ujar Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I revisi UU Desa, Senin (5/2/2024) malam.
Ketiga, penyisipan Pasal 34a terkait syarat jumlah calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa (Pilkades). Keempat adalah ketentuan Pasal 39 yang akan mengatur masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun, dengan maksimal kepemimpinan selama dua periode.
Adapun dalam UU Desa yang lama, kepala desa dapat memegang jabatan selama enam tahun yang terhitung sejak tanggal pelantikan. Dengan maksimal masa kepemimpinan selama tiga periode.
“Terkait masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk dua kali masa jabatan,” ujar Baidowi.
Poin perubahan kelima adalah ketentuan Pasal 72 terkait sumber pendapatan desa. Selanjutnya, ketentuan Pasal 118 terkait ketentuan peralihan. Terakhir, ketentuan Pasan 121a terkait pemantauan dan peninjauan undang-undang.
“Kepada pimpinan dan anggota Badan Legislasi, menteri, beserta tim pemerintah kami ucapkan terima kasih atas segala saran dan masukannya di dalam pembahasan,” ujar Baidowi.(*/Ag)
© 2015. All Rights Reserved. Jurnal Metro.com | Analisa Jadi Fakta
Koran Jurnal Metro