Author Archives: Admin Jurnal Metro

USAI PENETAPAN PILPRES 2024, KETUA DPRD BOGOR AJAK WARGA KABUPATEN BOGOR BERSATU KEMBALI

CIBINONG – Pilpres telah usai saatnya untuk menrangkai dan bersatu kemblai untuk membangun Indonesai yang lebih baik dan lebih maju untuk meraih Indonesia Emas .Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetapkan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Rudy Susmanto ajak warga Kabupaten Bogor untuk guyub.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto menyatakan, persatuan adalah kunci menghadapi berbagai tantangan bangsa ini.
“Alhamdulillah dengan putusan MK dan penetapan hasil Pilpres oleh KPU menandakan seluruh tahapan Pilpres 2024 sudah selesai dan kita harus menghormati keputusan tersebut,” ujar Rudy Susmanto, (24/4).

Rudy mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Selain itu, ia juga mengucapkan terima kasih kepada pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

“Mereka para putra terbaik bangsa yang telah mendedikasikan diri untuk mengabdi pada negara dan bangsa dan menuntun kita pada kehidupan demokrasi yang lebih baik,” tambahnya.

Rudy juga bersyukur pemilu 2024 berjalan damai dan kondusif, menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu mengawal proses transisi kepemimpinan secara demokratis.

“Kepada semua pihak kami ucapkan terima kasih dan mari kita satukan kembali kekuatan kita untuk membangun bangsa ini, untuk membangun kabupaten Bogor yang kita cintai ini,” pungkasnya.

KPU secara resmi menetapkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024 setelah memperoleh 96.214.691 suara atau 58,59 persen dari total suara sah. Penetapan ini dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres. (*/Wan)

BOGOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus menggembar-gemborkan visi untuk menjadi kota global. Berpindahnya status ibu kota ke Nusantara, Kalimantan Timur, akan menjadi momentum bagi Jakarta untuk melakukan transisi menjadi kota global.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menganggap, visi untuk menjadi kota global yang dicanangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI masih sangat mengawang. Apalagi, selama ini DPRD Provinsi DKI Jakarta tak pernah diajak diskusi atau konsultasi untuk mewujudkan Jakarta menjadi kota global.

“Makanya kalau bicara global, globalnya di mana? Ada daerah Istana Negara saat ini hanya jarak satu kilometer asih ada daerah kumuh,” kata politikus PDIP itu saat ditemui di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (26/4/2024).

Menurut dia, penataan kota di Jakarta hingga hari ini juga masih karut-marut. Kebijakan antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI tak jarang saling bertabrakan satu sama lain.

“Contohnya kasus Senopati (Holywings Group), yang mengeluarkan izin BPKM. Dia bisa mengeluarkan surat tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah. Yang kayak gini harusnya diajak ngomong,” kata Prasetyo.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, butuh upaya bersama untuk mewujudkan stabilitas Jakarta yang tangguh di kancah global. Dalam mewujudkan pembangunan wilayah Jakarta yang merata, berkeadilan, serta infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan, semua pihak perlu meningkatkan SDM yang unggul, produktif, dan sejahtera.

“Melalui hal itu, diharapkan pada tahun 2045 Jakarta mampu bersaing dengan kota global lainnya dengan sumber daya manusia yang unggul dan ekonomi yang kokoh,” kata Heru saat membuka Musrenbang RKPD dan RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2045 di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2024).(*/Ad)

CIBINONG – Masa reses semua anggota DPRD Kabupaten Bogor akan terjun ke dapil masing – masing untuk mendengar keluhan warga dan melihat langsung infrastruktur yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Bogor .

Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto akan mengunjungi beberapa tempat di dapilnya selama masa reses. Dalam kunjungannya ia akan memantau kondisi masyarakat, termasuk di antaranya pelayanan publik serta infrastrukturnya.

“Apabila nantinya ditemukan ada yang kurang atau perlu diperbaiki, maka saya akan langsung mengupayakannya secepat mungkin,” kata Rudy , (26/4).

Rudy berpesan agar masyarakat juga membantu mengawal jalannya pelayanan publik dan infrastruktur. Kerja sama diperlukan untuk membangun Kabupaten Bogor semakin baik.

“Mari kita jaga sama-sama Kabupaten Bogor ini agar selalu menjadi tempat yang nyaman dan aman untuk disinggahi maupun ditinggali,” ujarnya.

Selama masa reses, Rudy pun siap mendengar segala aspirasi masyarakat.

“Saya ingin menjadikan masa reses ini menampung setiap isi pikiran masyarakat demi Kabupaten Bogor yang semakin maju,” kata Rudy.

Rudy mengatakan bahkan keluhan masyarakat akan didengarnya. Sebab menurut dia sudah menjadi tugasnya untuk melayani masyarakat sebagai legislator.

“Sudah menjadi kewajiban saya untuk mengedepankan kepentingan masyarakat. Silakan selama masa reses sampaikan segala sesuatu yang ingin disampaikan,” ujarnya.

Rudy sendiri merupakan legislator dari Dapil 1 Kabupaten Bogor. Dengan wilayah meliputi Kecamatan Cibinong, Citeureup, Sukaraja, Babakan Madang, dan Klapanunggal.(*/Ru)

CIBINONG – Wilayah Kabupaten Bogor yang begitu luas dan berbatasan dengan daerah lain seperti Kabupaten Cianjur , Sukabumi , Bekasi ,Depok dan Tangerang hal ini sangat perlu untuk transportasi ke dalam daerah itu sendiri dan daerah lain .

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto menginginkan wilayahnya bisa memiliki transportasi publik yang memadai untuk warga. Hal itu dirasa penting karena wilayah administratif Kabupaten Bogor, menjadi salah satu yang terluas di Jawa Barat.

“Bayangkan betapa luasnya wilayah Kabupaten Bogor. Dengan adanya transportasi yang baik, maka warga bisa semakin terbantu dalam beraktivitas,” kata Rudy, Kamis (25/4).

Rudy Susmanto mengatakan bahwa moda transportasi yang baik bisa memudahkan mobilisasi warga. Apalagi, jika transportasi umum tersebut bisa menjangkau wilayah pelosok.

“Dengan tersedianya transportasi publik yang baik, maka harapannya roda perekonomian di Kabupaten Bogor bisa lebih cepat berputar,” ucapnya.

Terkait dengan regulasinya, Rudy mengatakan sebaiknya mengikuti kondisi di masyarakat. Dia meminta kepentingan mobilitas masyarakatlah yang utama.

“Terlebih, masih ada juga masyarakat yang tak memiliki kendaraan pribadi dan mengandalkan transportasi umum,” jelasnya.

Rudy juga berharap agar tarifnya menyesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Salah satunya bisa dengan subsidi untuk membantu meringankan tarif.

Selain itu, tak lupa Rudy juga menyebut bahwa akses jalan juga perlu diperhatikan. Jangan sampai transportasi yang baik tidak didukung dengan akses yang baik.

“Kebijakan yang tepat sasaran, bisa memberi dampak yang baik. Salah satunya apabila transportasi publik bagi warga terpenuhi dan harganya terjangkau,” tuturnya. (*/Wan)

CIBINONG – Dalam sebuah momentum yang penuh makna, Baksos Khitanan Massal dan Reuni Alumni SMA Negeri Leuwiliang angkatan 2001 kembali digelar untuk yang ke-17 kalinya. Acara yang menjadi tradisi tahunan ini diadakan dengan semangat kebersamaan dan bakti sosial yang tinggi.

Puluhan pria cilik dari berbagai daerah sekitar Leuwiliang memperoleh manfaat dari baksos khitanan massal ini. Mereka tidak hanya mendapatkan layanan medis yang berkualitas, tetapi juga pengalaman yang tak terlupakan dalam suasana yang hangat dan penuh keceriaan.

Tak hanya itu, kegiatan yang berlangsung pada tanggal 20 April 2024, bertempat di gedung Sekolah SMA Negeri Leuwiliang, turut dihadiri oleh para alumni angkatan 2001, guru, dan wali kelas. Reuni tahunan ini memberikan kesempatan bagi para alumni untuk bernostalgia, berbagi kisah, dan memperkuat tali silaturahmi.

“Dengan terselenggaranya baksos khitanan massal dan reuni alumni ini selama 17 tahun berturut-turut, kami merasa terpanggil untuk terus berkontribusi bagi masyarakat sekitar dan menjaga hubungan kekeluargaan di antara alumni kami,” ujar Ketua Panitia, Ade Munaris.

Teguh, Ketua Alumni SMA Negeri Leuwiliang angkatan 2001 menambahkan, “Partisipasi aktif dari para alumni dalam acara ini membuktikan bahwa semangat kebersamaan dan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat tetap membekas dalam hati setiap anggota alumni kami. Kami berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan positif seperti ini demi kesejahteraan bersama.”

H.Taopik,S.Pd,M.PdI, Kepala SMA Negeri Leuwiliang, menyampaikan, “Acara seperti ini tidak hanya mencerminkan kebersamaan di antara alumni, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi muda. Saya berharap semangat gotong royong yang telah ditunjukkan hari ini akan terus menginspirasi banyak orang untuk melakukan kebaikan.”

Dr.H. Agus Sarifudin. S.Pd, M.M, perwakilan Wali Kelas tahun 1998-2001, memberikan motivasi kepada alumni, “Saya sangat bangga melihat kalian semua berkumpul di acara ini. Mari terus jaga semangat persaudaraan dan terus berkontribusi positif bagi masyarakat. Ingatlah bahwa kita memiliki potensi untuk membuat perubahan yang besar.”

Dalam penutup, Dr.H. Agus Sarifudin. S.Pd, M.M, menegaskan, “Di masa yang akan datang, beliau berharap agar baksos khitanan massal dan reuni alumni ini dapat terus menjadi inspirasi bagi komunitas sekitar untuk melakukan kegiatan sosial yang bermanfaat serta mempererat ikatan persaudaraan di antara para alumni. Semoga acara ini terus berkembang dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat.”(Dien)

JAKARTA – Ketua Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ‘AMIN’ Ari Yusuf Amir mengaku optimistis bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengabulkan permohonan Anies-Muhaimin dalam putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024.

“Kami sangat optimis. Pertanyaan-pertanyaan dari majelis hakim yang mendalam dan saksi-saksi serta bukti-bukti dan ahli yang menjelaskan di sidang sangat kuat sekali menjelaskan sudah terjadi pelanggaran konstitusi secara serius,” kata Ari, Senin (15/4/2024).

Anies-Muhaimin diketahui melayangkan sejumlah permohonan kepada hakim konstitusi. Salah satu diantaranya, permohonan agar hakim mengabulkan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, alias kemenangan paslon 02 Prabowo-Gibran. Serta permohonan untuk dilakukan pemilihan ulang tanpa Prabowo-Gibran.

“Kalau pemilu tidak diulang akan membahayakan bangsa ini,” ujar Ari.

Diketahui, sidang sengketa PHPU Pilpres 2024 telah berlangsung dan tinggal keputusan yang dijadwalkan Senin (22/4/2024). Namun sebelum putusan, ada jadwal penyerahan kesimpulan dari pemohon kepada MK pada Selasa (16/4/2024).

“Kesimpulan akan disampaikan besok siang,” kata Ari.

Ari menyampaikan, saat ini Tim Hukum AMIN masih menggodok kesimpulan PHPU untuk dimatangkan dan siap disampaikan ke MK. Dia menyebut, hasilnya nanti langsung ditandatangani oleh tim tanpa Anies-Muhaimin karena sudah memberi kuasa pada tim.

“Sekarang lagi rapat tim, finalisasinya (kesimpulan),” ujar dia.

Sebelumnya diketahui, Anies-Muhaimin menyampaikan sembilan poin permohonan sengketa Pemilu 2024 untuk dapat dikabulkan oleh hakim konstitusi. Hal itu disampaikan saat pembacaan petitum dalam sidang perdana gugatan sengketa Pemilu di Gedung MK pada Rabu (27/3/2024).

Poin pertama isi petitum yakni permohonan agar hakim mengabulkan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada Rabu, 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB.

Kedua, menyatakan diskualifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.

Ketiga, menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 13 November 2023.

Keempat, menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilian Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, tertanggal 14 November 2023, sepanjang berkaitan dengan penetapan pasangan calon peserta dan penetapan nomor urut 02 atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Kelima, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 tanpa mengikutsertakan pasangan calon presiden dan wakil presiden momor urut 02 atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Keenam, memerintah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. Ketujuh, memerintahkan kepada Presiden untuk bertindak netral dan tidak memobilisir aparatur negara serta tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai alat untuk menguntungkan salah satu pasangan calon dalam pemungutan suara ulang.

Kedelapan, memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang presiden dan wakil presiden secara netral dan profesional.

Kesembilan, memerintahkan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) beserta jajarannya, untuk membantu pengamanan proses pemungutan suara ulang presiden dan wakil presiden sesuai dengan kewenangannya.(*/Jo)

JAKARTA – Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Djohermansyah Djohan meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menganulir hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, karena unsur dugaan kecurangan terstruktur dan sistematis terpenuhi. Salah satunya keterlibatan penjabat (pj) kepala daerah untuk memenangkan pasangan nomor urut 2 Prabowo-Gibran.

Menurut Djohermansyah, kemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024, dapat dibatalkan MK. “Antara lain penunjukan Pj gubernur, wali kota, dan bupati oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, rangkaian rapat koordinasi yang dilakukan dengan kepala desa hingga Babinsa,” kanya dalam acara “Speak Up” dikutip di Jakarta, Selasa (16/4/2024).

Saksi ahli di persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di MK tersebut menjelaskan, penggunaan pj kepala daerah membuat presiden dapat mengarahkan atau mengendalikan dukungan yang harus diberikan kepada paslon yang berkontestasi pada Pilpres 2024. Apalagi, anak Presiden Jokowi ikut berkontestasi.

“Apalagi Presiden Jokowi secara terang-terangan menunjukkan dukungan kepada paslon nomor urut 2. Hal itu antara lain dengan melakukan makan bersama Prabowo di masa kampanye, dan hasil perolehan suara Pilpres 2024 rata-rata di atas 50 persen di daerah-daerah yang kepala daerahnya merupakan Pj yang ditunjuk presiden,” ucap Djohermansyah.

Dia menyampaikan, ada 271 pj kepala daerah yang menjabat gubernur, bupati, dan wali kota. Menurut Djohermansyah, dengan keterlibatan presiden dalam membantu paslon 02, maka bisa dibilang Pemilu 2024 berlangsung fraud.

Karena itu, seperti wasit di pertandingan bola, kata Djohermansyah, MK bisa menganulir dengan menganulir gol. Bahkan, MK dapat memberikan kartu kuning bahkan kartu merah kepada paslon yang meraih kemenangan dari kecurangan.

“Dengan menganulir hasil kemenangan Paslon nomor urut 2, maka harus dilakukan pilpres ulang. Paslon 2 bisa tetap ikut jika hanya mendapatkan kartu kuning dari MK. Tetapi jika mendapat kartu merah, maka Prabowo-Gibran tak bisa ikut kontestasi Pilpres 2024,” ucap mantan dirjen otonomi daerah Kemendagri tersebut.

Djohermansyah pun berharap hakim MK memiliki sikap kenegarawan untuk dapat membuat putusan terkait PHPU yang didasarkan pada kepentingan bangsa ke depan, dan keberlangsungan demokrasi yang bermartabat.(*/Ad)

SEMARANG – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan potensi cuaca ekstrem berupa hujan lebat disertai petir dan angin kencang di sejumlah wilayah Jawa Tengah pada periode 16 hingga 18 April 2024.

Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang Yoga Sambodo dalam siaran pers di Semarang, Selasa (16/4/2024), mengatakan terdapat gangguan atmosfer yang mengakibatkan peningkatan potensi terjadinya cuaca ekstrem.

Ia menjelaskan analisis dinamika atmosfer yang terjadi menunjukkan aktivitas gangguan Madden Julian Oscillation (MJO) serta pola belokan angin dan konvergensi terlihat dominan untuk wilayah Pulau Jawa.

“Kondisi tersebut mengakibatkan peningkatan pertumbuhan awan konvektif atau Cumulusnimbus yang berpotensi menghasilkan curah hujan lebat dan angin kencang,” katanya.

Sejumlah wilayah yang terdampak cuaca ekstrem tersebut, antara lain Jawa Tengah bagian tengah seperti Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Semarang, Temanggung, serta Kota Salatiga.

Wilayah pantura, seperti Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Demak, Jepara, Pati, Rembang, serta Kota Semarang. Wilayah Jawa Tengah bagian timur dan selatan meliputi Kabupaten Grobogan, Sragen, Blora, Kudus, Kebumen, Purworejo, Kota Solo, Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, dan Wonogiri.

Ia mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana untuk waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi, tanah longsor, dan angin kencang.(*/D To)

JAKARTA – Informasi mengenai penerapan seragam baru ramai menjadi perbincangan di media sosial. Namun, Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta masih akan melakukan kajian terhadap informasi mengenai penggunaan seragam baru untuk siswa di sekolah itu.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Provinsi DKI Jakarta Purwosusilo mengatakan, aturan mengenai seragam sebenarnya telah tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomo 50 Tahun 2022. Menurut dia, tak ada aturan baru mengenai seragam setelah itu.

“Kami nggak bisa gegabah mengambil sikap. kami harus mempelajari dulu, nanti kami koordinasikan, komunikasian langsung dengan Kemendikbud. Mungkin nanti kalau sudah masuk deh. Ya untuk sementara nanti abis Lebaran sesuai aturan lama,” kata dia,(15/4/2024).

Ia menambahkan, hingga saat ini pihaknya belum menerima surat resmi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) terkait penggunaan seragam baru. Namun, di media sosial banyak informasi mengenai penerapan seragam baru.

“Ya kan isunya begitu ya di media sosial seperti itu, tapi kami secara kelembagaan kan harus menerima surat edaran resmi terkait. Nanti kan pasti ada regulasi turunan, mungkin oleh dirjennya, sesdirjen, baru kami pelajari gitu,” kata dia.

Purwosulsilo mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan agar para siswa tetap menggunakan seragam seperti sediakala. Hal itu dilakukan agar tidak muncul kegaduhan di masyarakat.

Ia menambahkan, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022, penggunaan seragam telah jelas diatur. Dalam aturan itu disebutkan pakaian seragam nasional digunakan peserta didik paling sedikit setiap hari Senin dan Kamis serta pada hari pelaksanaan upacara bendera.

Sementara itu, pakaian seragam Pramuka dan pakaian seragam khas sekolah digunakan peserta didik pada hari yang telah ditetapkan oleh masing-masing sekolah. Sedangkan pakaian adat digunakan peserta didik pada hari atau acara adat tertentu.

“Makanya untuk menyikapinya, teman-teman di sekolah seperti biasa dulu. Baru nanti kami kaji, kami pelajari, kami komunikasikan, baru kami buat satu regulasi kalau diperlukan,” ungkapnya.(*/Ind)

JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan, tidak ada penerapan kerja dari rumah (work from home/WFH) bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Tidak ada yang WFH, masuk semua. Jadi tidak ada ya, semua masuk sesuai jadwal. Media aja masuk, masak karyawan saya WFH? Curang dong ya. Harus adil sama-sama masuk,” kata Heru di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2024).

Heru menyebutkan, mulai hari ini seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta usai halalbihalal langsung mulai masuk dan bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Heru, selama sepuluh hari libur sejak Sabtu (6/4/2024) hingga Selasa (16/4/2024) seluruh ASN sudah seharusnya bisa mengatur waktu mudik bersama keluarga. Karena itu, tidak ada perpanjangan untuk libur Lebaran.

“Hari ini hari kerja, jadi Pemprov DKI tidak ada WFH, semua harus masuk karena kan sudah sepuluh hari ini (libur), Ya diaturlah. Nanti sudah sepuluh hari (libur), minta sebelas, nanti sebelas minta dua belas hari,” ujar Heru.

Selain itu, Heru meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta maupun di wilayah, mulai dari wali kota, kepala dinas hingga suku dinas untuk melakukan pengawasan terhadap stafnya masing-masing agar tidak terjadi pelanggaran saat jam masuk kerja.

Adapun ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi.

“Ya sanksi dong, orang lain sudah kerja. Saya saja sudah kerja, kami sudah kerja semua. Sanksi yang harus tegas, ada teguran lisan, tertulis. Yang jelas nanti ada masukan nih kepotong dengan tunjangan kinerja,” kata Heru.

Salah satu ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta, Vini mengaku dirinya bersama rekan kerjanya sudah mulai bekerja hari ini tanpa WFH.

“Tidak ada WFH, sudah pada tahu semuanya hari ini masuk. Karena kami sudah biasa tahun ke tahun itu sebelumnya sudah harus masuk dan mempersiapkan diri bekerja kembali,” ujar Vini.

Vini dan rekan kerjanya juga sudah bersiap untuk melayani masyarakat secara langsung tanpa izin tidak masuk sekaligus mengantisipasi jika adanya inspeksi mendadak (sidak).(*/Ag)