Author Archives: Admin Jurnal Metro

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Harvey Moeis (HM) sebagai tersangka dalam penyidikan kasus korupsi penambangan timah ilegal di lokasi izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk di Provinsi Bangka Belitung 2015-2022. Tim Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) meningkatkan status hukum suami dari aktris peran Sandra Dewi itu sebagai tersangka ke-16 dalam kasus yang merugikan perekonomian negara Rp 271 triliun tersebut.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kuntadi menerangkan, penetapan Harvey Moeis sebagai tersangka dalam kasus ini terkait dengan perannya di perusahaan penambangan timah PT Rafined Bangka Tin (RB). Kuntadi menerangkan, Harvey adalah perpanjangan tangan atas kepemilikan perusahaan yang melakukan kerja sama ilegal dengan PT Timah Tbk untuk melakukan penambangan bijihtimah di lokasi IUP perusahaan timah milik negara tersebut. Hasil dari penambangan tersebut, kembali dibeli oleh PT Timah Tbk.

Kongkalikong antara PT RBT dengan PT Timah Tbk tersebut, kata Kuntadi menerangkan dilakukan sejak 2018. “Sekitar pada tahun 2018 sampai dengan 2019, tersangka HM (Harvey) selaku perwakilan kepemilikan dari PT RBT menghubugi MRPT alias RZ selaku direktur utama (Dirut) PT Timah Tbk dengan maksud untuk mengakomodir penambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk,” ujar Kuntadi di Kejagung di Jakarta, Rabu (27/3/2024).

MRPT adalah Mochtar Riza Pahlevi Tabrani alias Riza yang saat ini juga bertatus tersangka dan mendekam di sel tahanan bersama 15 tersangka lainnya. Dari komunikasi antara Harvey dengan Riza tersebut, terjadi realisasi permintaan dengan melakukan kesepakatan untuk membuat kontrak kerjasama yang menurut penyidikan melanggar hukum.

“Yaitu dengan cara tersangka HM dengan tersangka MRPT membuat kerjasama seolah terjadi sewa-menyewa peralatan prosesing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk,” ujar Kuntadi.

Dalam kerjasama tersebut, kata Kuntadi, Harvey juga diduga melakukan pengkondisian dengan turut menyertakan empat perusahaan penambangan timah lainnya. Yaitu PT Stanindo Inti Perkasa (SIP), CV Venus Inti Perkasa (VIP), PT Sariwiguna Bina Sentosa (SBS), dan PT Tinindo Inter Nusa (TIN).

Bersama PT RBT, empat perusahaan penambangan lainnya itu, PT SIP, CV VIP, PT SBS, dan PT TIN juga merupakan unit-unit usaha yang Harvey juga punya kepemilikan saham. Lima perusahaan tersebut, pun bersama-sama dengan para tersangka dari jajaran direksi PT Timah Tbk menyepakati pembentukan sejumlah perusahaan boneka untuk memperluas jangkauan eksplorasi dan penambangan timah di lokasi IUP PT Timah Tbk.

“Perusahaan-perusahaan tersebut, juga mengikuti kegiatan penambangan timah ilegal di lokasi IUP PT Timah Tbk tersebut,” begitu ujar Kuntadi.

Setelah eksplorasi timah di lokasi IUP PT Timah Tbk itu dilakukan, PT Timah Tbk membeli hasil dari penambangan tersebut dengan dalil peningkatan produksi timah PT Timah Tbk. Dan, kata Kuntadi, keuntungan dari lima perusahaan yang terkait dengan Harvey tersebut, dikemas dalam program yang seolah-olah diperuntukan untuk kegiatan sosial dalam pengembangan masyarakat.

“Tersangka HM menginstruksikan kepada perusahaan-perusahaan tersebut untuk mengeluarkan keuntungan yang sudah didapatnya, dan yang sudah didapat oleh pemilik lain dari perusahaan-perusahaan tersebut dengan dalih sebagai dana corporate social responsibility atau CSR,” tegas Kuntadi.

Penyidik, masih menghitung besaran keuntungan ilegal perusahaan-perusahaan tersebut yang dikatakan untuk CSR itu. Akan tetapi, dana dari keuntungan ilegal tersebut diserahkan kepada pengusaha perempuan kaya raya pemilik PT Quantum Skyline Exchange (QSE) Helena Lim (HLM) yang juga sudah dijadikan tersangka, Selasa (26/3/2024).

Atas perbuatan tersebut, penyidik menjerat Harvey dengan sangkaan yang sama dengan tersangka lainnya dalam kasus ini. Yaitu Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 3, juncto Pasal 18 UUTipikor, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.(*/Ad)

CIBINONG – Pelasana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Suryanto Putra meminta jajaran Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Tohaga terus meningkatkan sinergi agar ke depan perusahaan bisa semakin maju. Serta menjadikan pasar di Kabupaten Bogor lebih nyaman dan representatif.

Hal ini dikatakan Suryanto pada acara buka bersama dengan jajaran Perumda Pasar Tohaga, di Hotel Lorin, Babakan Madang, Kamis (28/3). Hadir pada acara tersebut, Direktur Utama Perumda Pasar Tohaga Haris Setiawan, jajaran direksi, dewan pengawas, dan seluruh pegawai.

Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Suryanto Putra mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berharap Perumda Pasar Tohaga ke depan bisa terus maju. Berkontribusi untuk pembangunan ekonomi, serta terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Bogor.

“Saya minta mulai dari jajaran Direksi, jajaran dewan pengawas, hingga seluruh pegawai Perumda Pasar Tohaga dapat membangun sinergi yang baik. Lakukan kerja-kerja kolaboratif untuk terus meningkatkan mutu agar ke depan semakin maju dan berkembang,” ungkap Suryanto.

Suryanto berharap pasar yang ada saat ini di Kabupaten Bogor bisa terus berkembang lebih baik, menjadi pasar yang bersih, sehat dan berkualitas dengan lalu lintas produk yang lancar. Jadi pasar yang lebih nyaman dan representative, hal ini sebagai bentuk pelayanan Pemkab Bogor kepada masyarakat.(*/Ang)

JAKARTA – DPR telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi undang-undang. Salah satu yang diatur adalah masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih kembali maksimal dua periode.

Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan, revisi UU Desa telah melewati berbagai dinamika dan menyerap aspirasi berbagai kelompok. Perundang-undangan tersebut tak hanya fokus pada masa jabatan, melainkan juga kesejahteraan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perangkat desa.

“Ini sudah menjadi satu keputusan yang terbaik untuk semua ya, dan ini untuk saja sudah prosesnya sudah panjang ya. Kita semua juga sudah tahu, sudah melibatkan semua pihak,” ujar Puan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (28/3/2024).

“Prosesnya juga sudah melibatkan banyak masukan, proses dinamikanya di lapangan juga banyak sekali, dan ini yang terbaik. InsyaAllah ke depan bisa berguna bagi desa, bukan hanya perangkat desanya, tapi juga bagi kesejahteraan desanya,” sambungnya.

Terdapat tujuh poin utama dalam revisi UU Desa. Pertama adalah penyisipan Pasal 5a tentang pemberian dana konservasi dan/atau rehabilitasi.

“Dua, ketentuan Pasal 26, Pasal 50, dan Pasal 62 ditambah pengaturan terkait pemberian tunjangan purna tugas satu kali di akhir masa jabatan kepala desa, BPD, dan perangkat desa sesuai kemampuan keuangan desa,” ujar Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I revisi UU Desa, Senin (5/2/2024) malam.

Ketiga, penyisipan Pasal 34a terkait syarat jumlah calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa (Pilkades). Keempat adalah ketentuan Pasal 39 yang akan mengatur masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun, dengan maksimal kepemimpinan selama dua periode.

Adapun dalam UU Desa yang lama, kepala desa dapat memegang jabatan selama enam tahun yang terhitung sejak tanggal pelantikan. Dengan maksimal masa kepemimpinan selama tiga periode.

“Terkait masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk dua kali masa jabatan,” ujar Baidowi.

Poin perubahan kelima adalah ketentuan Pasal 72 terkait sumber pendapatan desa. Selanjutnya, ketentuan Pasal 118 terkait ketentuan peralihan. Terakhir, ketentuan Pasan 121a terkait pemantauan dan peninjauan undang-undang.

“Kepada pimpinan dan anggota Badan Legislasi, menteri, beserta tim pemerintah kami ucapkan terima kasih atas segala saran dan masukannya di dalam pembahasan,” ujar Baidowi.(*/Ag)

JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut, rencana pengembangan lumbung pangan (food estate) di lahan kosong Kepulauan Seribu pada 2025, untuk dapat memberikan dampak positif bagi pendapatan asli daerah (PAD) Ibu Kota.

“Memang itu kan potensi, potensi untuk lumbung pangan kelautan. Potensi juga untuk PAD kami,” kata Heru saat ditemui di Stasiun Pegangsaan Dua, Jakarta Utara, Kamis (28/3/2024).

Selain itu, Heru mengatakan, lumbung pangan di Kepulauan Seribu juga dapat memaksimalkan potensi sumber daya alam yang tersedia. Meski begitu, Heru belum menjelaskan secara rinci seperti apa konsep lumbung pangan yang akan dikembangkan di Kepulauan Seribu.

Menurut Heru, Pemprov DKI Jakarta sudah mulai membicarakan terkait lumbung pangan di Kepulauan Seribu bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). “Oh ya (sudah dibahas) bersama Bappenas. Untuk (ketahanan pangan) di masa depan,” ujar Heru.

Sebelumnya, Heru menyampaikan, berdasarkan hasil kajian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) lahan di Kepulauan Seribu cocok dipakai sebagai lumbung pangan. “Sesuai kajian dari BRIN dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Kepulauan Seribu kaya potensi ikan, rumput laut, dan lain-lain,” kata Heru di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (20/3).

Heru menyebut, semua area laut di Kepulauan Seribu memungkinkan untuk dijadikan lumbung pangan. Sedangkan wilayah pesisir dekat Jakarta tidak memungkinkan.(*/Bi)

CIBINONG – DPRD Kabupaten Bogor menggelar Sidang Paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Bogor tahun 2023, Kamis (28/3/24).

Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto menjelaskan, setelah dokumen LKPj diterima, akan dibahas di tingkat Alat Kelengkapan DPRD (AKD).

Namun, pembahasan baru akan dimulai pada April 2024 atau setelah Idul Fitri 1445 Hijriah.

“Setelah LKPj disampaikan kita bahas di dalam AKD baik tingkat komisi-komisi maupun Badan Anggaran (Banggar) yang dimulai setelah Idul Fitri,” kata Rudy Susmanto.

Rudy Susmanto pun mengapresiasi Pemkab Bogor yang telah menyampaikan LKPj Bupati Bogor tahun 2023 dengan tepat waktu atau tiga bulan setelah tahun anggaran 2023 berakhir, yang tentu akan memberi waktu leluasa dalam pembahasan.

“Kami akan bahas satu per satu mana yang harus diperbaiki, mana yang harus ditindaklanjuti demi perbaikan dan percepatan pembangunan Kabupaten Bogor,” tegas Rudy Susmanto.

Sementara, Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu mengungkapkan, salah satu yang disampaikan dalam LKPj Bupati Bogor tahun 2023 adalah realisasi penggunaan anggaran maupun target pendapatan daerah.

Pada sisi pendapatan daerah, realisasi mencapai Rp9,74 triliun dari target setelah APBD Perubahan 2023 Rp9,79 triliun. Artinya, realisasi pendapatan daerah berkisar 99,42 persen.

Sementara realisasi belanja daerah dalam APBD 2023 sebesar Rp9,618 triliun dari target Rp10,700 triliun. Realisasi belanja daerah berkisar 95,23 persen.

Target pembiayaan setelah perubahan Rp 300,370 miliar atau terealisasi 100 persen. Sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp425,279 miliar.

“Rencana dan catatan strategis yang akan diberikan DPRD Kabupaten Bogor atas LKPj tahun 2023 akan memacu semangat seluruh jajaran Pemkab Bogor untuk meningkatkan kinerja demi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih baik,” papar Asmawa. (*/Ru)

CIBINONG – Camat Cibinong Acep Sajidin berterima kasih atas paripurnanya tugas dua orang aparatur kelurahan dan satu orang guru Sekolah Dasar (SD) di wilayahnya.

“Atas nama pemerintah dan pribadi, saya mengucapkan terima kasih atas pelayanan dan pengabdiannya selama puluhan tahub bertugas di Kabupatenn Bogor, yaitu Taufik Staf Kelurahan Karadenan, Riwayat Staf Kelurahan Pabuaran Mekar dan Emi Sukatmi Guru SDN Cikaret 02,” ujar Acep Sajidin di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong kepada wartawan, Kamis, 28 Maret 2024.

Acep Sajidin berharap para pensiunan PNS Kabupaten Bogor tersebut, selanjutnya bisa berkarya dab tetap produktif di tengah-tengah masyarakatnya.

Baca Juga : Bro Ron Diusulkan Menjadi Cawabup Bogor Berpasangan dengan Jaro Ade

Ia pun yakin, koleganya tersebut bisa menghadapi masa pensiun karena sebelumnya sudah dibekali oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

“Saya yakin, mereka tetap bisa produktif dan berkarya di masa pensiunnya. Sebelumnya, mereka sudah dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan hingga siap melanjutkan hidupnya,” ungkapnya.

Emi Sukatmi (60 tahun) mengaku pasca bertugas selama 30 tahun, ia tetap aktif mengajar bidang Pramuka sambil usaha di bidang kuliner.

“Saya sih inginnya langsung bisnis kuliner, tetapi selama 2 tahun nanti saya tetap diminta membantu mengajar di bidang Pramuka di SDN Cikaret 02 dan masih sebagai Bendahara Kwarran Pramuka di Kecamatan Cibinong,” jelas Emi Sukatmi. (Rez)

CIBINONG – Komisi I DPRD Kabupaten Bogor sudah menerima surat permohonan dukungan pendanaan melalui hibah Pemkab Bogor kepada Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor.

Hibah anggaran itu dinilai DPRD Kabupaten Bogor demi mendukung terealisasinya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk 70 ribu bidang tanah di Bumi Tegar Beriman pada Tahun 2024.

“Kami telah melakukan pembicaraan tahap awal bersama Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor dalam dua kali rapat kerja (Raker), sekaligus melakukan evaluasi dan penajaman program PTSL di Kabupaten Bogor,” ucap Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Yuyud Wahyudin kepada wartawan, Kamis 28 Maret 2024.

Yuyud Wahyudin menuturkan dari asil RakerTematik Komisi I DPRD Kabupaten Bogor bidang Pertanahan yag dilaksanakan pada tanggal 13 Maret dan 27 Maret 2024, dapat dipahami tentang diperlukannya hibah pemkab Bogor untuk merealisasikan PTSL untuk 70.000 bidang tanah di Kabupaten Bogor.

“Kami menyetujui dan merekomendasikan kepada Badan Pengelola Keuangandan Aset Daerah (BPKAD) serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk merealisasikab hibah tersebut sesuai peruntukan dan besaran yang disampaikan oleh Kantor ATR/BPN dengan catatan agar penyelesaian sisa kegiatan PTSL tahun-tahun anggaran yang lalu dapat diselesaikan dengan segera,” tuturnya.

Politisi PPP tersebut menjelaskan bahwa Komisi I DPRD Kabupaten Bogor merekomendasikan kepada Pemkab Bogor dan Pemdes yang diproyeksikan menjadi obyek PTSL dapat mensukseskan program tersebut karena amat dibutuhkan oleh masyarakat.

“Pemdes tidak punya alasan untuk tidak mensukseskan PTSL ini, dan Pemkab Bogor perlu mengingatkan pemerintahan desa tentang urgensi program PTSL ini,” jelad Yuyud Wahyudin. (Rez)

JAKARTA – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyebutkan, anggota DPRD DKI mendapat tunjangan hari raya (THR) sebesar Rp 5,8 juta. “Pimpinan dan anggota dewan mendapat THR sama besarannya seperti tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 5,8 juta,” kata Pelaksana tugas Sekretaris DPRD DKI Jakarta, Augustinus di Jakarta, Selasa (26/3/2024).

Augustinus menjelaskan, total THR terdiri dari uang representasi, tunjangan jabatan dan tunjangan keluarga. Dia pun merinci, perbedaan uang representasi yakni ketua dewan mendapat Rp 3 juta, wakil dewan Rp 2,4 juta, dan anggota dewan Rp 2,25 juta.

Dengan demikian, nantinya total THR akan berbeda-beda namun kurang lebih senilai Rp 5,8 juta. “THR-nya sama dengan tahun-tahun sebelumnya yakni kurang lebih Rp 5,8 juta,” ujarnya.

Nominal itu sesuai Pasal 6 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian THR dan Gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Hal itu diperkuat dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/ 1369/SJ tentang Pemberian THR dan Gaji ke-13 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024.

Penerima THR dan gaji 13 sebagaimana disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, terdiri dari PNS dan CPNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, wakil menteri, serta staf khusus di lingkungan kementerian dan lembaga.

Adapun daftar lengkap penerima THR dan gaji 13 dapat dilihat lebih jelas dalam PP Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian THR dan Gaji ke-13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.

Lebih lanjut, komponen THR dan gaji 13 bagi pegawai ASN terdiri dari gaji pokok serta tunjangan yang terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan/umum, serta tunjangan kinerja untuk ASN di instansi pusat atau tambahan penghasilan pegawai (TPP) di pemerintah daerah.

Kemudian, komponen tersebut diberikan sesuai dengan pangkat, jabatan dan peringkat/kelas jabatan masing-masing penerima.(*/Ag)

CIBINONG – Direksi Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, beserja jajaran manajemen melaksanakan koordinasi untuk memastikan pelayanan selama libur Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.

Didalam rapat tersebut, membahas berbagai strategi teknis maupun non teknis demi keamanan kelancaran pasokan air bersih kepada pelanggan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Milik perusahaan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tersebut.

Direktur Umum Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, Abdul Somad menyampaikan, untuk pelayanan loket pembayaran di seluruh kantor cabang akan menyesuaikan tanggal pada hari libur nasional dan cuti bersama yaitu tutup mulai Senin tanggal 8 April dan buka kembali pada Selasa tanggal 16 April 2024 mendatang.

Namun, bagi pelanggan yang akan melakukan pembayaran tagihan rekening air diarahkan melalui fasilitas channel bank dan PPOB.

“Untuk pelanggan yang ingin membayar tagihan air selama libur panjang tidak perlu khawatir, karena Perumda Air Minum Tirta Kahuripan telah menyediakan berbagai channel bank dan PPOB seperti Bank Mandiri, Bank BJB, Bank BNI, Bank BTN, Bank BSI, PT. POS, Indomaret, Alfamart dan Alfamidi,” kata Abdul Somad dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/3/2024).

Ia melanjutkan, sedangkan bagi pelanggan yang akan membayar tagihan penyambungan kembali selama libur nasional dan cuti bersama, dapat membayar melalui transfer ke Bank Mandiri Cabang Cibinong atas nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor ke nomor rekening 157000007060681 dengan mengirimkan bukti transfer, nomor sambungan langganan , nama dan alamat ke nomor whatsapp admin masing-masing cabang.

Sedangkan, masih kata Abdul Somad , untuk mengantisipasi gangguan pengaliran ratusan personel baik teknik maupun non teknik disiagakan 24 jam secara bergantian dengan didukung peralatan penunjang seperti stok pompa, bahan kimia, genset serta perpipaan sebagai antisipasi apabila ada gangguan kerusakan atau kebocoran pipa.

“Selain itu, 13 armada mobil tangki berkapasitas 4000 liter disiagakan diseluruh wilayah pelayanan untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi pelanggan,” jelasnya.

Lebih lanjut ia memaparkan, apabila terjadi gangguan atau menemukan kebocoran pipa, pelanggan dapat menghubungi cabang terdekat yaitu :

1. Cabang Leuwiliang (08111173605)
2. Cabang Ciomas (081119155072)
3. Cabang Kemang (08111173606)
4. Cabang Parung Panjang (08111173609)
5. Cabang Cileungsi (08118862427)
6. Cabang Ciawi (08111173610)
7 .Cabang Cibinong (081112111726)
8. Cabang Jonggol (081330513525) dan,
9. Cabang Babakan Madang (082125986268).

Lebih lanjut Abdul Somad mengimbau, kepada pelanggan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan yang melakukan mudik dan kondisi pagar rumahnya terkunci dihimbau untuk menggunakan papan pencatat meteran udara yang ditempatkan di lokasi yang mudah dilihat oleh petugas pembaca meter, dan jangan lupa untuk mematikan air dari stop kran dekat meter air agar tidak terjadi kebocoran pada instalasi pipa di dalam rumah yang menyebabkan aktivasi tagihan air.

“Selain itu diimbau juga, untuk menggunakan toren dan bak penampungan udara sebagai langkah antisipasi apabila terjadi gangguan sambil menunggu perbaikan selesai dan pengaliran normal kembali,” tukas Abdul Somad.

Sekedar diketahui, ramadhan kali ini Perumda Air Minum Tirta Kahuripan menyalurkan 1330 paket Bantuan Hari Raya berupa bahan pokok untuk masyarakat yang membutuhkan di sekitar cabang pelayanan maupun Instalasi Pengolahan Air.

Dalam kesempatan ini juga, Direksi beserta seluruh pegawai Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum, Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 H, Mohon Maaf Lahir dan Batin.(*/Angg)

CIBINONG – Lahan pertanian di Tanah Tegar Beriman terjadi penyusu dengan alih fungsi seperti menjadi lahan industri dan properti yang tak bisa terkendali dengan kebutuhan yang berkembang maka yang terjadi Pemkab Bogor kesulitan dalam mencetak sawah dan perkebunan, seiring migrasi dan lahirnya penduduk di Bumi Tegar Beriman, hingga kebutuhan akan pemukiman baru meningkat.

Namun, mereka tetap memiliki rencana jangka panjang, agar bisa meningkatkan hasil produksi pertanian, holtikultura dan perkebunan, sambil berharap bisa melakukan swasembada pangan ditengah ancaman kenaikan harga dan kelangkaan pangan.

“Kalau mencetak sawah dan kebun itu agak sulit, paling Pemkab Bogor dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang baru bisa menjaga lahan pertanian yang eksisting,” ujar Plh Sekda Kabupaten Bogor Suryanto Putra kepada wartawan, Selasa, 26 Maret 2024.

Melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait mereka pun mulai mencetak sawah dan perkebunan, lalu juga ada upaya meningkatkan hasil pertanian dan perkebunan.

“Kami membantu kelompok pertanian dengan pengadaan sarana prasarana, bibit, pupuk dan lainnya hingga walaupun lahan sawah da kebun terbatas, hasil panennya bisa maksimal,” sambung Suryanto Putra.

Selain itu, Pemkab Bogor, tutur Suryanto Putra juga sudah melirik lahan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) terutama yang terlantar untuk dijadikan lahan pertanian.

“Lahan HGU dan HGB terlantar bisa dijadikan lahan pertanian dan perkebunan, minimal ketika HGU dan HGBnya mau diperpanjang, sebagian kecil harus diredistribusikan ke Pemkab Bogor dan masyarakat,” tuturnya.

Ia menjelaskan pencetakan sawah dan kebun baru, pengadaan sarana prasarana, bibit, pupuk dan lainnya sangat penting agar Kabupaten Bogor bisa swasembada pangan.

Apalagi, hampir setiap tahun, terjadi inflasi pangan hingga pemerintah daerah harus kreatif dan inovatif dalam menangani ancaman atau potensi kenaikan harga pangan tersebut.

“Upaya pencetakan sawah dan kebun baru, pengadaan sarana prasarana, bibit, pupuk dan lainnya ini demi meningkatkan produksi pertanian, holtikultura dan perkebunan. Ini merupakan rencana jangka panjang,” ungkap Suryanto Putra. (Rez)