KARAWANG – Bangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) II di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, kondisinya rusak dan lapuk karena tidak pernah diperbaiki sejak dibangun pada 1993.
Kepala SDN Margamulya II Cucu Sugiarti mengatakan bangunan sekolah itu pertama kali dibangun pada 1993. Sejak pembangunannya rampung hingga sekarang bangunan itu nyaris tidak mendapatkan perawatan atau perbaikan.
Akibatnya bangunan terlihat lapuk dan tidak terawat. Dindingnya terkelupas hingga ada yang mengalami keretakan. Selain itu, bagian atapnya juga banyak yang berlubang dan kusen kusam.
Atas kondisi itu, kata dia, sejak tiga tahun lalu pihak sekolah mengajukan perbaikan. Tapi tidak mendapat tanggapan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang.
Baru pada tahun ini pemkab menyatakan akan melakukan perbaikan setelah kondisi bangunan itu direkam video oleh salah seorang orang tua siswa hingga sempat viral.
Bupati Karawang Aep Syaepuloh yang mendapatkan kabar tersebut langsung melakukan peninjauan bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Ia menyampaikan bangunan SDN Margamulya II itu akan menjadi program skala prioritas untuk dilakukan perbaikan atau renovasi.
Saat peninjauan, bupati berkeliling ke sejumlah ruangan kelas. Beberapa kelas nampak rusak pada bagian atap serta sebagian lainnya kerusakan pada tembok dan retakan di sejumlah dinding.
Mengingat kerusakan perlu penanganan segera, Aep memastikan penanganan akan dilakukan tahun ini. “Memang sudah masuk rencana perbaikan tahun sekarang. Jadi anggarannya sudah ada tinggal dikerjakan,” katanya.
Sementara pada 2022, Aep yang ketika itu menjabat wakil bupati menyampaikan persoalan bangunan sekolah rusak akan dituntaskan hingga 2023. Namun, pada April 2024 masih ditemukan bangunan sekolah rusak di Karawang.(*/El)
BANDUNG – Harga sejumlah komoditas bahan pokok seperti cabai dan bawang di pasar tradisional Kosambi, Kota Bandung masih tinggi. Harga masih tinggi diduga disebabkan faktor cuaca yang memasuki musim pancaroba dan pasokan yang terkendala.
Salah seorang pedagang sayuran di Pasar Kosambi Bandung Dinda mengatakan harga bawang merah tinggi yaitu Rp 65 ribu per kilogram, bawang putih Rp 50 per kilogram dan bawang bombay Rp 60 ribu per kilogram. Sedangkan harga cabai keriting Rp 80 ribu per kilogram dan cabai tanjung Rp 70 ribu per kilogram.
“Bawang merah masih Rp 55 ribu per kilogram, cabai merah keriting Rp 80 ribu per kilogram, kalau yang besar (tanjung) Rp 70 ribu kemarin sempat jual Rp 50 ribu,” kata dia, Rabu (1/5/2024).
Ia mengaku biasa menjual harga bawang bombay Rp 35 ribu per kilogram. Namun, saat ini dijual sekitar Rp 60 ribu per kilogram. Harga tomat pun saat ini di angka Rp 25 ribu per kilogram. “Cabai merah naiknya Rp 30 ribu per kilogram, cabai merah besar (tanjung) naiknya Rp 20 ribu. Lumayan kenaikannya,” kata dia.
Dinda menyebut kenaikan harga bahan pokok sudah berlangsung sejak satu pekan terakhir. Ia menduga penyebab kenaikan harga bahan pokok disebabkan kondisi cuaca dan pasokan yang tidak berjalan lancar.
“Cuaca bisa, pasokan dari yang lainnya gak masuk,” kata dia.
Ia menambahkan pembeli mengeluhkan kenaikan harga bahan pokok. Mereka pun lebih memilih mengurangi membeli bahan pokok.(*/He)
BANDUNG – Ratusan warga Perumahan Gading Tutuka 2 Blok P, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung diresahkan dengan tiba-tiba munculnya gempa bumi, pada Rabu (1/5/2024) pagi.
Selain sempat dihentikan warga juga sebagian berhamburan keluar lokasi halal bihalal. Seorang ibu, Aminah akui gempa cukup besar goyang lokasi gempa sehingga membuat takut.
“Kami sempat ketakutan,” ujar Aminah.
Masalah gempa jadi topik pembahasan ustadz yang ceramah pada kegiatan ini. Usai gempa reda, prosesi kegiatan halal bihalal dilanjut dengan saling tukar kado.
Gempa berkekuatan magnitudo 4,2 diketahui menguncang Kabupaten Bandung sekitar pukul 10.06 WIB. Titik gempa berada di 20 kilometer tenggara Kabupaten Bandung dengan kedalaman 10 kilometer.
“Gempa bumi magnitudo 4,2 sekitar pukul 10.06 WIB di Kabupaten Bandung,” seperti dilansir BMKG.(*/Hen)
JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mulai melakukan sosialisasi terkait Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) yang telah diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, Jakarta selangkah lagi tidak menyandang status ibu kota negara yang pindah ke Nusantara di Kalimantan Timur.
“Saya ingin menyampaikan kondisi Jakarta terkini. Ibu-ibu selaku pendamping dari para pejabat tentunya harus memahami ini. UU DKJ telah disahkan,” kata Heru melalui siaran pers di Jakarta, (30/4/2024).
Pernyataan itu disampaikan Heru dalam kegiatan halal bihalal dengan 600 anggota Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Dharma Wanita Persatuan (DWP), dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi DKI Jakarta di Ancol, Jakarta Utara. Kendati UU DKJ telah disahkan, perpindahan ibu kota tak akan langsung dilakukan.
Menurut Heru, perpindahan ibu kota baru resmi dilakukan ketika Presiden Jokowi menerbitkan peraturan presiden (perpres). Karena itu, ia mengajak semua pihak menyambut perpindahan ibu kota negara ke Nusantara.
Salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global. Sebab, ia menilai, Jakarta tetap akan menjadi magnet bagi perekonomian nasional.
“Saya rasa, 15 tahun ke depan, Kota Jakarta masih menjadi center dari kota-kota lain. Ibu kota negara (Nusantara) sedang bertumbuh, Jakarta terus melaju,” kata Heru.
Kepala sekretariat presiden (kasetpres) itu juga meminta jajarannya untuk melakukan sosialisasi UU DKJ kepada Tim Penggerak PKK dan DWP. Dengan begitu, isi UU DKJ dapat dipahami secara lebih detail, sehingga bermanfaat dalam melakukan pembinaan PKK dan kerajinan daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Heru juga berharap, Tim Penggerak PKK dan DWP dapat diberikan penjelasan detail isi dari UU DKJ. Pasalnya, dalam UU DKJ terdapat aturan tentang hak-hak dan kewenangan Pemprov DKI, terkait hak sumber daya manusia, hak kepegawaian dan seterusnya.
“Ini perlu diketahui karena nanti dibutuhkan ibu-ibu dalam perjalanan membina PKK dan Dekranasda yang tentunya bersentuhan dengan masyarakat,”tukasnya.(*/Ad)
CIBINONG – DPRD Kabupaten Bogor menyampaikan 28 rekomendasi kepada Penjabat (PJ) Bupati Bogor terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati tahun anggaran 2023.
&80 x 90 Image
Rekomendasi ini disampaikan oleh legislator melalui rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Selasa (30/4/24) kemarin.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mengatakan, ada sebanyak 28 rekomendasi yang disampaikan legislator dalam menanggapi LKPj Bupati Bogor tahun 2023.
Menurut Rudy, beberapa rekomendasi yang disampaikan di antaranya, mengenai penetapan Pajak Asli Daerah (PAD) yang harus dilakukan dengan lebih cermat dan akurat sesuai potensi yang ada.
“Kemudian, temuan hasil BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI tahun anggaran 2022 sebesar Rp8,2 miliar belum diselesaikan harus segera diselesaikan dan disetor ke kas daerah,” ungkap Rudy, Rabu (1/5/24).
Di lokasi yang sama, Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu mengaku akan segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.
Yang mana diketahui, LKPj Bupati Bogor tahun 2023 yang saat itu dijabat Iwan Setiawan.
“LKPJ yang disampaikan di masa pemerintahan beliau (Iwan Setiawan) tentu kami apresiasi dan terima kasih atas kontribusi kemajuan bumi tegar beriman,” kata Asmawa.
Menurut dia, rekomendasi yang disampaikan DPRD Kabupaten Bogor merupakan bentuk kritik dalam rangka memperbaiki tata kelola pemerintahan mulai dari aspek kesehatan hingga infrastruktur daerah.
“Ini wajib ditindaklanjuti, melalui penyesuaian RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahun 2025 yang tentu mengakomodir yang menjadi saran,” tandasnya.(*/Wan)
CIBINONG – Peringatan Hari Buruh 2024 atau yang lebih dikenal dengan May Day diperingati setiap tanggal 1 Mei. Di momentum ini Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto menyampaikan selamat hari buruh kepada seluruh buruh atau pekerja yang ada di Indonesia, terkhusus yang ada di Kabupaten Bogor.
&80 x 90 Image
“Atas nama lembaga DPRD Kabupaten Bogor, saya ucapkan selamat Hari Buruh Internasional. Buruh adalah para pahlawan keluarga,” ucap Rudy Susmanto, (1/5/24).
Rudy Susmanto menyampaikan, peringatan Hari Buruh merupakan bentuk penghargaan kepada buruh dan pekerja, juga sebagai momentum evaluasi hubungan antara perusahaan dan pekerja.
“Peringatan Hari Buruh menjadi momentum bersama untuk melakukan evaluasi terhadap hubungan yang terjadi antara perusahaan dan pekerja demi perbaikan ke depan agar buruh dapat maju dan hidup sejahtera,” ujar Rudy Susmanto.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Gerindra ini juga berharap hari Buruh dijadikan momentum untuk bisa bersinergi dan berinovasi membangun perekonomian di Kabupaten Bogor.
“Baik pemerintah, Pengusaha dan Buruh merupakan sebuah ekosistem yang harus dijaga hubungannya, karena kita akui betapa peran buruh sangat vital dalam menggerakkan roda perekonomian di Indonesia begitu juga di Kabupaten Bogor,” bebernya.
Untuk itu, Rudy Susmanto mengajak semua pihak khususnya para pengusaha dan pemerintah bersama mensejahterakan buruh.
“Sejahterakan buruh untuk pembangunan nasional yang membangun seluruh masyarakat,” pungkasnya.
Di akhir, Rudy Susmanto menyampaikan apresiasi dan terimakasihnya kepada para pekerja. “Saya apresiasi dan berterimakasih kepada para pekerja atau buruh yang telah berdedikasi dan bersama-sama membangun Kabupaten Bogor,” pungkasnya.(*/Wan)
CIBINONG – Pengamat politik dan kebijakan publik Yusfitriadi berharap Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu tidak mendefenitifkan jabatan Sekda Kabupaten Bogor sampai terpilihnya Bupati Bogor.
Hal itu karena jabatan Sekda adalah jabatan politik dan ‘jembatan’ Bupati-Wakil Bupati Bogor terpilih dengan para Kepala dan staf Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), walaupun sebenarnya ia adalah Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sementara, Kabupaten Bogor akan menghelat Pemilihan Bupati (Pilbup) Bogor, dimana waktu pencoblosannya pada Rabu, 27 November Tahun 2024.
“Saya harap Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu cukup melantik Plt Sekda pasca pensiunnya Burhanudin, hal itu sambil menunggu Bupati-Wakil Bupati Bogor terpilih dan selanjutnya melakukan lelang jabatan Sekda hingga kordinasi diantara mereka bisa berjalan baik,” kata Yusfitriadi kepada wartawan, Rabu, 1 Mei 2024.
Yusfitriadi menuturkan ada kekhawatiran ada titipan dari salah satu Calon Bupati (Cawabup) atau Calon Wakil Bupati (Cawabup) Bogor hingga jabatan tersebut diselewengkan dan menguntungkan salaj satu calon.
“Jangan sampai juga pejabat Sekda, pasca pensiunnya Burhanudin untuk pengamanan ‘dosa-dosa’ pemerintahan sebelumnya dan menjadi pionir politik birokrasi dan politisasi proyek pembangunan insfrastruktur,” tutur ayah dua orang anak tersebut.
Informasi yang dihimpun Inilah Koran, dari 14 Calon Sekda Kabupaten Bogor yang mengikuti lelang jabatan atau open bidding sudah mengerucut ke tiga nama yaitu Asnan AP, Raden Irwan Purnawan dan Ajat Rochmat Jatnika.
Asnan AP saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Raden Irwan Purnawan menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Ajat Rochmag Jatnika sebagai Kepala Badan Perencana Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang). (Rez)
CIBINONG – Ketua Umum Badan Pembinaan Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (Bapopsi) Kabupaten Bogor bertekad terus fokus dalam menggali talenta-talenta atlet pelajar di Kabupaten Bogor.
Saat ini ada sekitar 24 cabang olahraga yang masuk dalam pembinaan Bapopsi Kabupaten Bogor dan terus melakukan pembinaan kepada para atlet pelajar di Kabupaten Bogor.
Selain melakukan pembinaan dan pelatihan kepada para atlet pelajar di Kabupaten Bogor, Bapopsi juga sudah merancang agenda event atau kejuaraan olahraga antar pelajr dengan label Piala Bapopsi Kabupaten Bogor.
Ketua Umum Bapopsi Kabupaten Bogor, H Hendarsah mengatakan banyak sekali talenta atlet-atlet pelajar di Kabupaten Bogor yang punya bakat pada beberapa cabor anggota Bapopsi.
“Kami sangat yakin, dengan terus fokus dalam penggalian atlet-atlet potensial di kalangan pelajar di Kabupaten Bogor maka ini akan menjadi modal penting dalam proses regenerasi atlet di Bumi Tegar Beriman,” ucap Hendarsah, Senin, 29 April 2024.
Untuk tahun ini, kata Hendarsah, Bapopsi Kabupaten Bogor menggelar tiga event kejuaraan olahraga pelajar seperti Liga Taekwondo Pelajar, Event Basket Pelajar dan Kejuaraan Bulutangkis antar Pelajar se Kabupaten Bogor.
“Alhamdulilah untuk event Liga Taekwondo Pelajar Piala Bapopsi Kabupaten Bogor telah berjalan dengan sukses pekan lalu dan diikuti oleh 500 peserta pelajar se-Kabupaten Bogor,” ucap Hendarsah.
Dalam kesempatan yang sama, Kadispora Kabupaten Bogor, Asnan AP mengatakan Bapopsi Kabupaten Bogor adalah salah satu kawah Chandradimuka para atlet-atlet pelajar di Kabupaten Bogor yang kedepannya akan jadi atlet propesional andalan Kabupaten Bogor pada berbagai event seperti Kejurda ataupun Porprov Jabar.
Bapopsi, lanjutnya, juga saat ini telah menjalij sinergi yang harmonis dengan semua cabor anggota KONI Kabupaten Bogor.
“Saya sangat setuju dengan optimalisasi pembinaan dan penggalian potensi atlet pelajar yang akan dilakukan Bapopsi Kabupaten Bogor,” kata Asnan.
“Para atlet pelajar ini nantinya akan menjadi tulang punggung Kabupaten Bogor pada event olahraga yang lebih bergengsi lagi,” tandasnya.(As)
CIBINONG – Pria berinsial HR yang marah-marah membawa golok ke Puskesmas Leuwisadeng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor ditetapkan menjadi tersangka. Pelaku pun sempat menangis karena menyesali perbuatannya.
Pantauan media, tersangka HR yang sudah mengenakan baju tahanan berwarna oranye hanya bisa tertunduk lesu ketika dihadirkan dalam press release di Mako Polres Bogor. Sosok garang HR dalam video beredar di media sosial yang sambil membawa senjata tajam golok seketika runtuh.
Sambil kedua tangan diborgol, HR sesekali mengusap air mata yang menetes ketika polisi membacakan pasal yang akan disangkakan olehnya.
“Pasal yang dikenakan adalah Pasal 335 Ayat 1 dan UUD Darurat No 12 Tahun 51 ancaman maksimal 10 tahun penjara. Sudah kita tahan dan kita akan melakukan pengungkapan siapa lagi yang terlibat,” kata Kapolres Bogor, AKBP Rio Wahyu Anggoro kepada wartawan, Senin (29/4/2024).
Sebelumnya, polisi menindaklanjuti adanya video viral di media sosial seorang pria marah-marah di Puskesmas Leuwisadeng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor. Diketahui, pria yang membawa senjata tajam itu merupakan Ketua RW yang diduga kesal karena lama menunggu hasil laboratorium.
Kapolsek Leuwiliang Kompol Agus Supriyanto mengatakan peristiwa dalam video beredar terjadi pada 23 April 2024. Awalnya, pria berinisial HR itu datang ke Puskesmas Leuwisadeng untuk berobat.
“Oleh pihak IGD yang bersangkutan dilayani dan dilakukan tes laboratorium untuk memastikan penyakit yang dideritanya pasien,” kata Agus dalam keterangannya, Jumat 26 April 2024.
Karena lama menunggu hasil laboratorium, HR pergi ke RSUD Leuwiliang namun tidak diketahui tujuannya. Tak lama, HR kembali ke Puskesmas Leuwisadeng sambil membawa golok mengancam petugas medis.
Atas kejadian tersebut, korban dan pihak Puskesmas Leuwisadeng melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Leuwiliang pada Jumat 26 April 2024.(*/Jun)
JAKARTA – Kuasa hukum PDI Perjuangan Wiradarma Harefa meminta Mahkamah Konstitusi untuk mengubah suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrat menjadi nol pada hasil Pemilu 2024 untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Papua Tengah.
Wiradarma menyampaikan itu pada sidang pemeriksaan pendahuluan untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2024 yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak termohon.
“Menetapkan perolehan suara PSI untuk formulir D Hasil Distrik/Kecamatan nol, perolehan suara D Hasil Provinsi nol,” kata Wiradarma ketika membacakan petitum permohonan.
Tuntutan yang sama ditujukan untuk perolehan suara Partai Demokrat karena ditemukan dugaan pengurangan suara milik PDIP oleh PSI dan Partai Demokrat.
PDIP juga meminta KPU menetapkan bahwa suara mereka di Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Tengah 5 pada formulir D Hasil Distrik/Kecamatan menjadi sebanyak 36.753 suara dan pada formulir D Hasil Provinsi mendapatkan 36.753 suara.
Selain itu, PDIP meminta MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan anggota DPRD Provinsi dan kabupaten/kota untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil 5 (Kabupaten Mimika), DPRD Kabupaten Puncak Dapil 2, 3, dan 4, serta DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil 3 Kabupaten Puncak.
Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menyatakan permohonan yang diajukan PDIP kurang bukti untuk mendukung tuntutan mereka. “Saudara minta suara PSI di Dapil Papua Tengah 5 untuk dinolkan. Saya cari bukti-bukti pendukungnya karena menurut saudara ini menggunakan sistem noken ikat. Nah, saya tidak melihat ada bukti untuk itu,” kata Guntur.
Hakim konstitusi itu pun meminta kuasa hukum PDIP untuk menunjukkan bukti-bukti yang diminta agar bisa ditanyakan kepada pihak termohon, pihak terkait, dan juga Bawaslu. Pemimpin sidang yang digelar pada panel tiga itu, Arief Hidayat, juga menegaskan bahwa PDIP selaku pemohon seharusnya sudah melengkapi bukti-bukti tambahan.
“Alat bukti pemohon kalau tidak disampaikan di sidang pendahuluan maka akan menjadi penilaian hakim dalam sidang putusan. Karena apa? Karena itu tidak bisa diverifikasi dan tidak bisa ditanggapi oleh pihak terkait dan termohon ataupun Bawaslu,” ucapnya.
Dalam permohonan dengan Nomor 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXIII/2024, PDIP mempersoalkan adanya perbedaan suara antara D-Hasil Distrik/Kecamatan dengan D-Hasil Kabupaten hingga ke jenjang D-Hasil Provinsi serta D-Hasil Nasional.
PDIP juga mempersoalkan adanya pengurangan perolehan suara pada hasil pemilu melalui sistem noken. Selisih perolehan suara yang seharusnya didapatkan PDIP di Dapil Papua Tengah 5 sebanyak 2.776 suara.(*/Ag)
© 2015. All Rights Reserved. Jurnal Metro.com | Analisa Jadi Fakta
Koran Jurnal Metro