Author Archives: Admin Jurnal Metro

CIBINONG – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor terkesan bungkam saat dimintai keterangan terkait keberadaan Karaoke di Ruko CBD Sentul tepatnya belakang AEON Mall Sentul City Desa Citaringgul Kecamatan Babakanmadang, yang diduga jadi tempat maksiat.

Hal itu diketahui saat awak media mengkonfirmasi melalui pesan wathsapp bidang PPNS Satpol PP Kabupaten Bogor, terkait berita yang banyak beredar namun tak ditanggapi.

Aktivis Bogor Raya, Romey menilai jika kinerja Satpol PP Kabupaten Bogor sangat buruk lantaran tak adanya ketegasan terkait persoalan keberadaan karaoke yang dinilai melanggar tersebut.

“Satpol PP Kinerjanya melempem alias tak ada nyali soal karaoke yang disinyalir jadi ajang tempat maksiat,” tegas Romey.

Ia menegaskan, Penegak Peraturan Daerah (Perda) serta Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) ini seolah tak melakukan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) nya. Hal itu terlihat tak berdayanya Satpol PP dalam menindak tempat karaoke tersebut.

“Bupati Bogor harus evaluasi kinerja Satpol PP yang dinilai tumpul dalam menindak pelanggaran di tempat karaoke tersebut,” jelasnya.

Sebelumnya, dari berita yang beredar disejumlah Media Online, keberadaan karaoke di Ruko CBD Kawasan Sentul city telah diprotes warga Desa Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Protes ini dikarenakan karaoke tersebut dianggap nantinya akan membawa persoalan bagi warga sekitar.

salah satu warga sekitar mengatakan,
pembangunan tempat hiburan tersebut sudah berjalan sekitar tiga bulan yang lalu dan sempat didemo warga karena keberadaan tempatnya berdekatan dengan pemukiman warga, dekat sekolah dan tempat ibadah.

Oleh karenanya, warga menolak pendirian tempat hiburan tersebut. Kemudian meminta agar Pemkab tidak memberikan izin usaha tempat hiburan. Karena, kata dia, lebih banyak dampak buruknya daripada kebaikannya.(*/Cek)

CIBINONG – Kepada anggota yang akan Her registrasi yang dilakukan PWI Kabupaten Bogor tinggal tersisa satu hari.

Pendataan ulang anggota PWI Kabupaten Bogor tersebut dijadwalkan mulai dari tanggal 2-14 Juni 2025, yang akan berakhir besok sore.

Data sementara dari panitia her registrasi anggota PWI Kabupaten Bogor tersebut, sudah terdata 47 anggota biasa PWI Kabupaten Bogor yang secara sah menyatakan bergabung.

“Data sementara ini, sudah tercatat ada 47 anggota biasa PWI Kabupaten Bogor yang resmi bergabung,” kata Plt Ketua PWI Kabupaten Bogor M. Nurofik.

Lebih lanjut Nurofik mengatakan, hasil pendataan ulang anggota PWI Kabupaten ini nantinya akan dilaporkan kepada pengurus PWI Jabar untuk disampaikan kepada pengurus PWI Pusat, dan akan menjadi data peserta Konferensi PWI Kabupaten Bogor.

“Nantinya, data ini akan yang menjadi patokan peserta dalam Konferensi PWI Kabupaten Bogor yang akan digelar pada akhir bulan Juni ini,” jelas Nurofik.

Nurofik mengatakan, masih tersisa satu hari bagi anggota PWI Kabupaten Bogor yang belum melakukan her registrasi.

“Masih tersisa satu hari lagi untuk melakukan her registrasi. Setelah ini, pendataan ulang anggota akan kita tutup,” tegasnya.

Terkait Konferensi PWI Kabupaten Bogor sendiri, Nurofik mengatakan jika itu merupakan tugas utama yang harus diselesaikan.

“Sesuai dengan SK PLT yang kami terima, tugas kami adalah menggelar Konferensi PWI Kabupaten Bogor paling lambat enam bulan. Insyaallah akhir bulan ini bisa digelar,” jelasnya.

Nurofik berharap, agar 47 anggota biasa PWI Kabupaten Bogor yang sudah terdata ini bisa hadir dan menyukseskan kegiatan Konferensi tersebut.

“Kita berharap, semua anggota biasa PWI Kabupaten Bogor bisa hadir menyukseskan acara ini. Demikian pula dengan anggota mudanya, ikut meramaikan dan menyukseskan kegiatan ini,” harapnya. (*/Ali)

JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, mengapresiasi kehadiran pabrik baru kendaraan niaga Mercedes-Benz. Pabrik baru ini diresmikan PT Daimler Commercial Vehicles Manufacturing Indonesia (DCVMI) di Cikarang, Jawa Barat.
Ilham menyebutkan investasi senilai Rp 500 miliar ini mencerminkan kepercayaan pelaku industri global terhadap prospek ekonomi dan iklim investasi Indonesia yang terus membaik.

“Peresmian pabrik baru Mercedes-Benz di Cikarang bukan sekadar ekspansi industri, tetapi juga simbol keyakinan dunia internasional terhadap daya saing Indonesia. Ini adalah kabar baik bagi ketahanan industri, penciptaan lapangan kerja, serta pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif,” ujar Ilham dalam keterangan tertulis, Rabu (11/6/2025).

Ia juga menekankan pentingnya kehadiran Mercedes-Benz dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat produksi kendaraan niaga di Asia-Pasifik.

“Kapasitas produksi 5.000 unit per tahun yang disiapkan PT DCVMI akan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri otomotif global, sekaligus mengurangi ketergantungan kita terhadap impor,” jelasnya.

Tak hanya dari sisi investasi, Ilham juga menyoroti pentingnya peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

“TKDN bukan hanya soal substitusi impor, tetapi bagian dari strategi besar untuk membangun industri nasional yang kokoh dan berkelanjutan. Dengan TKDN rata-rata 28,08 persen, saya mendorong agar PT DCVMI terus meningkatkan kemitraan dengan pelaku UMKM lokal dan industri komponen nasional,” lanjutnya.

Terkait transformasi industri otomotif, ia berharap agenda kendaraan niaga ke depan lebih ramah lingkungan dan sejalan dengan prinsip green mobility.

“Adopsi teknologi emisi Euro 4 oleh PT DCVMI adalah langkah awal yang tepat. Saya mendukung penuh agar ke depan Indonesia tidak hanya menjadi pasar kendaraan ramah lingkungan, tetapi juga produsen utama kendaraan niaga berstandar Euro 5 dan Euro 6,” tutur Ilham.

Menurutnya, kolaborasi erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting untuk mendukung keberhasilan transformasi industri otomotif nasional. Ia pun mengapresiasi langkah Kementerian Perindustrian dalam memberikan insentif bagi industri yang berorientasi pada elektrifikasi, efisiensi energi, serta inovasi teknologi dalam negeri.

“Investasi ini membuka peluang luas bagi penciptaan lapangan kerja baru, penguatan UMKM dalam rantai pasok, dan peningkatan ekspor. Ini adalah wujud konkret dari pembangunan ekonomi yang berorientasi masa depan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ilham memberikan dukungan penuh secara politik terhadap program hilirisasi industri, penguatan daya saing manufaktur nasional, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Sebagai anggota Komisi VII DPR RI, saya akan terus mengawal kebijakan industri agar pro-investasi, pro-lapangan kerja, dan pro-kedaulatan teknologi. Investasi Daimler Truck AG ini adalah momentum strategis yang harus kita jaga dan perluas,” tutupnya.(*/Du)

JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Ilham Permana menyatakan dukungannya terhadap keputusan tegas pemerintah mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah pulau-pulau kecil Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Langkah ini dinilainya sebagai keputusan strategis yang mencerminkan keberpihakan terhadap pembangunan berkelanjutan dan perlindungan aset pariwisata nasional. Sebagai wakil rakyat yang membidangi sektor perindustrian, UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif, Ilham menekankan wilayah Raja Ampat adalah salah satu mahakarya alam Indonesia dengan nilai pariwisata dan ekologi yang tak tergantikan.

“Ini bukan sekadar penegakan aturan, tapi keberanian moral untuk menjaga warisan ekologis bangsa. Kita tidak boleh mengorbankan kekayaan hayati demi keuntungan jangka pendek,” ujar Ilham, dalam keterangan tertulis, Rabu (11/6/2025)dikutip dari Detik.com.

Menurut Ilham, pertambangan di pulau kecil berisiko merusak potensi ekonomi kreatif dan mereduksi kepercayaan dunia terhadap brand pariwisata Indonesia.

Ilham juga memberikan apresiasi khusus kepada Menteri ESDM RI Bahlil Lahadalia.

Menurutnya, langkah Bahlil menunjukkan kepemimpinan yang berani, berpihak pada keberlanjutan dan berpandangan jauh ke depan. Ilham menyebut Bahlil menunjukkan bahwa pertumbuhan industri harus sejalan dengan visi pembangunan hijau dan nilai-nilai kearifan lokal.

Ilham berharap keputusan ini menjadi titik awal reformasi kebijakan industri nasional yang lebih inklusif dan ramah lingkungan. Ilham mengatakan industri dan pariwisata tidak boleh dipertentangkan.

“Keduanya bisa tumbuh bersama, saling mendukung. Itulah wajah Indonesia yang maju dan bermartabat,” tandasnya.(*/Ad)

CIBINONG – Organisasi besar wartawan akan melaksanakan Pelaksanaan Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) PWI yang digelar oleh PWI Indramayu mendapat sambutan positif.

PWI Kabupaten Bogor yang sedang berbenah kembali, juga ikut mengirimkan calon anggotanya untuk mengikuti kegiatan OKK PWI di Indramayu tersebut.

“PWI Kabupaten Bogor menyambut baik kegiatan OKK yang diselenggarakan oleh PWI Indramayu. Karena itu, kita akan kirim calon anggota untuk ikut OKK di PWI Indramayu,” kata Plt Ketua PWI Kabupaten Bogor, M. Nurofik.

Lebih lanjut Nurofik mengatakan, setidaknya ada sekitar 10 calon anggota yang sudah mengisi formulir OKK PWI Indramayu.

“Peserta yang sudah mendaftarkan diri ada sekitar 10 orang. Kita tunggu sampai besok,” katanya.

Sementara itu, terkait dengan pendataan ulang anggota PWI Kabupaten Bogor, Nurofik mengatakan jika proses pendataan atau her registrasi masih berlangsung hingga hari Sabtu (15/6/2025) mendatang.

“Kita masih menerima pendataan atau her registrasi anggota PWI Kabupaten Bogor hingga hari Sabtu. Setelah hari Sabtu, kita tutup proses her registrasi ini,” katanya. (*/Oki)

CIBINONG – Proses pendataan ulang atau her registrasi anggota PWI Kabupaten Bogor mendapat sambutan positif dari anggotanya.

Proses pendataan ulang yang dimulai tanggal 2 Juni 2025 dan akan berakhir pada tanggal 14 Juni 2025 ini, berhasil mengumpulkan puluhan anggota PWI Kabupaten Bogor untuk mengikuti proses pendataan ini.

“Alhamdulillah, proses pendataan ulang atau her registrasi anggota PWI Kabupaten Bogor mendapat respon yang baik. Sudah lebih dari 30 orang yang bergabung,” kata Plt Ketua PWI Kabupaten Bogor, M. Nurofik kepada wartawan.

Lebih lanjut Nurofik mengatakan, pendataan ulang anggota PWI Kabupaten Bogor ini dilakukan sebagai langkah awal menuju digelarnya Konferensi PWI Kabupaten Bogor.

“Sebelum kita melangkah ke Konferensi PWI Kabupaten Bogor, kita data ulang dulu anggota kita. Ada berapa anggota biasa dan berapa yang anggota muda,” jelasnya.

Nurofik menuturkan, saat ini ada 27 anggota yang KTA PWI nya sudah tercetak dan namanya tercantum dalam website resmi PWI, yakni pwi.or.id

“Yang KTA-nya sudah tercetak ada sekitar 27 orang, sedangkan yang dalam proses pemberkasan lebih dari 10 orang. Target kita sebenarnya hanya 30an, tapi ternyata mendapat dukungan yang cukup besar,” jelasnya.

Terkait dengan Konferensi PWI Kabupaten Bogor sendiri, Nurofik mengatakan jika kegiatan tersebut akan digelar pada akhir Bulan Juni 2025 ini.

“Panitia Konferensi PWI Kabupaten Bogor akan kita bentuk Minggu depan, setelah pengukuhan Plt Se-Jabar di Indramayu,” jelasnya.

Terkait dengan peserta Konferensi PWI Kabupaten Bogor, Nurofik menjelaskan jika peserta diperkirakan berjumlah antara 40-45 orang.

“Untuk peserta Konferensi PWI Kabupaten Bogor kita perkirakan antara 40 sampai 45 anggota. Tergantung nanti tanggal 14 Juni, yakni hari terakhir her registrasi,” katanya.

Nurofik berpesan kepada anggota PWI Kabupaten Bogor yang belum melakukan her registrasi, agar segera melakukan pendataan ulang.

Hal ini agar anggota yang bersangkutan bisa menjadi peserta dalam Konferensi PWI Kabupaten Bogor.

“Kepada anggota yang belum melakukan her registrasi, ditunggu paling lambat tanggal 14 Juni, supaya saat Konferensi PWI Kabupaten Bogor bisa menjadi peserta,” pesannya. (*/Oki)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyampaikan keprihatinannya terhadap musibah kebakaran besar yang terjadi di Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (6/6/2025). Kebakaran di kawasan padat penduduk itu menghanguskan sekitar 485 rumah dan menyebabkan lebih dari 3.200 jiwa terdampak hingga harus mengungsi.

“Saya sebagai Gubernur Jakarta merasa prihatin dengan kebakaran yang terjadi. Kebakaran ini bermula dari salah satu bangunan semi-permanen, lapak, dan menyebar sangat cepat,” ujar Pramono saat meninjau langsung lokasi pengungsian warga,Minggu (8/6/2025).

Dari total warga terdampak kebakaran, sekitar 1.900 jiwa kini mengungsi di tempat penampungan sementara. Pramono menyatakan, seluruh jajaran dinas Pemerinrah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah turun tangan penuh untuk menangani dampak bencana tersebut.

“Mulai dari Dinas Kesehatan, Sosial, Damkar, Satpol PP, Pendidikan, sampai Dukcapil sudah kami kerahkan. Saya juga minta agar dokumen-dokumen penting warga seperti ijazah dan KTP yang terbakar bisa segera diterbitkan ulang,” kata Pramono.

Dia juga menyampaikan, secara umum kebutuhan dasar para pengungsi sudah tercukupi, mulai dari makanan, minuman, hingga layanan kesehatan. Namun, Pramono mencatat, masih ada keluhan terkait cuaca panas di lokasi pengungsian, serta permintaan kipas angin dan susu formula.

“Sementara tadi setelah saya keliling, memang ada keluhan kecil-kecil. Kalau untuk urusan makanan, minuman, kesehatan, gak ada masalah. Hanya memang karena panas, mereka meminta misalnya kipas angin. Kemudian juga ada permintaan tentang susu formula,” ucap Pramono.

Sementara itu, Pemprov DKI menyediakan delapan unit toilet mobile untuk melayani korban kebakaran di Kapuk Muara. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyebut, unit toilet mobil itu sudah diturunkan ke lokasi berbarengan dengan pengiriman bantuan logistik kebutuhan dasar ke lokasi pengungsian.

“Artinya sekarang ini logistik kita sediakan, termasuk tenda pengungsian, dan segala macam. Tadi malam saya dapat laporan delapan toilet yang mobile itu sudah ditempatkan di sana,” ujar Rano kepada wartawan di Jakarta, Ahad.

Rano pun memastikan pemerintah hadir untuk membantu pemulihan dan pemenuhan kebutuhan para korban. Dia tak bisa membayangkan, lebih dari 500 kepala keluarga menjadi korban amukan si jago merah.

“Kalau kita hitung saja empat orang satu keluarga, berarti sudah 2.000 orang korban. Jadi artinya, pemerintah atau negara sudah turun mengantisipasi itu. Tapi kalau untuk membangun kembali (rumah penduduk) tentu perlu waktu,” ujar Rano.

Menurut Rano, untuk mengantisipasi kejadian serupa, Pemprov DKI berencana mengadakan satu unit alat pemadam kebakaran ringan (APAR) untuk satu RT. Program itu utamanya menyesuaikan dengan kepadatan rumah dan penduduk di Jakarta yang sulit dijangkau jika terjadi peristiwa kebakaran.

“Jadi setiap RT dikasih satu APAR, untuk kalau tiba-tiba terjadi kebakaran, bisa langsung ditangani. Cuma Anda bayangkan, wilayah kita ini padatnya luar biasa, sempitnya luar biasa. Sehingga sulit bagi kita untuk cepat datang. Makanya itu kenapa kita ada program memberikan APAR kepada masyarakat. Minimal kalau terjadi apa-apa, mereka bisa mengantisipasi,”tandasnya.(*/Ady)

BOGOR – Kepala Pasar Ciluar, Isni Jayanti menyampaikan komitmen Perumda Pasar Tohaga dalam menangani permasalahan ketertiban umum di sekitar kawasan pasar. Dalam keterangannya, pada hari Selasa (27/5), pihaknya menegaskan telah menjalin kerja sama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor dalam upaya penertiban parkir liar dan pedagang kaki lima (PKL) yang masih marak di sekitar Pasar Ciluar.

“Kami laporkan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan ketertiban umum, dengan masih adanya parkir liar di luar. Situasinya fluktuatif, kadang tertib, kadang tidak. Kalau ada petugas, tertib. Tapi saat tidak ada, kembali semrawut,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa Perumda Pasar Tohaga siap menampung para PKL dan kendaraan yang parkir di luar pasar, meskipun dihadapkan pada keterbatasan lahan yang hanya seluas 10000M2 dan sudah menampung lebih dari 500 pedagang.

“Kami siap menampung, meskipun dengan keterbatasan lahan. Kalau memang tidak memungkinkan, tadi juga sudah ada arahan dari Kabid Lalu Lintas, Pak Dadang, untuk membagi titik parkir. Bisa juga diarahkan ke ruko di depan pasar,” jelasnya.

Isni menuturkan, kendala utama menurutnya, terletak pada rendahnya kesadaran masyarakat. Masih banyak yang mengutamakan egosentris pribadi, lebih memilih tempat yang mudah dan dekat tanpa memikirkan ketertiban umum.

“Keterbatasan lahan menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, pihaknya berharap ke depan ada pengembangan lahan pasar agar kebutuhan parkir bisa terakumulasi lebih baik,” ungkap Isni.

Ia menambahkan, untuk saat ini, kami berupaya memaksimalkan yang ada, termasuk penggunaan area double decker yang belum optimal. Kami juga sudah membangun komunikasi dengan koordinator parkir liar yang mayoritas adalah warga sekitar, agar bisa diarahkan ke dalam area pasar.

“Koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk petugas keamanan dan petugas parkir, akan terus berjalan demi menciptakan ketertiban yang berkelanjutan. Kami juga menunggu kesadaran dari masyarakat untuk menjaga ketertiban umum secara bersama-sama,” pungkas Isni.(*/Angg)

CIBINONG – Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDA) Air Minum Tirta Kahuripan berkomitmen mewujudkan visi “Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang” serta Misi Kabupaten Bogor diantaranya mewujudkan perekonomian daerah yang maju melalui program prioritas percepatan pembangunan infrastruktur dasar permukiman, yaitu perluasan cakupan pelayanan akses air minum kepada masyarakat Kabupaten Bogor. Usaha penambahan cakupan pelayanan tersebut dilaksanakan melalui mekanisme kerjasama Business to Business (B to B) yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan sejumlah Badan Usaha Swasta yang telah ditetapkan sebagai Bakal Calon Pemrakarsa.

Penandatanganan ini dilaksanakan di Sumber Mata Air Ciburial yang dibangun oleh pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1922, sekaligus meninjau keadaan sumber mata air yang menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Bogor yang penuh dengan sejarah karena pernah mensuplai kebutuhan air bersih ke Istana Kepresidenan di Jakarta.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto menekankan pentingnya pelestarian dengan merencanakan penetapan Mata Air Ciburial sebagai Kawasan Cagar Budaya agar tidak dibongkar dan tidak dibangun sehingga tetap terjaga kelestariannya.
“Mata Air Ciburial ini harus kita jaga bersama dengan cara penetapan sebagai Kawasan Cagar Budaya karena sejarahnya sebagai sumber air yang mengaliri Istana Bogor hingga Istana Merdeka Jakarta dan membuat sumur resapan sebagai langkah penyelamatan debit air di Mata Air Ciburial ,” ujar Rudy.

Selain itu, Bupati Bogor menyampaikan bahwa rencana kerjasama ini merupakan komitmen atas kebutuhan dasar masyarakat yang semakin mendesak mengingat pertumbuhan penduduk yang cukup pesat di Kabupaten Bogor. “Dengan cakupan pelayanan administrasi yang baru mencapai 12,51% dan teknis sebesar 31,31% di akhir 2024, diperlukan adanya alternatif pembiayaan untuk meingkatkan cakupan pelayanan air minum hingga mencapai minimal 37% yang ditargetkan di tahun 2030,”

Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, Tedi Kurniawan menyampaikan bahwa peningkatan cakupan layanan ini menjadi bagian penting dalam mendukung misi pembangunan ekonomi daerah melalui penyediaan infrastruktur dasar permukiman. “Namun mengingat karena tidak adanya pendanaan dari APBN setelah tahun 2021 yang dikarenakan tingginya indeks kemandirian fiskal Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, sehingga diperlukan inovasi alternatif pembiayaan lainnya. Dan salah satu kerjasama ini adalah untuk mengurangi Tingkat Kehilangan Air di Sumber Mata Air Ciburial sehingga cakupan pelayanan untuk wilayah Kabupaten Bogor dapat lebih luas lagi.” ujarnya

Untuk diketahui, alternatif pembiayaan melalui kerjasama investasi dengan Badan Usaha Swasta sebelumnya telah berhasil diterapkan, yaitu penyelenggaraan SPAM Ciawi untuk wilayah Kecamatan Ciawi, Megamendung dan sekitarnya dengan kapasitas 150 liter per detik melalui mekanisme B to B dan yang telah beroperasi sejak awal tahun 2024.

Dampak dan Proyeksi
Apabila rencana kerjasama investasi tersebut telah terealisasi, diproyeksikan cakupan layanan wilayah administratif akan meningkat dari 12,51% menjadi 15,09%, dan cakupan wilayah teknis meningkat dari 31,31% menjadi 37,40% pada tahun 2030.
“Upaya ini bukan hanya mendukung pelayanan dasar, tetapi juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan penyumbang pendapatan daerah melalui dividen dari Perumda Air Minum Tirta Kahuripan. Kami berharap seluruh proses ini mendapat dukungan dari semua pihak agar dapat berjalan sesuai rencana,” tutup Tedi.(*/Angg)

SUKABUMI -Skandal dugaan distribusi BBM ilegal di Sukabumi semakin memanas. Sebuah mobil tangki milik PT Potro Joyo Utomo bernopol B 9061 KFU yang tertangkap mengangkut bahan bakar tanpa dokumen lengkap digiring ke Polsek Cikembar oleh awak media, bukan oleh aparat kepolisian. Fakta ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai integritas dan netralitas penegakan hukum di wilayah tersebut. Kamis (8/5)

Ironisnya, sopir kendaraan tangki tersebut diketahui tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Padahal, pelanggaran administratif seperti itu seharusnya cukup untuk menjadi dasar penahanan kendaraan dan proses hukum lebih lanjut.

Namun, alih-alih dilakukan penyelidikan mendalam, pihak Polsek Cikembar justru memilih melepas kendaraan tersebut setelah pihak perusahaan datang membawa dokumen yang diklaim sebagai legalitas pengangkutan. Pernyataan Kanit Reskrim Polsek Cikembar, Mustofa, justru memperkuat dugaan adanya perlakuan istimewa terhadap perusahaan transportir BBM tersebut.

“Jadi sebenarnya Potro sudah nyambung dengan Polres, sebisa mungkin kita selesaikan di sini. Pas di awal memang diduga ilegal karena nggak dilengkapi dokumen, tapi pengurusnya datang membawa surat-suratnya, jadi ya kita lepas,” ujar Mustofa.

Pernyataan ini menjadi bukti terang-benderang adanya indikasi pembiaran atau bahkan permainan antara aparat dan pihak perusahaan. Ungkapan “sudah nyambung dengan Polres” menimbulkan kecurigaan publik bahwa penegakan hukum tidak berjalan objektif, dan bahwa ada “jalur belakang” yang dapat digunakan untuk lolos dari jerat hukum.

Menanggapi tindakan awak media yang menggiring mobil ke kantor polisi, pengurus lapangan PT Potro Joyo Utomo, Hamid, justru melontarkan pernyataan arogan.

“Apa hak media nyegat mobil di jalan? Kalian bukan polisi! Jangan sok jadi penegak hukum,” ucapnya via sambungan telepon dengan nada tinggi kepada wartawan.

Ucapan ini semakin menimbulkan pertanyaan, mengingat peran media dalam mengawasi dan mengungkap praktik penyimpangan yang tidak ditindak oleh aparat. Sikap arogan pihak perusahaan mencerminkan keyakinan bahwa mereka kebal hukum, dugaan yang makin menguat setelah kendaraan dilepaskan begitu saja oleh Polsek Cikembar.

Kasus ini membuka tabir gelap lemahnya pengawasan distribusi BBM dan potensi keterlibatan oknum aparat dalam jaringan penyimpangan. Awak media yang juga mewakili masyarakat mendesak Kapolri dan Kapolda Jabar segera turun tangan, membentuk tim independen untuk mengusut tuntas dugaan kolusi antara aparat kepolisian dan pelaku usaha nakal.
Jika tidak ada langkah tegas, bukan hanya kredibilitas kepolisian daerah yang hancur, tapi juga kepercayaan rakyat terhadap penegakan hukum secara keseluruhan.(End)