Author Archives: Admin Jurnal Metro

CIBINONG – Sebagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan kembali melaksanakan Survei Kepuasan Pelanggan (SKP) Tahun 2025. Kegiatan ini merupakan agenda rutin perusahaan sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan air minum terbaik kepada 230 ribu pelanggannya.

Pelaksanaan SKP dimulai bulan Juli hingga 10 Agustus 2025 di 9 wilayah cabang pelayanan melibatkan 1.117 responden rumah tangga (domestik) mewakili 31 kecamatan yang dilayani Perumda Air Minum Tirta Kahuripan dan diharapkan seluruh pelanggan untuk berpartisipasi aktif dalam survei ini.

Direktur Umum Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, Abdul Somad menyampaikan bahwa survei ini dilakukan dengan metode kombinasi antara wawancara tatap muka dan e-survei yang mengevaluasi lima aspek pelayanan yaitu: produk, meter air, sistem penagihan, pengaduan pelanggan dan gangguan suplai air.

“Kami mohon kepada pelanggan yang didatangi petugas surveyor untuk meluangkan waktunya melakukan wawancara dan dipersilahkan menyampaikan realita pengaliran air di rumah secara berimbang karena akan menjadi indikator kualitas pelayanan dan sekaligus untuk mengidentifikasi harapan dan kebutuhan pelanggan kedepannya.” ujar Somad.

“Hasil SKP ini akan dijadikan acuan untuk penyusunan program kerja di bidang pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Contohnya pada SKP tahun lalu ditemukan adanya keinginan pelanggan untuk kemudahkan akses informasi gangguan pengaliran dan kemudahan pembayaran tagihan rekening air.

Kini di tahun 2025 Perumda Air Minum Tirta Kahuripan telah meluncurkan aplikasi kepelangganan yang bernama MyKahuripan yang memiliki berbagai fitur yang sangat memudahkan pelanggan, mulai dari sambungan baru, info gangguan pengaliran, kanal pengaduan, cek tagihan hingga bayar tagihan air langsung di aplikasi MyKahuripan. Oleh Sebab itu, setiap masukan pelanggan akan menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan kedepannya.” tutupnya.

Sebagai informasi tambahan, Aplikasi MyKahuripan dapat diunduh melalui Play Store pada tautan: bit.ly/mykahuripan dan untuk informasi lebih lanjut, pelanggan dapat mengunjungi www.tirtakahuripan.co.id atau menghubungi Call Center 1500 862, WhatsApp 0821-1996-9008, dan akun media sosial Instagram resmi di @perumdaairminumtirtakahuripan.(*/Angg)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta bakal menaikkan dana operasional untuk mendukung fungsi rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) sebesar 25 persen. Kenaikan itu terungkap saat rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2025 di Gedung DPRD Provinsi Jakarta, Senin (21/7/2025).

Anggota Fraksi Partai Demokrat-Perindo DPRD Provinsi Jakarta, Dina Manyusin, menyampaikan pihaknya mengapresiasi rencana kenaikan dana operasional RT dan RW. Ia menyebutkan, dana operasional RT dan RW akan naik sebesar 25 persen untuk tiga bulan.

“Fraksi Partai Demokrat-Perindo mengapresiasi atas rencana kenaikan dana operasional RT/RW sebesar 25 persen untuk tiga bulan dalam RAPBD Perubahan 2025,” kata dia dalam rapat paripurna, Senin.

Meski begitu, ia menilai, besaran kenaikan itu belum sepenuhnya sebanding dengan beban kerja dan tanggung jawab mereka. Pasalnya, RT dan RW memiliki peran vital sebagai ujung tombak pelayanan publik, penjaga ketertiban lingkungan, dan perpanjangan tangan pemerintah di tingkat akar rumput.

Karena itu, ia menyatakan, Fraksi Partai Demokrat-Perindo mendorong agar kenaikan dana operasional RT/RW dapat ditingkatkan lebih signifikan. Menurut dia, dukungan anggaran yang memadai akan memperkuat kinerja dan semangat pengabdian RT/RW, sekaligus menjadi bentuk penghargaan nyata atas kontribusi mereka dalam menjaga stabilitas dan ketertiban di lingkungan masyarakat.

Dalam penyampaian jawaban atas pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi di DPRD, Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta Rano Karno mengatakan, kenaikan itu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. “Terkait dana operasional RT/RW dan Dasawisma, Eksekutif telah menindaklanjuti kenaikan operasional RT/RW dan Dasawisma sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” kata dia.

Berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT dan RW disebutkan bahwa besaran uang yang diterima ketua RT adalah Rp 2 juta per bulan. Sementara ketua RW mendapatkan uang Rp 2,5 juta per bulan.

Sementara itu, dalam kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta, Pramono Anung yang kini menjabat sebagai Gubernur Jakarta pernah menjanjikan kenaikan insentif bagi RT dan RW sebanyak dua kali lipat atau 100 persen. Hal itu disampaikan ketika melakukan pertemuan dengan warga Penjaringan Jakarta Utara pada hari Jumat (27/9/2024).

Ketika itu, Pramono menuturkan jika dirinya terpilih sebagai gubernur nanti akan menaikkan isentif bagi dasawisma dan jumantik yang saat ini hanya Rp 500 ribu. Selain itu, ia mengaku akan menaikkan insentif RT dan RW.

“Baik, untuk dasawisma, jumantik, (insentifnya) dikalikan dua. Untuk RT/RW juga dikalikan dua. Ini insentif ya. Kalau Pak RW itu terima Rp 2,5 juta, jadi Rp 5 juta. RT-nya dari Rp 2 juta menjadi Rp 4 juta. Jumantik, dasawisma, dikalikan dua juga,” kata Pramono.

Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, pihaknya telah meneken aturan terkait kenaikan dana operasional untuk RT dan RW. Menurut dia, kenaikan itu kemungkinan akan mulai berlaku pada Oktober 2025.

“Nanti saya umumkan pada saatnya, berlakunya adalah mudah-mudahan bulan Oktober,” kata dia di Pasar Santa, Jakarta Selatan, Selasa (22/7/2025).

Meski demikian, Pramono masih belum mau mengungkap besaran kenaikan dana operasional untuk RT dan RW. Ia pun tidak memberikan jawaban tegas ketika ditanya kenaikan yang hanya 25 persen, yang disampaikan oleh Fraksi Partai Demokrat-Perindo dalam rapat paripurna.

“Ya nanti spill-nya saya jawab,” katanya.(*/Bi)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut harga barang yang disuplai untuk bantuan sosial presiden terkait penanganan masa pandemi Covid-19. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pengusutan dilakukan saat memeriksa Direktur Utama PT Winti Nur Aflah atas nama Santi Yusianti pada Jumat (18/7/2025).

“Saksi hadir, dan didalami terkait barang yang disuplai, besaran kuantitasnya, serta kewajaran harganya,” ujar Budi saat dikonfirmasi dari Jakarta, Selasa (22/7/2025).

Pada pekan yang sama, KPK pada Rabu (16/7/2025), mendalami peran dua saksi dalam operasional pemberian paket bansos presiden untuk penanganan Covid-19 tersebut. Kedua saksi adalah Direktur PT Envio Global Persada Richard Cahyanto, dan mantan Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada.

Sebelumnya, pada 26 Juni 2024, KPK mengumumkan dimulainya penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan bansos presiden terkait penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada Kementerian Sosial tahun 2020. Menurut KPK, modus dalam kasus tersebut adalah mengurangi kualitas barang yang akan disalurkan kepada masyarakat.

Dengan demikian, kerugian keuangan negara akibat kasus tersebut berdasarkan perhitungan awal mencapai Rp 125 miliar. Adapun penyidikan tersebut merupakan pengembangan dari perkara dugaan korupsi anggaran distribusi bansos pada Kemensos.

Dalam kesempatan berbeda, Joko Widodo sebagai Presiden ke-7 RI pada 27 Juni 2024, mempersilakan KPK untuk mengusut kasus tersebut.(*/Ad)

JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) telah melakukan pengujian terhadap sejumlah produk beras dari PT Food Station Tjipinang Jaya. Hasilnya, beras yang didistribusikan oleh BUMD Jakarta itu tidak memenuhi syarat mutu beras premium.

Kepala Badan Pembina BUMD Provinsi Jakarta Syaefuloh Hidayat belum bisa banyak bicara mengenai kasus itu. Ia mengaku masih harus memperlajari lebih dulu terkait temuan Kementan.

“Saya pelajari dulu ya. Kalau saya sudah tau saya pasti cerita,” kata dia di Taman Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025).

Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan Moch Arief Cahyono mengatakan, sampel beras dari Food Station telah diuji di lima laboratorium yang berbeda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sejumlah merek beras seperti Alfamidi Setra Pulen, Beras Premium Setra Ramos, dan lainnya, tidak memenuhi syarat mutu beras premium sebagaimana standar yang telah ditetapkan.

Selain itu, hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa terdapat beras-beras tersebut dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Praktik itu dinilai merugikan konsumen dan mencederai prinsip keadilan dalam distribusi pangan.

“Jika pihak Food Station membutuhkan salinan data hasil laboratorium, silakan menghubungi Satgas Pangan Mabes Polri. Mereka telah memiliki seluruh hasil pengujian dan sedang mendalami temuan ini,” kata Arief, dilansir dari situs web Kementan.

Arief juga telah menerima informasi perihal pengakuan salah satu pemilik toko beras di Pasar Induk Beras Cipinang yang mengungkapkan ada pesanan sebanyak 10 ton beras dari seorang anggota DPRD Jakarta. Beras itu kemudian dimasukkan dalam 2.000 karung ukuran 5 kilogram.

Menariknya beras itu di setiap karungnya merupakan campuran dari berbagai jenis alias oplosan. Pedagang yang tak mau diungkap identitasnya mengakui bahwa praktik ini biasa dilakukan secara terang-terangan untuk mendapatkan harga lebih murah, untung lebih banyak.

Arief menegaskan bahwa Kementan tidak akan tinggal diam terhadap praktik yang merugikan masyarakat. “Kami mengimbau PT Food Station Tjipinang Jaya dan pihak-pihak terkait untuk segera fokus pada perbaikan mutu produk. Kami ingin melihat langkah nyata untuk memastikan mutu beras sesuai standar dan harga tetap wajar bagi masyarakat,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengungkapkan temuan mencengangkan di lapangan. Dari hasil sidak dan investigasi yang dilakukan Satgas Pangan bersama jajaran Kementan, ditemukan 212 merek beras yang diduga merupakan beras oplosan, yakni campuran antara beras medium dan premium.

“Kami tidak akan mentolerir praktik curang seperti ini. Jangan permainkan rakyat dengan mengoplos beras dan menjualnya dengan harga premium. Ini bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga moral,” ujarnya.(*/Bi)

JAKARTA – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan DPRD DKI Jakarta Muhammad Subki menyatakan bahwa seharusnya madrasah juga gratis. Alasannya, menurut Subki, siswa di lembaga itu juga merupakan warga Jakarta.

“Semua sekolah, termasuk madrasah harus mendapatkan perlakuan yang sama,” kata Subki di Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Menurut dia, untuk mewujudkan madrasah gratis, perlu sinkronisasi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Pendidikan. Subki mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta seharusnya tidak hanya fokus menggratiskan tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. Namun, perlu juga memprioritaskan pada sekolah Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah.

“Jangan sampai pendidikan gratis mematikan sekolah-sekolah madrasah. Kita sudah mati-matian membela pendidikan gratis, tiba-tiba madrasah tidak diperhatikan. Ini tidak boleh terjadi,” ujarnya.

Subki menegaskan, semua yang terkait tentang pendidikan harus diperhatikan. Dengan begitu, tidak terjadi ketimpangan dan menimbulkan kecemburuan antarlembaga pendidikan.

Ia juga menekankan, gaji guru di bawah Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama disetarakan. Karena itu, Dinas Pendidikan DKI Jakarta perlu mengalokasikan anggaran untuk menggratiskan sekolah madrasah dan penyetaraan gaji guru sekolah negeri dengan guru madrasah.

“Harapan saya, pak gubernur bersama Dinas Pendidikan, bisa memberikan alokasi yang cukup untuk anak-anak kita di madrasah,” kata dia.

Seribu lebih madrasah

Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) DKI Jakarta Adib pada November 2024 menyebutkan, jumlah madrasah di Jakarta mencapai 1.819, yang terdiri dari madrasah negeri dan swasta.

Berdasarkan data itu, 1.819 lembaga madrasah itu terdiri atas Raudhatul Athfal (RA): 990, Madrasah Ibtidaiyah (MI): 475, Madrasah Tsanawiyah (MTs): 254, Madrasah Aliyah (MA): 100.

Dari total tersebut, yang berstatus negeri (dikelola langsung oleh Kementerian Agama) berjumlah 86 lembaga, yakni: MIN: 20, MTsN: 42 dan MAN: 24, sedangkan sisanya dikelola swasta sebanyak 1.733 lembaga.(*/Ind)

JAKARTA – Sidang lanjutan gugatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat terhadap Dewan Pers kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2025). Dalam sidang kali ini, PWI selaku penggugat menghadirkan wartawan senior M. Noeh Hatumena sebagai saksi fakta. Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa urusan internal PWI sebaiknya tidak diintervensi oleh pihak luar, termasuk Dewan Pers.

Dalam sidang Sidang PWI vs Dewan Pers, M. Noeh Hatumena yang saat ini menjabat Ketua Pelaksana Tugas (Plt) Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat, menjelaskan bahwa dinamika serta perbedaan pendapat dalam organisasi adalah hal yang wajar dan harus diselesaikan secara internal melalui musyawarah.

“Perbedaan pendapat dalam organisasi itu biasa. Tidak ada konflik besar. Semua bisa diselesaikan secara internal,” ujarnya di hadapan majelis hakim pimpinan Achmad Rasyid Purba.

Saat ditanya mengenai kewenangan Dewan Pers untuk mencampuri urusan internal PWI, pria kelahiran 1945 yang akrab disapa Noeh itu dengan tegas menolak. Ia menegaskan bahwa Dewan Pers tidak berhak ikut campur karena PWI adalah organisasi independen yang telah berdiri jauh sebelum lembaga tersebut dibentuk.

Sidang sempat memanas ketika tim kuasa hukum tergugat mengajukan pertanyaan yang dinilai menggiring opini. Dengan sorot mata tajam, Noeh tetap memberikan jawaban tegas. Salah satu anggota tim kuasa hukum tergugat bahkan sempat tergagap dan tampak kebingungan, terlebih setelah tim penasihat hukum PWI menyanggah bahwa pertanyaan yang diajukan sudah mengarah pada kesimpulan.

Majelis hakim yang dipimpin Achmad Rasyid Purba kemudian mengingatkan bahwa saksi yang dihadirkan pihak penggugat adalah saksi fakta, bukan saksi ahli.

Noeh memiliki rekam jejak panjang sebagai wartawan senior di LKBN ANTARA. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Perwakilan ANTARA di Australia dan juga Pemimpin Redaksi. Selain aktif di PWI, Noeh juga pernah bertugas sebagai Anggota Kelompok Kerja Komisi Pengaduan Dewan Pers.

Dalam kesaksiannya di persidangan, ia Kembali menegaskan bahwa Gedung Dewan Pers merupakan aset milik pemerintah. Oleh karena itu, menurutnya, tidak semestinya Dewan Pers mengambil tindakan yang justru merugikan PWI.

Tindakan Sepihak Dewan Pers

Usai sidang, tim kuasa hukum PWI Pusat dari kantor hukum ‘O.C. Kaligis & Associates’ yang terdiri atas Muhamad Faris, Umi Sjarifah, Rukmana, dan Victor menyatakan bahwa tindakan Dewan Pers menyegel kantor PWI serta membekukan kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) merupakan langkah sepihak yang dinilainya melanggar prinsip independensi organisasi.

“Intinya bahwa penyegelan kantor PWI merupakan bentuk intervensi yang tidak dapat dibenarkan. Tidak pernah ada organisasi lain yang mendapat perlakuan seperti ini di Gedung Dewan Pers,” ujar Muhamad Faris.

Faris juga mengapresiasi kesaksian Noeh Hatumena yang dinilainya lugas dan tegas saat menyampaian keteranan dlam persidangan sebagai saksi fakta dari pihak PWI Pusat.

“Beliau memiliki pengalaman luar biasa sebagai wartawan senior dan mampu memberikan keterangan yang jelas dan obyektif, terima kasih Pak Noeh, sehat selalu,” ucapnya.

“Saya sependapat dengan pernyataan rekan Rukmana dalam persidangan, bahwa kami tidak sedang membahas konflik internal PWI dalam perkara ini. Kami sebenarnya bisa saja mengajukan pertanyaan serupa seperti yang disampaikan tim penasihat hukum tergugat yang menurut kami cenderung menggiring opini dan kesimpulan — tetapi substansi utama perkara ini adalah penyegelan kantor dan pembekuan UKW yang berdampak langsung terhadap organisasi,” tambah alumnus Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Jakarta itu.

Tim kuasa hukum PWI berkomitmen mengawal proses hukum demi mempertahankan kemandirian organisasi dan menolak intervensi yang dinialinya tidak sah. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak tergugat.

Di tengah proses hukum yang berjalan, berkembang informasi bahwa sejumlah pihak berupaya mendorong perdamaian antara PWI Pusat dan Dewan Pers. Meskipun belum ada pernyataan resmi, opsi damai dianggap sebagai penyelesaian sengketa yang sah selama menghormati keadilan dan menjaga kepentingan serta independensi organisasi.(*/Ad)

YOGYAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan, pihaknya akan memeriksa peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Langkah itu dilakukan usai ada temuan perihal ratusan ribu rekening penerima bansos yang terindikasi digunakan untuk permainan perjudian daring atau judi online (judol).

“Katakanlah dia ikut program PKH, lalu rekeningnya ketahuan dibuat main judol, ya, kita akan periksa bagaimana peran pendamping,” ujar menteri yang akrab disapa Gus Ipul itu di kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, DI Yogyakarta, Kamis (17/7/2025).

Dari hasil pencocokan data, lanjut Mensos, sebanyak 571 ribu rekening penerima bantuan sosial (bansos) diketahui memiliki irisan dengan data pemain judol.

“Kalau sampai kebobolan kayak begitu bagaimana? Kita akan periksa, peran pendampingnya kita lihat,” ujar dia.

Temuan itu merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Sosial (Kemensos) RI dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kedua institusi menyinkronkan data penerima bansos dengan data pemain judi online.

“Kami memang yang datang ke PPATK, seizin Presiden, untuk diperiksa seluruh rekening yang pernah menerima bansos dari Kementerian Sosial,” ucapnya.

Proses tersebut melibatkan lebih dari 28 juta nomor induk kependudukan (NIK) penerima bansos yang dikirimkan Kemensos untuk disandingkan dengan NIK para pemain judol.

PPATK mencatat lebih dari 7,5 juta transaksi terkait dengan nilai total mendekati Rp1 triliun. Gus Ipul mengaku terkejut dengan temuan itu.

“Itu benar-benar mengagetkan kita, karena memanfaatkan bansos untuk kepentingan lain. Bansos itu kan sifatnya sementara dan sudah jelas peruntukannya. Tidak bisa digunakan untuk yang lain, apalagi untuk judol,” ujar Gus Ipul.

Dia memastikan bakal memberikan sanksi tegas bagi penerima bansos yang terbukti menyalahgunakan bantuan itu. Hingga kini, Kemensos telah menerima surat resmi dari PPATK dan masih mendalami data tersebut.

“Kita sedang selidiki, kita sedang pastikan, kalau memang melakukan pelanggaran ya tidak akan mendapatkan Bansos lagi. Kita pertimbangkan untuk kita coret,” ujar dia.

Seperti diwartakan sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos), terlibat menjadi pemain judi online (judol) sepanjang tahun 2024.

Total deposit judi online dari 571.410 NIK penerima bantuan sosial selama tahun 2024 itu mencapai Rp957 miliar dengan 7,5 juta kali transaksi.(antara)

CIBINONG – Acara yang di selenggarakan di Hotel Lor in Sentul berlangsung dengan lancar dan tak ada kendala ,Konferensi Luar Biasa (KLB) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bogor resmi menetapkan M. Nurofik sebagai Ketua PWI Kabupaten Bogor periode 2025–2028.

Pemilihan berlangsung secara aklamasi dalam suasana kondusif dan penuh semangat kebersamaan di Hotel Lorin, Sentul, Kabupaten Bogor, Rabu (2/7/2025).

KLB PWI Kabupaten Bogor digelar sebagai bagian dari agenda organisasi untuk konsolidasi dan penguatan internal ini dibuka langsung oleh Plt Ketua PWI Jawa Barat, Danang Donoroso, serta dihadiri oleh Ketua Umum PWI Pusat, Hendry CH Bangun dan dewan pakar pers M Said dan tokoh pers M Nuh .

Kehadiran sejumlah tokoh penting dari instansi pemerintah dan lembaga terkait di Kabupaten Bogor turut memberi legitimasi dan semangat tersendiri bagi berlangsungnya proses demokratis ini.

Danang Donoroso dalam sambutannya menegaskan bahwa pelaksanaan KLB merupakan langkah konstitusional untuk memastikan keberlanjutan roda organisasi berjalan pada jalur yang benar.

Ia menekankan pentingnya menegakkan aturan dan menjaga marwah PWI sebagai rumah besar para jurnalis profesional.

“Kita tidak boleh fanatik kepada orang, tapi harus berpegang teguh pada aturan organisasi. Di bawah komando Ketua Umum PWI Pusat, Bapak Hendry CH Bangun, yang diakui negara sesuai AHU Kemenkumham, kita harus tegakkan dan jaga marwah PWI,” tegas Danang.

M. Nurofik terpilih secara aklamasi setelah menjadi satu-satunya calon yang maju dalam pemilihan ketua.

Dalam pidato perdananya, ia menyampaikan komitmen kuat untuk membawa PWI Kabupaten Bogor ke arah yang lebih profesional, independen, dan berdaulat di tengah arus perubahan dunia media.

“Saya berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Ini adalah amanah besar. Saya berkomitmen untuk bekerja maksimal, meningkatkan kapasitas dan kualitas para anggota, menjaga integritas organisasi, serta memperkuat posisi PWI sebagai wadah wartawan yang kredibel,” ujar Nurofik.

Ia juga menyampaikan pentingnya kolaborasi dan komunikasi antarpengurus dan anggota untuk membangun solidaritas organisasi.

Menurutnya, PWI tidak boleh sekadar menjadi simbol, tetapi harus hadir sebagai kekuatan nyata dalam meningkatkan kualitas jurnalisme daerah.

Dalam momentum ini, KLB juga mengukuhkan struktur kepengurusan baru PWI Kabupaten Bogor periode 2025–2028. Dengan mengusung tema “Berintegritas, Independen, Menuju PWI Berdaulat,” jajaran kepengurusan yang terbentuk diharapkan dapat menjadi motor penggerak perubahan organisasi ke arah yang lebih baik.

Proses regenerasi ini menjadi refleksi atas dinamika yang sempat mengguncang tubuh PWI secara nasional.

Melalui KLB, PWI Kabupaten Bogor menunjukkan kesiapan untuk bangkit, menyatukan barisan, dan kembali menatap masa depan dengan optimisme.

BACA JUGA: Prakiraan Cuaca Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu 28 Februari 2024: Berawan dan Hujan Ringan

Kehadiran Ketua Umum PWI Pusat, Hendry CH Bangun, juga menjadi penegasan bahwa organisasi di daerah tetap menjadi perhatian utama pengurus pusat.

Dalam kesempatan itu, Hendry menyampaikan harapannya agar PWI Kabupaten Bogor dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menjaga independensi, etika jurnalistik, dan keberpihakan pada kepentingan publik.

“Tantangan jurnalisme ke depan tidak ringan, terutama dalam era digital. PWI harus menjadi garda terdepan dalam menjaga kualitas berita, etika profesi, dan kebebasan pers yang bertanggung jawab,” kata Hendry.

Dengan terpilihnya M. Nurofik sebagai Ketua PWI Kabupaten Bogor dan terbentuknya jajaran kepengurusan yang baru, organisasi ini diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan, termasuk tuntutan transformasi digital, peningkatan kapasitas wartawan, serta penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan di daerah.

KLB PWI Kabupaten Bogor menjadi momentum penting yang bukan hanya menata ulang struktur, tetapi juga memperkuat nilai-nilai dasar organisasi, seperti integritas, profesionalisme, dan semangat kolaboratif.

PWI Kabupaten Bogor kini menatap masa depan dengan semangat baru siap berdiri tegak lurus, memperkuat marwah organisasi, dan menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi yang jernih, akurat, dan dapat dipercaya.(*/Dung)

CIREBON – Manajemen Persib Bandung menolak bonus yang berasal dari sumbangan aparatur sipil negara (ASN) Pemprov Jawa Barat (Jabar) yang tidak sesuai janji sebesar Rp 1 miliar. Bonus itu sebelumnya dijanjikan oleh Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, sebagai hadiah kemenangan Persib Bandung sebagai juara Liga I BRI Indonesia.

Menanggapi penolakan itu, gubernur yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) pun memberikan penjelasan. Menurutnya, bonus sebesar Rp 2 miliar yang dijanjikannya itu bersumber dari uang pribadinya Rp 1 miliar dan patungan ASN Pemprov Jabar Rp 1 miliar.

“Janji (bonus Rp 1 miliar) dari saya pribadi sudah saya tunaikan di depan anggota DPRD,” ujar Dedi, saat ditemui di Cirebon, akhir pekan ini.

Sedangkan sisa Rp 1 miliar lainnya, Dedi mengaku telah memerintahkan Sekda Jabar, Herman Suryatman, untuk mengoordinasikan para ASN Pemprov Jabar agar memberikan sumbangan secara sukarela.

“Sumbangan sukarela (dari ASN) ditargetkan Rp 1 miliar. Tetapi ada kalimat berikutnya, kalau tidak mampu, jangan dipaksakan, apalagi ngambil yang bukan haknya. Jadi kalau ASN mampunya segitu, ya gak papa segitu saja,” ucap Dedi.

Seperti diketahui, manajemen Persib Bandung diketahui menolak bonus juara Liga I BRI Indonesia dari sumbangan ASN Pemprov Jabar yang tidak sesuai janji sebesar Rp 1 miliar. Total sumbangan yang terkumpul dari ASN hanya mencapai Rp 365.525.000.

Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) H Umuh Muchtar mengatakan manajemen menolak uang bonus dari sumbangan ASN Pemprov Jabar. Ia merasa khawatir sumbangan tersebut menjadi masalah di masa mendatang ke depan.

Ia menyebut Sekda Provinsi Jabar Herman Suryatman sudah berkoar-koar tentang uang yang dijanjikan senilai Rp 1 miliar. Namun, uang tersebut hanya mencapai Rp 365 juta.

“Sudah diinstruksikan kepada staf di Persib, saya tolak,” ucap dia, Jumat (27/6/2025).

Untuk menghindari konflik, ia menyebut manajemen memutuskan untuk menolak dan mengembalikan uang yang sudah diberikan Pemprov Jabar. “Saya takutnya jadi beban dan jadi prasangka dari semua Bobotoh bahwa Persib sudah menerima uang Rp 1 miliar,” kata dia.

Umuh mengatakan Pemprov Jabar tampak terbebani dengan janji bonus yang sebelumnya dilontarkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat pawai Persib juara. H Umuh meminta pemerintah jangan asal berjanji memberikan bonus miliaran jika sulit untuk direalisasikan.

“Saudara Herman, Sekda Jabar hati-hati ya, uang Rp 1 miliar itu nggak susah karena dia menyusahkan sendiri,” kata dia.

Umuh menegaskan klub akan tetap menolak bonus yang diberikan Pemprov Jabar meski nominal terkumpul Rp 1 miliar. Sebab riskan pertanggungjawabannya.

“Ditolak. Karena apa? Riskan, kecuali ada rinciannya,”ungkapnya.(*/Hen)

CIREBON – Manajemen Persib Bandung menolak bonus yang berasal dari sumbangan aparatur sipil negara (ASN) Pemprov Jawa Barat (Jabar) yang tidak sesuai janji sebesar Rp 1 miliar. Bonus itu sebelumnya dijanjikan oleh Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, sebagai hadiah kemenangan Persib Bandung sebagai juara Liga I BRI Indonesia.

Menanggapi penolakan itu, gubernur yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) pun memberikan penjelasan. Menurutnya, bonus sebesar Rp 2 miliar yang dijanjikannya itu bersumber dari uang pribadinya Rp 1 miliar dan patungan ASN Pemprov Jabar Rp 1 miliar.

“Janji (bonus Rp 1 miliar) dari saya pribadi sudah saya tunaikan di depan anggota DPRD,” ujar Dedi, saat ditemui di Cirebon, akhir pekan ini.

Sedangkan sisa Rp 1 miliar lainnya, Dedi mengaku telah memerintahkan Sekda Jabar, Herman Suryatman, untuk mengoordinasikan para ASN Pemprov Jabar agar memberikan sumbangan secara sukarela.

“Sumbangan sukarela (dari ASN) ditargetkan Rp 1 miliar. Tetapi ada kalimat berikutnya, kalau tidak mampu, jangan dipaksakan, apalagi ngambil yang bukan haknya. Jadi kalau ASN mampunya segitu, ya gak papa segitu saja,” ucap Dedi.

Seperti diketahui, manajemen Persib Bandung diketahui menolak bonus juara Liga I BRI Indonesia dari sumbangan ASN Pemprov Jabar yang tidak sesuai janji sebesar Rp 1 miliar. Total sumbangan yang terkumpul dari ASN hanya mencapai Rp 365.525.000.

Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) H Umuh Muchtar mengatakan manajemen menolak uang bonus dari sumbangan ASN Pemprov Jabar. Ia merasa khawatir sumbangan tersebut menjadi masalah di masa mendatang ke depan.

Ia menyebut Sekda Provinsi Jabar Herman Suryatman sudah berkoar-koar tentang uang yang dijanjikan senilai Rp 1 miliar. Namun, uang tersebut hanya mencapai Rp 365 juta.

“Sudah diinstruksikan kepada staf di Persib, saya tolak,” ucap dia, Jumat (27/6/2025).

Untuk menghindari konflik, ia menyebut manajemen memutuskan untuk menolak dan mengembalikan uang yang sudah diberikan Pemprov Jabar. “Saya takutnya jadi beban dan jadi prasangka dari semua Bobotoh bahwa Persib sudah menerima uang Rp 1 miliar,” kata dia.

Umuh mengatakan Pemprov Jabar tampak terbebani dengan janji bonus yang sebelumnya dilontarkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat pawai Persib juara. H Umuh meminta pemerintah jangan asal berjanji memberikan bonus miliaran jika sulit untuk direalisasikan.

“Saudara Herman, Sekda Jabar hati-hati ya, uang Rp 1 miliar itu nggak susah karena dia menyusahkan sendiri,” kata dia.

Umuh menegaskan klub akan tetap menolak bonus yang diberikan Pemprov Jabar meski nominal terkumpul Rp 1 miliar. Sebab riskan pertanggungjawabannya.

“Ditolak. Karena apa? Riskan, kecuali ada rinciannya,”ungkapnya.(*/Hen)

TANGERANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang, Banten memastikan banjir yang melanda sebagian wilayah kabupaten setempat sejak Sabtu (28/6/2025) sore mulai surut dan aktivitas warga kembali normal. Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan BPBD Kabupaten Tangerang Agun Guntara mengatakan sejak pagi kondisi air yang sebelumnya merendam kawasan Perumahan Dasana Indah, Bojong Nangka, Bencongan dan jalan di kawasan Lippo Karawaci sudah surut.

“Alhamdulillah, banjir yang melanda Jalan Mataram Perum 3 sudah surut. Kemudian, di beberapa pemukiman warga di Kelapa Dua juga sudah surut dan berangsur normal,” katanya, Ahad (29/6/2025).

Berdasarkan data laporan sebelumnya, tercatat kawasan pemukiman warga dan ruas jalan yang terdampak banjir dengan rata-rata ketinggian air mencapai 30 sentimeter hingga 1 meter. Pada saat puncak banjir lebih dari puluhan kepala keluarga (KK) ikut terdampak dan setelah air surat mereka kembali beraktivitas seperti biasa.

Ia mengatakan dari beberapa wilayah yang terdampak banjir dilaporkan paling terdampak berada di daerah Kelapa Dua, tepatnya di kawasan Lippo Karawaci. “Di wilayah itu sejumlah jalan dan pemukiman warga terendam banjir yang diduga akibat jebolnya tanggul di wilayah itu,” ujarnya.

Hingga kini tim BPBD Kabupaten Tangerang terus melakukan pemantauan dan monitoring di beberapa titik terjadinya banjir tersebut. “Hasil monitoring beberapa pemukiman sudah tidak ada genangan air, dan sebagian warga melakukan pembersihan lingkungan akibat kejadian banjir kemarin,” tuturnya.

Tim BPBD Kabupaten Tangerang telah menyalurkan sejumlah bantuan kepada warga terdampak, seperti bantuan paket sembako untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak banjir tersebut. “BPBD juga sudah memberikan bantuan logistik untuk warga yang terdampak yang kami serahkan ke kelurahan Bencongan berupa 25 paket sembako,”ujarnya.(*/Idr)