Author Archives: Admin Jurnal Metro

CUBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto meminta agar Pemkab Bogor lebih serius dalam menangani persoalan jalan rusak di Kabupaten Bogor.

Terlebih, baru-baru ini sejumlah warga di Kecmatan Rumpin dan Gununsindur mengeeluh hingga mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUR) Kabupaten Bogor agar segera mempebaki akses jalan yang sudah lama ruasak.

“Prihatin sekali pastinya, karenakan jalan itu di lalui oleh masyarakat tentu keselamatan yang harus diutamakan agar masyarakat yang melintas juga merasa aman serta mendukung perekonomian warga sekitar,” kata Rudy Susmanto dalam keterangannya, (27/5/24).

Rudy Susmanto mengaku, akan mendorong agar jalan yang sudah sering dikeluhkan masyarakat itu segera diperbaiki.

“Kami di DPRD akan terus mendorong pemkab untuk segera mengambil tindakan atas keresahan yang dirasakan oleh masyarakat,” sambung dia.

Wasekjen DPP Gerindra itu optimis bahwa akses Jalan yang baik nantinya akan memberikan dampak yang baik pula bagi masyarakat dan pemerintah. Sebaliknya Jalan yang tidak baik akan membawa dampak negatif.

“Seperti yang kita tahu, tidak sedikit jalan rusak itu memakan korban jiwa maupun korban luka. Kalau jalan yang diperbaiki hanya bertahan sebentar kemudian kembali rusakkan patus dicurigai,”ucapnya.

Rudy juga menegaskan kepada Pemkab khususnya Dinas PUPR untuk segera menyelesaikan persoalan Jalan berlubang (rusak) di wilayah Kabupaten Bogor.

Sebelumnya, banyak jalan utama di wilayah Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor yang kondisinya rusak parah, hingga saat ini belum ada kejelasan kapan akan diperbaiki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) atau Pemkab Bogor.

Kesal dengan kondisi jalan yang telah sangat lama dibiarkan rusak tersebut, beberapa elemen warga Rumpin mengaku akan membuat petisi dan ‘peringatan kejutan’ bagi Dinas PUPR dan Pemkab Bogor.

Ibnu Sakti Mubarok, Ketua Ikatan Alumni Himpunan Mahasiswa Rumpin (IKA HMR) menjelaskan, pihaknya akan mempersiapkan satu kejutan peringatan bagi Dinas PUPR dan Pemkab Bogor.

“Kami sudah diskusikan dengan rekan-rekan seperjuangan. Soal waktu dan kejutan peringatan apa yang akan kami berikan, ditunggu saja tanggal mainnya,” cetus Sakti, sapaan akrabnya, Jum’at (24/5/24).

Sementara, Ketua Aliansi Gerakan Jalur Tambang (AGJT) sekaligus koordinator Forum Masyarakat Desa (FMD), Junaedi Adi Putra mengaku tengah mempersiapkan sebuah petisi masyarakat untuk DPUPR dan Pemkab Bogor.

“Petisi tersebut sebagai wujud rasa kecewa atas buruknya infrastruktur jalan utama di Rumpin karena banyak yang di biarkan rusak tanpa ada perbaikan,” paparnya.

Junaedi mengungkapkan, petisi itu merupakan desakan agar DPUPR dan Pemkab Bogor memperbaiki 3 ruas jalan utama di Rumpin yang rusak parah yaitu ruas Cicangkal-Leuwiranji, Cicangkal-Legok dan Ciparigi-Warung Jata.

“Hari Minggu kami akan perbaiki secara swadaya jalan Cicangkal-Legok. Karena menunggu respon pemerintah lama, sedangkan ini jalan penting untuk memperlancar perekonomian warga,” tandasnya.(*/Rul)

JAKARTA – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo turut merespons ihwal kasus dugaan penguntitan Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah diduga dikuntit oleh oknum anggota Densus 88 Antiteror Polri beberapa waktu yang lalu. Listyo menegaskan, Polri dan Kejagung tak ada masalah.

“Kan dengan Pak JA (Jaksa Agung) sama-sama menyampaikan nggak ada masalah,” ujar Listyo saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2024).

Saat disinggung terkait adanya tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Listyo pun menegaskan bahwa Polri dan Kejagung tak ada masalah apapun.

“Sudah nggak ada masalah, memang nggak ada masalah apa-apa juga,” terangnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menggandeng tangan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Momen itu terjadi usai menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran Government Technology (GovTech) Indonesia.

Berdasarkan video yang diterima, Hadi menuruni anak tangga Istana Negara dengan Jaksa Agung di sebelah kanannya dan Kapolri di sebelah kirinya. “Inget ya sudah gandengan loh,” kata Hadi.

Diketahui, Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah diduga dikuntit oleh oknum anggota Densus 88 Antiteror Polri beberapa waktu yang lalu.

Sebagai informasi, Jampidsus Kejagung tengah menangani kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk 2015-2022. Sebanyak 21 orang ditetapkan sebagai tersangka dengan kerugian perekonomian negara mencapai Rp271 triliun.(Okzone)

BENGKULU – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Bengkulu menjelaskan mengenai suhu panas yang terjadi di wilayah tersebut sejak beberapa waktu. Menurut BMKG Bengkulu, hal itu disebabkan karena adanya penguapan yang cukup tinggi.

“Kondisi suhu sekarang ini disebabkan karena penguapan cukup tinggi, juga karena tutupan awan yg cukup sedikit sehingga matahari langsung ke permukaan bumi, energi konvektif cukup besar, maka peluang terbentuk awan hujan cukup besar,” kata Kasi Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Pulau Baai Bengkulu Anang Anwar di Kota Bengkulu, Senin (27/5/2024).

Suhu panas yang terjadi di Bengkulu dengan rata-rata 33,9 derajat Celsius dan terjadi sejak pagi hingga malam saat terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Oleh karena itu, Anang mengimbau kepada seluruh masyarakat Bengkulu untuk tidak panik menyikapi informasi yang beredar mengenai suhu tinggi tersebut.

Kemudian, dapat mengonsumsi air putih dan buah agar tidak mengalami dehidrasi, serta mengurangi kegiatan di luar ruangan. Sementara itu, BMKG Bengkulu memprediksi peralihan cuaca dari El Nino ke La Nina di wilayah tersebut akan terjadi pada Juli hingga Agustus 2024.

“Pada Mei hingga Juni 2024 masuk ke masa peralihan atau netral namun pada Juli dan Agustus sudah akan masuk fenomena La Nina, namun fenomena La Nina tidak akan sekuat tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.

Sebab, El Nino merupakan kondisi pemanasan suhu samudera pasifik bagian timur sehingga Indonesia yang berada di Samudra Pasifik bagian barat suhu permukaan laut menjadi lebih dingin menyebabkan kering dan curah hujan yang sedikit. Sedangkan untuk La Nina yaitu kebalikan dari El Nino yang menyebabkan curah hujan yang cukup tinggi dan iklim yang bersifat basah, pada Pasifik bagian barat Indonesia suhu lautnya lebih hangat sehingga uap air di pasifik timur dialirkan ke wilayah pasifik barat.

Namun, cuaca El Nino dan La Nina tidak dipengaruhi oleh musim hujan dan kemarau, namun kedua fenomena iklim tersebut yang akan mempengaruhi cuaca. Anang mengatakan, saat terjadi La Nina ikan-ikan yang berada di laut semakin banyak karena nutrisi di laut menjadi melimpah, namun dapat menyebabkan bencana banjir bila terjadi di musim hujan.(Antara)

JAKARTA – Sejumlah jurnalis dan pegiat media yang mengatasnamakan ‘Koalisi Jurnalis, Pers Mahasiswa, dan Organisasi Pro Demokrasi Tolak RUU Penyiaran’ menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (27/5).
Mereka menolak Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Penyiaran. Para jurnalis membawa atribut spanduk dan poster yang berisikan penolakan terhadap RUU Penyiaran.

Di antaranya seperti ‘Dukung Kebebasan Pers, Tolak Revisi UU Penyiaran’, ‘RUU Penyiaran Bikin Korupsi Makin Ugal-ugalan’, ‘dan Jurnalisme Investigasi Dikebiri, Demokrasi Mati’.

Mereka juga meletakkan kartu identitas pers serta kamera sebagai bentuk penolakan terhadap RUU tersebut.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bayu Wardhana dalam orasinya menegaskan RUU Penyiaran merupakan ancaman terhadap pers lantaran akan mengebiri kebebasan pers.

“Harusnya kita juga lihat ada skenario besar ketika sebelum RUU ini ada revisi MK. kalau kita lihat ada empat pilar demokrasi, legislatif sudah dipreteli, yudikatif dipreteli, dan sekarang pers akan dipreteli. ini skenario besar teman-teman,” kata Bayu.

Bayu mengatakan aksi penolakan RUU Penyiaran tak cuma digelar di Jakarta, tapi serentak di kota-kota lain di Indonesia.

Ia menjelaskan RUU Penyiaran akan melemahkan masyarakat sipil dan demokrasi. Ia mengatakan tak cuma jurnalis media yang akan terdampak RUU Penyiaran, tapi juga konten kreator media sosial.

Bayu menyoroti pasal yang memberi kewenangan KPI untuk menangani sengketa pers. Padahal, selama ini sengketa pers diselesaikan di Dewan Pers berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Maka KPI bisa masuk dengan dan men-take down konten teman-teman,” kata dia.

Dalam pernyataan sikapnya, para jurnalis menegaskan menolak pasal dan RUU Penyiaran yang memberikan wewenang berlebihan kepada pemerintah untuk mengontrol konten siaran.

Ketentuan ini dianggap berpotensi digunakan untuk menyensor dan menghalangi penyampaian informasi yang objektif dan kritis.

Mereka juga menolak pasal yang mengatur sanksi berat untuk pelanggaran administratif. Bagi mereka, sanksi ini tidak proporsional dan membungkam jurnalis dalam menjalankan kerja-kerja.

“Segera batalkan seluruh pasal bermasalah dalam revisi Undang-Undang Penyiaran,” kata mereka.

Dewan Pers pun sudah menyatakan sikap menolak RUU Penyiaran. Bagi Dewan Pers, RUU Penyiaran adalah upaya kesekian kalinya pemerintah untuk membungkam kemerdekaan pers.(*/Ad)

CIBINONG – Wilayah Kabupaten Bogor yang begitu luas menjadi catatan tersendiri karena itu butuh semua pihak untuk ikut dalam pengembangan di segala bidang . Kabupaten Bogor akan masuk dalam Kota Aglomerasi Jabodetabekjur, pasca berpindahnya ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.

Demi kesejajaran dengan Jakarta, Pemerintah Kabupaten Bogor pun bersiap mengejar ketertinggalannya.

Ketertinggalannya itu, seperti rendahnya angka rata lama sekolah, tingginya angka bayi stunting, banyaknya gedung sekolah yang rusak, kurang banyaknya rumah sakit, insfrastruktur dan jembatan yang kurang baik, minimnya transportasi masaal serta lainnya.

“Kabupaten Bogor harus berbenah, beberapa skenario untuk mengejar ketertinggalan dengan Jakarta maupun kota lainnya di Jaboderabekjur harus kita laksanakan demi masyarakat memiliki daya saing,” ungkap Kepala Badan Perencana Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) Kabupaten Bogor Ajat Rochmar Jatnika kepada wartawan, Senin, 27 Mei 2024.

Ajar Rochmat Jatnika menuturkan prinsip berkeadilan harus diterapkan dalam pembangunan, jangan sampai ada kecamatan atau wilayah yang tertinggal.

“Pembangunan insfrastruktur jalan dan jembatan, lalu layanan dasar lainnya seperti pendidikan serta kesehatan haruslah berkeadilan di selurun atau 40 kecamatan,” tutur Ajat Rochmat Jatnika.

Mengenai tranportasi massal, selain bus by the service (BTS), Pemkab Bogor, tambah Ajat juga melakukan pengadaan bus listrik sebagai bagian dari visi berkelanjutan, dimana kendaraan massal tidak lagi menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) tetapi energi terbarukan.

“Kami akan lakukan program yang berkelanjutan, termasuk menggunakan energi lain selain BBM dalam pengadaan transportasi massal,” tambah alumni IPB University tersebut.

Ia melanjutkan, bahwa Pemkab Bogor tidak dibiarkan sendiri dalam mengejar ketertinggalannya dengan Jakarta. Bakal ada sumber anggaran atau pembiayaan lain yang bakal diupayakan.

“Kami akan upayakan mendapatkan bantuan keuangan atau anggaran, baik dari pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta, Pempriv Jawa Barat hingga memanfaatkan dana Corporate Social Responsbility (CSR) dari perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” sambung Ajat Rochmat Jatnika. (Rez)

CIBINONG – RUU Penyiaran menuai sejumlah penolakan dari insan pers , Sejumlah jurnalis menggelar aksi teatrikal sebagai bentuk penolakan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran di Simpang Gadog, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor.

Aksi teatrikal ini dilakukan tiga organisasi Jurnalis yang ada di Bogor, yaitu Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Pewarta Foto Indonesia (PDI) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Dalam aksinya, para jurnalis ini membawa spanduk penolakan RUU Penyiaran sambil menutup mulut dengan selotip hitam yang menandakan pembungkaman terhadap kebebasan pers.

“Pembungkaman oleh DPR ini telah mematikan produktivitas dan kreativitas jurnalis. Draf RUU Penyiaran disusun tidak cermat dan berpotensi mengancam kebebasan pers,” kata Ketua IJTI Korda Bogor Raya, Niko Zulfikar pada Minggu, 26 Mei 2024.

Aksi ini terpantau diramaikan karakter badut bertuliskan ‘DPR’ yang merampas kamera wartawan yang melakukan peliputan. Selain itu, para jurnalis juga menabur bunga di atas kartu identitas.

Terdapat tiga sikap IJTI Korda Bogor Raya terkait rencana Revisi UU Penyiaran. Pertama, menolak dan meminta agar sejumlah pasal dalam draf revisi RUU Penyiaran yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers dicabut.

Kedua, kata Niko, meminta DPR mengkaji kembali draf revisi RUU Penyiaran dengan melibatkan semua pihak termasuk organisasi jurnalis serta publik.

Dan terakhir, meminta kepada semua pihak untuk mengawal revisi RUU Penyiaran agar tidak menjadi alat untuk membungkam kemerdekaan pers serta kreativitas individu di berbagai platform.

“Mengapa RUU ini melarang televisi menayangkan secara eksklusif karya jurnalistik investigasi? Selama karya tersebut memegang teguh kode etik jurnalistik, berdasarkan fakta dan data yang benar, dibuat secara profesional dan semata-mata untuk kepentingan publik sesuai UU Pers, itu sah-sah saja. Tidak menyalahi aturan,” ujarnya.

Aksi teatrikal penolakan RUU Penyiaran ini menjadi perhatian para pengemudi kendaraan, baik dari arah Jakarta menuju Puncak maupun sebaliknya. Aksi para jurnalis Bogor ini pun berlangsung dengan aman dan tertib. (*/Wa)

PADANG – Kepolisian Daerah Sumatra Barat (Sumbar) melarang seluruh pengendara dari arah Padang menuju Bukittinggi melintasi jalan Lembah Anai yang sedang diperbaiki setelah diterjang banjir bandang. Hal itu sejalan dengan pengumuman yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Sumbar yang menutup jalan tersebut karena masih dalam perbaikan setelah bencana banjir bandang pada Sabtu (11/5/2024) lalu.

“Kami minta pengendara tidak nekad melintasi jalan di Lembah Anai demi keamanan dan keselamatan masing-masing,” kata Kepala Bidang Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulystiawan di Padang, Sabtu (25/5/2024).

Beberapa waktu lalu, pihaknya masih mendapati adanya pengendara yang nekad melintasi kawasan setempat walaupun sedang dalam pengerjaan menggunakan alat berat. Ia meminta pengertian masyarakat karena penutupan itu dilakukan untuk menjamin keselamatan pengguna jalan, serta memberikan kesempatan untuk pengerjaan infrastruktur yang rusak parah.

Sejak dihantam oleh banjir bandang pada Sabtu (11/5/2024) jalan nasional yang menghubungkan Padang dengan Bukittinggi itu putus total karena lebih dari setengah badan jalan di lokasi setempat terban. Akibatnya pengendara yang datang dari arah Padang menuju Bukittinggi via Padangpanjang ataupun sebaliknya tidak bisa melintas sama sekali.

Penutupan dan perbaikan jalan itu diharapkan dapat mengembalikan fungsi Jalan Lembah Anai kembali normal, sehingga mobilitas warga dan kegiatan ekonomi lancar kembali. Dwi menjelaskan pihak kepolisian telah menyiapkan rencana pengalihan lalu lintas untuk mengurangi dampak penutupan jalan Lembah Anai terhadap aktivitas masyarakat.

Ia menyebutkan jalur alternatif yang tersedia bagi pengendara yang hendak dari Kota Padang menuju Bukittinggi bisa melalui via Malalak, Kelok 44, dan Sitinjau Lauik. “Ada jalur alternatif yang sudah disiapkan, dan kami menempatkan personel di beberapa titik untuk mengatur lalu lintas,” tegasnya.

Polisi mengimbau kepada masyarakat untuk senantiasa mengikuti petunjuk serta arahan dari petugas di lapangan. Selain itu, Dwi Sulistyawan juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dan selalu memantau informasi terbaru mengenai kondisi jalan dan rute alternatif yang disediakan.

Masyarakat bisa mengakses informasi terkini dari Kepolisian melalui media massa dan media sosial resmi milik Polda Sumbar.(*/Do)

JAKARTA – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menghasilkan 17 rekomendasi eksternal. Poin kedua hasil forum tersebut menyoroti pentingnya kontrol dan penyeimbang untuk demokrasi.

“Rakernas V partai menilal untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia memerlukan fungsi kontrol dan penyelmbang, checks and balances,” ujar ujar Ketua DPP PDIP, Puan Maharani membacakan hasil Rakernas V, Minggu(26/5/2024).

“Pada saat bersamaan, salah satu tujuan partai politik adalah untuk mendapatkan kekuasaan secara konstitusional melalui pemilu,” sambungnya.

Namun, Pemilu 2024 dipandangnya aebagai kontestasi nasional yang terburuk. Hal ini disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan dan intervensi aparat penegak hukum.

Buruknya penyelenggaraan Pemilu 2024 juga disebabkan oleh ketidaknetralan penyelenggara. Rakernas PDIP pun merekomendasikan peningkatan kualitas demokrasi melalui peninjauan kembali sistem pemilu dan mendorong reformasi hukum yang berkeadilan.

“Rakernas V partai merekomendasikan kepada Fraksi PDI Perjuangan DPR RI agar mendorong kebijakan legislasi bagi peningkatan kualitas demokrasi Pancasila, untuk penguatan pelembagaan partai, dan mendorong perlakuan setara dan adil antara partai politik yang berada di dalam pemerintahan dan yang berada di luar pemerintahan,” ujar Puan.

Forum tersebut juga menjadi tempat untuk mengkaji transisi pemerintahan ke depan. Terkait sikap PDIP terhadap pemerintahan berikutnya, kewenangan untuk memutuskannya berada di tangan Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum.

“Oleh karena itu, Rakernas V partai memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum PDI Perjuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 anggaran rumah tangga PDI Perjuangan untuk menentukan sikap politik partai terhadap pemerintah,” ujar Ketua DPR itu.(*/Ad)

JAKARTA – Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menilai upaya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk mencapai ambang batas parlemen yang sebesar empat persen agar bisa masuk Senayan tidak dapat tercapai.

Menurut dia, itu merupakan konsekuensi dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak dapat menerima sejumlah permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2024 yang diajukan oleh partai tersebut.

“Konsekuensinya, ikhtiar dari PPP melalui jalur MK untuk mencapai perolehan suara minimal batas untuk parliamentary threshold empat persen rupa-rupanya tidak dapat tercapai karena putusan dismissal menyatakan sejumlah perkara PPP tidak dapat dilanjutkan pada sidang pembuktian,” kata Hasyim ketika ditemui di Gedung MK, Jakarta, Selasa.

Hasyim menyatakan tidak ingat perkara PPP mana saja yang tidak dapat diterima oleh majelis hakim MK, namun ia menyoroti salah satu perkara yang paling menonjol.

“Yang paling menonjol di Jawa Barat tadi ada 19 kabupaten/kota di Jawa Barat dan oleh Mahkamah dinyatakan, seingat saya tadi ya, tidak bisa lanjut ke pemeriksaan pembuktian,” ujarnya.

Dirinya yang hadir secara langsung untuk mengikuti sidang beragendakan pembacaan keputusan dismissal di ruang Sidang Pleno I Gedung MK mengatakan bahwa pihaknya menerima putusan perkara yang tidak dapat diterima ataupun yang berlanjut ke agenda sidang pembuktian.

Terkait perkara yang lanjut, kata dia, KPU selaku pihak termohon dalam perkara PHPU Pileg 2024 akan mencermatinya lebih dalam untuk menentukan sikap berikutnya.

“KPU sebagai satu-satunya pihak yang dalam kedudukan hukumnya sebagai pihak termohon harus mencermati betul nanti salinan-salinan putusan yang baru saja dibacakan pada hari ini ataupun besok pagi untuk menentukan sikap dan menyiapkan strategi dalam pemeriksaan pembuktian,” ujarnya.

Sebelumnya, pada Selasa (21/5 ) dan Rabu (22/5), MK menggelar sidang putusan dismissal untuk perkara PHPU Pileg 2024. Pada Selasa, MK memutuskan 155 perkara dan pada Rabu (22/5), akan diputuskan 52 perkara.

Dalam persidangan pada hari Selasa, sejumlah perkara yang diajukan PPP dinyatakan tidak dapat diterima oleh MK karena beberapa alasan, salah satunya permohonan dinilai kabur (obscuur) karena tidak konsisten dalam penjabaran data.(*/Ad)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 2024. Harkitnas dirayakan oleh Masyarakat Indonesia setiap tanggal 20 Mei.

Rudy Susmanto meminta agar masyarakat tidak melupakan jasa para pahlawan Indonesia yang sudah memperjuangan dan membangkitkan semangat pembangunan.

“Jangan pernah kita lupakan jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang di berbagai daerah di Tanah Air, yang telah membangkitkan semangat pembangunan nasional,” kata Rudy Susmanto kepada wartawan,(20/5/24).

Rudy Susmanto juga mengajak agar rakyat di Nusantara khususnya Kabupaten Bogor, dapat meneruskan semangat para pahlawan tersebut dalam pembangunan kerja nyata guna membangun Indonesia menjadi semakin maju dan berdaulat.

“Dengan kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional, kita semua diingatkan untuk selalu dapat mengingat jasa-jasa para pahlawan kita yang telah gugur mendahului kita,” ujarnya.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Gerindra itu menjelaskan untuk Harkitnas 2024 ini, Pemerintah mengangkat tema “Bangkit untuk Indonesia Emas”.

Tema ini dilatarbelakangi oleh harapan agar masyarakat Indonesia dapat bangkit untuk memajukan persatuan bangsa.

“Diharapkan Indonesia mampu terus bangkit dan tetap bersatu di tengah banyaknya perbedaan yang ada di masyarakat,”paparnya.(*/Ru)