Author Archives: Admin Jurnal Metro

BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akhirnya menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) terkait puluhan warga yang diduga keracunan massal di wilayah Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan. Selain itu jumlah warga yang diduga mengalami keracunan makanan massal di wilayah Kecamatan Bogor Selatan bertambah mencapai 93 orang, dari sebelumnya hanya 71 orang.

Selain itu, satu warga juga meninggal dunia diduga akibat keracunan makanan. Untuk warga yang kategori pasien ringan hingga sedang ditangani di Puskesmas terdekat, namun pasien kategori berat di rujuk ke Rumah Sakit (RS).

Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Syarifah Sofiah menuturkan, jadi status kejadian keracunan makanan ini adalah KLB. Dengan status KLB maka penanganan terhadap para pasien harus lebih cepat. Karena, penanganannya sudah masuk ke tingkat kota.

“Jadi kalau KLB harus intesif, harus cepat. Jadi ambulans tidak boleh susah, petugas harus tersedia, bed harus ada dan obat-obatan harus ada. Jadi ditangani bukan skala Puskesmas lagi tapi skala kota. Ditanggung pemerintah (perawatan dan pengobatan),” terang Syarifah usai menjenguk pasien keracunan di RS Juliana dan Puskesmas Cipaku pada Selasa 4 Juni 2024.

Syarifah memaparkan, jadi tambahan hari ini 22 orang, di Puskesmas Cipaku 19 orang, di RS Melania 2 orang dan di RS Juliana 1 orang. Jadi total hingga siang 93 orang dari sebelumnya tercatat 71 orang.

“Dari ke-19 tambahan pasien baru di Puskesmas, akhirnya 4 orang dirujuk ke rumah sakit dan 15 orang dirawat di Puskesmas Cipaku. Untuk yang dirujuk kategori berat, kategori sedang dan ringan tetap di puskesmas. Rata-rata usia 20 hingga 43 tahun. Anak-anak tadi ada 5 orang. Jadi dewasa yang paling banyak,” papar Syarifah.

Syarifah berharap, tidak ada lagi penambahan pasien. Tetapi, apabila ada warga Cipaku yang mengeluhkan gejala seperti keracunan segera ke puskesmas. “Warga yang ada gejala, segera ke puskesmas. Jadi semua datang ke sini nanti dilihat kalau misalnya urgent butuh perawatan maka dari sini dirujuk ke rumah sakit,” paparnya.
Sebelumnya, puluhan warga Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan diduga keracunan makanan massal sejak Senin 3 Juni 2024. Hingga siang ini, totalnya mencapai 93 orang dan satu orang di antaranya meninggal dunia.
Saat ini, Dinkes Kota Bogor masih melakukan investigasi terkait kejadian tersebut. Termasuk masih memastikan penyebab kematian dari warga yang meninggal dunia.(*/Ju)

CIBINONG – Hari Jadi Bogor Ke- 542 dijadikan momentum yang tepat agar masyarakat Kabupaten Bogor bisa merasakan dari DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat . Membagikan sejumlah penghargaan bagi tokoh masyarakat yang memiliki peran pengabdian pada peringatan Hari Jadi Bogor atau HJB ke-542.

Ketua DPRD Rudy Susmanto menyerahkan langsung piagam penghargaan beserta dana apresiasi masing-masing senilai Rp10 juta di sela-sela Rapat Paripurna Istimewa yang berlangsung di Gedung DPRD, Cibinong, Senin.

​​​​​Penghargaan tersebut diberikan kepada tiga tokoh Kabupaten Bogor. Pertama, tokoh pelestari budaya Sukarna Natawiria yang sejak tahun 1970 membina generasi muda di Saung Komara Sunda berlokasi di Kelurahan Ciriung, Cibinong.

“Beliau mencetak generasi muda berprestasi di bidang musik, seni tari, karawitan, gamelan, dan sampai sekarang masih istikomah,” ungkap Rudy.

Kedua, penghargaan diberikan kepada tokoh pelestari lingkungan hidup, Sutanandika seorang inisiator Gerakan Cisadane Resik. Ia getol mengajak generasi muda peduli terhadap kebersihan sungai.

Ketiga, penghargaan untuk tokoh peduli pendidikan anak yatim, Arif Suratman yakni pencetus Lumbung Yatim. Pria asal Desa Situasi, Cileungsi ini membantu anak-anak yatim yang putus sekolah karena berbagai macam alasan agar tetap bisa menerima pendidikan sejak 2013.

Pada rapat paripurna istimewa itu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan juga turut memberikan dana apresiasi bakti untuk keluarga almarhum Muhamad Lutfi Bagas Putra senilai Rp42 juta.

Luthfi merupakan staf Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor yang meninggal karena menderita sakit pada 21 April 2024.

DPRD Kabupaten Bogor memadukan pertunjukan budaya, sejarah, hingga penampilan satwa pada Rapat Paripurna Istimewa peringatan HJB kali ini.

Di samping itu, DPRD juga berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor dan stakeholder menyediakan berbagai layanan publik seperti SIM keliling, pengurusan Adminduk, dan layanan kesehatan dari RSUD Cibinong.(*/Ru)

CIBINONG – Dituntut Forum Guru Honorer Negeri (FGHN) untuk mengangkat 2.335 guru honorer untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu mengatakan sudah mengajukan formasi tambahan.

“Dari 4.000 guru honorer yang diusulkan, yang disetujui 2.300 oleh pemerintah pusat. Kami usulkan lagi 1.700 formasi tambahan untuk selanjutnya diangkat menjadi P3K,” kata Asmawa Tosepu lepada wartawan, Selasa, 4 Juni 2024.

Asmawa Tosepu menuturkan usulan formasi P3K tidak serta merta disetujui, guru honorer harus ikut test kembali dan tidak bergantung pada kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Anggaran gaji P3K dari pemerintah pusat, tinggal ditambahkan anggarannya oleh Kementerian Keuangan,” tutur pria asli Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara tersebut.

Sebelumnya,Ketua FGHN Kabupaten Bogor Esa Saputra meminta 2.303 anggotanya diangkat menjadi P3K oleh Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu.

Hal itu karena, dari kuota 2.335 P3K yang bakal diangkat pada Tahun 2024, hanya 800 guru honorer saja yang akan diangkat. Hingga membuat dirinya kecewa.

“Hari ini kami menuntut 2.303 anggota kami yang sudah passing grade atau lolos batas nilai minimal pengangkatan P3K, sementara dari kabar yang beredar, dari kuota 2.335 P3K yang bakal diangkat pada ini, hanya 800 guru honorer saja yang akan diangkat,” pinta Esa Saputra.

Esa Saputra berharap Pemkab Bogor tidak lagi beralasan terjadi defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), karena APBD Kabupaten Bogor pada Tahun 2024 masih cukup besar yaitu Rp 10 trilun.

“Dari APBD Rp 10 triliun, 30 persennya harus untuk bidang pendidikan atau sekitar Rp 3,3 triliun. Kami menilai besarnya anggaran itu cukup untuk mengangkat guru honorer yang memenuhi passing grade menjadi P3K,” harapnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Wawan Hikal Kurdi berpendapat bahwa Penjabat Bupati Bogor mengangkat 2.303 guru honorer yang sudah passing grade diangkat menjadi P3K.

“Anggaran defisit itu kan harus dilihat, diteliti dan ditelaah. Peran guru honorer ini untuk pembangunan indeks pembangunan manusia hingga harus diusahakan dan dilantik menjadi P3K. Hingga Pemkab Bogor bisa lakukan efesiensi anggaran, dari perjalanan dinas, makan minum dan lainnya. Saya akan panggil mereka untuk membahas hal ini karena guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang harus kita prioritaskan atau di akomodir kebutuhannya,” jelas Wawan Hikal Kurdi. (Rez)

CIBINONG – Hal tersebut juga dikatakan oleh Direktur Bahan Bakar Minyak (BBM) BPH Migas, Hendry Ahmad, bahwa penjual BBM eceran termasuk kegiatan ilegal, hal tersebut telah tercantum dalam Pasal 55 UU 22/2001 yang meniagakan BBM subsidi pengangkutan ilegal kena denda.

Meskipun seringkali dijelaskan dalam di undang-undang migas terkait aturan jual beli BBM subsidi namun rupanya masih ada SPBU yang tidak mengindahkan hal-hal tersebut. diduga seperti yang terjadi pada salah satu SPBU di Cigombong, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, Minggu (02/05/2024).

Dimana SPBU 34-16718 tersebut terpantau oleh awak media menjual BBM subsidi jenis pertalite kepada beberapa pengendara sepeda motor yang terpantau membeli pertalite full tangki ( Pengerit ) berkali-kali dalam waktu berdekatan, pada Minggu (02/05/2024) dini hari.

Ketika awak media tersebut mencoba untuk konfirmasi kepada pembeli, Ia mengakui bahwa sudah 3 kali beli dalam malam itu membeli bensin full dengan kisaran Rp.180 ribu rupiah sekali beli, dan juga mengakui bahwa Ia disuruh oleh bosnya dimana BBM tersebut nantinya akan kembali dijual kepada penjual bensin eceran diwilayahnya.

“Kami sudah 3 kali balikan pak kesini buat beli bensin full tangki nanti kami bawa ke gudang untuk dipindahkan ke jerigen terus kami balik lagi kesini untuk beli lagi begitu terus sampai terpenuhi kebutuhan untuk nanti dijual ke pengecer di wilayah sini”, jelas salah satu pengendara sepeda motor sebagai pengerit.

Dan ketika pengawas SPBU yang malam itu piket di mintai keterangan tentang tugasnya sebagai pengawas Ia memberi pernyataan yang seolah tidak peduli dengan adanya kejadian tersebut, seperti tidak ada jerat hukum yang mengancamnya.

“Saya gak tau kejadian itu, karena saya dari tadi tidur di mushollah, saya juga baru bekerja disini jadi belum paham soal aturan migas yang ada, kalo mau jelas nanti aja saya ngomong dulu sama senior saya”, kilahnya sambil memberikan nomer hand phone.

Namun sangat disayangkan ketika nomer handphone tersebut di hubungi diduga ia sengaja memberikan nomor handphone yang tidak benar kepada awak media.

Padahal pihak SPBU bisa terrancam hukuman sesuai pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) Dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pihak SPBU terancam pidana sebagai pembantu kejahatan dimana mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan,
mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Seperti dijelaskan tentang penyelundupan BBM subsidi bahwa setiap orang yang melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).(End)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah lama memantau adanya indikasi ‘permainan kotor’ dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB). Lembaga pemberantasan korupsi itu pun mengingatkan semua pihak tak coba ‘main-main’.

Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati mengatakan, survei internal KPK menemukan adanya pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh pejabat sekolah negeri demi menerima peserta didik yang tidak lolos. Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2023 menunjukkan praktik pungutan tidak resmi ditemukan pada 2,24 persen sekolah responden survei dalam penerimaan murid baru.

“Pungutan tersebut umumnya terjadi ketika ada calon peserta didik yang tidak memenuhi syarat atau ketentuan penerimaan,” ucap Ipi dalam keterangan pers pada Senin (3/6/2024).

KPK pun mengeluarkan surat edaran secara khusus untuk mencegah potensi besar terjadinya kecurangan dalam proses PPDB. Surat tersebut dikeluarkan karena banyaknya aduan kecurangan dalam proses PPDB yang masuk ke KPK.

“Ini dilatari maraknya praktik kecurangan dalam bentuk suap, pemerasan, dan gratifikasi pada proses penyelenggaraan PPDB di Indonesia,” kata Ipi.

Ipi menilai, KPK berwenang mengeluarkan surat edaran antikorupsi itu. Pasalnya, KPK menilai tindakan korupsi tidak boleh ada dalam proses belajar mengajar maupun penerimaan siswa baru.

“KPK menilai praktik ini bertentangan dengan prinsip pendidikan yang seharusnya mengutamakan nilai demokratis, berkeadilan, dan kesetaraan,” ujar Ipi.

Ipi juga mengimbau sekolah negeri transparan dalam penyelenggaraan PPDB. Ipi tak ingin ada ruang gelap di sektor pendidikan agar menjaga integritas siswa.

Orang tua siswa pun diminta tidak mencoba menyuap maupun memberikan gratifikasi jika anaknya tidak lolos masuk sekolah negeri yang diinginkan.

“Semua pihak didorong bekerja sama untuk membersihkan sektor pendidikan di Indonesia. Bila pemberian dilakukan dalam tahap pra pelaksanaan dan pelaksanaan bisa dikatakan suap. Pemberian hadiah pasca pelaksanaan PPDB, misalnya saat registrasi ulang meskipun dimaksudkan sebagai ungkapan terima kasih merupakan bentuk gratifikasi yang dilarang,” jelasnya.(*/Jo)

CIBINONG – Dengan Hari Jdi Bogor ke 542 Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Bogor Bogor, Yunita Mustika Putri meminta kepada jajarannya tersebut, untuk memaknai Hari Jadi Bogor (HJB) ke-542 sebagai momentum dalam meningkatkan kinerja dalam mewujudkan kesejahteraan Kabupaten Bogor yang makmur.

Hal itu diungkapkan Yunita Mustika Putri usai melaksanakan Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Bogor (HJB) digedung Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, jalan Tegar Beriman-Cibinong, pada Senin (03/6/2024).

Yunita melanjutkan, momentum peringatan HJB ke-542 ini tidak hanya dimaknai sebagai suatu kegiatan rutin tahunan yang hanya diisi dengan kegiatan seremonial sesaat.

“Saya harap kepada seluruh staf dan pejabat di Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Kabupaten Bogor bisa memaknai momentum peringatan HJB ini sebagai lahirnya kembali semangat kebersamaan, kekeluargaan, kegotong-royongan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing,” kata dia.

Ia mengungkapkan, Setwan DPRD Kabupaten Bogor Bogor bisa terus bersinergi dengan seluruh pihak, untuk menjadi pelopor yang inspiratif dalam mendukung pembangunan Kabupaten Bogor Bogor, salah satunya melalui rapat-rapat paripurna yang diselenggarakan oleh 55 anggota legislatif (Aleg) Bumi Tegar Beriman tersebut.

Menurutnya, harapannya itu tidak mungkin bisa dilaksanakan sendiri, tanpa adanya kerjasama kerjasama yang baik, sinergitas dengan berbagai pihak terkait, stakeholder terkait, diantaranya adalah Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Bogor, kemudian juga dengan teman-teman media.

“Dalam rangka peningkatan kinerja Setwan DPRD Kabupaten Bogor dalam momentum Hari Jadi Bogor ke-542, saya harap rekan-rekan di Setwan DPRD Kabupaten Bogor ini harus selalu bekerja secara profesional serta bersinergi dan berkolaborasi melalui tindakan nyata,” tandasnya.(Rul)

CIBINONG – Pemkab Bogor menyerahkan kewenangan pengelolaan situ-cibinong-plaza’>Situ Cibinong Plaza ke Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupr).

Dari segi jumlah, maka keberadaan situ-cibinong-plaza’>Situ Cibinong Plaza melengkapi total jumlah Situ, Danau, Embung dan Waduk (SDEW) di Bumi Tegar Beriman yang mencapai 95 buah.

“situ-cibinong-plaza’>Situ Cibinong Plaza walaupun situ buatan, kita daftarkan atau serahkan kewenangannya ke BBWSCC Kemenpupr hingga jumlah totalnya ada 95 buah,” kata Penjabat Sekda Kabupaten Bogor Suryanto Putra kepada wartawan, Senin, 3 Juni. 2024.

Suryanto Putra menuturkan bahwa fungsi situ diharapkan tidak hanya tempat cadangan air, irigasi pertanian, peternakan perikanan, pencegah banjir dan menjaga ekosistem tetapi juga sebagai objek wisata.

“Masyarakat Kabupaten Bogor ini haus akan hiburan, keberadaan situ-cibinong-plaza’>Situ Cibinong Plaza, alun-alun, taman dan situ lainnya sangat digemari untuk menjadi objek wisata yang murah meriah,” tutur Suryanto Putra.

Ia mengharapkan keberadaan situ dirawat oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), seperti Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP), Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (DPUPR) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

“Tak hanya dinas teknis, masyakat juga diharapkan ikut merawat situ-cibinong-plaza’>Situ Cibinong Plaza maupun fasilitas sosial serta fasilitas umum lainnya hingga menambah keindahan dan kelestarian Kabupaten Bogor,” harapnya.

Suryanto Putra melanjutkan bahwa semangat merawat Situ Cibinong dan lainnya seiring dengan tema Hari Jadi Bogor (HJB) ke 542 tahun yaitu Berbarengan, Akur dan makmur atau disingkat Berbaur. (Rez)

JAKARTA – Irma Purba mengaku trauma dengan pernikahan, usai bercerai dari Boris Bokir. Bahkan ia sendiri mengaku butuh waktu satu tahun lamanya, sebelum akhirnya mengiyakan permintaan sang suami untuk bercerai.

Diakui Irma, Boris sempat tiga kali meminta cerai darinya. Sadar bahwa sudah tiga kali meminta dan menyadari jika sang suami tak bahagia dengan pernikahan yang dijalani, Irma pun akhirnya mau menandatangani surat perceraian.

Setelah resmi cerai di 23 Juni 2023, Irma pun kini mengaku semakin selektif untuk mencari pasangan hidup selanjutnya. Sebab tak ingin mengulangi hal serupa di kemudian hari.

Apalagi di posisinya saat ini, Irma tak hanya memikirkan dirinya tetapi ada juga putrinya, Shalomita Meister Manullang.

“Sekarang ada tetapi (screening) banget kan kita nggak munafik lah kalau udah single parents pertimbangannya jauh lebih banyak daripada ketika masih dulu, apalagi gue bisa mampu sendiri kecuali benar-benar mau fight sama gue,” ujar Irma Purba dalam Kanal YouTube Melaney Ricardo dikutip pada Minggu (2/6/2024).

Meski trauma, wanita 30 tahun ini mengakui kalau saat ini banyak yang mendekati dirinya. Bahkan beberapa orang dimasa lalunya juga mulai melakukan pendekatan.

Hanya saja Irma Purba belum memutuskan apapun karena ia sangat berhati-hati untuk memilih pasangan selanjutnya.

“Kalau yang ngedeketin banyak kayak 90 persen orang yang lalu-lalu, cowok-cowok yang lain kayak balik lagi sih, orang-orang baru kayak hai Irma,” jelas Irma.

Kendati telah didekati, Irma Purba memilih untuk membangun masa depan ketimbang soal pasangan hidupnya.

“Kalau yang deket-deket ada cuma aku excited untuk membangun masa depan, membangun bisnis jadi aku lebih fokus kesitu kalau memang serius sama aku ya mungkin dia mensupport,” ungkanya.(*/Tri)

PAGAR ALAM – Aktivitas pendakian puncak Gunung Dempo di Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan ditutup sementara selama sepekan ke depan yang terhitung mulai hari ini Ahad, 2 Juni hingga 8 Juni 2024. Penutupan aktivitas pendakian dilakukan atas imbauan dari Badan Geologi Kementerian Energi, Sumber Daya Mineral (ESDM) karena kejadian gempa erupsi di kawah gunung api setinggi 3.159 meter di atas permukaan laut itu.

Ketua Balai Registrasi Pendakian Gunung Dempo Arindi saat dihubungi dari Jakarta, Ahad, mengatakan dalam imbauan tersebut, masyarakat ataupun wisatawan dilarang mendekati dan berkemah di kawah sebagai pusat aktivitas Gunung Dempo dalam radius 1 kilometer, serta arah bukaan kawah sejauh 2 kilometer ke sektor utara.

Menurut analisis ahli geologi hal tersebut dikarenakan kawah sebagai pusat erupsi sedang mengeluarkan gas-asap yang dapat membahayakan bagi manusia. Kendati demikian, Arindi menyebutkan bagi masyarakat maupun wisatawan yang telah/hendak melancong ke Kota Pagar Alam masih diperbolehkan untuk beraktivitas di wilayah perkampungan afdeling IV yang menjadi titik awal pendakian, atau destinasi wisata alam setempat yang berada dalam radius tidak membahayakan.

“Boleh karena di luar radius yang membahayakan sehingga aman untuk dikunjungi dengan tetap meningkatkan kewaspadaan,” kata dia, lalu menyebutkan hal ini sebagaimana hasil rapat koordinasi antara UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) wilayah X Dempo, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kantor SAR, Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam.

Ketua tim Gunung Api PVMBG Kementerian ESDM Heruningtyas mengungkapkan satelit pemantau di posko pengamatan Gunung Dempo merekam adanya aktivitas gempa erupsi dengan visual berupa emisi asap berwarna putih hingga kelabu dengan ketinggian maksimal 200 meter di atas danau kawah, Jumat (31/5/2025) pukul 03:58 WIB. Aktivitas yang serupa sebelumnya juga terjadi pada 27 Mei 2024 pukul 04:06 WIB. Saat itu, tim PVMBG merekam gempa erupsi dengan visual berupa emisi asap berwarna putih hingga kelabu dengan ketinggian maksimal 500 meter di atas danau kawah, dan lontaran material erupsi mencapai jarak maksimal 300 meter dari pusat kawah.

Tim PVMBG bahkan telah mencatat adanya aktivitas Gunung Dempo di mulai pada 9 Mei 2924 yang ditemukan adanya perubahan warna air di danau kawah dari hijau tosca menjadi abu-abu, dan terlihat kawah mengeluarkan asap berwarna putih dengan intensitas tipis. Selanjutnya, 12 Mei 2024 pukul 19:11 WIB terekam gempa hembusan dengan amplitudo 30 mm durasi 45 detik. Kemudian warna air danau kawah sempat kembali berubah dari abu-abu menjadi hijau tosca pada 15 Mei.

Namun dua hari setelahnya atau tanggal 17 Mei 2024 warna air danau kawah kembali teramati berubah menjadi abu-abu. PVMBG hingga saat ini masih menetapkan status Gunung Dempo pada level II atau “Waspada”.(*/He)

JAKARTA – Menyambut pemberlakuan Kurikulum Merdeka menjadi Kurikulum Nasional, Sekolah Indonesia Davao (SID) pada tanggal 1-2 Juni 2024, bertempat di ruang guru, mengadakan kembali workshop Implementasi Kurikulum Merdeka.

Kegiatan yang difasilitasi oleh kantor Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) KBRI Manila dan dukungan KJRI Davao City ini, merupakan runtutan dari kegiatan kegiatan sebelumnya dalam rangka implementasi Kurikulum Merdeka.

Tidak seperti workshop atau seminar-seminar yang lalu, yang biasanya diisi oleh para pakar Pendidikan, pakar kurikulum, yang lebih bersifat teoritis dan filosofis, workshop kali ini diharapkan lebih implementatif sehingga lebih bisa diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di SID. Bertindak sebagai fasilitator dan nara sumbernya adalah Maslina Sinaga, S. Pd. M. Pd, seorang praktisi Pendidikan yang sekarang menjabat Kepala Sekolah penggerak di UPT SMPN 1 Sei Suka, Batubara, Sumatera Utara, yang juga pernah mengabdi sebagai guru pada SID.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) walaupun menggunakan Kurikulum Merdeka, tetapi untuk implementasinya tentunya berbeda antar Sekolah, karena harus juga tetap disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu; seperti guru SILN mengajar dengan banyak mata pekajaran (multi subjek), serta mengajar pada jenjang satuan pendidikan yang berbeda (multi level).

Dalam sambutannya, Waka Kurikulum SID, Indra Tejamukti, yang mewakili plt Kepala SID yang merangkap Atdikbud mengatakan bahwa workshop kali ini agar lebih implementatif dalam pembelajaran di kelas. “Alhamdulillah tahun ini merupakan tahun terakhir kita di SID menggunakan Kurikulum K-13, dan mulai Tahun Ajaran 2023-2024 sepenuhnya akan mengimplemnetasikan Kurikulum Merdeka” katanya lagi.

Sementara itu, Maslina Sinaga mengatakan pelatihan kali ini hanya untuk menyegarkan Kembali terutama motivasi dan mengenal diri sebagai pendidik.

Para guru sangat bersemangat mengikuti workshop kali ini karena langsung besentuhan dengan kegiatan belajar mengajar sehari-hari.(*/Ind)