Author Archives: Admin Jurnal Metro

JAKARTA – Dhena Devanka belakangan ramai menjadi perbincangan usai kemunculan rumor bahwa dirinya memiliki kekasih seorang pria beristri. Tak ingin tudingan tersebut terus bermunculan, Dhena pun memberikan klarifikasi melalui akun Instagram storynya.

Dalam klarifikasinya, Dhena membantah tuduhan bahwa ia tengah menjalin hubungan asmara dengan suami orang. Bahkan ia meminta agar tak ada lagi yang memberitakan hal tersebut.

“Tidak ada ya saya memacari suami orang weiii jadi stop membuat berita hoax tentang saya. Tolong biarkan saya hidup tenang dengan ketiga anak saya,” tulis Dhena Devanka di Instagramnya.

Lebih lanjut, Dhena mengatakan bahwa dirinya sama sekali tak mengenal sosok AB dan AS yang selama ini dituduhkan oleh netizen.

Sebagai seorang janda yang rumah tangganya hancur lantaran munculnya orang ketiga, Dhena mengaku bahwa dirinya tak sampai hati untuk merusak keluarga orang lain. Bahkan ia sendiri mengaku sangat paham rasanya saat rumah tangganya diusik oleh orang ketiga.

“Bukan berarti saya belum menunjukan siapa yang lagi dekat dengan saya, atau siapa pacar saya tapi kalian membuat berita seenaknya hoax saya dekat dengan inisial AB lah AS lah tolong bangett aku tidak kenal, tidak tahu tidak pernah bertemu dgn ybs,” beber Dhena.

“Saya tau apa rasanya dihancurkan rumah tangganya jadi tidak mungkin saya melakukan hal seperti itu, saya tau luka batin anak anak saya yang terkadang menangis dimalam hari yang merindukan kelengkapan kami sebagai keluarga jadi saya bukan perusak rumah tangga tidak akan pernah,” lanjutnya.

Dhena pun berharap agar masyarakat tidak lagi menudingnya dengan hal yang dianggap tidak masuk akal, termasuk membuat gosip bahwa ia merupakan orang ketiga dari rumah tangga orang lain. Mengingat, ia kini tengah berada dalam kondisi sulit, terlebih Jonathan Frizzy tidak bisa memenuhi nafkah anak sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Lewat unggahannya, Dhena pun berdoa agar dirinya bisa segera mendapat jodoh sesuai dengan keinginannya dan juga sang ibunda.

“Insyallah tetap dijalan Allah swt, tolong banget kalian tau perceraian aku sudah suram diliputi kdrt lah, trus proses pengadilan yang panjang, sekarang pun finansial tidak dipenuhi oleh mantan suami, jd saya pun harus berjuang untuk sedikitnya kebutuhan anak anak,” paparnya.

“Doakan saja biar aku tetap semangat, gak putus harapan dan juga biar dapat jodoh sesuai harapan emma yah tapi sesuai dengan waktu yang ditentukan Allah swt,” tutupnya.(*/Ind)

JAKARTA – Tim U-17 Indonesia sudah menjalani tiga pekan training camp di Jerman sebagai persiapan untuk Piala Dunia U-17 yang berlangsung di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember 2023.

Menu latihan keras yang diberikan pelatih menjadi rutinitas yang dilakoni para penggawa Garuda Muda selama di Jerman.

Beberapa uji coba pun sudah dijalani oleh pemain dengan hasil yang beragam. 

Selain perihal kemampuan taktikal yang dimatangkan, aspek asupan yang dikonsumsi oleh pemain pun tetap dijaga agar kondisi tubuh tetap terjaga.

Dicky Mohammad Shofwan, selaku dokter tim U-17 selalu memerhatikan asupan yang akan dikonsumsi oleh para pemain selama di Jerman.

Ia telah menentukan apa saja menu makanan yang harus diberikan kepada para pemain untuk sarapan, makan siang, dan makan malam.

“Untuk sarapan, makanan dengan karbo yang tinggi karena setelahnya pemain langsung latihan pagi. Siangnya, makan normal, karbo, protein, dan serat seimbang. Untuk malamnya, pemain dianjurkan untuk makan rendah karbo namun tinggi protein sebagai recovery,” ujar Dicky dilansir dari laman resmi PSSI, Selasa, 17 Oktober 2023

Jika dibandingkan dengan di Indonesia, menu makanan di Jerman terbilang aman karena banyak makanan di Eropa dimasak dengan direbus hingga di-grill serta minimnya bumbu-bumbu.

“Di Jerman ini terbilang aman untuk makanannya karena kebanyakan cara olahan makanannya itu dengan direbus atau di-grill sehingga meminimalisasi lemak berlebih yang terkandung dalam makanan,” tambahnya.

Di samping itu, selama menjalani pemusatan latihan Iqbal dkk selalu dipantau komposisi tubuh mereka, khususnya muscle mass dan body fat.

Nantinya hasil dari tes itu bisa didiskusikan dengan tim pelatih untuk mengatur para pemain agar dapat menyeimbangkan nutrisi yang mereka konsumsi, sehingga dapat memaksimalkan potensi di lapangan.

“Biasanya dua minggu sekali kita tes, untuk cek komposisi tubuh para pemain. Dari hasil itu kita bisa tahu apa saja yang harus diperbaiki, terutama untuk muscle dan body fat para pemain,” tutupnya. ( Asep Syahmid)

CIBINONG – Proses tak akan pernah menghianati hasil menjadi bukti nyata dari program latihan berkelanjutan yang dilakukan Perpani Kabupaten Bogor.

Perpani Kabupaten Bogor boleh dikatakan saat ini tengah menunggu panen emas dari buah pembinaan yang dilakukan oleh cabor yang diketuai Rusliandy ini.

Ada beberapa atlet Panahan binaan Perpani dan PPOPM Kabupaten Bogor yang sudah menunjukan prestasi dikancah regional, nasional dan internasional.

Joko Sulistiyo selaku Head Coach Perpani dan PPOPM Kabupaten Bogor mengatakan ada 2 atlet panahan Kabupaten Bogor yang sudah masuk dalam Team Pra PON Jabar yakni Gian Rahul Legolas dan Akhmad Khoirul Baasith yang belum lama ini menyabet medali perunggu di Asian Games 2023 di Hangzhou, Cina.

Selain itu, kata Joko, ada 2 atlet binaan Perpani Kabupaten Bogor atas nama Nazhera dan Adelia ( Divisi Nasional Putri ) yang akan ikut dalam Seleksi Promosi dan Degradasi Tim Jabar untuk PON 2024.

” Muhammad Fairuz Safa Alzena dari Divisi Nasional Putra mendapatkan kesempatan untuk TC bersama dengan Tim Pra PON Jabar,” ujar Joko Sulistiyo, Selasa, 17 Oktober 2023.

Dengan lahirnya generasi emas atlet panahan Kabupaten Bogor ini membuat Perpani Kabupaten Bogor sangat optimis dalam menatap Porprov Jabar 2026 di Kota Bogor.

” Saya optimis para atlet panahan binaan Perpani dan PPOPM Kabupaten Bogor akan mampu mendulang medali emas pada Porprov Jabar 2026,” tegas Joko Sulistiyo. ( Asep Syahmid)

JAKARTA – Ahli hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari menilai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman bisa dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik terkait putusan batas usia minimum capres-cawapres. Sebab, Anwar inkonsisten dalam memutus perkara yang berkaitan dengan kepentingan keponakannya itu.

Feri menjelaskan, Anwar tidak ikut dalam rapat permusyawaratan hakim (MK) untuk memutuskan perkara nomor Nomor 29/PUU-XXI/2023, Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Nomor 55/PUU-XXI/2023. Anwar beralasan tidak ikut RPH karena ada konflik kepentingan mengingat dirinya merupakan paman dari Gibran Rakabuming, wali kota Solo yang digadang-gadang akan menjadi cawapres meski baru berusia 36 tahun.

Ketika MK membacakan putusan atas tiga perkara tersebut pada Senin (16/10/2023), MK menyatakan menolak permohonan untuk menurunkan syarat batas usia minimum 40 tahun untuk menjadi capres-cawapres.

Lantas, Anwar terlibat dalam RPH untuk memutuskan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang juga terkait uji materi pasal syarat batas usia minimum capres-cawapres. Feri mempertanyakan, mengapa Anwar terlibat dan tidak lagi mempertimbangkan alasan konflik kepentingan. Apalagi, pemohon perkara ini adalah mahasiswa yang mengaku adalah fan Gibran.

Dengan keterlibatan Anwar tersebut, MK pada akhirnya mengabulkan sebagian permohonan pemohon perkara 90/PUU-XXI/2023. MK dalam amar putusannya, yang dibacakan pada Senin sore, mengubah bunyi pasal syarat batas usia minimum capres-cawapres menjadi: “berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

Menurut Feri, MK tidak konsisten dalam memutus empat perkara tersebut. Padahal, hakim dilarang punya pendapat berbeda atas pekara yang ralatif sama.

“Putusan hakim yang tidak konsisten dapat dipastikan terdapat kepentingan politik di dalamnya,” kata Feri dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (17/10/2023).

Karena itu, Feri menilai bahwa Anwar bisa dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik ke Mahkamah Kehormatan MK. “Hanya Mahkamah Kehormatan MK itu sekarang kosong (belum ada anggotanya),” ujarnya dikutip dari republika.

Adapun Komisi Yudisial (KY) tidak berwenang untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik hakim MK. Sebagai gambaran, putusan 90/PUU-XXI/2023 membukakan jalan bagi Gibran Rakabuming untuk ikut Pilpres 2024. Sebelum putusan tersebut, wali kota Solo itu tidak bisa maju karena baru berusia 36 tahun.

Putra sulung Presiden Jokowi itu akhir-akhir ini didorong oleh sejumlah kelompok relawan hingga pengurus daerah Partai Gerindra untuk menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto.
Di sisi lain, Anwar Usman merupakan adik ipar Presiden Jokowi. Anwar menikahi adik kandung Jokowi pada pertengahan 2022 lalu. Dengan demikian, Anwar adalah paman dari Gibran.(*/Jo)

JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) akan menyampaikan pendapatnya tentang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto.

Hal itu karena putusan MK tersebut disebut mengakomodasi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo. Selaku pakar hukum tata negara, Yusril merasa perlu menyampaikan pandangannya kepada Prabowo terkait putusantersebut, jika ingin menggandeng Gibran.

Menurut Yusril, putusan MK dengan Nomor 90/PUU-XXI/2023 itu problematik dan cacat hukum karena ada penyelundupan di dalamnya. Dia pasti memberi tahu Prabowo terkait konsekuensi keputusan MK.

“Ada ketua ketua partai diberikan kesempatan untuk bicara, saya akan menyampaikan apa yang saya pikirkan hari ini, karena memang walaupun saya ketua partai, tetapi saya tidak dapat melepaskan diri saya sebagai akademisi dalam berbagai disiplin ilmu khususnya akademisi di bidang hukum tata negara, saya tau putusan MK itu problematik,” ujar Yusril dalam diskusi Kedai kopi bertajuk ‘Menakar Pilpres Pascaputusan MK’ di Jakarta, Selasa (17/10/2023)dikutip dari republika.

Yusril mengatakan, putusan MK mengandung satu cacat hukum serius. Hal itu karena putusan tersebut mengadung penyelundupan hukum, salah satunya dua pendapat berbeda hakim (disenting opinion) disebut sebagai concurring opinion (pendapat bersamaan).

Hal itu membuat putusan MK disebut telah disetujui lima hakim setuju dan empat disenting opinion. Padahal, sambung dia, yang sebenarnya adalah tiga setuju sepenuhnya, dan enam disenting opinion.

Karena itu, menurut Yusril, putusan kontroversial MK akan memiliki implikasi berupa persoalan legitimisasi pada masa mendatang jika Koalisi Prabowo memutuskan menggandeng Gibran pada Pilpres 2024. Karena itu, pihaknya perlu mengkonsultasikan masalah itu dengan Prabowo.

“Saya tau implikasi-implikasinya dan kalau dilaksanakan bisa kontroversial dan saya akan sampaikan itu kepada rapat koalisi dan kita lihat nanti pandangan dari ketua-ketua partai yang lain, dan kita musyawarahkan. Andai pun dikatakan ya meskipun kontroversial kita jalan terus, mengajukan Pak Gibran, ya saya sebagai angota koalisi ya saya mengatakan menghormati putusan koalisi,” ujar Yusril.

Namun demikian, Yusril berharap, putusan kontroversial ini meski final dan mengikat, tetapi mesti disikapi secara bijak oleh semua pihak. Hal itu agar mencegah terjadinya persoalan legitimasi di di masa mendatang.

Apalagi jabatan yang dikontestasikan pascaputusan ini adalah untuk posisi penting yakni wakil presiden. “Jabatan yang ingin dikontestasikan ini kan bukan sembarang jabatan. Ini jabatan presiden wakil presiden, kalau itu menimbulkan persoalan legitimasi, keabsahan itu dampaknya bagi keputusan-keputusan diambil,” kata Yusril.

Karena itu, Yusril mengingatkan, jangan sampai karena untuk kepentingan politik kemudian mengorbankan kepentingan bangsa Indonesia. Yusril juga menilai meski putusan tidak memerlukan perubahan Undang-undang, tetapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan KPU (PKPU).

Jika ingin menerapkan putusan MK untuk Pilpres ini maka KPU harus menyusun PKPU baru sebelum pendaftaran capres dan cawapres tutup. Namun, kondisi itu tidak menungkinkan mengingat kondisi DPR yang saat ini sedang masa reses hingga 30 Oktober 2023, sedangkan perubahan KPU harus melalui konsultasi dengan DPR.

“Kita tahu DPR sekarang ini reses dan pendaftaran Pilpres akan dimulai tanggal 19, tinggal dua hari lagi dari sekarang ini dan apakah KPU masih mungkin dapat mengubah aturan KPU,” ujar Yusril.Namun demikian, jika KPU memaksakan dengan membuat PKPU sendiri tanpa konsultasi dengan DPR maka juga akan berimplikasi pada legitimasi aturan.

“Ya, itu memang yang saya katakan masalah kalau KPU langsung melaksanakan ini (putusan MK). Ini kan putusan MK dilaksanakan, besok diterima pendaftaran dan ada orang yg mendaftar itu belum 40 tahun, tapi kebetulan pernah atau sedang menjabat kepala daerah,” kata Yusril.

“Ya itu yang akan timbul persoalan karena mestinya kan harus dilakukan pengubahan dari peraturan KPU itu sendiri. Jadi inilah yang saya katakan hal-hal yang kemudian bisa menimbulkan cacat hukum dan kontroversi,” sambungnya.(*/Ad)

BANDUNG – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat mengungkapkan bahwa tidak ada jaminan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti, Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB) bisa normal kembali pascakebakaran panjang sejak 19 Agustus 2023 lalu yang melanda fasilitas tersebut.

“Kita tidak bisa bilang kapan normal. Tetapi normalnya itu, dengan implementasi Instruksi Gubernur (tentang pengurangan sampah sebesar 50 persen dari wilayah Bandung Raya),” kata Kepala DLH Jawa Barat Prima Mayaningtias di Bandung, Senin (16/10/2023).

Saat ini, kata Prima, pihaknya tengah mengevaluasi tentang implementasi Instruksi Gubernur tentang pengurangan produksi sampah sebesar 50 persen, sebagai upaya pengurangan pengiriman sampah ke TPA Sarimukti.

“Jadi itu (Instruksi Gubernur) akan kita lakukan dulu sambil kita evaluasi lagi untuk melihat apakah nanti yang perluasan kami di 6,3 hektare (lahan sementara) itu pelan-pelan akan kita tata. Tapi yang pasti, itu (6,3 hektare) berfungsinya di pertengahan tahun 2024 sambil menunggu (TPPAS) Legok Nangka,” katanya.

Prima menuturkan, saat ini pihaknya terus memantau kondisi pengolahan sampah di Bandung Raya. Mengingat, pengurangan sampah sebesar 50 persen mulai diterapkan setelah status darurat sampah Bandung Raya berakhir pada 25 Oktober 2023.

“Jadi kita akan lihat lagi kalau memang nanti masih dianggap darurat atau belum seimbang antara input dan output nya untuk mengurangi sampah, itu kita akan lihat. Jika masih dalam kondisi darurat, itu bisa saja kemungkinan akan kita perpanjang (masa darurat sampah),” ujarnya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memutuskan untuk menambah lagi kuota buangan sampah terpilah ke zona 1 TPA Sarimukti untuk empat wilayah di Bandung Raya, setelah sebelumnya sempat ditambah.

Prima mengatakan bahwa empat wilayah Bandung Raya yang mendapatkan kuota tambahan itu adalah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung yang pada posisi terakhir kuotanya sudah habis, atau melebihi dari yang disepakati.

Prima mengatakan bahwa penambahan kuota ini berdasarkan rapat koordinasi penanganan darurat sampah Bandung Raya yang dihadiri oleh seluruh anggota Satuan Tugas Penanganan Darurat Sampah Bandung Raya pada Jumat (13/10).(*/He)

DEPOK – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat, mewajibkan warga yang melakukan penebangan pohon memiliki izin tertulis yang dikeluarkan pemerintah setempat. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok Mangnguluang Mansur mengatakan, setiap kegiatan penebangan pohon yang berada di areal milik atau dikuasai Pemerintah Kota (Pemkot) Depok wajib dilengkapi dengan izin penebangan pohon.

“Jika masyarakat melakukan penebangan pohon sembarangan, akan dikenakan sanksi kurungan penjara paling lama enam bulan atau denda maksimum sebesar Rp 50 juta sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perlindungan Pohon,” ujarnya, Selasa (17/10/2023).

Ia menjelaskan, ada persyaratan yang harus dipenuhi pemohon. Seperti, KTP pemohon atau penanggung jawab, gambar atau denah lokasi, foto kondisi awal dan kesanggupan untuk menindaklanjuti rekomendasi teknis yang dikeluarkan dinas.

Untuk pengajuan permohonan, kata Agung sapaan akrabnya, dapat melalui perizinanonline.depok.go.id. Kemudian, akan dilakukan peninjauan lapangan oleh tim teknis. Pengurusan layanan ini bisa dilakukan secara daring dan tidak dipungut biaya alias gratis.

Bagi permohonan yang diberikan rekomendasi teknis oleh DPMPTSP, mereka akan diminta melaksanakan penggantian atas pohon yang ditebang atau dipindahkan.

“Setelah melaksanakan penggantian pohon maka izin penebangan dapat diterbitkan dengan lama estimasi 21 hari kerja. Lalu, kegiatan penebangan atau pemindahan pohon dapat dilaksanakan oleh pemohon dengan pengawasan dinas terkait, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok,” ungkapnya.(*/Idr)

BOGOR – Aparat gabungan di Bogor, Jawa Barat, melaksanakan gelar pasukan Operasi Mantap Brata Lodaya 2023-2024 untuk mengawal pemilihan umum pada 2024 dengan mengerahkan 4.000 hingga 5.000 orang personel.

Pengawalan dan pengamanan pemilu meliputi objek vital Istana Bogor yang merupakan kediaman Presiden Joko Widodo saat ini.

Kepala Polresta Bogor, Komisaris Besar Polisi Bismo Prakoso, usai apel gelar pasukan tersebut di lapangan GOR Pajajaran yang dipimpin oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, Selasa pagi, menuturkan pengamanan akan melibatkan TNI, pemerintah kota, hingga elemen masyarakat.

“Ini persiapan baik dari Polresta Bogor Kota, kemudian dari TNI, kemudian dari Pemkot, kemudian dari Linmas juga beserta elemen masyarakat,” kata Prakoso.

Kombes Bismo menyampaikan bahwa Operasi Mantap Brata Lodaya untuk pengamanan pemilu akan berlangsung mulai dari Selasa, 12 Oktober 2023 sampai Oktober 2024.

Selain personel pasukan gabungan untuk pengamanan wilayah secara umum di Kota Bogor dalam rangkaian pemilu 2024, pengamanan di sekitar Istana Bogor dicadangkan personel dari Polresta Bogor Kota, resimen Brimob Kedung Halang, Brimob Polri, Sabhara Polda Jawa Barat (Jabar), Brimob Polda Jabar, ada dari TNI, Batalion 315, kemudian Kopasus dan Kostrat jika diperlukan.

Namun, kata dia, sejauh ini tidak ada rencana penebalan khusus personel di sekitar Istana pada masa pengamanan pemilu 2024 ini. Semua berjalan normal seperti biasa.

Menurut dia, operasi ini sebagai wujud aparat gabungan siap mengamankan pesta demokrasi. Rangkaian yang harus diamankan mulai dari distribusi logistik, logistik pemilu, kantor KPU, Bawaslu, gudang logistik, sampai ke pengamanan panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS) dan titik vital Istana Bogor.

Dia juga menyampaikan sejauh ini pun tidak ada titik rawan yang riskan di Bogor sejauh kebersamaan dan kekompakan masyarakat dalam mengawal pesta demokrasi ini. “Insya Allah semuanya aman, berkat dukungan seluruh warga masyarakat Bogor,” ungkapnya.(*Ju)

CIBINONG – Walaupun diprotes kuasa hukum Edi Kusmana Surya Atmaja, Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bogor tetap pada keputusannya untuk memberikan rekomendasi Pergantian Antar Waktu (PAW) politisi PPP tersebut.

Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2018 tentang penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, kabupaten maupun kota Pasal 119 ayat 1 dan 115,

“Edi Kusmana Surya Atmaja yang sudah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang diduga sudah berkekuatan hukum tetap, maka ia dinberhentikan sebagai anggota DPRD Kabupaten Bogor,” kata Ketua BK DPRD Kabupaten Bogor Usep Saefullah kepada wartawan, Selasa, 17 Oktober 2023.

Usep Saefullah menuturkan bahwa pemberhentian mantan terpidana Edi Kusmana Surya Atmaja juga demi ketersesuaian aturan dan marwah lembaga DPRD Kabupaten Bogor.

“Kami hanya menegakkan aturan dan menjaga marwah atau kehormatan DPRD Kabupaten Bogor, semoga teman-teman Fraksi Persatuan Pembangunan Bangsa memaklumi, dan memaklumi bahwa langkah ini juga bagian dari menyelamatkan nama baik partai politik teman-teman,” jelas Asep Saefullah.

Politisi PAN menjelaskan dengan dilaksanakan aturan tersebut, menghindari DPRD Kabupaten Bogor dari aduan masyarakat seperti ke lembaga Ombudsman Republik Indonesia.

“Kami juga tak mau jadi melakukan maladministrasi, lalu ada aduan atau keluhan masyarakat, akan buruknya kinerja DPRD Kabupaten Bogor.” jelasnya.

Sebelumnya, Ahmad Falatansa dan Riski Ari Wibowo penasehat hukum Edi Kusmana Surya Atmaja saat dimintai keterangan menyayangkan berita tentang PAW kliennya, tentunya hal ini tidak sesuai dengan aturan yang berlaku

Riski menuturkan bahwa sebagai pimpinan DPRD harus sangat hati-hati dalam menyampaikan statement ke media mainstream, mengingat proses persidangan juga masih berjalan dan klien kami juga dijatuhi hukuman kurang dari tuntutan JPU serta pasal yang digunakan adalah pasal 378 yang mana ancamannya hanya 4 Tahun.

“Tak hanya itu dalam Peraturan Pemerintah nomot 12 Tahun 2018 Pasal 99 dan 115 sangat jelas hanya anggota yang diancam 5 tahun lebih yang dapat diberhentikan oleh pimpinan DPRD,” paparnya. (Rez)

CIBINONG – Ketua Umum Pelti Kabupaten Bogor terpilih, Acep Sajidin menegaskan kalau komposisi Kabinet Pelti periode 2023-2027 harus benar benar solid dan profesional.

Pasalnya, kata Acep Sajidin, soliditas dan profesional semua pengurus akan menjadi kunci keberhasilan Pelti Kabupaten Bogor dalam mencapai target dari semua program.

Menurutnya, mempertahankan gelar juara umum Porprov Jabar 2026 di Kota Bogor serta mendorong dan merealisasikan pembangunan venue lapangan tenis di Pakansari adalah dua pekerjaan yang harus butuh kekompakan semua lini.

” Pelti Kabupaten Bogor wajib mempertahankan predikat juara umum dalam Porprov Jabar 2026. Ini menjadi tugas yang sangat penting,” tegas Aceo Sajidin, Selasa, 17 Oktober 2023.

Makanya, sambung Acep, nantinya, semua pengurus Pelti benar benar bisa menjalankan tugas sesuai job desk atau tupoksi masing masing.

” Ketika semua pengurus bisa menjalankan tugas sesuai job desk maka ini akan kelihatan profesional dan pencapaian target yang jadi program bersama akan berjalan mulus,” bebernya.

Hal terpenting, tambah Acep, sinergitas Pelti dengan semua elemen akan menjadi faktor penentu juga dalam merealisasikan program kedepan.

Acep mengakui hingga saat ini ia belum rapat dengan tim formatur dalam menyusun Kabinet.

” Kami akan koordinasi dan Konsultasi dulu dengan Pak Kajari selaku Penasehat Pelti Kabupaten Bogor terkait postur atau komposisi Kabinet Pelti 2023-2027,” pungkasnya. ( Asep Syahmid)