Author Archives: Admin Jurnal Metro

JAKARTA — Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto mengungkapkan, ASN rentan terlibat praktik korupsi menjelang tahun politik. Menurut Agus, hal tersebut berangkat dari kondisi para kontestan politik yang memerlukan amunisi dana akibat biaya politik tinggi.

“Dalam catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejumlah kegiatan birokrasi berpotensi menjadi sasaran korupsi,” ungkap Agus dikutip dari laman KASN, Selasa (24/10/2023).

Kegiatan birokrasi yang berpotensi menjadi sasaran korupsi itu, pertama praktik suap dalam pengisian jabatan ASN, baik jabatan pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas. Kedua, kegiatan pengadaan barang dan jasa. Ketiga, kebijakan anggaran, baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dan keempat, penerbitan perizinan.

Agus menerangkan, para kontestan politik tentunya tidak dapat mengeksekusi langsung berbagai peluang korupsi tersebut. Mereka, kata dia, akan berkolusi bersama oknum ASN pemilik otoritas pengelolaan sumber daya anggaran, sumber daya manusia, dan aset, yang bersedia menggadaikan integritas.

Menurut Agus, hingga saat ini sudah banyak ASN yang telah terlibat, baik sebagai pelaku utama atau perantara. Berdasarkan data tren kasus korupsi di Indonesia pada 2022, Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan, dari 1.396 tersangka korupsi, 506 orang atau 36 persen di antaranya berstatus sebagai ASN dan mayoritas bertugas di pemerintah daerah.

Dia mengingatkan, politisasi ASN pada akhirnya hanya akan menghasilkan pegawai negeri sipil yang tidak beretika dan rela mengorbankan kepentingan publik demi menyenangkan majikan politik mereka. Dalam situasi itu, kontestan politik yang berposisi sebagai petahana, baik eksekutif dan legislatif, lebih berpeluang untuk melakukannya ketimbang kontestan politik non-petahana.

“Bangunan relasi kuasa dan pemahaman loyalitas yang sempit membuka peluang timbulnya kolusi tersebut,” jelas dia.

Agus kemudian mengimbau kepada para ASN untuk terlibat dalam politisasi dan korupsi dalam tahun politik, yang dapat menyebabkan melambatnya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Pelayana publik, kata dia, semestinya tetap berjalan efektif meski berada di tahun politik.

“Tidak ada pilihan bagi ASN dalam menyikapi situasi ini selain bekerja dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Loyalitas kepada bangsa dan negara harus berada di atas kepentingan atasan atau kepentingan politik elektoral,” kata Agus.

Sementara itu, Koordinator ICW Agus Sunaryanto menyoroti akuntabilitas partai politik menjadi salah satu penyebab terjadinya politisasi birokrasi. Dari uji keterbukaan informasi partai politik yang telah dilakukan ICW, rata-rata partai politik tertutup soal laporan keuangan mereka.

“Seharusnya partai politik memiliki kewajiban untuk menginformasikan program kinerja dan laporan keuangan. Namun, pada uji coba di lima provinsi yakni DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, dan Sumatra Utara, hasilnya rata-rata 95 persen partai politik ternyata tertutup soal laporan keuangan dan hasil audit mereka,” kata dia.

Dia pun menekankan perlunya evaluasi atas upaya pencegahan korupsi di kalangan birokrasi. Sebab, di beberapa daerah pihaknya menemukan ada kepala daerah yang enggan memecat ASN terpidana korupsi karena mereka merupakan tim sukses dalam pemenangan pilkada.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyampaikan soal masih adanya pungutan liar yang menghantui sistem kepegawaian di Indonesia, seperti dalam pelaksanaan mutasi dan kenaikan pangkat. Dia menjelaskan, fenomena itu terjadi karena birokrasi maupun kepemimpinannya belum bebas dari korupsi, di mana hal itu sebenarnya berakar dari Pemilu yang tidak berintegritas.(*/Nu)

JAKARTA — Kepala Biro Penerangan Masyarakat DivHumas Polri Brigadir Jenderal Ahmad Ramadhan menegaskan tidak ada perlakuan khusus terhadap ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Hal ini disampaikan usai Firli hadir pemeriksaan di Mabes Polri melalui pintu belakang Gedung Rupatama, Selasa (24/10/2023).

“Tidak ada perlakuan khusus,” tegas Ramadhan saat dihubungi awak media, Selasa (24/10/2023).

Menurut Ramadhan, Dittipidkor Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri hanya memfasilitasi ruang pemeriksaan atas permintaan Polda Metro Jaya. Dari pantauan Republika.co.id, di pintu belakang Gedung Rupatama terparkir mobil sedan Camry dengan pelat nomor B 1990 RFP yang ditumpangi Firli Bahuri. sehingga kedatangannya tidak terdeteksi oleh awak media.

“Perlu dicatat bahwa Bareskrim dalam hal ini direktorat tindak pidana korupsi hanya memberikan fasilitas ruang pemeriksaan atas permintaan penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, penanganan proses penyidikan tetap dilaksanakan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya,” terang Ramadhan.

Rencananya dia akan diperiksa oleh penyidik gabungan dari Penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dengan Dittipidkor Bareskrim Polri. Dia periksa sebagai saksi atas kasus dugaan pemerasan terhadap mantan menteri (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2021.

“(Mendalami) Seputar dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik,” ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak.

Menurut Ade Safri, pemeriksaan terhadap Firli Bahuri dilaksanakan di Bareskrim Polri merupakan permintaan dari pimpinan KPK kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya.

Ade Safri mengatakan, permintaan tersebut disampaikan langsung oleh pimpinan KPK kepada pihak Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melalui surat yang diterima pihaknya pada Senin (23/10/2023).

“Telah menerima surat dari pimpinan KPK RI tertanggal 23 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Dirtipidkor Bareskrim Polri dan Dirreskrimsus Polda Metro Jaya selaku penyidik, yang pada pokok suratnya adalah memohon agar mengizinkan pemeriksaan atau permintaan keterangan terhadap Ketua KPK RI, saudara FB sebagai saksi (merujuk surat panggilan penyidik sebelumnya) dapat dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 pukul 10.00 WIB bertempat di Kantor Bareskrim Polri,”ungkapnya.(*/Jo)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan mengganti posisi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman dengan Letjen Agus Subiyanto. Adapun Agus saat ini menjabat Wakil KSAD.

Hal itu berdasarkan nota dinas Asisten Personel (Aspers) KSAD Nomor B/ND-1225/X/2023/Spersad. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Hamim Tohari tidak membantah kabar tersebut.

Hanya saja, ia tidak memastikan siapa pengganti Jenderal Dudung.

“Kita tunggu dari Istana saja ya, itu wewenangnya Presiden,” kata Hamim kepada media di Jakarta, Selasa (24/10/2023). Saat ini, sebenarnya ada dua kandidat pengganti Jenderal Dudung yang akan pensiun pada akhir November 2023.

Selain Letjen Agus, Pangkostrad Letjen Maruli Simanjuntak disebut sebagai kandidat kuat AD 1. Adapun sumber di Istana, proses serah terima jabatan (sertijab) KSAD dijadwalkan berlangsung pada Rabu (25/10/2023) atau Kamis (26/10/2023).

Letjen Agus dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi. Dia menjabat Dandim 0735/Surakarta kala Jokowi masih menjabat wali kota Solo. Agus juga pernah menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres).

Adapun Maruli merupakan menantu Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Selain pernah menjadi Danpaspampres, Maruli juga pernah mengemban jabatan Danrem 074/Warastrama yang bermarkas di Solo.(*/Do)

JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto memastikan, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (25/10/2023). Menurutnya, seluruh ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju akan turut hadir dalam acara tersebut.

“Ketua umum semuanya hadir,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/10/2023).Airlangga mengatakan, sebelum pendaftaran ke KPU pada Rabu esok, Prabowo dan Gibran akan melakukan deklarasi sebagai capres-cawapres terlebih dahulu.

“Kita lihat, besok ada deklarasi. Ya artinya diawali dengan deklarasi,” ujarnya.”Ya kita lihat besok, acaranya besok. Besok diumumin,”sambungnya.

Kendati demikian, Airlangga tak menjawab saat ditanya mengenai keberadaan Gibran. Begitu pula saat ditanya apakah Gibran akan ikut dalam deklarasi pada esok hari.”Ya mungkin tanya sama mas Gibran. Ini negara kesatuan negara Republik Indonesia, di manapun berada gampang,” ujar Airlangga.

Ketum Golkar juga enggan merespons ketika ditanya apakah Gibran sudah masuk menjadi kader partai berlambang pohon beringin. Seperti diketahui, Ketum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto telah mengumumkan pasangannya untuk maju di Pemilihan Presiden 2024, Ahad (22/10) malam.

Prabowo bersama partai Koalisi Indonesia Maju memilih Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal calon wapres. Gibran adalah kader PDI Perjuangan yang kini menjabat sebagai Wali Kota Solo dan merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo.(*/Mu)

JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar, memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Termasuk untuk berhadapan dengan bakal calon wakil presiden (cawapres) lain, yakni Mahfud MD dan Gibran Rakabuming Raka.

“Nggak ada sih (kekhawatiran melawan Mahfud dan Gibran), wong kita lebih kuat kok,” ujar Muhaimin di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (23/10/2023).

Ia sendiri mengaku optimistis bersama Anies Rasyid Baswedan dapat memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran. Meskipun banyak data yang menunjukkan bahwa kontestasi nasional tersebut berpeluang terjadi dalam dua putaran.

“Optimisnya satu putaran, tapi empirisnya tiga calon biasanya dua putaran, eh dua putaran, empiris di mana-mana ya. Kalau dua, tiga calon dua putaran empirisnya, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi, gejolak pemilih ini kan fluktuatif,” ujar Muhaimin.

Wakil Ketua DPR itu juga percaya diri dengan kekuatan PKB di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bahkan, ia tak khawatir suara di Jawa Timur terbelah dengan hadirnya Mahfud dalam Pilpres 2024.

“Nggak (khawatir), urusan yang penting juara satu selesai sudah. Mau urusannya apa, nggak penting, yang penting urusannya adalah PKB mempertahankan juara satu di Jawa Timur, linier hasil pileg dengan hasil pilpres,” ujar Muhaimin.

“Jawa Tengah mendekati atau hampir juara satu, itu sudah cukup,” kata Wakil Ketua DPR itu melanjutkan.

Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan, akan terjadi pertarungan yang sangat sengit dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal itu berdasarkan survei terbaru yang dilakukan pada 2-8 Oktober 2023.

Para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dinilai bakal berupaya keras mengambil suara para pemilih yang mudah berubah alias tidak solid. Alhasil, perubahan suara masih bisa terjadi di lapangan.

“Di putaran pertama akan terjadi pertarungan yang sangat sengit untuk memperebutkan pemilih yang masih mudah berubah atau tidak solid,” kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan di acara bertajuk ‘Peta Pilpres dan Pileg Menjelang Masa Pendaftaran Capres dan Cawapres’ secara daring di Jakarta, Kamis (19/1/2023).

Djayadi menyampaikan, hasil survei simulasi putaran pertama pemilihan tiga capres, baik Anies Rasyid Baswedan, Ganjar Pranowo, maupun Prabowo Subianto, suaranya terus berubah. Dalam survei, responden ditanyakan mengenai pilihan capresnya yang meliputi empat masa perbandingan, yakni Januari 2021, Mei-Juni 2022, April 2023, dan Oktober 2023.

Angka responden yang memilih Anies pada Januari 2021 sebanyak 25,7 persen, turun menjadi 25,1 persen pada Mei-Juni 2022, naik di angka 25,9 pada April 2023, dan turun cukup dalam menjadi 22,7 persen pada Oktober 2023. “Angka Anies cenderung stagnan atau stabil,” tuturnya.

Adapun pemilih Ganjar pada Januari 2021 sebesar 25,3 persen, naik menjadi 32,1 persen pada Mei-Juni 2022, naik lagi di angka 34,1 persen pada April 2023, dan pada Oktober naik menjadi 35,2 persen. Secara umum, pergerakan keterpilihan Ganjar mengalami peningkatan, meski terbatas sejak Januari 2021 hingga Oktober 2023.

Sementara itu, pemilih Prabowo pada Januari 2021 di angka 34,5 persen, turun menjadi 33,1 persen pada Mei-Juni 2022, lalu turun lagi di angka 32,5 persen pada April 2023, namun naik cukup signifikan pada Oktober 2023 menjadi 37 persen.(*/Ad)

GARUT – Kebakaran dilaporkan terjadi di kawasan Gunung Papandayan, Kabupaten Garut, sejak Ahad (22/10/2023). Api dilaporkan masih menyala hingga Senin (23/10/2023).

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut Aah Anwar mengatakan, kebakaran itu pertama diketahui pada Ahad sekitar pukul 19.00 WIB. Berdasarkan pendataan sementara, kebakaran itu terjadi di area Blok Tegal Alun, Blok Masigit, dan Blok Puncak, kawasan Gunung Papandayan.

“Tebakarnya lahan di area Blok Tegal Alun didominasi dengan pohon dan semak- semak. Pada Senin dini hari pukul 03.00 WIB, diperkirakan luas lahan terbakar 50 hektare,” kata Aah melalui keterangan tertulis, Senin malam.

Menurut dia, hingga Senin siang, kebakaran itu terus meluas. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran tersebut.

Aah mengatakan, BPBD melakukan asesmen lokasi kejadian dan berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) setempat. Petugas di lapangan juga telah melakukan upaya pemadaman menggunakan jet suter dan secara manual.

“Lokasi tidak dapat dijangkau oleh kendaraan pemadaman karena berada di area Puncak Gunung Papandayan,” ujar dia.

Ia menambahkan, petugas di lapangan juga berupaya membuat jalur pemadaman api secara manual. Selain itu, petugas juga pemantauan lokasi dari bawah, karena dikhawatirkan luasan area terbakar makin meluas.(*/Dang)

JAKARTA — Penyidik Subdit Tipidkor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya telah menjadwalkan pemanggilan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri pada Selasa (24/10/2023). Ketua KPK itu akan dilakukan pemeriksaan atas kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK terhadap mantan menteri pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Namun, pimpinan KPK meminta pemeriksaan dilakukan di Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim) Polri bukan di Polda Metro Jaya. Tetapi belum diketahui apa alasan pimpinan KPK enggan diperiksa di Polda Metro Jaya dan meminta agar diperiksa di Mabes Polri.

Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh pimpinan KPK kepada pihak Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Hal tersebut dibenarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak.

“Betul (Permintaan pimpinan KPK untuk diperiksa di Bareskrim Polri),” ujar Komisaris Besar Polisi Ade Safri Simanjuntak saat dikonfirmasi awak media, Selasa (24/10/2023).

Lebih lanjut, Ade mengaku, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah menerima surat dari pimpinan KPK pada Senin (23/10/2023) malam untuk meminta izin agar pemeriksaan dilakukan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.

Sehingga kemudian pihaknya pun langsung berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk melakukan pemeriksaan di sana. Rencananya pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dijadwalkan pukul 10.00 WIB.

“Telah menerima surat dari pimpinan KPK RI tertanggal 23 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Dirtipidkor Bareskrim Polri dan Dirreskrimsus Polda Metro Jaya selaku penyidik, yang pada pokok suratnya adalah memohon agar mengizinkan pemeriksaan atau permintaan keterangan terhadap Ketua KPK RI, Saudara FB sebagai saksi (merujuk surat panggilan penyidik sebelumnya) dapat dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 pukul 10.00 WIB bertempat di Kantor Bareskrim Polri,” jelas Ade Safri.

Diberitakan sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri, tidak bisa memenuhi panggilan Polda Metro Jaya hari ini, Jumat (20/10/2023). Pihaknya Firli pun meminta untuk penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap dirinya yang saat ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi itu. Kepastian tidak bisa hadirnya Firli disampaikan langsung oleh Wakil ketua KPK, Nurul Ghufron.

“Mengingat pada waktu dan tanggal tersebut terdapat kegiatan yang telah teragenda sebelumnya, maka Ketua KPK belum dapat menghadiri panggilan dimaksud,” terang Nurul Ghufron dalam keterangan tertulisnya.
Selain itu, kata Nurul Ghufron, Firli Bahuri juga perlu untuk mempelajari terkait dengan materi sebelum dirinya dipanggil kembali sebagai saksi. Apalagi surat pemanggilan dari penyidik Polda Metro Jaya baru saja diterima pada hari Kamis (19/10/2023).(Rep/Jo)

JAKARTA – Bakal calon wakil presiden (cawapres) Mahfud Md menegaskan bahwa ke depan, hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang terlibat konflik kepentingan tidak boleh ikut memutuskan suatu perkara atau permohonan uji materi.

“Dalam pengadilan itu ada asas-asas sebenarnya, misalnya, yang paling terkenal itu kalau suatu perkara terkait dengan kepentingan diri sendiri, keluarga, punya ikatan kekeluargaan maupun hubungan kepentingan politik, itu hakim tidak boleh mengadili,” kata Mahfud Md di Jakarta, Senin (23/10/2023).

Menjawab pertanyaan wartawan mengenai uji materi soal usia capres-cawapres yang belum lama ini diputuskan oleh MK, ia menjelaskan hakim harus bebas dari seluruh konflik kepentingan karena itu bagian dari asas-asas dan prinsip penegakan hukum.

Dia melanjutkan situasi semacam itu ke depan tidak boleh terjadi lagi. “Ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar ke depan itu tidak boleh terjadi lagi,” kata dia.

Terlepas dari itu, dia menyampaikan manakala majelis hakim telah mengeluarkan putusan, maka itu menjadi keputusan hukum yang final dan mengikat.

“Putusan MK itu sudah dijatuhkan dan sudah mengikat. Apapun isinya tetap harus dilaksanakan,” kata Mahfud, yang saat ini masih aktif menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI.

Dia menjelaskan jika putusan MK itu tidak dijalankan, maka akan berakibat pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Oleh sebab itu, ini harus kita terima sebagai kenyataan, karena menurut konstitusi setiap putusan hakim itu inkracht dan harus dilaksanakan. Kalau kita berdebat lagi soal itu, nanti ada alasan untuk membuat sesuatu yang lebih berbahaya bagi bangsa ini,” kata dia.

Dia pun meminta masyarakat untuk mengikuti proses pemeriksaan etik yang berjalan kepada para hakim, terutama mereka yang diduga melanggar etik. “Sekarang ini sedang berproses di Majelis Kehormatan (MK),” kata dia.

Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Senin, mengumumkan pembentukan Majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) untuk menerima dan menangani dugaan pelanggaran etik hakim MK yang dilaporkan oleh masyarakat.

Dalam rapat permusyawaratan hakim, MK memutuskan menunjuk tiga nama, yaitu Prof. Jimly Asshiddiqie (mewakili kelompok masyarakat), Bintan Saragih (kelompok akademisi), dan Wahiddudin Adams (hakim konstitusi) untuk bertugas dalam Majelis Kehormatan MK.

MK sejauh ini menerima beberapa aduan pelanggaran kode etik terkait putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam putusan itu, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hasilnya, MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon, yang menjadikan Pasal 169 huruf q UU Pemilu selengkapnya berbunyi: “Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Putusan MK terkait batas minimal usia capres-cawapres menjadi sorotan publik mengingat hasilnya dapat memengaruhi bursa cawapres yang maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Putusan MK itu dinilai membuka jalan bagi putra sulung Presiden RI Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka (usia 36 tahun), diusung sebagai calon wakil presiden.

Sebelumnya, Gibran telah diumumkan sebagai bakal cawapres yang mendampingi bakal calon presiden Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024. Pasangan Prabowo-Gibran diusung oleh Koalisi Indonesia Maju yang terdiri atas Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora Indonesia, Partai Garuda, PRIMA, dan Partai Demokrat.(*/Jo)

JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar akhirnya terdaftar sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Ia sendiri mengaku tak khawatir jika kasus “kardus durian” diungkit kembali, karena menurutnya itu sudah tak laku.

“Sudah nggak ada, kamu jangan mengada-ada lagi. Pemilu tahun ini sudah nggak bakal laku itu, itu pemilu tahun lalu, jualan isu itu, sekarang sudah nggak laku lagi,” ujar Muhaimin di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (23/10/2023).

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta terus melanjutkan pengusutan skandal kardus durian. Lembaga antirasuah ini diharapkan tidak melupakan kasus yang diduga menyeret nama Muhaimin.

“Meminta KPK untuk melanjutkan proses pencarian informasi skandal kasus kardus durian,” kata Koordinator Aliansi Mahasiswa Jakarta Antikorupsi, Anzam di Jakarta, Selasa (8/8/2023).
Anzam juga berharap KPK dapat tidak segan memanggil Wakil Ketua DPR itu untuk diperiksa terkait kasus ini. Sehingga penanganan skandal tersebut tak berlarut-larut.

“Mendukung KPK untuk mengusut tuntas skandal kasus kardus durian, serta kasus suap dan gratifikasi Bupati Lampung Tengah yang diduga melibatkan nama Muhaimin Iskandar,” ujar Anzam.

KPK sendiri sebelumnya kembali membuka kasus dugaan korupsi yang terjadi pada 2014, yang diduga melibatkan Muhaimin. Lembaga antirasuah itu menegaskan bahwa penyelidikan kasus kardus durian ini tidak dihentikan.

Ketua KPK Firli Bahuri bahkan menegaskan bahwa pihaknya bekerja mengusut tindak pidana korupsi selalu berdasarkan kecukupan alat bukti. “KPK bekerja dengan landasan bukti, bukan diskusi-diskusi di ruang publik yang belum berkecukupan bukti,” kata Firli dalam keterangan tertulis resminya.(*/Ad)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mewacanakan penyelenggaraan diskusi publik bersama para kandidat Penjabat (Pj) Bupati Bogor dalam waktu dekat.

Rudy di Cibinong, Bogor, Senin, menjelaskan diskusi tersebut akan digelar terbuka dengan menghadirkan para kandidat yang namanya diusulkan masyarakat. Sehingga, mereka bisa mendengar langsung harapan publik terhadap pembangunan Kabupaten Bogor satu tahun ke depan.

“Rencananya kita undang beliau-beliau (kandidat Pj Bupati) ini, dan juga kita undang perwakilan elemen masyarakat dalam forum diskusi,” ungkap Rudy.

Sejumlah nama yang telah diusulkan perwakilan masyarakat ke DPRD untuk menjadi Pj Bupati Bogor antara lain, AKBP Iman Imannudin, Asep Engkus Sutisna, Adang Suptandar, dan satu orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdinas di Jakarta.

Namun, kata dia, sejauh ini DPRD Kabupaten Bogor masih menunggu surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait rekomendasi nama calon Pj Bupati Bogor mengingat masa jabatan Bupati Periode 2018-2023 akan segera selesai akhir tahun ini.

Sementara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati periode berikutnya baru digelar September atau November 2024.

Sesuai mekanisme, kata Rudy, pihaknya akan membahas nama-nama tersebut dengan semua fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Bogor. Namun, untuk mendalami siapa yang paling layak untuk di rekomendasikan menjadi Pj Bupati Bogor, Rudy juga ingin masyarakat dilibatkan berdiskusi dengan figur-figur tersebut.

Menurut dia, langkah ini juga sekaligus menetralisir kecurigaan bahwa DPRD lebih cenderung pada figur tertentu.

“Tapi sekali lagi Saya katakan, kita menunggu surat dari Kemendagri,” ujarnya.

Diketahui, masa jabatan Bupati Bogor Iwan Setiawan akan berakhir pada akhir tahun ini. Adapun sesuai dengan agenda penyelenggaraan pemilu, Pilkada serentak 2024 baru akan digelar 27 November 2024. Belakangan, Pemerintah mewacanakan Pilkada dimajukan ke September 2024 agar Kepala Daerah terpilih bisa mulai bertugas pada awal tahun 2025.(Antara/Wa)