Author Archives: Admin Jurnal Metro

JAKARTA – Sebanyak 16 akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS) melaporkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman karena dugaan pelanggaran etik. Ini merupakan laporan kesekian kalinya menyasar Anwar Usman pascaputusan MK yang mengizinkan seseorang di bawah 40 tahun maju jadi capres asal pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah.

Kuasa hukum pelapor, Violla Reininda menyampaikan para pelapor melihat rangkaian conflict of interest dan pelanggaran etik oleh Anwar Usman bahkan dimulai sebelum putusan dibacakan. Yaitu tatkala memberikan komentar dengan nuansa mendukung putusan pro Gibran dalam “Kuliah Umum bersama Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.” pada 9 September 2023 yang tayang di kanal Youtube Universitas Islam Sultan Agung.

“Para pelapor melihat Anwar Usman terlibat konflik kepentingan pada perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 karena perkara terkait erat dengan relasi kekeluargaan hakim terlapor dengan pihak yang diuntungkan atas dikabulkannya permohonan, yaitu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang merupakan keponakan hakim terlapor,” kata Violla saat ditemui di Gedung MK, Kamis (16/10/2023).

Violla mendukung pembentukkan Majelis Kehormatab MK (MKMK) guna menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik para hakim MK, termasuk Anwar Usman. Violla berpesan agar MKMK dapat bekerja sesuai prinsip objektif dan independen.

“Oleh karena itu agar MKMK dapat memeriksa secara objektif, independen sesuai hukum yang berlaku,” ujar Violla.

Violla juga menyinggung agar para hakim MK mengikuti proses pemeriksaan di MKMK. Violla tak ingin ada hakim MK yang diistimewakan oleh MKMK hingga memolorkan proses pemeriksaan.
“Dan para hakim MK harus kooperatif untuk diperiksa dalam perkara ini,” ujar Violla.

Violla pun berharap MKMK dapat bekerja maksimal dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Violla meminta MKMK tegas menjatuhkan sanksi berat manakala pelanggarannya memang di skala berat.

“Ketika ditemukan pelanggaran berat terkait conflit of interest bisa kasih sanksi berat berupa pemecatan dengan tidak hormat (PTDH),” ujar Violla.

Daftar para pelapor:

1. Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
2. Prof. Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum,C.M.C.
3. Prof. Muchamad Ali Safaat, S.H, M.H.
4. Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D
5. Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum.
6. Dr. Auliya Khasanofa, S.H., M.H.
7. Dr. Dhia Al Uyun, S.H., M.H.
8. Dr. Herdiansyah Hamzah, S.H., LL.M.
9. Dr. Herlambang P. Wiratraman, S.H, M.H.
10. Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D.
11. Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., Ph.D.
12. Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A.
13. Beni Kurnia Illahi, S.H., M.H.
14. Bivitri Susanti, S.H., LL.M.
15. Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M.
16. Warkhatun Najidah, S.H., M.H.

Seperti diketahui, MK akhirnya menyatakan pembentukkan Majelis Kehormatan MK. Kehadiran MKMK ini guna merespons sejumlah laporan masyarakat terhadap para hakim MK. Pembentukkan MKMK disahkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). MKMK beranggotakan hakim MK Wahiduddin Adams, ketua pertama MK Prof Jimly Asshiddiqie, dan pakar hukum Prof Bintan Saragih.

Tercatat, sejumlah kelompok masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran etik sembilan hakim MK. Diantaranya dilakukan oleh Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara) dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Indonesia (PBHI), serta Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara (DPP ARUN) dan Komunitas advokat Lingkar Nusantara (Lisan).

Deretan pelaporan itu merupakan akibat MK yang memutus tujuh perkara uji materiil Pasal 169 huruf q UU Pemilu mengenai batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Senin (16/10/2023).

Enam gugatan ditolak. Tapi MK memutuskan mengabulkan sebagian satu gugatan yang diajukan oleh seorang mahasiswa bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Perkara itu masuk ke MK dengan nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan yang pro pencalonan Gibran tetap diketok meski dihujani empat pendapat berbeda atau Dissenting Opinion hakim MK dan dua alasan berbeda dari hakim MK.(*/Fa)

JAKARTA – Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Prof Jimly Asshiddiqie mengungkapkan betapa pentingnya kehadiran MKMK pada saat ini. Jimly menegaskan MKMK hadir untuk mengembalikan fungsi akal sehat.

“Sekarang ini, akal sehat itu sudah dikalahkan oleh akal bulus dan akal fulus. Akal fulus itu untuk kekayaan, uang. Akal bulus itu untuk jabatan,” kata Jimly dalam rapat MKMK pada Kamis (26/10/2023).

Jimly berharap MKMK dapat menegakkan lagi akal sehat di tubuh MK. Jimly tak ingin putusan MK dihantui oleh konflik kepentingan dan pengaruh kekuasaan.

“Akal sehat sekarang lagi terancam oleh dua iblis kekuasaan kekayaan. Maka MKMK ini harus kita manfaatkan untuk menghidupkan akal sehat itu. Itu yang menuntun ke arah kemajuan peradaban bangsa,” ujar Jimly.

Jimly menyinggung betapa buruknya fenomena saling rebut jabatan dan kekayaan. Jimly menyayangkan fenomena semacam itulah yang melanda Tanah Air.

“Ini urusan tetek bengek jabatan. Nanti sudah dapat jabatan pakai pula untuk jabatan lebih tinggi lagi. Itu perebutan kekayaan juga sama. Dapat kekayaan dia pakai untuk mencari kekayaan banyak lagi,” ujar Jimly.

Jimly bahkan menganggap ada sebagian orang yang terus berupaya merebut kekayaan tanpa peduli pada sesama. Kondisi inilah yang menurut Jimly jadi salah satu muara masalah bangsa.

“Jadi semua orang ini tidak sharing, caring, giving to the country ya (peduli pada negara). Kebanyakan orang itu taking (merebut), asking (meminta), requesting (meminta) dan bilang perlu robbing (mencuri). Ini gara-gara neoliberalisme,” ujar Jimly.

Diketahui, MK akhirnya menyatakan pembentukkan Majelis Kehormatan MK. Kehadiran MKMK ini guna merespons sejumlah laporan masyarakat terhadap para hakim MK.

Pembentukkan MKMK disahkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). MKMK beranggotakan hakim MK Wahiduddin Adams, ketua pertama MK Prof Jimly Asshiddiqie, dan pakar hukum Prof Bintan Saragih.

Tercatat, sejumlah kelompok masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran etik sembilan hakim MK. Diantaranya dilakukan oleh Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara) dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Indonesia (PBHI), serta Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara (DPP ARUN) dan Komunitas advokat Lingkar Nusantara (Lisan).

Deretan pelaporan itu merupakan akibat MK yang memutus tujuh perkara uji materiil Pasal 169 huruf q UU Pemilu mengenai batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Senin (16/10/2023).

Enam gugatan ditolak. Tapi MK memutuskan mengabulkan sebagian satu gugatan yang diajukan oleh seorang mahasiswa bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Perkara itu masuk ke MK dengan nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan yang pro pencalonan Gibran tetap diketok meski dihujani empat pendapat berbeda atau Dissenting Opinion hakim MK dan dua alasan berbeda dari hakim MK.(*/Jo)

JAKARTA – Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Arsjad Rasjid, mengatakan bahwa menjadi hak relawan untuk memilih siapa dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Termasuk para relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang pernah memenangkannya pada Pilpres 2014 dan 2019.

Kendati demikian, ia mengatakan bahwa kelompok relawan tersebut sudah tak mungkin mendukung Jokowi pada Pilpres 2024. Sehingga ia yakin, dukungan mereka akan ditujukan kepada pasangan Ganjar-Mahfud.

“Jadi, sekarang bukan lagi bicara Pak Jokowi, tapi kita bicara adalah yaitu siapa kandidat-kandidat yang lain dan di sini adalah kandidatnya namanya Mas Ganjar dan Prof Mahfud,” ujar Arsjad di kantor TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Rabu (25/10/2023) malam.

Hingga saat ini, sudah ada 1.400 organ relawan yang menyatakan dukungannya kepada pasangan Ganjar-Mahfud. Banyak di antara mereka adalah kelompok relawan Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019.

“Relawan-relawan ini semua itu bebas memilih siapa yang (didukung), intinya adalah sekarang yang saya katakan tadi semua relawan-relawan nanti bisa dijelaskan oleh Mas basarah, semuanya sudah mulai bergabung ke kita,” ujar Arsjad.

Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) juga pernah menyinggung besarnya kekuatan kaum milenial dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024. Menurutnya, pemilih milenial memiliki peran yang sangat penting pada Pilpres 2024.

“Milenial itu 67 persen anak-anak muda, jangan main-main, anak-anak muda yang tentukan 2024. Kalau pelaksanaan sesuai jadwal mereka yang menentukan,” ujar OSO.

Di samping itu, ia juga menyinggung besarnya kekuatan relawan dalam setiap kontestasi nasional. Mantan ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu juga enggan memusingkan adanya kelompok relawan yang berpindah haluan jelang Pilpres 2024.

“Relawan-relawan ini perlu kita hargai, perlu kita ajak berdasarkan hati nurani mereka. Jadi beda dengan keterangan-keterangan, katanya ada Ibu-lah, Bapak-lah itu mengatur-ngatur,” ungkapnya.(*/Nu)

JAKARTA – Fraksi PKS DPR RI menolak revisi UU Pilkada yang mempercepat pelaksanaan Pilkada 2024. Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera mengingatkan, ada potensi penyalahgunaan kekuasaan yang besar dari sana.

Ia menerangkan, ada beberapa pertimbangan PKS. Pertama, PKS menilai pemilihan gubernur, bupati dan walikota sesuai amanat Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 dan merupakan pelaksanaan sistem demokrasi dalam Pilkada.

Kedua, PKS melihat penyusunan RUU tentang perubahan keempat UU Pilkada ini dilakukan tergesa-sega dilakukan pembahasaan saat masih Masa Reses DPR. Padahal, tidak ada urgensi sesegera mungkin membahas RUU Pilkada.

“Yang seharusnya digunakan oleh anggota untuk terjun langsung melakukan aktivitas di tengah-tengah masyarakat,” kata Mardani, (25/10).

Ketiga, PKS menilai penyusunan RUU tentang perubahan keempat UU Pilkada ini terkesan sangat dipaksakan. Pasalnya, RUU Pilkada ini memang bukan termasuk daftar RUU Prioritas Prolegnas Perubahan 2023 maupun 2024.

Keempat, PKS melihat perubahan jadwal pilkada dapat berdampak terhadap ketidaksiapan penyelenggara pemilu. Sebab. rentang waktu pilpres dan pilkada terlalu dekat, terutama bila pilpres mengalami dua kali putaran.

“Hal ini akan berdampak terhadap kualitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemilu karena rangkaian persiapannya dilakukan dalam jangka waktu yang hampir bersamaan,” ujar Mardani.

Kelima, PKS berpandangan percepatan jadwal pelaksanaan pilkada berdampak dibutuhkannya biaya penyelenggaraan yang lebih besar. Keenam, PKS merasa percepatan mengurangi waktu persiapan bagi peserta-peserta pilkada.

Ketujuh, PKS berpandangan percepatan jadwal berdampak ke waktu kampanye menjadi sangat singkat yaitu maksimal 35 hari. Sehingga, proses kampanye ide dan gagasan kepada masyarakat jadi lebih terbatas dan tidak optimal.

Kedelapan, PKS bersikap percepatan pelaksanaan pilkada yang sebelumnya diatur pada November 2024 menjadi pada September 2024 akan menimbulkan prasangka dan kegaduhan. Sehingga, mendorong ketidakpercayaan publik.

“Fraksi PKS menyatakan menolak penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 1/2014 untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya berdasarkan peraturan perundang-undangan,”jelasnya.(*/Mu)

JAKARTA – Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan bahwa pasangan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ‘AMIN’ bisa menerapkan konsep trisakti Presiden RI pertama Soekarno atau Bung Karno.

“Indonesia memerlukan pemimpin yang visioner yang menerjemahkan nilai-nilai dasar kebangsaan yang ada pada pembukaan UUD 1945 seperti Soekarno,” kata Din saat berkunjung dan bertemu dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu di Kantor PKS, Jakarta Selatan pada Kamis (26/10/2023).

Din menuturkan bahwa pasangan AMIN memiliki keunggulan pada karakter yang sesuai dengan gagasan Trisakti Bung Karno. Yakni perpaduan kemampuan politik, ekonomi, dan budaya.

“Trisakti Bung Karno berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, berkepribadian secara budaya, saya yakin bisa diterapkan oleh Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar,” tutur dia.

Lebih lanjut, Din menekankan bahwa dirinya mendukung penuh pasangan AMIN lantaran memiliki kemampuan visioner dalam melihat masa depan Indonesia yang cemerlang. Pasangan yang diusung oleh Koalisi Perubahan, yakni Partai Nasdem, PKS, dan PKB itu dinilai dapat berkompetisi di pusaran pertumbuhan global.

“AMIN visioner, dia punya visi tentang Indonesia masa depan dan punya pengetahuan luas tentang masalah-masalah global. Ini jangan main-main buat rakyat Indonesia, karena Indonesia yang besar ini berada di pusaran pertumbuhan global dengan pergeseran geopolitik, geo strategis, geo ekonomi politik global,” paparnya.(*/Ad)

YOGYAKARTA – Perilaku masyarakat yang suka membuang sampah di sungai masih terjadi di Kota Yogyakarta. Hal ini terlihat dari masih banyaknya tumpukan sampah yang ada di sungai-sungai.

Bahkan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta menyebut bahwa Sungai Code menjadi salah satu sungai dengan kondisi tumpukan sampah terparah. Sungai-sungai lainnya yang turut menjadi lahan buangan sampah terparah oleh warga, yakni Sungai Code, Sungai Winongo, dan Sungai Gajah Wong, serta sungai kecil, yakni Sungai Manunggal.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, DLH Kota Yogyakarta, Very Tri Jatmiko menyebut bahwa tumpukan sampah di sungai-sungai ini menjadi keprihatinan. Perilaku masyarakat yang masih membuang sampah ke sungai ini juga perlu dihentikan.

“Banyaknya sampah ini (di sungai) memang menjadi perhatian,” kata Very, (25/10/2023).

Untuk itu, Very meminta masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai dengan tidak membuang sampah ke sungai. Pihaknya juga melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengubah perilaku untuk tidak membuang sampah sembarangan.

“Edukasi dan sosialisasi kita gencarkan,” katanya.

Meski begitu, Very juga berharap agar masyarakat turut berpartisipasi dalam menangani permasalahan sampah di Kota Yogyakarta, termasuk sampah-sampah yang menumpuk di sungai. Ia berharap masyarakat peduli dengan lingkungan sungai, dan tertib membuang sampah ke tempatnya seperti di depo-depo atau TPS agar tidak mencemari sungai.

Very menyebut, pihaknya akan memasang jaring di sungai untuk mengantisipasi warga yang membuang sampahnya ke sungai. Selain itu, secara swadaya, masyarakat juga sudah memasangkan CCTV untuk mencegah warga lain membuang sampah ke sungai.

“Saya berharap masyarakat lebih peduli lagi untuk tidak membuang sampah di sungai,”harapnya.(*/D To)

JAKARTA – Rumah kediaman Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dikabarkan digeledah oleh penyidik Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Metro Jaya, pada Kamis (26/10/2023). Lokasi penggeledahan terjadi di Villa Galaxy, Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Kabar penggeledahan ini dibenarkan oleh Roni Napitupulu selaku Ketua RT setempat. Namun dia tidak dapat menjaskan secara detail perihal penggeledahan tersebut. Ia hanya memastikan banyak personel kepolisian di lokasi tersebut. “Ada penggeledahan,” kata Roni, saat dihubungi awak media, Kamis (26/10/2023).

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua RW 19, Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Iwan Irawan. Dia mengatakan dalam penggeledahan tersebut sebanyak empat orang tetangga Firli Bahuri yang turut diperiksa penyidik.

“Tadi pagi saya dapet informasi dari pak RT Pak Roni. Ada pemeriksaan saksi tetangganya itu ada empat orang. Tetangga sekitar situ akan diambil berita acaranya hari ini,” terang Iwan.

Sebelumnya, Firli Bahuri telah menjalani pemeriksaan hampir 10 jam dari pukul 10.00-19.50 WIB termasuk waktu istirahat di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (24/10/2023). Namun seperti kedatangannya, kepulangan Firli dari Mabes Polri juga tidak terdeteksi oleh awak media yang telah menunggu sejak pagi hari.

“Jadi pukul 19.50 WIB, tadi pemeriksaan sudah dinyatakan selesai,” ucap Ade Safri

Firli diperiksa oleh penyidik gabungan dari Penyidik Subdit Tipidkor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dengan Dittipidkor Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri sejak pukul 10.00 WIB. Dia periksa sebagai saksi atas kasus dugaan pemeresan dalam penanganan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2021.

Dalam pemeriksaan itu, Firli didampingi oleh biro hukum KPK. Dari foto yang beredar, Firli tampak mengenakan kemeja batik lengan panjang warna coklat. Hanya saja sejumlah awak media yang telah menunggunya di berbagai akses keluar Gedung Bareskrim Polri dan Rupatama tidak menemukan keberadaan Firli yang keluar dari kompleks Mabes Polri.(*/Mu)

BOGOR — Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengusulkan kawasan pecinan Suryakencana yang menjadi destinasi kuliner di Kota Bogor, agar dikelola secara khusus. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor pun merekomendasikan agar pengelolaan kawasan Suryakencana dilakukan secara khusus oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT), seperti di Malioboro, Yogyakarta.
Bima Arya mengatakan, rencana pengelolaan khusus ini masih dikaji. Ia pun menargetkan agar konsep ini bisa berjalan sebelum Desember 2023, atau sebelum akhir masa jabatannya.

“Jadi masih dikaji. Tapi intinya saya mengusulkan Surken ini dikelola secara khusus. Targetnya sebelum Desember konsepnya itu harus sudah jalan,” kata Bima Arya, Kamis (26/10/2023).

Ia menilai, penanganan kawasan Suryakencana harus dilakukan secara fokus. Lantaran di kawasan tersebut tidak hanya tersedia kuliner, namun juga aspek-aspek dan potensi lain.

“Karena penanganannya juga harus fokus, tidak bisa sambi. Karena ada masalah keamanan, ektertiban, kebersihan, melindungi cagar budaya, sekaligus memaksimalkan potensi yang ada di sini. Harus melibatkan semua yang ada di sini,” ucapnya.

Kepala Bappeda Kota Bogor Rudy Mashudi mengatakan nantinya ada satu kelembagaan tata kelola yang memungkinkan secara operasional bisa berjalan dan sangat teknis. Kelembagaan yang dimaksud ialah UPT.

Wali Kota Bogor meminta agar Bappeda mematangkan konsep tersebut. Sambil kemudian Bappeda melihat atau mencari apakah ada alternatif selain UPT untuk kelembagaannya.

“Makanya kami merekomendasikan awal ke Pak Wali adalah bentuk UPT. Itu perlu ada kajian akademisnya, juga memerlukan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi,” kata Rudy.

Ia menjelaskan, pengelolaan secara khusus ini akan diterapkan untuk seluruh kawasan Suryakencana. Sebab, Wali Kota Bogor melihat Suryakencana sebagai satu kesatuan kawasan.

“Yang sudah berjalan unuk UPT kawasan itu di Yogyakarta. Itu melalui UPT Malioboro, Taman Budaya, dan apa gitu,” ucapnya.

Ketika ditargetkan bisa terbentuk sebelum akhir tahun ini, Rudy mengaku harus bekerja keras. Karena ada kajian-kajian yang perlu dilakukan dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dari sisi ekonomi, kata dia, di kawasan Suryakencana ekonomi sudah berjalan dari pedagang-pedagang yang sudah berjualan di sana. Lingkungan Suryakencana juga yang dulunya kumuh, sekarang lebih tertata dari segi estetika.

“Kalau di segi sosial, dampaknya semua warga pemerlu kepentingan dan mau kuliner juga nyaman. Nggak ada kekhawatiran, takut, istilahnya nggak ada sistem di luar yang mengganggu proses aktivitas kawasan,” jelasnya.

Ia menambahkan, UPT ini nantinya akan berada di bawah dinas. Namun belum diputuskan akan di dinas mana UPT ini dibuat, antara Dinas Perdagangan, Industri dan KUKM (DinKUKMDagin) atau Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor.

“Nanti kita lihat domainnya ada di mana yang lebih besar. Apakah di DinKUKMDagin, Disparbud, atau mana? Nanti lanjutannya harus dikaji lebih lanjut. Kalau di Malioboro di bawah UPT Pariwisata,” ungkapnya.(*/Ju)

CIBINONG – Persikabo 1973 akan menandai perjalanan mereka di akhir putaran pertama BRI Liga 1 2023/24 dengan bertandang ke markas PS Barito Putera, di Stadion Demah Lemang, Jumat (29/10) malam WIB.

Pelatih Aji Santoso mengakui rentetan hasil minor memberikan pengaruh terhadap kondisi psikis anak asuhnya.

Bagaimana tidak, kekalahan dari PSIS Semarang di laga terakhir, menggenapi catatan 10 laga tanpa kemenangan untuk Laskar Padjajaran.

Hal itu yang membuat posisi Persikabo 1973 masih terbenam di papan bawah. Mereka terdampar di peringkat ke-17 dengan koleksi 10 poin.

Untuk itu, ia berharap tim asuhannya bisa membawa pulang paling tidak satu poin ke Kabupaten Bogor.

“Ini pertandingan terakhir, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan poin, satu cukup, tapi kalau tiga meskipun berat, karena situasi dan kondisi psikis pemain memang belum pernah menang juga menjadikan suatu kendala,” ungkap Aji dilansir dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru, ( LIB) Kamis, 26 Oktober 2023.

Meski Laskar Antasari belum pernah menang di lima laga terakhir, namun Aji tetap melihat Barito sebagai tim kuat, yang punya peluang masuk ke empat besar. 

“Tetapi mudah-mudahan pertandingan terakhir kita bisa dapatkan poin. Barito sekarang tim bagus, mereka salah satu tim yang punya kesempatan lolos ke Championship Series,” jelasnya. ( aAep Syahmid)

CIBINONG – Ketua Umum KONI Kabupaten Bogor, Dedi Ade Bachtiar merasa bangga dengan perhelatan Kejurnas Atletik antar PPLP, PPLPD dan SKO Atletik yang dilangsungkan di Lintasan Atletik Stadion Pakansari, Cibinong, sejak tanggal 25 sampai 27 Oktober 2023.

Bahkan, orang nomor satu di KONI Kabupaten Bogor ini menyaksikan langsung perlombaan atletik para pelajar se Indonesia yang tergabung di PPLP, PPLPD dan SKO Atletik.

” Saya yakin dari para atlet yang tampil pada Kejurnas ini akan berdampak positif pada mental bertanding para atlet,” ujat Dedi Ade Bachtiar, Kamis, 26 Oktober 2023.

Tak hanya itu, kata Dedi, nantinya dari ajang ini akan bermunculan atlet atlet masa depan Indonesia yang bisa berbicara di kancah dunia.

Dalam kesempatan yang sama, Dedi berharap 18 atlet binaan PPOPM Kabupaten Bogor yang tampil pada Kejurnas kali ini akan menjadi bagian tim atketik Kabupaten Bogor pada Porprov Jabar 2026.

” Kedepannya saya berharap para atlet atletik PPOPM Kabupaten Bogor ini akan menjadi atlet masa depan Indonesia dan bisa meraih medali pada kancah Sea Games atau Asian Games bahkan Olimpiade,” paparnya ( Asep Syahmid)