Author Archives: Admin Jurnal Metro

JAKARTA – Suara kaum muda yang mencapai lebih dari separuh dari suara pemlih aktif pada Pemilihan Umum 2024, menempatkan generasi muda manenjadi penentu utama dalam kontentasi pemilihan kali ini.

Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 bicara soal itu. Jumlah penduduk Indonesia yang saat ini mencapai 278,70 juta jiwa, hampir 55 persen merupakan anak muda dan ini merupakan gelombang besar dan sejarah Pemilu Indonesia. Hal itu terungkap dalam webinar bertajuk “Suara Muda, Suara Penentu” yang diselenggarakan oleh Apahabar Community yang berlangsung, Selasa (31/10/2023).

Pengamat Komunikasi Universitas Gadja Mada, Nyarwi Ahmad mengungkapkan sejauh ini anak muda berpotensi menjadi penentu Pemilu 2024, namun mereka harus menjaga momen tersebut agar tidak hanya dimanfaatkan oleh elite dan partai tertentu.

Baginya sejauh ini banyak partai yang mengatasnamakan anak muda, dengan menggalang isu-isu terkait anak muda namun sebenarnya kurang menyentuh anak muda secara langsung.

“Misalkan di media sosial. Bila kita tracking isu anak mudanya seputar Gibran. Sangat minim menemukan voice tentang anak muda yang kuat berkaitan dengan suara mereka tentang politik,” kata Nyarwi dalam webinar yang diselenggarakan Apahabar Community itu.

Karena itu, ia mengajak anak muda untuk menjaga momen ini, dengan sadar akan posisi mereka agar benar-benar mamanfaatkan kekuatannya dalam menentukan pemimpin terbaik untuk kemajuan negeri.

“Saya berpikir kalau anak muda tidak memanfaatkan Pemilu kali ini, akan sangat disayangkan, karena tidak menjadi momentum bagi mereka. Perlu menghadirkan anak muda yang punya privilege tertentu dan hadir dalam Pemilu, ini menjadi momen mereka,” tuturnya.

Dalam diskusi oleh Apahabar community ini, Influencer Ratu Lubis sebagai salah satu nara sumber mengungkapkan sebenarnya tidak banyak anak muda yang punya perhatian lebih pada masalah dan isu politik karena mereka sudah apatis dan skeptis.

“Ada dua hal yang membuat politik tidak menarik untuk anak muda yakni skeptis dan apatis. Aku merasa generasi aku itu, skeptis karena siapapun pemimpinnya negara ini akan begitu-begitu saja. Itu adalah masalah yang kompleks dan muncul karena kondisi saat ini,” kata Ratu masih dalam webinar Apahabar Community.

Ratu juga melihat ketidak peduli anak muda karena mereka tidak sepenuhnya yakin bahwa suara anak muda nantinya bisa ikut menentukan perubahan ke arah yang lebih baik.

“Dari sikap skeptis melihat kondisi itu lahirlah sikap apatis, apakah suara kita akan membawa perubahan yang berarti untuk bangsa. Padahal memang dari orang tua aku mengarahkan agar aku menggunakan hakku. Mau milih siapa saja Oke tapi golput bukan pilihan,” ungkapnya.

Pengamat Politik Ujang Komarudin memandang optimis suara anak muda ke depan bisa menjadi sebuah lokomotif perubahan, dengan menempatkan perspektif mereka pada titik bahwa mereka bisa menjadi bagian dari perubahan negeri.

Ia mengambil contoh dirinya saat muda, “Ujang muda saat itu berpikir tidak ada persoalan bangsa ini yang tuntas. Dalam pergumulan saya saatkuliah politik di UIN, S1, S2. Saya ingin tahu kenapa anak muda anti terhadap politik. Lalu saya temukan bahwa harus berkontribusi bagi bangsa ini, lewat berbagai aspek salah satunya melalui politik ” jelas Ujang.

Untuk itu, Ujang berpesan kepada kaum muda agar tidak apatis dengan politik karena dengan langkah itu, perubahan bisa tercapai.

“Bisa kok kita berkontribusi melalui politik. Cuman kesadaran itu belum ada. Nah itu yang harus kita bangun. Ngapaian rebahan, mager, nongkrong. Kita harus membangun perspektif yang baru bahwa kita anak muda yang potensial dibutuhkan bangsa ini untuk berkontribusi bagi bangsa,jika tidak maka yang akan mengisi ruang itu adalah anaknya ketua DPR, anak pejabat, anaknya Bupati saja,” ujarnya.(*/Ad)

CIBINONG – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor KH. Agus Salim meninjau proyek pengerjaan jalan Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong untuk memastikan pengerjaannya berjalan dengan baik.

“Saya menyempatkan diri untuk menengok kegiatan program perbaikan jalan, SPBU Pondok Rajeg yang rusak berat, alhamdulillah mulai dikerjakan dan ada beberapa penutupan jalan,” katanya kepada wartawan, Selasa (31/10/23).

“Berkesempatan hadir Anggota Komisi 3 Fikri Hudi Oktiarwan dan saya juga sehabis kegiatan langsung meninjau. Karena itu adalah kami yang dorong dari aspirasi masyarakat untuk kemudian bisa dilaksanakan,” sambungnya.

Menurut Agus Salim, pengerjaan jalan tersebut sudah empat kali gagal sesuai dengan informasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor karena gagal tender.

“Informasi dari DPUPR pengerjaannya gagal. Kenapa tidak terlaksana di awal-awal, karena sempat gagal sampai 2 kali gagal tender. Alhamdulillah ini bisa terlaksana,” ujarnya.

Politisi PKS itu berharap agar setiap progres yang akan dilakukan demi kelancaran pengerjaan proyek dengan nilai Rp 1,6 Miliar itu, tidak mengganggu aktifitas perekonomian warga.

“Harapan kami, kalau memang ada penutupan jalan, maupun juga terkait dengan mengganggu kegiatan masyarakat, maka di komunikasikan dengan baik,” paparnya.

“Terimakasih pak lurah juga sudah mengumpulkan RW untuk sosialisasi kepada masyarakat yang memang mungkin kegiatan agak terganggu agar disampaikan. Sehingga, semua saling memahami” tambahnya.

Namun begitu, jika bisa tanpa ditutup total aau setengah-setengah itu lebih baik lagi. Tapi jika memang tidak memungkinkan, dapat dikomunikasikan kepada masyarakat dengan baik.

“Agar semua kegiatan dapat berjalan dengan baik, dan semuanya bisa ikut mengawal untuk memastikan semua terlaksana sesuai dengan harapan dan masyarakat mendapat hasil yang baik,” bebernya.

“Untuk perbaikan jalan ini nilainya mencapai Rp 1,6 Miliar. Semoga bisa berjalan dengan baik dan fungsi kami dalam hal pengawasan, di awal pengerjaan kami coba cek berbagai halnya,” ungkapnya.(*/Wa)

JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyebutkan pihaknya akan memantau langsung tilang uji emisi yang akan dilaksanakan pada 1 November 2023.

“Iya besok mantau uji emisi bareng ya. Nanti kita keliling tempatnya. Ya mantau semua,” ujar Heru, Selasa (31/10/2023) sore usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat.

Ia menyebutkan, pelaksanaan tilang uji emisi akan dilakukan di sejumlah lokasi titik di ibukota besok. “Nanti Dishub yang tahu detail lokasinya,” kata Heru Budi Hartono.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Polda Metro Jaya dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan kembali melaksanakan razia uji emisi dengan menerapkan sanksi tilang bagi kendaraan bermotor yang tidak lulus uji emisi, mulai 1 November 2023.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Asep Kuswanto menegaskan razia uji emisi ini dinilai sangat efektif untuk memperbaiki kualitas udara Jakarta. Hal tersebut berdasarkan evaluasi yang melibatkan berbagai pihak.

“Ini sangat efektif. Dari hasil kajian kami bersama pihak terkait menunjukkan bahwa intervensi sumber emisi dari sumber bergerak yang terbesar adalah dengan uji emisi,” ujar Asep, Senin (30/10/2023) kepada awak media.

Untuk itu kata Asep, razia uji emisi harus terus digalakkan. Diawali dengan pelaksanaan pada September lalu dan dilaksanakan kembali pada November, razia uji emisi akan berjalan dengan mekanisme yang sudah disempurnakan.

Ia juga mengatakan bahwa pelaksanaan razia uji emisi ini akan dijalankan secara konsisten dan menyasar lebih banyak kendaraan bermotor yang tak lulus uji emisi.

“Hingga akhir tahun ini, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya akan melaksanakan razia uji emisi sebanyak 51 kali dan tersebar di sejumlah titik di lima wilayah DKI Jakarta,” ungkapnya.(*/Nu)

CIBINONG – Pemerintah Kabupaten Bogor akan meningkatkan keamanan pascapenangkapan sejumlah terduga teroris oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri beberapa waktu lalu.

“Kami terus meningkatkan keamanan ketertiban, terlebih di tahun politik ini,” kata Sekertaris Daerah Kabupaten Bogor Burhanuddin, Senin (30/10/2023).

Pihaknya akan terus bersinergi dengan aparat keamanan di Kabupaen Bogor. Yang pasti, Pemkab Bogor juga mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Polri dalam penindakan kasus dugaan terorisme.

“Kami selalu konek, sinergitas. Tapi saya kira kita harus apresiasi jajaran Polri khususnya Kapolres dan Densus 88 sudah ditangani,” tutur Burhanuddin.
Sebelumnya, Densus 88 Antiteror Mabes Polri melakukan penangkapan terduga teroris di wilayah Kabupaten Bogor.

Dikabarkan, kurang lebih ada 3 titik penangkapan oleh satuan khusus itu.

“Kurang lebih ya (3 titik),” kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, Jumat (27/10/2023).

Terkait, jumlah terduga teroris yang diamankan belum dapat dipastikan. Karena, untuk penanganan lebih lanjut dilakukan oleh tim Densus 88 Polri.

“Lebih lanjutnya bisa ke Densus ya,”tegasnya.(*/Wa)

SOLO – Ketua Umum Projo Budi Arie beri tanggapan soal cawapres Gibran Rakabuming yang mengungkapkan Provinsi Jawa Tengah akan menjadi salah satu arena pertarungan berat saat pilpres mendatang.

Budi mengatakan, tak ada yang berat jika ada dukungan dari masyarakat. “Gak ada yang berat, seluruh rakyat dukung,” kata Budi ketika ditemui seusai menghadiri Industry Summit di Solo Techno Park (STP), Selasa (31/10/2023).

Disingung soal Jawa Tengah yang disebut sebut menjadi kandang banteng alias pusat pasokan suara PDIP? Budi mengatakan semua daerah sama. Menurutnya, ia tahu hati nurani rakyat.

“(Jawa Tengah kandang banteng) gak ada semuanya (sama), kita yakin ini kontestasi milih figur, biar aja saya yakin kan kita tahu hati nurani rakyat kita doakan satu putaran,” ujarnya.

Pihaknya juga mengatakan, tak hanya akan memfokuskan relawan untuk pemenangan pasangan Prabowo-Gibran di Jateng saja. Ia juga berharap rakyat bijaksana dalam memberikan suaranya.

“Semuanya seluruh Indonesia, ini kan pilpres bukan satu provinsi, semuanya udah kita harap rakyat punya kebijaksanaan,” katanya.

Budi juga berharap pemilu mendatang berlangsung hanya satu putaran saja. “Ia juga berharap pemilu mendatang berlangsung selama satu putaran. Pokoknya satu putaran doakan bersama rakyat,” harapnya.(*/D To)

LAMPUNG – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan, wilayah Lampung menjadi pusat pengembangan lobster. Untuk itu, ia berharap membangun sentra lobster untuk mencegah penyelundupan benih bening lobster (BBL) atau benur keluar Provinsi Lampung.

“Akan dibuat aturan penegakan hukum agar benih lobster tidak keluar Lampung,” kata Arinal Djunaidi pada sebuah diskusi fokus grup di Bandar Lampung, (30/10/2023).

Menurut Arinal, Provinsi Lampung menjadi sumber pengembangan budidaya lobster terutama di Pesisir Barat. Potensi ini, tentunya akan berdampak pada kesejahteraan petani petambak dan nelayan.

Selama ini, ujar dia, BBL ditangkap orang tidak bertanggung jawab dibawa ke Bandara Radin Inten II Branti Lampung ke luar negeri, kemudian pindah lagi melalui Bengkulu lalu ke Jambi baru mengirim ke Vietnam. Dari luar negeri kembali lagi ke Jakarta.

Ke depan, ia berharap hasil budi daya lobster ini akan dikonsumsi untuk dalam negeri. “Kita membangun pengembangan lobster di Lampung untuk Indonesia, kemudian baru di ekspor,” kata Arinal.

Rokhmin Dahuri, pakar SDA dan laut mengatakan, produksi lobster di Lampung tahun 2021 sebanyak 48,734 ton. Artinya, dari lobster tersebut Lampung berkontribusi nasional 0,98 persen atau menempati urutan ke-20 nasional.

Ia membagi produksi lobster di Lampung pada budi daya perikanan tahun 2021 sebanyak 11.100 ton, sedangkan budi daya lobster perikanan tangkap laut sebanyak 37,63 ton.

Mengenai harga, Rokhmin mengatakan, sejak tahun 2015 harga jual BBL ekspor lebih mahal 5 sampai 10 kali lipat harga budi daya lobster dalam negeri.

Menurut dia, kebijakan larangan penangkapan BBL untuk ekspor maupun budidaya berdasarkan Permen KP Nomor 56/2016 telah berdampak maraknya ekspor BBL ilegal, sehingga negara dirugikan triliunan rupiah per tahun.

Harga jugal BBL di Vietnam, kata dia, lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual BBL yang pada budi daya perikanan BBL dalam negeri.

Hal ini disebabkan kapasitas pembudidayaan di Vietnam lebih baik dengan survival rate 70 persen dengan ukuran lobster 300 gram per ekor. Sedangkan di Indonesia survival rate hanya 30 persen dengan ukuran yang sama.

Rokhmin mengatakan, kebijakan setop ekspor BBL akan efektif bila KKP Ditjen Bea dan Cukai, Polri, TNI, dan penegak hukum lainnnya, bekerja kerja dan ikhlas, dan tidak memberikan celah sekecil apapun bagi penyelundup BBL untuk ekspor.(*/Ti)

BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah menetapkan akan meresmikan Jembatan Otista yang saat ini dalam pembangunan, pada 8 Desember 2023. Para kontraktor pun diminta untuk mempercepat proses pembangunan

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan ada beberapa poin yang harus diselesaikan dalam waktu dekat. Hal itu pun membutuhkan usaha dan komitmen dari kontraktor dan pendukung lainnya.

“Nah tanggal 8 Desember ini kenapa di tetapkan sebagai peresmian, saya fikir ini sudah menjadi kesepakatan bersama sejak awal. Termasuk juga nanti kita akan lanjutkan langkah beautifikasi dengan perbaikan trotoar atau dengan perbaikan pengamanan melalui ducting,” kata Dedie di lokasi, Senin (30/10/2023).

Oleh karenanya, ia meminta masyarakat bersabar menanti proses pembangunan jembatan yang dulunya menjadi ‘biang kerok’ kemacetan menuju pusat Kota Bogor ini. Sebab, pembangunan Jembatan Otista ini cukup strategis sehingga membutuhkan kesabaran.

“Adanya pembangunan Jembatan Otista ini membuat masyarakat masyarakat mungkin upaya mobilisasinya lebih berat, karena kemacetan dan keterbatasan ruang dan jalan. Itu yang saya ingin sampaikan apresiasi dan terimakasih pada masyarakat,” kata Dedie.

Di samping itu, Dedie mengatakan, saat ini kondisi menjelang musim hujan tengah dimanfaatkan oleh kontraktor untuk mempercepat pekerjaannya. Sehingga ketika musim hujan tiba, pekerjaan bisa ditekan semaksimal mungkin.

“Makanya kita ingatkan kepada Dinas PUPR Kota Bogor, dorong kontraktor untuk komitmen dan mempercepat pekerjaan supaya tepat waktu pada tanggal 8 Desember nanti kita bisa resmikan jembatan ini. Persembahan untuk masyarakat Kota Bogor,” ujarnya.

Ia berharap pembangunan Jembatan Otista bisa menjadi solusi permasalahan kemacetan di kawasan Sistem Satu Arah (SSA). Masyarakat juga bisa kembali beraktivitas dan berolahraga secara leluasa di SSA.

“Mudah-mudahan ini menjadi solusi, ya, yang tadinya selalu menjadi bottleneck di sini sehingga masyarakat bisa lebih leluasa mobilitas. Termasuk juga yang berolahraga dan bersepeda,” ucapnya.

Diketahui, latar belakang pembangunan Jembatan Otista ialah karena jembatan inj menjadi sumber kemacetan di Kota Bogor. Sejak diberlakukan Sistem Satu Arah (SSA) di Kota Bogor, jembatan ini menjadi bottle neck dan kerap menyebabkan kemacetan panjang.

Berdasarkan kajian, tidak ada pilihan lain kecuali melebarkan jembatan Otista untuk melancarkan arus lalu lintas. Sebetulnya pelebaran jembatan ini ingin dilakukan pada 2021, namun ditunda karena proses rasionalisasi sehubungan dengan sumber bantuan yang berasal dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

Untuk membangun Jembatan Otista, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mendapat bantuan dari Pemprov Jawa Barat, dengan angka sekitar Rp 49 miliar. Dimana proses lelang dimenangkan oleh PT Mina Fajar Abadi.(*/Ju)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengaku, jika terdapat empat (4) nama calon kuat Penjabat (Pj) Bupat Bogor, yang telah diterima lembaganya tersebut.

“Sejauh ini ada empat nama, tapi yang satu nama langsung menyampaikan kepada saya ‘jangan nama saya diusulkan’, saudara kita dari Polri, beliau mengatakan ingin fokus berkarir di Polri,” ungkap Rudy Susmanto kepada wartawan di Cibinong, pada Senin (30/10/2023).

Ia membeberkan, ketiga nama lainnya merupakan aparatur sipil negara (ASN) dari Pemprov Jabar, pusat, dan Kabupaten Bogor. Politisi Gerindra ini menerangkan, DPRD hanya bertugas memberikan nama usulan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) nanti saat masa jabatan Bupati Bogor Iwan Setiawan yang akan habis pada 30 Desember 2023 mendatang.

Rudy juga memaparkan, rencananya pihaknya akan menggelar diskusi bagi para Pj Bupati yang diusulkan tersebut.

Hal itu, akan dilakukan pihaknya setelah surat dari Kemendagri turun.

“Kita fungsinya di DPRD hanya memberikan rekomendasi. Beberapa usulan dari kelompok masyarakat pada saat surat dari Mendagri sudah turun, insha allah kita akan membuat sebuah acara, kita undang yang sudah diusulkan oleh masyarakat tadi untuk duduk di sini,” ucapnya..

Setelah nama diusulkan, sambung Rudy, nantinya Kemendagri yang akan memutuskan. Namun menurut Wakil ketua Bendahara DPP Gerindra ini, siapapun yang menjadi Pj Bupati, merupakan pilihan terbaik.

“Pada saat sudah kita usulkan, tentunya Kemendagri yang akan memutuskan. Siapapun yang akan diputuskan tentu itu yang terbaik buat Kabupaten Bogor,” tandas politisi Gerindra ini.(*/Rul)

CIBINONG – Mengakomodir Program Strategis Nasional (PSN) seperti Bendungan Cibeet, Bendungan Cijurey, Proyek pembangunan Jalan Tol Cimanggis Cibitung (Cimaci), Bogor Outing Ring Road ((BORR) 3, Depok-Antasari (Desari) dan Sentul Selatan -Karawang Barat membuat Pemkab Bogor merevisi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Kami bersama DPRD Kabupaten Bogor akan merevisi Perda RTRW nomor 11 Tahun 2016, hal ini demi mengakomodir PSN yang telah direncanakan oleh pemerintah pusat,” kata Plh Bupati Bogor Burhanudin kepada wartawan, usai Rapat Paripurna KUA-PPAS di DPRD Kabupaten Bogor, Cibinong, Senin, 30 Oktober 2023.

Burhanudi menuturkan kesepakatan revisi Perda RTRW nomor 11 Tahun 2016 ini akan memayungi secara aturan proyek PSN, untuk lebih detailnya akan dibahas oleh panitia khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Bogor bersama Satuan Kerja Perangkar Daerah (SKPD) terkait.

“Revisi Perda RTRW nomor 11 Tahin 2016 ini akab lebih lanjut akan segera didiskusikan oleh Pansus DPRD Kabupaten Bogor bersama SKPD teknis,” tutur Burhanudin.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto menerangkan bahwa Pansus DPRD Kabupaten Bogor dan SKPD teknis hanya punya waktu singkat untuk merevisi Perda RTRW nomor 11 Tahun 2016.

“Kita hanya punya waktu 10 hari untuk merevisi Perda RTRW nomor 11 Tahun 2016, setelah selesai maka akan dikirimkan ke Kementerian ATR/BPN, lalu direvisu dan dikirim ke Pemprov Jawa Barat, lalu dilakukan penyelarasan,” terang Rudy Susmanto.

Ia berharap, revisi Perda RTRW nomor 11 Tahun 2016 diharapkan tidak melanggar atau ‘bertabrakan’ dengan Perda Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) nomor 11 Tahun 2019.
“Nanti Pansus DPRD Kabupaten Bogor yang memastikan agar pasal-pasal yang direvisi pada Perda RTRW nomor 11 Tahun 2016 tidak ‘bertabrakan dengan Perda LP2B nomor 11 Tahun 2019,” harapnya. (Rez)

BEKASI – Kebakaran melanda TPST Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat. Api diduga berasal dari gas metan yang terbakar akibat cuaca panas.

“Laporan masuk ke Damkar Kota Bekasi terkait adanya kebakaran di TPST Bantargebang, wilayah Zzona II (TPST DKI Jakarta). Diduga api berasal dari gas metan yang terbakar akibat cuaca panas.

Situasi terkini api sudah dapat di atasi, petugas melakukan pendinginan,” kata Komandan Kompi Disdamkar Kota Bekasi, Haryanto, Senin (30/10/2023).

Dia menerangkan proses pemadam dilakukan mulai dari Minggu (29/10) pukul 14.20 WIB hingga padam pukul 21.30 WIB. Zona yang terbakar seluas 1 hektare itu merupakan lahan milik pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan kebakaran di TPST Bantargebang terjadi pada Minggu (29/10) pukul 14.15 WIB.
“Api pertama kali muncul di Zona 2 TPST Bantargebang, di depan lokasi power house dan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa),” jelasnya.(*/El)