Author Archives: Admin Jurnal Metro

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto merespon keberangkatan Bupati Bogor Iwan Setiawan beserta jajaran Perumda Air Minum Tirta Kahuripan ke Prancis, pada Sabtu 21 Oktober 2023 lalu.

Rudy Susmanto mengaku hingga kini belum menjalin komunikasi apapun dengan Iwan Setiawan selama di Prancis. “Kalau komunikasi sampai saat ini belum ada,” ujar Rudy Susmanto, Rabu (1/11/23).

Namun, Rudy Susmanto berharap kepulangan Bupati Bogor bersama rombongan bisa membawa oleh-oleh untuk masyarakat Kabupaten Bogor, yakni oleh-oleh perubahan baik bagi kemajuan Kabupaten Bogor.

Selain itu, Rudy Susmanto juga meminta agar kesempatan besar ini tidak disia-siakan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor untuk membangun Bumi Tegar Beriman.

“Tentunya kami sangat berharap besar kepulangan beliau akan ada program-program yang bisa kita lihat di tahun 2024,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan bertolak ke Prancis bersama Bupati Bogor Iwan Setiawan untuk memenuhi undangan dari Suez Pte. Ltd.

Pertemuan dengan Suez tersebut untuk membahas kerja sama bidang air minum, di antaranya tentang pembangunan instalasi pengolahan air minum berbasis teknologi.Suez merupakan perusahaan air minum terkemuka di dunia yang bermarkas di Paris dan telah hadir di 40 negara.

Suez terkenal dengan teknologi dan sistem pengelolaan air minum berkelanjutan yang mengedepankan kesehatan dan lingkungan.

“Ini undangan dari Suez langsung, kita berencana menjajaki kerjasama. Mereka ingin menjelaskan rincian teknologi dan keahlian manajemen serta tentang bagaimana Suez dapat mendukung Indonesia, khususnya Kabupaten Bogor dan Perumda Tirta Kahuripan dalam pengembangan layanan air di masa depan yang berdampak positif pada lingkungan hidup, kesehatan dan iklim,” kata Bupati Bogor Iwan Setiawan, Senin (23/10/23) lalu.

JAKARTA – PT MRT Jakarta (Perseroda) menyiapkan integrasi antarmoda transportasi publik seperti lintas raya terpadu (light rail transit/LRT) dan PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

“Sekarang masih dalam proses diskusi untuk membahas mengenai integrasi antarmoda di wilayah Jabodetabek,” kata Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiyat saat ditemui di hotel kawasan Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2023).

Tuhiyat menjelaskan nantinya mengenai skema rencana tersebut juga akan didiskusikan dengan Kementerian Perhubungan. Dia menjelaskan integrasi transportasi publik itu meliputi integrasi manajemen, fisik, layanan, merek (branding), sistem pembayaran (payment system) dan integrasi basis data (database).

Nantinya diharapkan adanya sinergi integritas ini bisa cepat untuk segera menciptakan ekonomi murah, mengurangi kemacetan hingga membangun sistem kota teratur. “Contohnya seperti di Dukuh Atas maupun CSW, simpul-simpul ini kita jadikan titik strategis untuk bisa menghubungkan antarmoda,” katanya.

Direktur Pengembangan Bisnis PT MRT Jakarta (Perseroda) Farchad Mahfud menambahkan nantinya Pemerintah Provinsi DKI dan pusat akan terus bekerja sama membahas realisasi arahan tersebut. “Itu satu hal yang mudah karena intens, sedang disiapkan bagaimana realisasinya,” ujar Farchad.

Dia berharap adanya integrasi antarmoda transportasi publik ini mampu menjangkau seluruh wilayah yang ada di DKI Jakarta sehingga bisa menarik orang untuk menggunakan fasilitas publik tersebut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta merupakan hasil keputusan politik yang ia ambil, bukan keputusan ekonomi yang melihat untung-rugi seperti di perusahaan. Menurut Jokowi, rencana pembangunan MRT sudah ada sejak 1985 atau jauh selama 26 tahun lalu saat ia menjabat Gubernur DKI Jakarta saat itu.

Peletakan batu pertama pembangunan MRT baru terealisasi pada 2013 saat Jokowi masih menjadi Gubernur DKI Jakarta saat itu.(*/In)

CIANJUR – Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengeluarkan surat edaran terkait peringatan dini potensi bencana alam banjir, longsor, cuaca ekstrem, dan angin kencang. Peringatan ini dikeluarkan seiring tingginya curah hujan sejak satu pekan terakhir di sejumlah wilayah Cianjur.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur Asep Sukma Wijaya mengatakan sebagian besar wilayah Cianjur masuk dalam zona merah bencana alam di Jawa Barat, terutama saat musim hujan tiba.

“Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 360/9910/BPBD/2023 yang ditujukan pada camat dan kepala desa sudah disebar tentang peringatan dini bencana alam karena potensi cuaca ekstrem akibat perubahan cuaca akan melanda Indonesia termasuk Cianjur,” katanya, Selas (31/10/2023).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan bahwa potensi cuaca ekstrem akan melanda Indonesia pada Oktober hingga Desember 2023, sehingga masyarakat diminta waspada terjadinya potensi cuaca ekstrem saat perubahan cuaca dari kemarau ke hujan. Menindaklanjuti informasi tersebut, Bupati Cianjur melalui BPBD Cianjur membuat surat edaran terkait potensi bencana alam yang harus diwaspadai masyarakat di seluruh wilayah terutama bagian selatan yang kerap terjadi bencana alam banjir, longsor, dan cuaca ekstrem.

“Potensi banjir dan tanah longsor rawan terjadi di seluruh wilayah terutama di wilayah selatan Cianjur yang banyak terdapat perbukitan dan sungai yang panjang membentang di sebagian besar kecamatan,” ujarnya.

Bupati Cianjur Herman Suherman mengatakan, sejak satu pekan terakhir curah hujan mulai tinggi melanda sebagian besar wilayah Cianjur dengan intensitas lebih dari dua jam, sehingga seluruh camat dan kepala desa diimbau untuk siaga dan waspada bencana.

Pasalnya, sebagian besar wilayah Cianjur rawan terjadi bencana alam mulai dari banjir, longsor, cuaca ekstrem, dan angin kencang khususnya di pantai selatan Cianjur, sehingga masyarakat diminta untuk siaga dan waspada, dan segera mengungsi ketika melihat tanda alam akan terjadi bencana.

“Seluruh wilayah Cianjur masuk dalam zona merah bencana alam di Jawa Barat, sehingga kesiapsiagaan dan kewaspadaan harus ditingkatkan saat perubahan cuaca dari kemarau ke hujan, warga diminta untuk segera mengungsi ketika melihat tanda alam akan terjadi bencana,”ujarnya.(*/Yan)

JAKARTA – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menemukan segudang masalah yang terjadi terkait putusan batas usia Capres Cawapres 40 tahun atau punya pengalaman jadi kepala daerah.

Hal itu didapati usai MKMK memeriksa Ketua MK Anwar Usman, Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Enny Nurbaningsih pada Selasa, 31 Oktober 2023, malam.

“Intinya, banyak sekali masalah yang kami temukan, jadi dari tiga hakim ini saja masalahnya ternyata banyak sekali,” ujar ketua MKMK Jimly Asshiddiqie dikutip Rabu, (1/11/2023).

Dia mengatakan masalah tersebut seperti hubungan kekeluargaan Anwar Usman dengan Gibran Raka Buming Raka. Kata dia, seharusnya, Anwar Usman mundur dari perkara tersebut.

“Ya, kan tadi di sidang ada. Satu, masalah hubungan kekerabatan, di mana hakim diharuskan mundur dari perkara tapi tidak mundur,” ucapnya.

Lalu, masalah Anwar Usman yang membicarakan perkara tersebut di depan publik ketika memberikan kuliah umum di salah satu Kampus di Semarang. “Padahal patut diduga ini ada kaitan paling tidak dalam persepsi publik. Ini yang kedua yang dipersoalkan orang sebagai masalah kode etik,” katanya.

Masalah selanjutnya, yakni soal hakim konstitusi yang memaparkan masalah di MK. Hal itu disampaikan ke publik beberapa waktu lalu dalam acara Kemenkumham.

“Lalu, ada hakim yang menulis dissenting opinion tapi bukan substansi ide yang dituliskan. Tapi ya ekspresi kemarahan. Ini kan jadi masalah juga,” katanya.

Kemudian soal prosedur registrasi perkara. Menurut Jimly prosedurnya tidak sesuai. “Soal prosedur registrasi kok ada yang loncat-loncat, itu dipersoalkan. Prosedur misalnya ada perubahan ditarik kembali perkaranya, kemudian dimasukin kagi hari sabtu. jadi ini teknis-teknis begitu. tapi ini kan ada kaitan dengan motif etika, motif kepemimpinan, motif good governence,” tuturnya.
Selain itu, soal MKMK yang baru dibentuk. Di mana terdapat laporan soal perkara batas usia Capres Cawapres yang masuk sebelum diputuskan.

“Lalu dia menyampaikan laporan, harusnya ditindaklanjuti oleh MKMK, tapi dibiarin berbulan-bulan. Itu juga dipersoalkan sebagai masalah kode etik,” ungkapnya.

Kendati demikian, Jimly menagtakan MKMK masih harus memeriksa para pelapor dan terlapor untuk membuktikan masalah tersebut. Diketahui, sidang MKMK ini berlangsung hingga Jumat 3 November 2023, sementara putusannya pada Selasa 7 November 2023.

“Nanti kami baru akan rapat bertiga untuk menentukan bagaimana kira kira putusan terbaik dari majelis kehormatan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, laporan pelanggaran kode etik Anwar Usman ini bermula ketika, para hakim MK menangani perkara soal uji materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Tepatnya, soal batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres Cawapres), dari 11 gugatan hanya 1 saja yang dikabulkan oleh MK.

Yakni gugatan yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru Re A. Dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 itu, Almas meminta MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah baik tingkat provinsi, kabupaten atau kota.

Gugatan tersebut ditengarai untuk memuluskan Gibran Raka Buming Raka menjadi Cawapres. Sebab, dia baru berusia 36 tahun namun memiliki pengalaman menjadi Walikota Solo.

Benar atau tidak anggapan tersebut, sepekan pasca uji materiil itu dikabulkan MK, Gibran resmi diumumkan menjadi Cawapres mendampingi Capres Prabowo Subianto, Minggu, (22/10/2023). Mereka juga sudah mendaftar di KPU RI sebagai pasangan Capres Cawapres.

Hubungan kekeluargaan antara Gibran dan Anwar Usman pun disorot. Anwar merupakan paman dari Gibran. Lantaran hubungan kekeluargaan itu, Anwar Usman dikhawatirkan ada konflik kepentingan dalam perkara tersebut. Saat ini, ada 18 laporan soal pelanggaran kode etik tersebut yang ditangani MKMK.(*/Ag)

CIBINONG – Kemegahan Stadion Pakansari yang selama ini jadi venue perhelatan sepakbola dan atletik tingkat nasional dan internasional ternyata menjadi magnet bagi para siswa sekolah dasar di Kabupaten Bogor yang ingin melihat dari dekat stadion kebanggan rakyat Kabupaten Bogor tersebut.

Kasubag UPT Sarpras Dispora Kabupaten Bogor, Yadi Supriadi alias Wayadi membenarkan kalau Stadion Pakansari saat ini sering dijadikan arena Tour Stadion sekolah sekolah yang ada di Kabupaten Bogor.

Menurutnya, para siswa dan para tenaga guru ingin tahu secara detail dalam stadoon dan sejarah Stadion Pakansari tersebut.

” Tour Stadion Pakansari sangat bagus untuk memperkenalkan kepada para siswa yeng ingin tahu semua fasilitas sarana olahraga yang ada di Pakansari,” ujar Wayadi.

Mantan Petinju Porda Kabupaten Bogor ini menilai kunjungan Tour Stadion juga bisa merangsang motivasi para siswa untuk jadi atlet sepakbola dan atletik.

” Sangat sering sekali Stadion Pakansari dijadikan destinasi Tour Stadion oleh sekolah sekolah yang ada di Kabupaten Bogor,” paparnya. ( Asep Syahmid)

JAKARTA – Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nunuk Suryani mengatakan guru harus bisa menjadi pemantik nilai-nilai keteladanan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya.

“Ilmu yang didapat para guru selama mengikuti pendidikan semestinya menjadi pemantik nilai-nilai keteladanan yang diterapkan pada lingkungan sekitar dimulai dari yang kecil hingga yang lingkupnya lebih luas,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Nunuk menuturkan nilai-nilai keteladanan yang dimaksud adalah ilmu yang didapat para guru melalui pelatihan-pelatihan termasuk pelatihan Guru Penggerak yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek.

Ia menjelaskan Kemendikbudristek selama ini berupaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia melalui kebijakan Merdeka Belajar termasuk pelatihan Guru Penggerak.

“Fleksibilitas guru dalam berinovasi terhadap sistem dan model pembelajaran melalui Merdeka Belajar semakin didukung oleh program Guru Penggerak,” katanya.

Meski demikian, guru-guru yang mengikuti program Guru Penggerak harus bersedia untuk menyebarkan ilmu-ilmunya kepada masyarakat terutama kepada guru yang tidak mengikuti program ini.

Hal itu, kata dia, karena program Guru Penggerak memberikan kemerdekaan pada semua aktor pendidikan untuk bekerja mengekspresikan daya upayanya dengan tujuan peningkatan mutu pendidikan.

“Dalam pendidikan Guru Penggerak selalu disampaikan bahwa setelah selesai dari Guru Penggerak apa yang harus saya lakukan?” kata Nunuk.

Founder Gerakan Sekolah Menyenangkan Muhammad Nur Rizal mengatakan adanya krisis besar yang mungkin tidak disadari namun ada di sekeliling yakni krisis Sumber Daya Manusia (SDM).

“Ketika manusia atau guru-guru kita tidak menemukan passion dan talentanya sendiri maka mereka tidak mencintai pekerjaannya,” ujarnya.(*/Ind)

JAKARTA – DPD RI mengecam dan mengutuk tindakan yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina. Anggota DPD RI, Muhammad Gazali meminta, Indonesia memperkuat upaya-upaya dalam menghentikan agresi Israel itu.

Ia mengingatkan, agresi Israel telah menelan lebih dari 8.000 korban jiwa rakyat Palestina. Karenanya, seluruh anggota DPD RI mengutuk dan mengecam apa yang dilakukan Israel, dan agresi harus segera dihentikan.

Apalagi, ia menegaskan, agresi Israel tidak sesuai Pembukaan UUD 1945 yang memposisikan Indonesia sebagai negara yang menghargai kemerdekaan dan mengutuk penjajahan. Karenanya, ini menjadi isu yang sangat penting.

“DPD RI duduk tegak, bergandengan tangan dengan rakyat Palestina, serta mengecam dan mengutuk apa yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina,” kata Gazali lewat rilis Selasa (31/10).

Ia mengingatkan, Palestina merupakan salah satu negara pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Karenanya, seluruh yang dirasakan dan diderita oleh rakyat Palestina harus menjadi derita bangsa Indonesia.

Bagi Gazali, orang Indonesia tidak peduli apapun latar belakang agama, harus mendukung kemerdekaan Palestina. Sebab, konstitusi Indonesia mengarahkan kita harus mendukung orang yang dijajah dan membelanya.

“Membuatnya agar mereka bisa mendapatkan kemerdekaan,” ujar Gazali.

Sebelumnya, konflik kembali memanas antara kelompok militan Hamas dan Israel. Anehnya, Israel menargetkan serangan kepada masyarakat sipil Palestina, bahkan menargetkan rumah sakit, sekolah dan rumah ibadah.

Bahkan, per 31 Oktober 2023, Israel dikabarkan telah memperluas target serangan sampai ke bagian utara Jalur Gaza. Perang yang terjadi sejak 7 Oktober 2023 itu telah menewaskan lebih dari 8.000 rakyat Palestina.(*/Fa)

JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, membantah mengenal dengan Ketua Harian PBSI Alex Tirta yang merupakan bos eks hotel Alexis. Pernyataan itu disampaikan oleh kuasa hukum Firli Bahuri, Ian Iskandar. Pernyataan itu disampaikan setelah beredar berita yang menyebut Alex Tirta menyewa rumah di Jalan Kertanegara nomor 46 untuk kliennya.

“Enggak kenal, yang kenal Andreas,” kata Ian Iskandar menegaskan kepada awak media, Selasa (31/10/2023).

Menurut Ian, penyewaan rumah rehat itu dilakukan anak buah Firli bernama Andreas melalui agen properti. Sehingga Firli Bahuri tetap membayar sewa rumah tersebut.

Menurut dia, tidak benar jika ada informasi bahwa Firli menempatinya dengan cuma-cuma atau gratis. Karena itu Ian mempersilakan penyidik untuk memeriksa Andreas dan agen properti yang menyewakan safe house tersebut.

“Jadi itu fitnah, pembunuhan karakter beliau. Apalagi dibumbui dengan harga Rp 650 juta, tidak benar. Jadi dibantah, apalagi ada cerita dibayari oleh Alex Tirta,” keluh Ian Iskandar.

Hal senada juga disampaikan oleh Alex Tirta. Dia tidak membantah dan membenarkan rumah itu disewanya. Namun, Alex Tirta menegaskan bahwa rumah tersebut digunakan untuk kepentingan bisnis.

Dia mengaku menyewa rumah tersebut sekitar tahun 2020 untuk kepentingan bisnis. Namun karena pandemi melanda dunia dan ada larangan dan pembatasan beraktifitas, maka rumah itu menjadi kosong tidak terpakai.

“Rumah itu digunakan sebagai tempat akomodasi tamu-tamu bisnis saya dari luar kota atau luar negeri,” kata Alex Tirta dalam keterangannya.

Kemudian, Alex Tirta juga mengaku berjumpa dengan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sekitar tahun 2020. Pada pertemuan itu, Alex Tirta mengaku, Firli mengatakan butuh sebuah rumah singgah. Sebab rumah pribadinya di Bekasi dinilai terlalu jauh dari Jakarta untuk pulang pergi.

“Saya kemudian menyarankan bapak Firli untuk melanjutkan sewa rumah itu, dan beliau pun setuju. Tapi tidak perlu ada perubahan nama penyewa,” ujar Alex Tirta.

Lanjut Alex Tirta, mulai bulan Februari 2021, Firli mulai menyewa rumah itu dengan membayar ke dirinya sebagai pihak penyewa ke pemilik rumah tersebut. Disebutnya Firli Bahuri membayar Rp 650 juta yang uangnya langsung saya kirim ke pemilik. Alex Tirta juga mengatakan bukti kuitansi pembayaran terlampir.

“Atas serangkaian fakta di atas, saya menilai pemberitaan bahwa ada gratifikasi dari saya ke Ketua KPK Firli Bahuri adalah tidak benar,” kata Alex Tirta menegaskan.(*/J

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi perihal penurunan atribut dan baliho Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di sepanjang jalan yang akan dilalui oleh rombongan presiden.

Jokowi menegaskan semua aparatur sipil negara (ASN) harus bersikap netral termasuk satpol PP ataupun pemerintah daerah.

“Dan ini, saya tadi memperoleh informasi dari Gubernur Provinsi Bali mengenai kemarin ada pemindahan atribut-atribut partai dari lokasi di mana saya datang. Ini perlu saya sampaikan, bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, Pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral. Polri semua harus netral,” kata Jokowi di Kawasan IKN, Kalimantan Timur, Rabu (1/11/2023).

Jokowi mengatakan bahwa pencopotan tersebut seharusnya meminta izin terlebih dahulu kepada pengurus partai dalam hal ini PDIP di daerah.

“Oleh sebab itu, pemindahan beberapa atribut partai partai itu mestinya pemerintah kabupaten, kota serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah. Berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah,” kata Jokowi.

Komunikasi tersebut, kata Jokowi menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman yang bakal memicu pertikaian.

“Artinya harus ada komunikasi, minta komunikasi dengan pengurus partai, izin dengan pengurus partai di daerah, supaya tidak terjadi miskomunikasi,” kata Jokowi.
Terkait dengan atribut atau baliho partai politik yang melanggar aturan tata kota, Jokowi menyerahkan kewenangan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.

“Iya itu semua urusan pemerintah daerah,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke Kabupaten Gianyar Bali pada Selasa 31 Oktober 2023, pagi.

Dalam kunjungan Presiden, tampak banyak dipasang atribut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) seperti baliho dan bendera di sepanjang jalan yang akan dilalui oleh rombongan presiden.

Namun, sebelum rombongan presiden melintas, petugas Satpol PP melakukan penurunan terhadap sejumlah baliho. Pemasangan bendera PDIP diketahui tiba-tiba dipasang jelang kedatangan Presiden Jokowi ke wilayah Kabupaten Gianyar.(*/Ad)

LAMPUNG – Aksi saling ejek di media sosial (medsos), diduga pemicu terjadinya aksi tawuran pelajar di Bandar Lampung, Senin (30/10/2023). Tawuran pelajar menggunakan senjata tajam ini telah menelan nyawa seorang pelajar SMK Bina Latih Karya (BLK).

Tawuran antarpelajar SMK 2 Mei dan SMK BLK Bandar Lampung ini terjadi di depan SMAN 5 Jl Soekarno – Hatta Bandar Lampung, Senin (30/10/2023) petang. Korban Gilang Ihsan Zikri (17 tahun) tersungkur di tanah akibat luka bacok di tubuhnya.

Kepala SMK BLK Riyanto mengatakan berdasarkan keterangan dari pelajar sekolahnya kejadian tawuran tersebut dipicu saling ejek di medsos. “Kejadiannya setelah pulang sekolah,” kata Riyanto, Selasa (31/10/2023).

Dia membenarkan korban meninggal dunia pelajar SMK BLK kelas 12, yang saat ini sedang menjalani praktik kerja lapangan. Gilang PKL di perusahaan swasta kawasan Wayhalim.

Dari catatan pihak sekolah, dia mengatakan, Gilang pernah terlibat tawuran antarpelajar sebelumnya. Pihak sekolah memanggil kedua orang tua yang bersangkutan untuk dimintai pertanggungjawaban dengan surat pernyataan.

Pihak sekolah telah mengultimatum korban dan keluarganya untuk tidak mengulangi lagi aksi tawuran yang merugikan pelajar dan sekolahnya. Hal tersebut dipatuhi keluarga dan siswanya, sehinga Gilang dapat melanjutkan sekolah lagi.

Atas kejadian tawuran pelajar yang menelan korban jiwa, SMK BLK memberikan pembinaan intensif kepada siswanya untuk tidak terjadi lagi peristiwa yang merugikan semua pihak ini. Sekolah berusaha agar kejadian ini terakhir dan tidak terulang lagi kepada siswa lain.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung masih menunggu hasil laporan pihak sekolah dan kepolisian terhadap penyelidikan kasus tawuran pelajar tersebut. “Kami masih menunggu laporannya,” kata Sekretaris Disdikbud Lampung.(*/Ti)