Author Archives: Admin Jurnal Metro

JAKARTA — Kebijakan sanksi tilang uji emisi kendaraan di ruas jalan di Jakarta kembali ditiadakan setelah pada Rabu (1/11/2023) diterapkan. Ini kedua kalinya sanksi tilang uji emisi diberlakukan lalu ditiadakan lagi.

Alasan sanksi tilang uji emisi ditiadakan karena banyak masyarakat yang belum mendapatkan sosialisasi adanya sanksi tilang uji emisi.

“Banyak masyarakat yang komplain. Makanya mulai hari ini kami tetap melakukan sosialisasi tidak ada penilangan. Banyak masyarakat yang istilahnya masih butuh sosialisasi lagi,” ujar Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman kepada awak media, Kamis (2/11/2023).

Karena itu saat ini, kata Latif Usman, pihaknya tetap melakukan imbauan kepada para pengendara untuk melakukan uji emisi kendaraan, tapi tidak ada penilangan.

Selain itu, pihaknya juga akan mengubah pola dan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Tentunya juga, Latif mengatakan, pihaknya akan gencar melakukan imbauan dan sosialisasi tentang pentingnya uji emisi.

“Apabila dilakukan penilangan mungkin masyarakat akan resistensi. Kami juga akan merubah pola lagi, tapi kami akan berkoordinasi kembali dengan KLHK, kami tidak akan melakukan penilangan kami akan gencar melakukan himbauan dan sosialisasi tentang pentingnya uji emisi,” ujarnya.(*/Nu)

TANGERANG SELATAN – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten menyebutkan kondisi dua pasien penderita cacar monyet atau monkeypox membaik setelah dilakukan penanganan khusus.

“Kondisinya saat ini baik (pasien cacar monyet), dan sekarang masih jalani isolasi,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Tangerang Selatan Allin Hendalin Mahdaniar, Kamis (2/11/2023).

Ia menyebutkan, dari kedua orang pasien laki-laki dengan usia 24 dan 31 tahun itu saat ini masih terus dilakukan pemantauan dan perkembangan kondisinya melalui petugas medis. Selain itu, ke seluruh pasien yang teridentifikasi cacar monyet ini masih sedang menjalani perawatan isolasi secara intensif dengan masa perawatannya hingga sembuh sempurna.

“Keduanya tidak ada komorbid, kondisi saat ini sudah ditangani dengan isolasi, tidak ada keluhan, kontak erat dilakukan pemantauan oleh puskesmas setempat,” katanya.

Ia menambahkan, dengan adanya temuan kasus tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengimbau masyarakat agar tidak panik dan tetap waspada monkeypox dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta meningkatkan protokol kesehatan.

Kemudian, sebagai bentuk kesiapsiagaan kewaspadaan dini dan respons terhadap kasus dugaan cacar monyet pihaknya juga sudah melakukan sosialisasi, edukasi kepada tenaga kesehatan dan masyarakat tentang cacar monyet, serta memperkuat sistem surveilans yang sudah ada untuk melakukan investigasi maupun pelacakan kontak.

Selain itu, kesiapan rumah sakit di Kota Tangerang Selatan sudah siap untuk merawat pasien cacar monyet dengan diberikan pedoman pencegahan dan pengendalian penyakit cacar monyet bagi tenaga kesehatan.

“Kami juga mengharapkan peran serta masyarakat dalam upaya deteksi dini untuk segera melaporkan jika ditemukan kasus seperti cacar monyet di wilayahnya. Laporkan segera kepada puskesmas atau fasilitas pelayanan Kesehatan setempat agar dapat ditindaklanjuti,”jelasnya.(*/Idr)

JAKARTA – Proyek Rumah Sakit (RS) Hermina Nusantara di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur telah dimulai pembangunanya. Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peletakan batu pertama untuk proyek tersebut, kemarin.

Jokowi meyakini kehadiran RS akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor untuk tinggal dan berinvestasi di IKN.

“Groundbreaking rumah sakit ini akan makin menguatkan kepercayaan masyarakat dan investor agar tidak ragu-ragu lagi untuk tinggal di IKN, tidak ragu-ragu berinvestasi dan mengembangkan usahanya di IKN Nusantara,” ujar Presiden, Kamis (2/11/2023).

Menurut Presiden, ketersediaan fasilitas kesehatan yang baik merupakan hal pertama yang selalu ditanyakan masyarakat yang ingin menjadi warga IKN. Oleh karena itu, kehadiran berbagai RS bertaraf internasional di kawasan IKN diharapkan dapat menjawab kekhawatiran masyarakat tersebut.

“Jawabannya, sekarang sudah jelas, (yaitu) sudah ada dan segera di mulai konstruksi yaitu Rumah Sakit Hermina Nusantara. Karena hari ini kita akan melakukan groundbreaking rumah sakit yang bertaraf internasional, berbasis eco green dan smart hospital.

Dan, rumah sakitnya ramah lingkungan berkonsep green building, memanfaatkan energi terbarukan dan didukung digitalisasi smart hospital,” kata Presiden.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi menuturkan bahwa investasi yang dikucurkan untuk pembangunan RS Hermina Nusantara mencapai Rp650 miliar.

Kepala Negara pun berharap pembangunan RS tersebut dapat segera selesai sehingga masyarakat IKN dan sekitarnya bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang unggul.

“Dengan adanya Rumah Sakit Hermina Nusantara ini masyarakat di IKN dan sekitarnya bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang unggul seperti pelayanan gawat darurat, trauma center, dan ortopedi, (pelayanan) ibu dan anak, perinatologi, tumbuh kembang anak, dan neurologi,” jelasnya.

“Tadi juga disampaikan oleh dr. Hasmoro bahwa ini tidak hanya melayani pasien VVIP tetapi juga pasien BPJS dan non-BPJS, ini sangat bagus,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim Erick Thohir, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Pj. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, dan Pj. Bupati Penajam Paser Utara Makmur Marbun.(*/Ta)

JAKARTA – Afifah Riyad mulai aktif di media sosialnya. Diketahui ia mengalami dugaan penganiayaan, diduga dilakukan oleh Regi Nazlah, mantan kekasih suaminya.

Kasus dugaan penganiayaan itu telah dilaporkan Afifah Riyad ke Polda Metro Jaya pada 21 Juli 2023 lalu. Sejauh ini, pihak pelapor dan terlapor pun telah diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya, untuk dimintai keterangan tambahan.

Dengan diproses, kini Afifah Riyad sebagai korban pun ia mulai aktif di akun instagram miliknya. Terbaru, ia mengabadikan sejumlah foto bersama sang buah hati dan juga suaminya, sambil menuliskan sebuah kalimat romantis.

“My love,” tulis Afifah Riyad secara singkat di akun instagram miliknya, dikutip Rabu (1/11/2023).

Afifah Riyad Mulai Aktif di Media Sosial usai Alami Dugaan Penganiayaan

Dalam beberapa postingannya itu, nampak Afifah Riyad dan suaminya, Derry Fransakti nampak bahagia bermain dengan sang buah hati. Sehingga membuat keluarga kecil ini pun, begitu harmonis meskipun tengah diterpa masalah.

Moment hangat dibagikan Afifah Riyad itu, membuat netizen pun turut dibanjiri komentar. Sebagian pun turut memberikan support serta dukungan kepada perempuan 24 Mei 2001 itu, segera bangkit dari masalahnya.

“Bahagia selalu yaa, selalu tunjukin kebahagiaan kalian Masya Allah Tabarakallah, biar ada yang makin Kebakaran,”komentar netizen

“Kalian harus bahagia. Pokoknya kalian juga harus menang. Kalian buktiin sama orang yg mau ancurin kalian…. kalian kuat,” komentar netizen

“Bahagia selalu kak Afifah dan keluarga, semoga dijauhkan dari segala marabahaya dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik..aamiin,” komentar netizen lainnya.
Sebagaimana diketahui, Afifah Riyad melaporkan Regi Nazlah ke Polda Metro Jaya atas dugaan penganiayaan sehari setelah kejadian. Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/B/4220/VII/2023/SPKT POLDA METRO.

Masalah pertikaian ini, bermula dari konten yang ia buat trending dan jadi FYP. Regi Nazlah membuat konten tentang pengalaman pernah menjadi korban pemukulan pacar.

Tapi tak lama kemudian, Afifah Riyad membuat konten serupa yang menyebut jika suaminya terus disindir oleh mantan pacarnya. Padahal menurut Regi, ia tak menyebut nama suami Afifah sama sekali. Padahal ia dan Derry Fransakti berpacaran pada 2015 lalu.(*/Ind)

PADANG PARIAMAN – Bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, mengaku tak gentar saat ditanya mengenai fakta pesaingnya, Prabowo Subianto selalu menang telak di Sumatra Barat pada Pilpres 2014 dan 2019. Anies menyebut pilihan ada di tangan rakyat yang akan memilih di TPS Februari 2024 mendatang.

Anies mengaku bersama bakal cawapresnya, Abdul Muhaimin Iskandar, membawa konsep perubahan. “Kami tawarkan kepada masyarakat Sumbar mau melanjutkan yang sekarang ada atau mau perubahan. Mau keberlanjutan atau perubahan. Kami menawarkan perubahan,” kata Anies di kompleks Makam Syekh Burhanuddin Ulakan di Kabupaten Padang Pariaman, Rabu (1/11/2023).

Anies memperjelas perubahan yang akan ia bawa bersama Gus Muhaimin adalah untuk membuat kehidupan semua keluarga yang sejahtera. Yakni memiliki banyak lapangan pekerjaan, biaya pendidikan murah, dan harga-harga kebutuhan rumah tangga yang terjangkau.

Anies menyebut selama ini biaya kebutuhan pokok dan pendidikan sangat mahal. Sehingga ia menawarkan perubahan agar rakyat mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Selain itu, Anies ingin mengembalikan kehidupan bernegara yang memiliki etika dan asas kemuliaan. Anies ingin semua penyelenggara negara kembali kepada prinsip-prinsip trias politika.

Diketahui bakal capres dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, diagendakan akan berkunjung ke sejumlah titik di Provinsi Sumatra Barat. Anies akan berada di Sumbar selama dua hari, yakni sejak Rabu (1/11/2023) sampai Kamis (2/11/2023).
Ketua DPW Partai Nasdem Sumatra Barat, Fadly Amran, mengatakan agenda Anies adalah berkunjung ke Kabupaten Padang Pariaman, Kota Bukittinggi dan Kota Padang Panjang.

“Bapak Anies bakal akan landing di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) sekitar pukul 16.30 WIB. Kemudian setelah itu ia akan langsung bertolak ke makam Syekh Burhanuddin di Ulakan, Padang Pariaman sekitar pukul 17.00 WIB,” kata Fadly, Selasa (31/10/2023).

Fadly menjelaskan Anies akan berziarah ke makam ulama-ulama besar Sumbar itu sampai Maghrib. Setelah itu, Anies akan ikut makan Bajamba di Nagari Ulakan bersama warga. Makan Bajamba adalah makan bersama duduk bersila.

Selanjutnya kata Fadly, Anies meneruskan perjalanan ke Kota Bukittinggi. Di Bukittinggi, Anies akan berkumpul bersama warga melakukan doa bersama untuk rakyat Palestina yang kini menderita akibat serangan biadab zionis Israel.

Keesokan harinya, pada Kamis, Anies akan berkunjung ke Museum Bung Hatta yang lokasinya tidak jauh dari Jam Gadang. Lalu setelah itu, Anies bertolak ke Kota Padang Panjang untuk mengikuti perayaan 100 tahun atau 1 abad Perguruan Diniyyah Puteri.(*/Gint)

MOJOKERTO – Sebanyak 4.731 guru dan tenaga kependidikan yang ada di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur membacakan ikrar netralitas dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati di Mojokerto, Rabu mengatakan pembacaan ikrar tersebut dilaksanakan secara bertahap pada 30 Oktober hingga 3 November di GOR Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.

“Hari ini terdapat 937 ASN dari Kecamatan Bangsal, Dawarblandong, Trawas, dan Gedeg yang melaksanakan pengucapan ikrar dan penandatanganan pakta integritas netralitas,” katanya.

Isi ikrar deklarasi dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024 yang meliputi menjaga dan menegakkan prinsip netralitas pegawai ASN di antara masing-masing dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum selama maupun sesudah pemilihan tahun 2024.

Selanjutnya, menghindari konflik kepentingan,tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu. Menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan ujaran kebencian dan berita bohong serta, menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.

“Kenapa anda untuk netral, karena tugas anda semua sebagai ASN memberikan pelayanan publik. Tugas kedua mempertahankan kesatuan bangsa, apabila anda tidak netral, maka layanan publik yang anda lakukan tidak terkendali,” ucap Ikfina.

Bupati Ikfina juga menjelaskan, Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD, sedangkan Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten atau kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis.

Dia menambahkan, netralitas ASN juga telah diatur dalam UU RI nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

“Pelanggaran terhadap netralitas ASN ini akan diberikan sanksi tegas, baik sanksi moral maupun sanksi administrasi berupa hukuman disiplin sedang hingga berat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Dia juga meminta seluruh guru agar selalu mematuhi ketentuan peraturan Perundang-Undangan terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024, karena guru wajib mengedepankan netralitas dalam penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan serta selalu fokus pada pemberian pelayanan pendidikan yang optimal dan berkualitas.

“Kami berharap semua ASN memahami dan melaksanakan yang semestinya. Pemilu biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Bapak atau Ibu tetap fokus memberi pelayanan di bidang pendidikan. Anda semua punya kewajiban menggunakan hak pilih di hari pemungutan suara saja,”ujarnya.(*/Gi)

JAKARTA – Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Prof Jimly Asshiddiqie mengungkapkan adanya dugaan tindakan berbohong yang dilakukan hakim MK. Hal itu didapati Jimly dalam penelusuran kasus dugaan pelanggaran etik hakim MK.

MKMK sudah memeriksa hakim MK Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Manahan Sitompul, dan Suhartoyo. MKMK juga telah mendengar aduan para pelapor. Dugaan kebohongan yang didapat MKMK menyangkut ketidakhadiran hakim MK dalam sidang perkara pro pencawapresan Gibran.

“Tadi ada yang baru soal kebohongan. Ini hal yang baru. Kebohongan itu maksudnya itu alasan hadir dan tidak hadir di sidang. Satu, ada alasan karena konflik kepentingan yaitu waktu kasus partai PSI dan beberapa yang ditolak,” kata Jimly kepada wartawan, Rabu (1/11/2023).

Jimly merasa ada kejanggalan dari ketidakhadiran hakim MK tersebut. Kejanggalan inilah yang coba didalami MKMK dengan mengklarifikasi dan mendalaminya.

“Kan waktu itu alasannya kenapa tidak hadir ada dua versi, ada bilang karena menyadari ada konflik kepentingan, tapi ada alasan yang kedua karena sakit,” ujar Jimly.

“Ini kan pasti salah satu bener, dan kalau satu bener berarti satunya tidak bener,” lanjut Jimly.

Jimly menyebut dugaan kebohongan ini pantas ditelusuri lebih lanjut. Dari catatan Republika, Guntur Hamzah merupakan hakim MK yang tak hadir saat putusan gugatan batas maksimal usia capres 70 tahun dibacakan pada 23 Oktober 2023 dengan alasan sakit. Guntur dijadwalkan diperiksa MKMK esok hari.

“Nah pada mempersoalkan ‘oh ini bohong nih’ itu yang tadi,” ujar Jimly.

Diketahui, MK akhirnya menyatakan pembentukkan MKMK guna merespons sejumlah laporan masyarakat terhadap para hakim MK. Pembentukkan MKMK disahkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). MKMK beranggotakan hakim MK Wahiduddin Adams, ketua pertama MK Prof Jimly Asshiddiqie, dan pakar hukum Prof Bintan Saragih.

Deretan pelaporan terhadap MK merupakan akibat MK yang memutus tujuh perkara uji materiil Pasal 169 huruf q UU Pemilu mengenai batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Senin (16/10/2023).

Enam gugatan ditolak. Tapi MK memutuskan mengabulkan sebagian satu gugatan yang diajukan oleh seorang mahasiswa bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Perkara itu masuk ke MK dengan nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan yang pro pencalonan Gibran tetap diketok meski dihujani empat pendapat berbeda atau Dissenting Opinion hakim MK dan dua alasan berbeda dari hakim MK.(*/Ag)

AMBON – Direktorat Reskrimsus Polda Maluku melakukan patroli siber di media sosial (Medsos) untuk mengantisipasi terjadinya penyebar hoaks dan ujaran kebencian menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Patroli siber dilakukan oleh personel Ditreskrimsus yang tergabung dalam tim Subsatgas Gakkum Siber Operasi Mantap Brata (OMB) Salawaku Polda Maluku 2024.

“Selama 14 hari tim siber sudah melakukan OMB di sejumlah media sosial. Sejak 1 Oktober 2023 sampai hari ini belum ditemukan akun yang menyebar hoaks dan ujaran kebencian serta pelanggaran UU ITE lainnya,” kata Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol M. Roem Ohoirat, di Ambon, Rabu (1/11/2023).

Ia mengatakan, semua media sosial dijelajahi, termasuk YouTube dan Snack Video.

“Banyak ditemukan komunikasi yang bersifat pendapat maupun tanggapan atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 tahun 2023 tentang batas umur minimal Presiden dan Wakil Presiden,” katanya.

Pendapat lain yang banyak ditemukan juga terkait adanya Sidang Mahkamah Kehormatan MK atas dugaan pelanggaran Kode Etik para Hakim MK mengenai putusan batas umur minimal Presiden dan Wakil Presiden.

“Adapun dalam pelaksanaan patroli medsos oleh subsatgas siber sampai saat ini tidak ditemukan komunikasi yang bermuatan pidana, baik penghinaan, sata, maupun ujaran kebencian dan berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat,” ujarnya.

Roem mengimbau masyarakat agar tetap bijak dalam penggunaan medsos terutama komunikasi – komunikasi elektronik terkait dengan tahapan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

“Bijak dalam bermedsos penting untuk terus diperhatikan demi menciptakan situasi yang aman dan nyaman di Maluku,”harapnya.(Republika)

JAKARTA – Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mendesak Polda Metro Jaya untuk menaikkan status Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

“Mengingat bukti semakin menguat, ICW mendesak Polda Metro Jaya segera menaikkan status Firli dari saksi menjadi tersangka,” kata Kurnia dalam keterangannya, Rabu (1/11/2023).

Pihak Polda Metro Jaya, lanjut Kurnia, juga diharap bisa segera melakukan penahanan terhadap Firli untuk keperluan kelancaran proses hukum yang menjeratnya.

“Bahkan jika dibutuhkan, untuk mempercepat proses hukum demi kepastian hukum, Polda Metro Jaya dapat melakukan penangkapan dan penahanan kepada Firli,” ujar dia.

Dalam kasus dugaan pemerasan terhadap SYL yang menyeret Firli, kepolisian telah melakukan penggeledehan di kediaman Firli. Diantaranya di rumah sewa Jalan Kertanegara Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Kurnia menganalisis, Firli bisa dikenai beberapa potensi tindak pidana korupsi mengenai penyewaan rumah di Kertanegara Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dia menyebut, penyewaan rumah di Kertanegara seharga Rp650 juta setahun yang disinyalir dimanfaatkan Firli untuk beristirahat harus didalami oleh Polda Metro Jaya.

“Ada tiga potensi tindak pidana korupsi yang dapat menjerat Firli berkenaan dengan hal itu,” kata Kurnia.

Potensi pertama yakni gratifikasi. Kurnia menjelaskan, berdasarkan Pasal 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), penyelenggara negara dilarang menerima pemberian dalam bentuk apapun dari pihak manapun jika berkaitan dengan jabatannya.

“Pertanyaan untuk menggali potensi pengenaan pasal gratifikasi terbilang sederhana: jika Firli bukan Ketua KPK, apakah ia akan disewakan rumah tersebut?” ujar dia.

Adapun potensi kedua yakni penyuapan. Penyidik dalam hal ini, kata Kurnia, dapat menggali apakah ada kesepakatan antara pemberi sewa dengan Firli, misalnya berkenaan dengan suatu perkara di KPK. Jika terbukti ada, Firli bisa dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b UU Tipikpor.

“(Potensi) ketiga, pemerasan. Untuk pengenaan delik ini, penyidik harus mencari, apakah ada unsur paksaan dari Firli dalam proses pemberian rumah sewa di jalan Kertanegara? Jika pemerasan, Firli bisa disangka dengan Pasal 12 huruf e UU Tipikor,” jelas dia.

Kurnia mengatakan, dari tiga potensi tindak pidana korupsi itu yakni delik gratifikasi, suap, maupun pemerasan, memiliki kesamaan dalam hal penjatuhan hukuman. Hukumannya berdasarkan undang-undang adalah penjara seumur hidup.

“Jadi, seandainya Firli ditetapkan sebagai tersangka dan indikasi di atas terbukti, maka masyarakat akan pertama kali melihat dalam sejarah pemberantasan korupsi, Ketua KPK melakukan korupsi dan dijatuhi pidana penjara seumur hidup,” katanya.(*/Jo)

CIBINONG – Bupati Bogor Iwan Setiawan meminta seluruh jajarannya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem seperti yang terjadi beberapa hari belakangan.

Warga juga diimbau Iwan Setiawan untuk meningkatkan kewaspadaan akan potensi bencana alam maupun non alam, karena sikap waspada sangat penting untuk mengetahui sedini mungkin potensi alam di sekitar tempat tinggal masyarakat.

Melalui akun sosial medianya, Iwan Setiawan mengatakan bahwa dirinya telah menerima laporan dari BPBD Kabupaten Bogor terkait bencana alam akibat hujan lebat dan angin kencang yang terjadi pada Rabu 31 Oktober 2023.

Data sementara berdasarkan penilaian kaji cepat, angin kencang dan hujan lebat di hari tersebut mengakibatkan sejumlah pohon tumbang dan 497 bangunan mengalami kerusakan.

“Bangunan yang rusak tersebut tersebar di lima kecamatan dengan rincian Kecamatan Ciomas 465 bangunan, Dramaga 17 bangunan, Sukaraja 7 bangunan, Leuwisadeng 1 bangunan, dan Kemang 7 bangunan,” kata Iwan Setiawan, Rabu, 1 November 2023.

Sejak terjadinya bencana alam maupun non alam, pria yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor ini telah menginstruksikan BPBD dan unsur terkait bergerak cepat melakukan penanganan.

“Saya sudah menginstruksikan BPBD, DPKPP, Dinsos dan dinas terkait lainnya untuk berkoordinasi melakukan pendataan kerugian materil dan non-materil atas bencana yang terjadi kemarin dan mendistribusikan bantuan untuk warga terdampak, termasuk menyiapkan bantuan untuk rumah yang rusak,” sambungnya.

Iwan menjelaskan, hingga hari ini petugas masih berada di lapangan untuk membantu warga. Seluruh personel juga dalam kondisi siaga jika sewaktu-waktu diperlukan.

Tak hanya itu, para Camat juga ia minta aktif memonitor wilayahnya, termasuk lokasi-lokasi rawan bencana dan gencar melakukan mitigasi untuk meminimalisasi dampak jika sewaktu-waktu terjadi bencana.

“Kita semua harus terus meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem yang melanda wilayah Kabupaten Bogor, seperti hujan lebat, angin kencang dan lainnya. Semua harus aktif melakukan mitigasi dan pencegahan,” ungkapnya. (Rez)