Author Archives: Admin Jurnal Metro

JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin meminta para ulama mengambil peran dalam menyejukkan situasi politik yang menghangat jelang Pilpres 2024.

Hal ini disampaikan Kiai Ma’ruf saat menerima jajaran pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Nomor 6, Jakarta Pusat, (3/11/2023).

“Wapres berharap bagaimana para tokoh ulama dan semua berperan aktif untuk mendinginkan suasana politik di bawah kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Juru Bicara (Jubir) Wapres, Masduki Baidlowi seusai mendampingi RI 1 pada pertemuan tersebut.

Menurut Masduki, memasuki tahun politik potensi terjadinya pembelahan di tengah masyarakat akan semakin meruncing. Dia mencontohkan, salah satu perhatian Wapres adalah berbagai perdebatan di masyarakat yang kerap terjadi di dunia maya yang semakin meresahkan.

“Misalnya di medsos banyak sekali perdebatan-perdebatan yang seakan-akan silaturahmi tidak lebih penting ketimbang sebuah pilihan politik praktis yang jangka pendek,” ujarnya.
Masduki menyebut, menjelang Pemilu 2024, Kiai Ma’ruf juga berharap para pimpinan MUI harus tetap membawa lembaga yang menaungi para ulama untuk tetap mengambil sikap netral. Hal itu tanpa mengesampingkan pilihan politik individu.

“Wapres berharap para pimpinan MUI sebagai institusi supaya bersikap netral. Kalau ada yang berhubungan terkait dengan hak politiknya silakan sebagai individu, monggo untuk bersikap politik,” ucapnya.

Dalam pertemuan tersebut, Masduki mengungkapkan, dibahas juga mengenai rencana Rapat Paripurna MUI yang segera akan digelar dengan agenda utama pengesahan Kiai Anwar Iskandar sebagai Ketua Umum MUI. Sebelumnya, posisi itu ditempati KH Miftachul Akhyar.

“Kiai Anwar Iskandar yang sudah diputuskan sebagai Ketua Umum pengganti KH Miftachul Akhyar dalam rapat pleno, tinggal disahkan dalam rapat paripurna yang akan dipimpin oleh Ketua Majelis Pertimbangan yang sekaligus adalah Wapres KH Ma’ruf Amin,” ujarnya.

Adapun jajaran pimpinan MUI yang diterima Wapres dalam pertemuan tersebut adalah Wakil Ketua Umum KH Marsudi Suhud, Wakil Ketua Umum Buya Basri Bermanda, Ketua MUI Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Ulama KH Abdulah Jaidi, Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh dan Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan.(*/Ad)

JAKARTA – Polisi menegasakan adanya pertemuan antara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Kertanegara Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

“Tadi materi penyidikan ya, tapi yang jelas ada,” ujar Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Jumat (3/11/2023).

Kendati demikian, Ade Safri tidak menjelaskan lebih jauh mengenai materi penyidikan tersebut, termasuk kapan pertemuan keduanya terjadi.

Adapun rumah tersebut diperbincangkan setelah diduga berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo dengan adanya penggeledahan oleh kepolisian.

Rumah tersebut yang dimiliki oleh seseorang berinisial E ternyata disewa oleh seorang pengusaha bernama Alex Tirta.

“Pemilik rumah Kertanegara adalah E. Yang menyewa rumah Kertanegara dari E adalah Alex Tirta,” ujar Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak saat dihubungi, Selasa 31 Oktober 2023.

Alex Tirta diketahui merupakan seorang pengusaha yang memiliki Hotel Alexis. Ia juga saat ini menjabat sebagai Ketua Harian PP PBSI periode 2020-2024.

Lebih lanjut, Ade Safri mengungkapkan rumah tersebut disewakan kepada Alex Tirta dengan nilai lebih dari setengah miliar rupiah per tahunnya.

“Sewanya sekira Rp650 juta setahun,” katanya.(*/Ad)

JAKARTA – Jaksa Agung ST Burhanuddin membantah punya kedekatan khusus dengan selebriti Celine Evangelista. Dia juga menepis kabar bagi-bagi uang dari hasil kedekatan khusus tersebut dalam upaya penghentian kasus korupsi pertambangan nikel PT Aneka Tambang (Antam) di Blok Mandiodo, Konawe Utara.

Kasus itu kini sedang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra). Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana menegaskan perintah Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada semua kejaksaan untuk mengusut siapa pun yang terlibat dalam praktik makelar kasus.

“Menanggapi praktik pemerasan yang mengatasnamakan Jaksa Agung dalam perkara tambang di Sulawesi Tenggara, Jaksa Agung ST Burhanuddin memerintahkan siapapun yang terlibat agar ditindak tegas, termasuk jika itu dari pihak internal,” kata Ketut di Jakarta, (3/11/2023).

Kedekatan khusus antara Burhanuddin dan Celine diungkap oleh salah satu terdakwa dalam kasus korupsi pertambangan Blok Mandiodo, Amelia Sabara (AS). Saat sidang di Pengadilan Negeri (PN) Kendari, Provinsi Sultra, Rabu (25/10/2023), Amelia kepada majelis hakim, menyebut sedang mengurus sebuah kasus.

Adapun kasus itu terkait korupsi pertambangan ore nikel yang merugikan negara Rp 5,7 triliun itu. Hanya saja, kata Amelia, uang yang diterimanya tak sesuai dengan tuduhan jaksa yang menyebut angka Rp 7 miliar sampai Rp 10 miliar. Amel mengaku cuma menerima uang Rp 4 miliar dari keluarga terdakwa Andri Andriansyah (AA).

Pun Amel mengungkapkan, uang yang diterimanya itu tak dinikmatinya sendiri. Pasalnya, uang tersebut dibagi bertiga, termasuk Celine dan ST Burhanuddin. Menurut dia, Celine mendapatkan bagian Rp 500 juta. Sedangkan sisanya, kata Amel, diserahkan ke Celine untuk diteruskan ke ST Burhanuddin.

Amel menyebut, menggunakan jalur Celine untuk dapat masuk ke lingkungan Jaksa Agung agar bisa mengurusi kasus korupsi di Blok Mandiodo. Dia mengaku, tahu kalau Celine punya hubungan khusus dengan ST Burhanuddin. Bahkan Amel mengetahui Celine punya panggilan khusus ‘Papa’ untuk orang nomor satu di Kejagung.

“Saya sampaikan kepada Celine agar disampaikan kepada Jaksa Agung soal kasus yang dialami AA. Tapi Celine saat itu mengaku belum tahu soal kasus itu. Tapi dia (Celine) janji akan sampaikan sama Papa (Jaksa Agung),” ungkap Amel dalam persidangan.

Atas pengakuan Amel, Ketut menegaskan, tak ada keakraban yang khusus atasannya dengan Celine. Meski mengaku pernah kenal, sambung dia, Jaksa Agung memiliki kedekatan dengan Celine melalui istrinya, Sruningwati Burhanuddin.

“Bahwa memang benar artis Celine Evangelista memiliki kedekatan secara kekeluargaan dengan keluarga iseri dari Jaksa Agung, dan anak perempuannya,” ujar Ketut.

Dalam beberapa kali kunjungan ke luar daerah, kata Ketut, Burhanuddin selalu mengajak istri dan anak perempuannya. Kadang Celine diikutsertakan. “Ibu Sruningwati Burhanuddin, juga beberapa kali mengajak Celine Evangelista untuk menjadi pengisi acara sebagai MC,” jelasnya.(*/Mu)

JAKARTA – Mantan ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin bersilaturahmi dengan Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga bakal cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
Dalam pertemuannya, Din berseloroh pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ‘AMIN’ adalah koalisi Muhammadiyah-Nahdlatul Ulama (NU).

“Dari sudut kriteria, ini bukan suatu kebetulan. Saya ditanya ‘kapan terjadi Indonesia dipimpin tokoh NU dan Muhammadiyah?’ Saya jawab begini, ‘Cak Imin itu tokoh NU, Mas Anies bisa lah dianggap dari Muhammadiyah. Ini sudah terjadi koalisi Muhammadiyah-NU,” kata Din di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, (3/11/2023).

Din menyebut bahwa, baik Anies maupun Imin, merupakan cucu dari tokoh pergerakan nasional. Anies merupakan cucu AR Baswedan yang merupakan tokoh nasional yang merupakan warga Muhammadiyah. Adapun Cak Imin adalah cucu dari Kyai H Wahab Chasbullah dan Bisri Syansuri, yang juga tokoh pergerakan nasional dan tokoh NU.

“Ormas-ormas Islam termasuk NU dan Muhammadiyah punya wawasan tengah atau wasatiyah. Ini maksud kami datang, untuk apresiasi terhadap ijtihad politik,” ujar dia.

“Tapi kepada para tokoh agama lain, ini bukan wawasan sekternianisme. NU dan Muhammadiyah pilar dari bangsa dan negara Indonesia, jadi enggak perlu khawatir karena turut membangun bangsa dan negara,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Din bersama para pimpinan ormas Islam yang hadir di DPP PKB menunjukkan dukungannya terhadap AMIN dari Koalisi Perubahan dalam Pilpres 2024 mendatang. Adapun Koalisi Perubahan meliputi PKS, PKS, dan Partai Nasdem.

“Ini bagian dari silaturahmi kita, sebelumnya sudah ke DPP PKS (Kamis, 26 Oktober 2023), hari ini ke DPP PKB dan Insya Allah hari Senin, 6 November 2023 akan datang ke DPP Partai Nasdem, Insya Allah ketua umumnya langsung yang akan menerima,” ungkapnya.(*/Nu)

JAKARTA – Nama Celine Evangelista disebut dalam sidang kasus korupsi tambang di WIUP PT Antam, Blok Mandiono, Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra), di Pengadilan Negeri Kendari. Dalam sidang yang berlangsung pada Rabu 25 Oktober 2023 tersebut, nama Celine diungkap oleh terdakwa bernama Amelia Sabara.

Amelia memberikan keterangan aliran uang yang ia terima kepada majelis hakim. Uang yang diterima sebesar Rp4 miliar seharusnya dibagi tiga dengan Celine Evangelista dan Jaksa Agung.

Waduh, Nama Celine Evangelista Disebut dalam Sidang Korupsi Tambang

“Dari uang Rp3 miliar itu saya berikan kepada artis Celine Evangelista sebesar Rp500 Juta. Dan itu atas inisiatif sendiri,” ujar Amelia memberikan keterangan.

Dalam keterangan selanjutnya, Amelia kemudian membeberkan peran Celine.

“Kemudian saya sampaikan kepada Celine agar disampaikan kepada Jaksa Agung soal kasus yang dialami AA. Tapi Celine saat itu mengaku belum tahu soal kasus itu. Tapi dia janji akan sampaikan sama Papa (Jaksa Agung),” ungkapnya.

“Jadi setelah itu, saya kemudian setting Celine agar dia bilang sudah telepon Papa (Jaksa Agung),” kata Amelia.

Hingga saat ini, media mencoba menghubungi Celine untuk mengonfirmasi kabar tersebut.(*/Ind)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menerapkan razia uji emisi mulai pekan ini guna menekan polusi udara yang semakin memburuk.

Kendaraan bermotor seperti mobil dan motor yang berusia di atas 3 tahun akan dirazia saat masuk DKI Jakarta.

Pemprov DKI juga telah menyiapkan sejumlah lokasi uji emisi yang dapat dimanfaatkan pemilik kendaraan agar lolos dari tilang oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya mulai 1 November 2023.

Juru Bicara Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran Udara (Satgas PPU) Provinsi DKI Jakarta, Ani Ruspitawati mengatakan bahwa razia uji emisi akan dilakukan di berbagai lokasi, pada lima wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Ani menyampaikan bahwa setiap kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, di atas 3 tahun akan menjadi sasaran razia uji emisi. Berdasarkan peraturan yang berlaku, apabila tidak lolos uji emisi, maka tilang akan menanti dengan besaran denda Rp250 ribu.

“Sasarannya adalah kendaraan bermotor roda dua dan empat yang berusia di atas tiga tahun. Pemberian sanksi tilang pada kendaraan bermotor tidak lulus uji emisi sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009,” kata Ani dalam keterangan resmi.

Seperti diketahui, kendaraan bermotor dianggap sebagai salah satu penyumbang terbesar polusi udara di DKI Jakarta. Menurut Ani, kebijakan razia uji emisi ini diambil sebagai salah satu upaya Pemprov DKI dalam mempercepat penanganan polusi udara.
“Karena itu, Pemprov DKI berterima kasih dan mengapresiasi berbagai instansi yang telah memberikan dukungan penuh dalam penanggulangan polusi udara di Jakarta,” ujar Ani Ruspitawati.

Bukan hanya fokus melakukan razia, Pemprov DKI Jakarta juga terus memperluas akses bagi masyarakat untuk melakukan uji emisi. Tercatat pelaksanaan uji emisi hingga 27 Oktober 2023, terdapat 1.167.870 kendaraan roda empat dan 124.588 kendaraan roda dua yang telah melakukan uji emisi.

Lokasi uji emisi telah tersedia di 342 bengkel untuk kendaraan roda empat dengan jumlah teknisi sebanyak 950 teknisi. Sedangkan 114 bengkel untuk kendaraan roda dua dengan 195 teknisi yang tersebar di berbagai wilayah Jakarta.(*/Ind)

Dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang digelar pada Jumat (27/10/2023) sore waktu New York atau Sabtu (28/10/2023) dini hari waktu Jakarta, suara mayoritas akhirnya meloloskan sebuah resolusi yang menyerukan gencatan senjata demi bantuan kemanusiaan di Gaza.

Perjuangan untuk meloloskan resolusi ini tidaklah mudah. Setelah sebelumnya, upaya untuk meloloskan resolusi gencatan senjata antara Israel dan Hamas berulang kali gagal di pertemuan Dewan Keamanan PBB.

Dari 179 perwakilan negara yang menghadiri sidang Majelis Umum PBB, sebanyak 120 suara perwakilan negara mendukung. Sementara sebanyak 14 menolak dan 45 memilih abstain.

Namun, sesaat setelah resolusi tersebut disahkan, Israel justru semakin mengintensifkan pemboman di Gaza pada Jumat (27/10/2023) malam. Pemboman oleh jet tempur dan artileri Israel ini menyasar wilayah Gaza bagian utara.

Serangan udara tanpa jeda tersebut memutus komunikasi telepon dan internet di wilayah Jalur Gaza. Penyedia layanan telepon Palestina, Paltel, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pemboman tanpa henti telah menghancurkan “semua koneksi yang tersisa antara Gaza dan dunia luar”, yang menyebabkan gangguan total pada layanan komunikasi.

Terputusnya layanan komunikasi dan internet di Jalur Gaza membuat sekitar 2,3 juta orang yang hingga kini memilih bertahan di wilayah perang tersebut makin terisolir. Sebelumnya, sejak 9 Oktober 2023 Israel melakukan blokade total terhadap wilayah ini. Dengan blokade total ini, Israel memutus aliran listrik serta menghentikan suplai air bersih dan bahan bakar ke Jalur Gaza.

Untuk memenuhi kebutuhan penduduk Jalur Gaza, satu-satunya pembangkit listrik di Gaza menyuplai pasokan listrik sekitar 500 megawatt (MW). Namun sebelum Israel menghentikan pasokan, pembangkit listrik hanya menyediakan 180 MW.

Biasanya, Gaza bergantung pada dua sumber listrik utama yaitu pembangkit listrik satu-satunya yang telah beroperasi dengan setengah kapasitasnya, yaitu hanya menghasilkan 60 MW listrik dari potensi 120 MW. Sumber kedua yaitu listrik yang dibeli dari Israel, dengan total 120 MW. Menurut Perjanjian Oslo, yang ditandatangani Israel dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada 1993, Israel bertanggung jawab untuk memasok listrik ke Gaza sebesar 120 MW.

Blokade total ini diiringi dengan imbauan kepada seluruh penduduk sipil di Gaza Utara, lebih dari 1 juta orang, untuk mengungsi ke selatan Jalur Gaza dalam waktu 24 jam. Melalui selebaran yang dijatuhkan oleh drone, militer Israel mengatakan bahwa “Gaza telah menjadi medan perang.”

Sayangnya, imbauan ini tak digubris. Mereka menolak pindah karena mengenang pengusiran yang dilakukan Israel pada 1948. Israel melabeli warga Gaza Utara yang menolak mengungsi sebagai teroris. Dengan dalih memerangi teroris dan para pejuang Hamas, militer Israel semakin membabi buta dalam menggempur wilayah Gaza.

Bangunan sipil, seperti sekolah, rumah sakit, tempat ibadah dan kamp pengungsian xmenjadi sasaran roket dan rudal Israel. Termasuk juga dengan menggunakan bom fosfor putih yang dilarang dalam Konvensi Jenewa 1980.

Sejak pemboman Gaza dimulai pada 7 Oktober, serangan udara Israel telah menewaskan lebih dari 7.300 warga Palestina, termasuk hampir 3.000 anak-anak dan sekitar 2.000 wanita, menurut Kementerian Kesehatan Palestina. Jumlah korban tewas dan hilang di Gaza kini telah mencapai jumlah korban genosida Srebrenica.

Sayangnya kekejaman yang dipertontonkan Israel selama tiga pekan terakhir justru mendapat restu dari 58 perwakilan negara yang hadir dalam sidang Majelis Umum PBB akhir pekan kemarin. Negara adidaya seperti Amerika Serikat (AS) secara terang-terangan mendukung penuh tindakan Israel di Gaza. Bahkan, pemerintah AS baru-baru ini mengajukan anggaran tambahan untuk program bantuan militer ke Israel dan mengirimkan ahli strategi perang darat mereka untuk membantu militer Israel menyusun rencana serangan darat ke Gaza.

Jika 120 negara yang mendukung resolusi Majelis Umum PBB benar-benar menginginkan terciptanya perdamaian di Gaza, yang selanjutnya harus dilakukan adalah menerapkan embargo ekonomi terhadap Israel. Seperti halnya yang dilakukan oleh negara-negara Barat terhadap Rusia yang melakukan invasi militer ke Ukraina.

Salah satu sektor usaha yang bisa dikenai sanksi adalah industri teknologi Israel. Industri teknologi merupakan sektor penting dalam perekonomian Israel karena menyumbang hampir setengah dari total ekspor nasional.

Sektor teknologi menyumbang 18 persen output negara pada tahun lalu dan hampir 48 persen ekspor senilai 71 miliar dolar AS, serta 14 persen pekerja bergaji di Israel. Mulai dari pengembangan perangkat lunak hingga manufaktur chip, seluruh pemain global di industri ini hadir untuk memanfaatkan ekosistem yang kaya di negara ini.

Untuk membuat Israel jera dan kapok, tidak cukup dengan sanksi sosial dan resolusi PBB. Tanpa adanya hukuman yang lebih berat seperti sanksi dan embargo ekonomi, maka resolusi PBB hanya akan dianggap angin lalu oleh Israel.(Nidia Zuraya, Redaktur Internasional Republika.co.id)

JAKARTA – Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono didampingi Asops Panglima TNI Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad, Aslog Panglima TNI Laksda TNI Budi Sulistyo, dan Kapuspen TNI Laksda TNI Julius Widjojono melaksanakan kunjungan kerja ke Pengadilan Militer I-07 dan Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Kalimantan Timur, Kamis 2 November 2023.

Saat berada di Pengadilan Militer (Dilmil) I-07 Balikpapan, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono disambut oleh Kepala Dilmil Kolonel Laut (KH) Desman Wijaya, yang dilanjutkan meninjau sejumlah ruangan, di antaranya ruang kepala, ruang kepaniteraan, tata usaha, ruang sidang, dan ruang hakim,

Usai melihat berbagai ruangan, Panglima TNI berkesempatan memberikan pernyataan secara tertulis bahwa “Pengadilan Memang Buta Tetapi Dapat Melihat Dalam kegelapan,” hal ini mengandung makna bahwa pengadilan tidak dapat melihat saat proses terjadinya suatu kejahatan/pelanggaran, namun dapat melihat kegelapan yang diartikan bahwa suatu perkara saat menjalani proses persidangan peradilan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta mencari alat bukti dari saksi-saksi atau barang bukti, sehingga putusan suatu perkara dapat memberikan rasa keadilan secara obyektif, jujur dan adil.

Sedangkan saat berada di Oditurat Militer IV-16 Balikpapan, Panglima TNI juga memberikan pernyatan secara tertulis bahwa “Tegakkan Hukum Dengan Cara Yang Bermartabat dan Tidak Melanggar Hukum”. Sehingga Panglima TNI berkomitmen untuk menegakkan hukum dengan jujur dan adil.

Laksamana TNI Yudo juga menyoroti penilaian masyarakat terkait sistem peradilan militer, yang dinilai seolah-olah apabila kasus militer diselesaikan secara militer, pasti dilindungi dan ditutup-tutupi.

Dia pun meminta masyarakat untuk tidak khawatir dalam penanganan tindak pidana prajurit di peradilan militer, karena tidak ada impunitas dan imparsial bagi prajurit TNI yang sedang melanggar hukum.

“Peradilan Militer harus bersikap adil dan jujur, penyidikan di militer sampai penuntutan peradilan itu digelar secara umum dan terbuka. Sekarang tidak ada yang ditutup-tutupi, penyidikan pun silahkan dimonitor dan ditanyakan, tunjukkan mana impunitas yang diterima oleh prajurit TNI, kalau salah, pasti dilaksanakan penyidikan dan dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tegas Laksamana TNI Yudo.

Sebagaimana diketahui, dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan prajurit, TNI mengacu pada UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, khususnya pasal 5 ayat 1 yang berbunyi peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.(*/Jo)

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama tokoh lintas agama akan menggelar Aksi Akbar Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina. Rencananya aksi ini akan digelar di Monas, Ahad (5/11/2023). Ketua Acara Aksi KH Bachtiar Nasir mengatakan acara ini akan melibatkan tokoh-tokoh lintas agama, baik Kristen, Budha, dan Hindu.

“Besok adalah aksi Kemanusiaan, dan Palestina milik semua umat beragama. Maka kita semua harus bergerak,” ujar UBN sapaan akrabnya dalam Konferensi Pers di Gedung MUI, Kamis (2/11/2023).

Diperkirakan massa yang akan hadir dalam aksi mendatang sekitar dua juta orang. Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Prof Sudarnoto Abdul Hakim pun mengatakan ormas-ormas keagamaan dijadwalkan akan hadir pada aksi tersebut untuk memberikan orasinya.

“Kami di-support oleh pemerintah dan telah mendapat ijin dari Setneg, Insya Allah akan dihadiri oleh MPR, DPR, dan Menteri Luar Negiri Retno Marsudi,” ujar Prof Sudarnoto.

Sudarnoto mengatakan aksi di Monas pada akhir pekan ini bertujuan sebagai tekanan publik untuk melawan penjajahan Israel. Bagi pihaknya, Israel telah melakukan genosida dan kejahatan perang terhadap warga Palestina.

“Sehingga harus ada langkah penting, tekanan publik. Insya Allah ini jadi kekuatan penekan penting. Dan MUI sudah sampaikan surat resmi ke OKI soal kekejaman Israel. Dan saya juga mendesak menyeret Netanyahu ke Mahkamah Internasional,” kata dia.

Sementara itu Ketua MUI Bidang Dakwah Cholil Nafis mengatakan aksi gabungan itu menunjukkan solidaritas dan kecaman rakyat Indonesia terhadap agresi Israel ke Palestina.

“Besok kita akan kumpul di Monas, bahwa masyarakat Indonesia, pemerintah, rakyat mengutuk dan marah terhadap apa yang dilakukan Israel di Palestina,” kata Kiai Cholil.
Kiai Cholil mengatkan aksi ini untuk mengutuk tindakan keji Israel terhadap rakyat Palestina baru-baru ini. Menurut dia, tindakan tersebut sudah menyangkut kemanusiaan dan bukan lagi persoalan agama.

Dia berharap ada respons dari negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja sama Islam (OKI) maupun negara lainnya untuk bergerak membantu Palestina. “Kita suarakan kepada dunia bahwa masyarakat Indonesia semua lapisannya menolak, marah dan mengutuk penjajahan Israel itu,” tegas dia.

Kiai Cholil juga mengimbau setiap ormas baik keagamaan maupun sosial bisa hadir pada aksi tersebut. Dia juga tidak mempersoalkan tiap-tiap ormas membawa atribut masing-masing, asal tak bertentangan dengan NKRI dan tak memprovokasi.

“Kami tak mau ada bendera atribut yang bertentangan dengan NKRI kita. Tak boleh ada yang provokasi,” kata dia.

Sekretaris Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Jimmy Sormin sekaligus Sekretaris Korlap Aksi juga mendukung digelarnya Aksi Bela Palestina ini. Ia mengatakan PGI selama ini sudah menjadi penggerak secara global yang menolak penjajahan terhadap bangsa Palestina.

“Persoalan ini bukan persoalan keagamaan yang disampaikan sebagian kelompok. Padahal di Gaza sendiri ada gereja tertua yang dibom oleh rudal oleh Israel warga Kristen juga banyak meregang nyawa atas serangan Israel tersebut,” kata Jimmy.

Dalam Konferensi Pers di MUI hadir pula Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan, Ketua Wahdah Islamiyah KH Zaitun Rasmin, dan perwakilan dari tokoh-tokoh lintas agama.(*/Mu)

JAKARTA – Pegiat media sosial, Mardigu Wowiek Prasantyo, menyarankan PKS melebarkan lagi sayapnya ke pemilih nasional. Hal itu disampaikan saat mengisi Bimbingan Teknis PKS untuk Jawa Tengah, Jawa Timur dan DIY.

Ia berpendapat, terdapat pasar nasionalis yang sangat merindukan kaum nasionalis-religius. Yang mana, Mardigu melihat, sampai saat ini pasar itu belum terwakili dan sangat bisa digarap partai politik seperti PKS.

“Jadi, teman-teman PKS harap menggarap pasar tengah tersebut agar menjadi lebar lagi, menjadi ada nasionalis di sana,” kata Mardigu melalui rilis yang diterima media, Kamis (2/11).

Mardigu melihat, PKS sebagai partai yang membawa kebenaran kalah karena kurangnya pengulangan yang dilakukan. Padahal, pengulangan merupakan ibu dari semua perubahan, sehingga memang perlu memperbanyak pengulangan.

“PKS ini kan bawa kebenaran, tapi kalah pengulangannya, harus terus mengulang-ulang pesan kebenarannya,” ujar Mardigu.

Pada kesempatan itu, Mardigu menyampaikan materi tentang memahami konspirasi dan penguatan jiwa Pancasila. Antara lain dengan memaparkan sejarah Palestina sampai masuknya Israel yang melakukan penjajahan.

Ia berpendapat, Israel sebagai negara ciptaan memang sejak lama menciptakan berbagai kebohongan yang diulang-ulang. Dari langkah pengulangan tersebut lama-lama diyakini sebagai sebuah kebenaran.

“Ïtu filosofinya berperang, ciptakan sebuah kebohongan, ulang-ulangi pada akhirnya mereka akan percaya,” kata Mardigu.

Selain Mardigu, turut hadir pakar hukum tata negara, Refly Harun, yang memberikan materi. Dalam paparannya, Refly menilai, stigma PKS itu anti Pancasila seharusnya tidak ada karena Muslim yang baik pasti Pancasila.

Kemudian, seorang Pancasilais pasti Muslim yang baik. Karenanya, kita harus lebih sering menafsirkan kalau Pancasila tidak berseberangan dengan ideologi keagamaan karena keduanya tidak dikotomi.

“Pancasila itu ibarat constitutional framework, kerangka kita bernegara dan itu cocok dengan semua agama,” ungkap Refly.