Author Archives: Admin Jurnal Metro

SUKABUMI – Subnit Resmob dan Subnit Jatantras Unit Pidum Satreskrim Polres Sukabumi berhasil meringkus puluhan terduga pelaku pungutan liar (pungli) di kawasan wisata di wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Informasi mengenai pungli ini terjadi di seputar pantai wilayah Kecamatan Ciemas dan Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi Jawa Barat.

Kanit Ipda Sapri mengaku pihaknya menyisir lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat terjadinya praktik pungli di kawasan wisata. Hasilnya puluhan orang yang diduga pelaku pungli berhasil diamankan polisi dan dibawa ke Mapolres Sukabumi guna diperiksa.
i
“Pada Sabtu (4/11/2023), kami telah mengamankan sebanyak 26 orang, terduga pelaku pungutan liar dari delapan titik tempat wisata,” ujar Sapri kepada wartawan, Minggu (5/11/2023).

Modus para pelaku ada yang melakukan pungli kepada para wisatawan untuk parkir kendaraan. Ada juga juru parkir yang memungut uang untuk masuk ke tempat wisata tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Sukabumi.

Sapri juga menerangkan, polisi juga membawa beberapa barang bukti dalam kasus ini. Diantaranya tiket pengunjung dari Pantai Kebon Kalapa dan Curug Marinjung, rompi, buku catatan pengelolaan parkir, dan sejumlah uang yang diduga hasil pungli.

Kapolres Sukabumi AKBP Maruly Pardede melalui Kasat Reskrim AKP Ali Jupri mengatakan, kegiatan penertiban praktik pungli merupakan respons keluhan masyarakatnya. Aduan tersebut terkait adanya praktik pungutan liar di kawasan wisata.

“Kami akan tindak lanjuti kasus pungli ini dengan memanggil pengelola, aparatur desa khusus untuk kawasan wisata, serta kita juga akan berkoordinasi dengan stack holder terkait dalam proses penanganan pungli di Kabupaten Sukabumi,” kata Ali Jupri.

Ia menyampaikan harapan Kapolres Sukabumi dengan penertiban praktik pungli dan para jukir itu, para pelaku ekonomi juga wisatawan akan merasa tenang, nyaman dan aman manakala berkegiatan serta berkunjung ke Sukabumi. Dengan hilangnya praktik pungli diharapkan dapat menghilangkan citra negatif para wisatawan pada wilayah Sukabumi. Sehingga mereka tidak kapok untuk datang lagi ke Sukabumi.(*/Yan)

CIBINONG – Kabar duka, telah berpulang ke Rahmatullah, Direktur Utama (Dirut) Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, Yuliansyah Anwar, pada Senin (6/11/23) pukul 06 pagi.

Kabar duka ini diterima awak media, dari Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Bogor, Sintha Dec Checawati.

“Telah berpulang ke Rahmatullah Bapak Yuliansyah Anwar Bin Kashful Anwar (Direktur Utama) pada hari ini Senin, 6 Nopember 2023 pukul: 6.06 di Rumah Sakit Sari Asih Ciputat Tangsel Mohon dimaafkan bila ada kesalahan ,” tulis Shinta dalam pesan WhatsApp nya, kepada wartawan, Senin (6/11/23).

Dalam pesan yang ditulis Ketua KADIN, saat ini almarhum Dirut Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, Yuliansyah Anwar, berada di rumah duka, Alamat Bali View, Jl. Kintamani Raya Blok D9 No.19 Cireundeu Ciputat Timur Tangsel, Provinsi Banten.(*/Wa)

JAKARTA – Hasil survei Asesmen Nasional (AN) 2022 menunjukkan, 34,51 persen peserta didik berpotensi mengalami kekerasan seksual, 26,9 persen peserta didik berpotensi mengalami hukuman fisik, dan 36,31 persen berpotensi menghadapi perundungan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyatakan, penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan harus dilakukan serius oleh semua pihak terkait.

“Hal ini harus ditangani dengan serius karena kekerasan yang dialami oleh anak dalam masa pertumbuhan akan meningkatkan trauma sangat panjang dan mendalam yang dapat mengganggu proses belajar, tentu berdampak dan menghambat tercapainya SDM Indonesia yang berkualitas di masa depan,” ujar Staf Ahli Mendikbudristek Bidang Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat Muhammad Adlin Sila lewat keterangannya, (3/11/2023).

Data AN 2022 itu menunjukkan masih adanya potensi-potensi kekerasan di satuan pendidikan. Sementara data aduan yang diterima Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada perlindungan khusus anak tahun 2022 menyebutkan, kategori tertinggi anak korban kejahatan seksual adalah anak korban kekerasan fisik dan atau psikis, serta anak korban pornografi dan kejahatan siber sebanyak 2.133 kasus.

Untuk itu, dalam mengimplementasikan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP) pihaknya bersama empat kementerian dan tiga lembaga telah menyepakati Nota Kesepahaman. Adlin mengajak mitra dari seluruh kementerian dan lembaga untuk berkolaborasi melaksanakan PPKSP.

Adapun empat kementerian tersebut adalah Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Sedangkan tiga lembaga lainnya adalah KPAI, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Komisi Nasional Disabilitas (KND).

Senada dengan Adlin, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong mengapresiasi Kemendikbudristek yang telah menerbitkan peraturan terkait PPKSP. Di mana aturan itu sebagai penyempurnaan dari Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

“Aturan ini menghilangkan area abu-abu karena memberikan definisi yang jelas untuk membedakan kekerasan fisik, psikis, perundungan, kekerasan seksual, serta diskriminasi dan intoleransi untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kekerasan,” ujar Usman.

Sebagai Ketua Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Kementerian/Lembaga, Usman mengimbau kepada anggotanya agar menyebarkan secara luas dan masif informasi terkait Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Ia mengatakan, humas pemerintah harus mengambil bagian untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam membangun strategi komunikasi publik yang baik agar regulasi dapat berjalan dengan efektif.

“Semoga usaha dan itikad kita bersama dalam menggaungkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 melalui narasi-narasi yang membumi dan kanal komunikasi publik yang kita miliki dan kelola bersama dapat membangun kesadaran, menanamkan nilai-nilai, hingga perubahan perilaku dapat tersampaikan dari hulu ke hilir,” pesan Usman.

Koordinator Tim Tiga Dosa Besar Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek Dedek Suryaman menyampaikan, kekerasan menjadi sorotan pemimpin dunia sebagai isu prioritas yang harus segera diatasi. Hal itu sesuai dengan target ke-16 dalam tujuan pembangunan berkelanjutan yakni perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh.

“Permendikbudristek PPKSP menjadi bagian yang penting dalam memenuhi amanat Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang bertujuan untuk melindungi anak. Mari gerak bersama menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, berkebinekaan, dan aman bagi semua demi terwujudnya Pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar,” ajak dia.

Sementara itu, Ketua Tim Kerja Hukum, Tata Laksana dan SDM, Direktorat Jenderal PDM Kemendikbudristek Anny Sayekti menjelaskan hingga 1 November 2023 telah terbentuk 71.657 Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) atau 16,4 persen dari 436.776 satuan pendidikan di Indonesia. Ia menekankan pentingnya membangun kolaborasi lintas sektor dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak di Indonesia.

“Kolaborasi dari seluruh lapisan masyarakat mulai dari pemerintah, media, institusi pendidikan, pelaku usaha/industri, serta masyarakat dan komunitas sangat diperlukan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak di Indonesia,” jelas Anny.

Auditor Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek Suwardi mengungkapkan jumlah kasus Tiga Dosa Besar yang terjadi di satuan pendidikan dan ditangani oleh Kemendikbudristek. Hingga saat ini, kekerasan seksual telah terjadi sebanyak 115 kasus, perundungan 61 kasus, dan intoleransi sebanyak 24 kasus. Dari jumlah kasus tersebut, isu terbanyak adalah kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi.

“Penjatuhan sanksi telah dilakukan kepada yang terlibat. Dalam penanganan Tiga Dosa Besar di tingkat pendidikan dasar dan menengah, Kemendikbudristek melakukan intervensi dengan cara visitasi dan berkoordinasi dengan K/L lain, dinas pendidikan dan dinas terkait, serta jaringan masyarakat sipil untuk selanjutnya memberikan rekomendasi atas penyelesaian kasus,”ujarnya.(Republika/Tya)

JAKARTA – Prilly Latuconsina mengaku masih menyandang status jomblo pasca-hubungan asmaranya dengan Irzan Faiq kandas. Kurang lebih satu tahun tak memiliki kekasih, bintang film Ku Kira Kau Rumah ini pun mengaku tak keberatan jika orang tuanya berniat untuk menjodohkannya.

Menurut Prilly, sebuah perjodohan tak melulu bicara soal paksaan. Jika benar dijodohkan, Prilly bahkan siap menjalani perkenalan lebih jauh dengan pilihan orang tuanya.

“Mau aja kalau dijodohin terus baik kenapa nggak? Kan setelah dijodohin kan pendekatan dulu, jadi nggak langsung nikah juga,” kata Prilly Latuconsina di Kawasan Senayan, Jakarta Pusat, belum lama ini.

“Aku sih terserah aja, dijodohin boleh, dikenalin boleh, beneran terserah,” sambungnya.

Meski demikian, Prilly menyebut hingga kini kedua orang tuanya belum memiliki niat untuk menjodohkannya. Bahkan, bertanya kapan dirinya akan menikah pun tidak.

“Nggak ada (pertanyaan itu) santai juga mereka orangnya,” jelasnya.

Saat ditanya dirinya termasuk perempuan yang dominan dalam hubungan asmara, Prilly mengaku tidak demikian. Dia justru merasa bahwa dirinya termasuk wanita yang suka bermanja-manjaan.

“Nggak juga kalau sama pasangan aku unyu-unyu kok,” tuntasnya.(*/Ind)

LAMPUNG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung telah melakukan pemetaan berbagai daerah rawan banjir di wilayah itu. Tujuannya untuk mengantisipasi adanya bencana pada peralihan musim dewasa ini.

“Kami sudah mendapatkan surat dari BNPB untuk meningkatkan kesiapsiagaan pada Oktober-November ini, sebab sudah ada peralihan musim dari kemarau ke hujan. Jadi kami diminta untuk waspada terhadap risiko bencana yang bisa terjadi,” ujar Kepala BPBD Provinsi Lampung Rudy Syawal Sugiarto di Bandar Lampung, (4/11/2023).

Ia mengatakan, dengan adanya peralihan musim dari kemarau ke musim hujan, pihaknya pun telah melakukan pemetaan wilayah yang memiliki risiko banjir, guna mencegah adanya dampak yang ditimbulkan atas risiko tersebut. “Kami sudah melakukan langkah kesiapsiagaan, melakukan pemetaan daerah rawan banjir juga dan telah menjalin koordinasi dengan BPBD kabupaten serta kota, ke forum pengurangan risiko bencana, forum relawan untuk menyiapkan diri menghadapi curah hujan tinggi,” katanya.

Dia menjelaskan, selain banjir ada beberapa bencana alam yang juga harus diwaspadai seperti tanah longsor, puting beliung, dan pergerakan tanah. “Peralatan hingga petugas sudah siap semua di 15 kabupaten dan kota, kalau bencana banjir ini semua daerah memiliki potensi risiko. Untuk puting beliung ada di Lampung Tengah, Lampung Timur, dan sebagian Tulang Bawang. Sedangkan longsor ada di Lampung Barat, Pesawaran, serta Tanggamus,” ucapnya.

Berdasarkan pemetaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung di 15 kabupaten dan kota, di Kota Bandar Lampung ada sebanyak 11 kecamatan yang memiliki risiko terancam banjir. Untuk luas genangan ancaman banjir dengan risiko rendah ada seluas 1.875,69 hektar, luas genangan banjir risiko sedang sebesar 128,58 hektare, dan luas genangan risiko tinggi 425,58 hektare.

Sedangkan di Kabupaten Pesawaran ada 5 kecamatan yang terkena ancaman banjir, dengan luas ancaman genangan kelas rendah 4.498,41 hektare, luas genangan kelas sedang 1.297,16 hektare, dan untuk genangan kelas tinggi 1.640,83 hektare. Di Kabupaten Tanggamus ada 9 kecamatan berisiko ancaman bencana banjir dengan ancaman luas genangan risiko rendah 3.369,58 hektare, lalu luas genangan banjir risiko sedang 3.287,06 hektare, dan luas genangan risiko tinggi 4.902 hektare. Kabupaten Pesisir Barat ada 8 kecamatan yang terkena ancaman banjir, sedangkan luas ancaman genangan kelas rendah 2.481,84 hektare, genangan kelas sedang 6.902,38 hektare, luas genangan kelas tinggi 9.408,10 hektare.

Lalu di Lampung Barat ada 9 kecamatan yang terkena ancaman banjir, dan luas ancaman genangan kelas rendah ada 3.253,57 hektare, luas sedang 858,70 hektare, kelas tinggi 695,93 hektare. Di Lampung Selatan ada 16 kecamatan yang terkena ancaman banjir, luas ancaman genangan risiko rendah 9.274,50 hektare, luas genangan risiko sedang 2.741,67 hektare, luas genangan resiko tinggi 3.457,93 hektare.

Di Kota Metro memiliki total luas genangan keseluruhan 90,04 hektare dengan ketinggian 1 meter dengan Kecamatan Metro Selatan yang terancam banjir dengan potensi rendah. Kabupaten Pringsewu memiliki 3 kecamatan yang terancam banjir, luas genangan potensi risiko rendah 470,94 hektare, dan untuk risiko sedang dan tinggi tidak ada.

Selanjutnya di Kabupaten Way Kanan ada 6 kecamatan rawan banjir, dengan luas genangan risiko rendah 3.386,26 hektare, risiko sedang 6.974,56 hektare, resiko tinggi 5.960,23 hektare. Di Tulang Bawang Barat ada 5 kecamatan yang berisiko banjir, dan genangan dengan risiko rendah ada 3.692,74 hektare, risiko sedang 6.004,80 hektare, risiko tinggi 5.519,11 hektare.

Untuk Kabupaten Mesuji ada 7 kecamatan berisiko banjir, sedangkan luas genangan kelas rendah 56.339,59 hektare, kelas sedang 15.678,87 hektare, kelas tinggi 18.176,20 hektare. Di Kabupaten Tulang Bawang ada 13 kecamatan yang rawan banjir, dan memiliki genangan banjir berisiko rendah seluas 74.304,20 hektare, risiko sedang 33.414,84 hektare, risiko tinggi 40.065,10 hektare.

Kabupaten Lampung Utara ada 5 kecamatan terancam banjir dengan luas genangan kelas rendah ada 2.061,48 hektare, kelas sedang 1.764,02 hektare, dan kelas tinggi 1.324,30 hektare. Kabupaten Lampung Tengah ada 18 kecamatan rawan banjir, dan luas ancaman genangan berisiko rendah ada 25.999,97 hektare, berisiko sedang 10.794,97 hektare, dan berisiko tinggi 18.090,92 hektare.

Serta Kabupaten Lampung Timur ada 20 kecamatan terkena ancaman banjir dengan luas genangan berisiko rendah ada 37.841,96 hektare, berisiko sedang seluas 18.668,40 hektare, dan berisiko tinggi ada 20.413,29 hektare.(*/Ti)

SOLO – Calon wakil presiden (cawapres) Koalisi Perubahan Anies Rasyid Baswedan mengatakan, jika koalisi Nasdem, PKS, dan PKB bisa meraih suara terbanyak dan menang di Kota Solo maka akan membuat seluruh Indonesia bergetar. Dia pun menyinggung soal bedanya negara demokrasi dan otoriter.

“Insya Allah kemenangan dihantarkan ke kita, amin aja dulu. Bisa nggak menang di Solo? Bisa nggak menang di Solo? Siap memenangkan Solo? Kalau di Solo menang, bergetar seluruh Indonesia. Menang nggak? Insya Allah,” kata Anis dalam orasinya yang disambut riuh rendah para relawan yang hadir di Kota Solo, Jawa Tengah, (4/11/2023).

Anies juga sempat menyinggung soal bedanya negara yang bersistem demokrasi dan otoriter. Menurut dia, negara demokrasi bertahan karena kepercayaan rakyat, sedangkan otoriter menggunakan ketakutan.

“Dalam demokrasi pilarnya adalah kepercayaan, kalau nondemokrasi otoriter pilarnya takut, kenapa penguasa bertahan karena rakyatnya takut, tapi dalam demokrasi kenapa penguasa bertahan? Karena dipercaya oleh rakyat, itu bedanya,” kata eks gubernur DKI Jakarta tersebut.

“Kepercayaan itulah tonggak penjaga demokrasi, rezim otoriter tonggak penjaganya rasa takut dia tidak menggunakan akal sehat dia menggunakan alat alat negara untuk memberikan rasa takut dan mempertahankan kekuasaan, itu buktinya banyak, bukan cuma di Indonesia, begitu rasa takut hilang rezim bertumbangan, jadi kalau ada yang menyebarkan rasa takut, hadapi!” kata Anies menegaskan.

Anies mengatakan ,untuk melakukan perubahan tidaklah mudah. Perubahan yang dimaksud salah satunya ia mencontohkan soal hukum masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

“Bila menyangkut yang kecil tajam, jika menyakiti besar tumpul. Salah satu aspek yang ingin kita kembalikan bicara tentang perubahan adalah mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi intitusi yang bekerja untuk kepentingan publik, bukan kepentingan sekelompok orang, bukan kepentingan partai apalagi kepentingan keluarganya sendiri, kalau ini bisa dibuktikan kepercayaan publik bisa dikembalikan di republik ini,” katanya.

Mantan mendikbud itu juga sempat menyoal tentang kecurangan pada pemilu. Namun, menurut dia, kecurangan bisa terjadi apabila selisihnya kecil.

“Bapak ibu tadi ada yang bilang, asal tidak curang, betul ya? Tapi kita udah dengar katanya mau netral. Kapan kecurangan itu berdampak? ketìka selisihnya sedikit. Ketika selisihnya besar maka sulit untuk dilakukan kecurangan,” ungkapnya.(*/D To)

SOLO – Calon wakil presiden (cawapres) Koalisi Perubahan Anies Rasyid Baswedan mengatakan, jika koalisi Nasdem, PKS, dan PKB bisa meraih suara terbanyak dan menang di Kota Solo maka akan membuat seluruh Indonesia bergetar. Dia pun menyinggung soal bedanya negara demokrasi dan otoriter.

“Insya Allah kemenangan dihantarkan ke kita, amin aja dulu. Bisa nggak menang di Solo? Bisa nggak menang di Solo? Siap memenangkan Solo? Kalau di Solo menang, bergetar seluruh Indonesia. Menang nggak? Insya Allah,” kata Anis dalam orasinya yang disambut riuh rendah para relawan yang hadir di Kota Solo, Jawa Tengah, (4/11/2023).

Anies juga sempat menyinggung soal bedanya negara yang bersistem demokrasi dan otoriter. Menurut dia, negara demokrasi bertahan karena kepercayaan rakyat, sedangkan otoriter menggunakan ketakutan.

“Dalam demokrasi pilarnya adalah kepercayaan, kalau nondemokrasi otoriter pilarnya takut, kenapa penguasa bertahan karena rakyatnya takut, tapi dalam demokrasi kenapa penguasa bertahan? Karena dipercaya oleh rakyat, itu bedanya,” kata eks gubernur DKI Jakarta tersebut.

“Kepercayaan itulah tonggak penjaga demokrasi, rezim otoriter tonggak penjaganya rasa takut dia tidak menggunakan akal sehat dia menggunakan alat alat negara untuk memberikan rasa takut dan mempertahankan kekuasaan, itu buktinya banyak, bukan cuma di Indonesia, begitu rasa takut hilang rezim bertumbangan, jadi kalau ada yang menyebarkan rasa takut, hadapi!” kata Anies menegaskan.

Anies mengatakan ,untuk melakukan perubahan tidaklah mudah. Perubahan yang dimaksud salah satunya ia mencontohkan soal hukum masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

“Bila menyangkut yang kecil tajam, jika menyakiti besar tumpul. Salah satu aspek yang ingin kita kembalikan bicara tentang perubahan adalah mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi intitusi yang bekerja untuk kepentingan publik, bukan kepentingan sekelompok orang, bukan kepentingan partai apalagi kepentingan keluarganya sendiri, kalau ini bisa dibuktikan kepercayaan publik bisa dikembalikan di republik ini,” katanya.

Mantan mendikbud itu juga sempat menyoal tentang kecurangan pada pemilu. Namun, menurut dia, kecurangan bisa terjadi apabila selisihnya kecil.

“Bapak ibu tadi ada yang bilang, asal tidak curang, betul ya? Tapi kita udah dengar katanya mau netral. Kapan kecurangan itu berdampak? ketìka selisihnya sedikit. Ketika selisihnya besar maka sulit untuk dilakukan kecurangan,” ungkapnya.(*/D To)

JAKARTA – Berbagai organisasi kemasyarakatan (Ormas) akan menggelar aksi damai bela Palstina di Kawasan Monumen Nasional (Monas) pada hari ini, Minggu (5/11/2023).

Demo itu akan diikuti oleh jutaan massa yang merupakan bentuk solidaritas atas dukungan rakyat Indonesia terhadap Palestina.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, menegaskan acara itu tidak hanya dihadiri oleh umat muslim saja, melainkan seluruh ormas keagamaan juga ikut berpartisipasi. Mereka hadir atas dasar rasa kemanusiaan.

“Alhamdulillah sudah ada sambutan yg sangat baik, beragam bahkan seluruh ormas keagamaan muslim maupun non muslim satu kata mendukung agenda aksi damai akbar, aliansi rakyat Indonesia membela Palestina menolak kejahatan dan penjajahan Israel,” ucap Hidayat dalam konferensi pers di kantor Majelis Ulama Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023).

Nantinya para peserta akan hadir di kawasan Monas menyuarakan, agar Israel menghentikan gencatan senjata kepada rakyat Palestina. Acara ini sudah mendapatkan izin dan akan dilaksanakan di monas dengan kehadiran insyaallah tidak kurang dari dua juta peserta,” sambungnya.

Dia menegaskan bahwa demo ini sebagai bentuk keseriusan rakyat Indonesia dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan UUD 1945 sudah ditegaskan penjajah di atas dunia harus dihapuskan.

“Bukan program main-main ini menandakan bahwa bangsa indonesia tidak main-main dengan permasalahan yang sangat serius. wajah dunia merusak kemanusiaan dan bakal melanggengkan penjajahan ini,” katanya.
Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan acara itu nantinya akan dihadiri oleh menteri luar negeri, Retno Marsudi. Sejumlah tokoh lintas agama juga akan menyampaikan orasi dihadapan jutaan orang.

“Ibu menteri luar negeri kemudian ketua DPR ketua MPR dan ketua DPD, tentu nanti tokoh-tokoh lintas agama masing-masing menyampaikan orasinya. Ini yang saya sebutkan sebagai ungkapan nurani bangsa dan kemanusiaan,” kata Sudarnoto.

Pihaknya mengutuk keras tindakan Israel yang dianggap telah melanggar hukum humaniter internasional. Oleh sebab itu, aksi ini diharapkan sebagai tekanan kepada Israel agar sesegera mungkin menghentikan gencatan senjata.

“Israel memang melakukan genosida dan kejahatan perang yang jumlah korbannya lebih dari 8.000. Sehingga harus ada langkah penting. Tekanan publik ya. Insyallah ini jadi kekuatan penekan penting. Insyallah dua juta akan kita hadirkan,” katanya.(*/Ag)

CIBINONG – Kontraktor proyek pembangunan Pasar Gunung Putri di Perumahan Griya Bukit Jaya (GBJ) Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, diduga menggunakan lahan milik warga tanpa izin untuk menjalankan kegiatannya.

Proyek yang dikerjakan oleh CV Bela Persada dengan nilai Rp. 7.343.750.000,00 dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Bogor itu, dinilai sembrono.

Pasalnya, kontraktor menggunakan lahan milik Acang Suryana untuk akses jalan, menaruh alat berat dan membuat bedeng atau rumah sementara pekerja, tanpa izin pemiliknya.

“Tanah saya di pakai tempat parkir alat berat Beko. Tanah saya di rusak untuk dipakai akses jalan dan sekarang sedang di bangun bedeng kontraktor. Semua itu belum atau tidak ada ijin dari saya,” kata Acang Suryana kepada wartawan, Sabtu (4/11/23).

Acang sapaan akrabnya itu mengaku keberatan dengan sikap kontraktor yang sudah merugikan tersebut.

“Kalau sudah begini, apakah RT dan RW mau bertanggung jawab. Intinya saya keberatan. Bukan dengan pembangunan pasar nya melainkan etika sopan santunnya yang tidak menghargai orang lain,” tegasnya.

Apalagi, Acang yang merupakan warga perumahan GBJ dan memiliki lahan tepat berada disamping pembangunan Pasar Gunung Putri itu, tidak pernah dilibatkan dalam hal apapun sampai saat ini.

“Saya sebagai warga perumahan Griya Bukit Jaya RT 08 RW 28 tidak pernah merasa minta di wakilkan oleh RT dan RW terkait masalah Pasar,” jelasnya.

Bahkan, dia juga tidak dilibatkan dalam atau diberitahu oleh RT dan RW setempat terkait setuju atau tidak setuju adanya pasar tepat berada disamping lahan miliknya.

“Intinya bahwa saya selaku pemilik tanah seluas 12.000 meter yang lokasinya bersebelahan dengan lokasi pembangunan Pasar Gunung Putri sama sekali tidak di libatkan atau di beritahu oleh Pelaksana pembangunan pasar mulai dari pengukuran dan pemasangan patok tetangga batas tanah,” ujarnya.

“Karena tetangga terdekat dan terdampak ada nya pasar ya saya langsung karena tanah saya bersebelahan dengan bangunan pasar,” sambungnya.

Karena sudah merusak tanah miliknya tanpa izin, tegas Acang, untuk langkah yang akan diambil selanjutnya, sudah diserahkan kepada kuasa hukum karena sudah sangat merugikan.

“Sedang di pelajari oleh team kuasa hukum saya (langkah selanjutnya). Yang pasti sudah ada 3 pasal yang di langgar kontraktor yakni, perusakan tanah, memasuki pekarangan orang lain tanpa ijin dan membangun diatas tanah milik orang lain tanpa ijin pemiliknya,” ungkapnya.(*/Wa)

JAKARTA – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan batas usia capres-cawapres menuai polemik. Bahkan, Ketua MK Anwar Usman beserta hakim lainnya harus menjalani pemeriksaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitus (MKMK terkait dugaan pelanggaran kode etik.

Dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, diketahui permohonan gugatan terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur batas usia minimal capres dan cawapres.

Dalam putusan itu, MK menetapkan syarat pendaftaran capres-cawapres harus berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.

Menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Muhammad Fauzan, putusan MK tersebut bisa dibatalkan. Namun, hanya mungkin bisa dilakukan jika MKMK menemukan pelanggaran kode etik.

“Jika putusan MKMK ternyata para hakim terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran kode etik, maka dalam perspektif moral, putusan yang telah diambil tidak memiliki legitimasi secara moral karena diputus oleh hakim yang telah terbukti melanggar kode etik,” kata Fauzan dalam keterangannya, Jumat (3/11/2023).

Putusan MK tersebut disinyalir membuka jalan Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres mendampingi bakal capres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Di mana, saat putusan diketok Ketua MK Anwar Usman, putra sulung Joko Widodo (Jokowi) itu masih berusia 36 tahun. Usai keluar putusan tersebut, Gibran pun dideklarasikan sebagai bakal cawapres. Anwar Usman sendiri merupakan paman Gibran atau besan Jokowi.

Fauzan menambahkan, jika merujuk hukum tata negara positif atau sesuai dengan ketentuan Pasal 24 C Undang- Undang Dasar 1945, keputusan MK lazimnya mesti diterima publik dan langsung berlaku tanpa upaya hukum. Namun, proses yang berjalan di MKMK membuka jalan untuk pembatalan putusan tersebut.

Menurut Fauzan, jika mengutamakan aspek moralitas, bisa saja MKMK mengesampingkan hukum tata negara yang selama ini berlaku di Indonesia. MKMK bisa menyatakan bahwa putusan yang diputus oleh hakim yang telah terbukti melanggar kode etik, putusannya tidak mengikat.

“MKMK bisa menyatakan bahwa putusan yang diputus oleh hakim yang telah terbukti melanggar kode etik, putusannya tidak mengikat. Jika ini yang terjadi, maka akan ada dinamika hukum ketatanegaraan kita, dan pasti ini menimbulkan diskursus juga,” tuturnya.

Kemungkinan lain, lanjut Fauzan, MKMK bisa juga tidak membatalkan putusan tersebut meskipun Anwar Usman Cs terbukti melanggar etika. Namun, pihaknya tetap berharap MKMK membuat terobosan, yakni dengan menetapkan putusan hakim yang terbukti melanggar kode etik bisa dibatalkan, misal dengan dua cara.

“Pertama, pembatalan oleh MK sendiri atas perintah MKMK. Kedua, oleh MKMK yang memeriksa dan memutus laporan adanya pelanggaran kode etik,” katanya.

Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana juga sempat mengungkapkan, jika menemukan pelanggaran etika hakim, MKMK diharapkan berani membatalkan putusan tersebut. Selain itu, pihaknya meminta putusan sidang MKMK dikeluarkan sebelum 8 November 2023 atau batas akhir pendaftaran capres-cawapres.

Sehingga KPU, koalisi partai politik maupun pasangan capres-cawapres bisa menyiapkan diri merespons putusan tersebut. Dugaan laporan pelanggaran etik diketahui dilakukan sejumlah pihak.

Hingga akhirnya MKMK dibentuk. Eks Ketua MK Jimly Asshiddiqie ditunjuk menjadi Ketua. MKMK sendiri bakal memutuskan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran etik Anwar Usman Cs pada Senin 7 November 2023.(*/Jo)