JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) memilih Suhartoyo Sebagai ketua MK yang baru menggantikan Anwar Usman karena sebelumnya, Anwar dikenakan sanksi pencopotan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada Selasa (7/11/2023) lalu.
“Setelah selama bergilir sembilan orang memunculkan dua nama, satu karena yang kain tidak bersedia, nama yang muncul adalah Saldi Isra, dan Bapak Suharyo itu nama yang muncul,” kata Wakil MK Saldi Isra di Gedung MK, Kamis (9/11/2023).
“Ketua Mahkamah Konstitusi sepakat untuk Ketua MK Bapak Suhartoyo,” imbuhnya.
Suhartoyo terpilih menjadi Ketua MK setelah hasil Rapat Pleno yang dilakukan secara tertutup di Gedung MK.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Jimly Asshiddiqie memutuskan memecat paman Gibran Anwar Usman sebagai ketua MK. Hal ini dikarenakan untuk menciptakan Pemilu 2024 yang adil dan terpercaya.
“Kita memerlukan kepastian yang adil, untuk tidak menimbulkan masalah yang berakibat pada proses pemilu yang tidak adil, proses pemilu yang terpercaya, untuk itu kami memutuskan berhenti dari ketua,” ujarnya saat membacakan putusan laporan pelanggaran kode etik di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa, (7/11/2023).
Kata dia, Putusan tersebut mulai berlaku hari ini. Dia pun meminta dalam kurun waktu 2 hari MK harus sudah melakukan pemilihan ketua menggantikan Anwar Usman.
“Putusan MKMK yang dibacakan hari ini mulai berlaku hari ini dan dalam waktu 2×24 jam harus sudah ada pemilihan,”ungkapnya.(*/Jo)
JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, Jakarta International Stadium (JIS) sudah sudah siap menjadi tempat Piala Dunia U-17 2023. Acara tersebut akan digelar di Indonesia pada 10 November-2 Desember 2023.
“Sudah, sudah siap,” kata Heru kepada wartawan di Gedung Annex Dinas Teknis Jatibaru, Jalan Taman Jatibaru, Jakarta Pusat pada Rabu (8/11/2023).
Selain itu, Heru mengaku akan menonton pertandingan Piala Dunia U-17 yang berlangsung di JIS. Adapun di antara laga yang bermain di JIS, adalah timnas Inggris versus Brasil dan Prancis versus Korea Selatan. “Iya, ikut (menonton),” kata kepala sekretariat presiden (kasetpres) tersebut.
Sebelumnya, Direktur Teknik dan Pengembangan Bisnis PT Jakarta Propertindo (Jakpro) I Gede Adi Adnyana mengatakan renovasi stadion berkapasitas 82 ribu penonton tersebut telah selesai. Dia memastikan, JIS dapat bisa digunakan untuk pertandingan Piala Dunia U-17 2023.
“Aman persiapan JIS. Kita didukung penuh. Sudah tinggal jalan saja,” kata Adi kepada wartawan di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat pada Senin (6/11/2023).
Menurut Adi, pembangunan fasilitas umum, seperti jembatan penyeberangan orang (JPO) dari Ancol sudah bisa digunakan. Sehingga, bisa memudahkan masyarakat yang parkir kendaraan di Ancol untuk menonton sepak bola di JIS.
“JIS sudah tinggal digunakan untuk pertandingan. JPO-nya juga sudah. Sudah finishing, semua sudah. Sudah tinggal main doang. Kalau boleh dikatakan, tinggal dipakai saja, sudah selesai,” kata Adi.
Adapun JIS menjadi markas peserta Grup C dan Grup E. Baik laga pembuka maupun final, tidak ada yang dihelat di stadion terbesar di Indonesia tersebut.(*/Ta)
JAKARTA – Calon presiden (capres) Koalisi Perubahan Anies Rasyid Baswedan menjanjikan upaya pengentasan kemiskinan jika menang pada Pilpres 2024. Anies mengumbar janji bisa menurunkan angka kemiskinan di angka 4-5 persen dan angka kemiskinan ekstrem nol persen pada 2029.
“Angka kemiskinan berkisar 9-10 persen, kita ingin target di 2029 itu antara 4-5 persen, harapannya kemiskinan ekstrem bisa 0 persen. harapannnya,” ujar Anies saat tanya jawab di acara ‘Sarasehan 100 Ekonom Indonesia’ yang digelar Indef di Jakarta Selatan, dikutip pada Kamis (9/11/2023).
Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini, angka kemiskinan di Indonesia secara keseluruhan masih sekitar 9,36 persen per Maret 2023 atau sebesar 25,90 juta orang. Sedangkan angka kemiskinan ekstrem pada Maret 2023 berada di angka 1,12 persen atau turun dibandingkan Maret 2022 sekitar 2,04 persen.
Kemiskinan ekstrem nol persen saat ini juga menjadi target Pemerintahan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin. Presiden Jokowi melalui Inpres Nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem memandatkan kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2024 atau enam tahun lebih cepat daripada target yang tercantum di SDGs 2030, yakni 0 persen.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Anies ingin memastikan biaya hidup masyarakat bisa terjangkau dengan memastikan suplai pangan dengan harga murah. Eks gubernur DKI Jakarta itu akan mengefektifkan operasi kegiatan pasar ditambah dengan transparansi informasi harga di pasar.
Menurut Anies, dengan transparansi informasi harga membuat pedagang bisa mengetahui selisih harga antara satu pasar dengan pasar lainnya. Dengan begitu, pedagang bisa mencari harga yang termurah dan kemudian tercipta kondisi selisih harga yang terkendali.
Anies mengaku, kebijakan itu pernah dilakukannya semasa menjabat gubernur DKI periode 2017-2022. “Yang kami lakukan adalah mengefisienkan pasar pangan ini. Kami tidak melakukan intervensi harga tetapi membuat transparansi atas pasar,” ujarnya.
Selain itu, mantan mendikbud tersebut juga ingin tetap melanjutkan program bantuan sosial (bansos) yang dilakukan pemerintah saat ini sebagai upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Namun, kata Anies, bansos yang digulirkan pemerintah sebagai langkah redistribusi belum bisa menjadi solusi menangani kemiskinan.
Padahal, untuk mengatasi kemiskinan harus diselesaikan dengan solusi jangka panjang. “Tetapi jangka pendeknya itu harus tetap diteruskan dulu. Karena itu (longterm) belum ada skarang. Jadi BLT, jaminan sosial hari ini sebagai short term tetap diteruskan, sambil kuenya diperbesar lalu inclusion itu dilakukan sehingga makin sedikit yang mendapatkan redistributif revenue,” ujar Anies.
Dia menilai, perlunya penyelesaian masalah kesejahteraan masyarakat jangka panjang dengan menyertakan mekanisme pasar. Hal itu karena untuk mengentaskan kemiskinan, menurut Anies, tidak cukup hanya melalui redistributif saja.
Dia meyakini, mekanisme pasar menjadi tempat sumber daya masuk, tenaga kerja, modal, teknologi, serta porsi lainnya yang bisa memberi kesejahteraan. “Jangka pendek kita melakukan redistribusi dengan cara ambil itu pajaknya lalu diberikan dalam bentuk subsidi-subsidi kepada mereka, itu sesungguhnya shorterm solution,” ucap Anies.
“Longterm solution-nya adalah inclusion to market, kalau itu terjadi maka tenaga kerjanya meluas, mereka yang asalnya hidup dari bantuan berubah menjadi hidup dari income,”jelasnya.(*/Mu)
JAKARTA – Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan, pihaknya sudah selesai melakukan verifikasi administrasi terhadap syarat-syarat pencalonan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Hasilnya, ketiga pasangan tersebut memenuhi syarat (MS) untuk menjadi capres-cawapres Pilpres 2024.
“Semua dokumen administrasi pencalonan bakal capres dan bakal cawapres berdasarkan hasil verifikasi administrasi telah dinyatakan memenuhi syarat,” kata Idham kepada wartawan, Kamis (9/11/2023).
Lantaran sudah berstatus MS, kata dia, tiga pasangan itu kini hanya tinggal menunggu penetapan. KPU akan melaksanakan penetapan atau peresmian tiga pasangan tersebut sebagai capres-cawapres Pilpres 2024 pada Senin (13/10/2023).
“Sehari kemudian, 14 November 2023 akan dilakukan pengundian nomor urut capres-cawapres,” kata Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI itu.
Khusus terkait pencalonan Gibran, Idham menegaskan bahwa Wali Kota Solo berusia 36 tahun itu juga berstatus MS. Sebab, ketentuan syarat batas usia yang berlaku adalah seusai amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023, yakni kepala daerah boleh menjadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahu.
Idham menambahkan, putusan Nomor 90 itu hingga kini masih berlaku sehingga KPU menjadikannya landasan untuk memverifikasi pencalonan Gibran. Mahkamah Kehormatan MK (MKMK) tidak membatalkan putusan 90 itu meski menemukan banyak pelanggaran kode etik dalam proses pembuatan putusannya.
“Pasca-putusan MKMK sampai saat ini tidak ada pembatalan putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023,” ujarnya.
MKMK membacakan putusan atas perkara pelanggaran kode etik Ketua MK Anwar Usman di Gedung MK, Jakarta, Selasa (7/11/2023) sore. MKMK menyatakan Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie mengatakan, Anwar terbukti melanggar Sapta Karsa Hutama Prinsip Ketidakberpihakan Penerapan angka 5 huruf b dan Prinsip Integritas Penerapan angka 2 karena terlibat dalam pembuatan putusan MK perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Prinsip Ketidakberpihakan Penerapan angka 5 huruf b pada intinya melarang hakim konstitusi terlibat dalam pemeriksaaan perkara yang anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan. Adapun putusan nomor 90 berkaitan dengan kepentingan keponakan Anwar, Gibran Rakabuming, maju sebagai cawapres.
Jimly menambahkan, Anwar juga terbukti melanggar Sapta Karsa Hutama Prinsip Independensi Penerapan angka 1,2, dan 3 karena sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan keputusan perkara nomor 90.
Karena itu, sejumlah sanksi dijatuhkan kepada Anwar. Salah satunya sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK. Artinya, Anwar hanya kehilangan jabatan ketua, tapi tetap menjabat sebagai hakim konstitusi yang mulia lagi terhormat.
Meski menemukan banyak pelanggaran etik, MKMK tidak membatalkan putusan MK nomor 90. MKMK mengaku tidak berwenang menilai atau mengoreksi putusan MK.(*/Ag)
CIBINONG – DPRD Kabupaten Bogor mengesahkan Raperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren menjadi Perda dalam rapat paripurna, Selasa 7 November 2023.
“Alhamdulillahirabbil ‘alamin, syukur kepada Allah SWT. Telah disahkan Perda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Saya berharap besar bahwa perda ini bisa manfaat bagi masyarakat, khususnya di lingkungan pesantren,” kata Koordinator Pansus, KH. Agus Salim.
Wakil ketua DPRD Kabupaten Bogor ini mengharapkan keberadaan Perda tersebut, mampu memaksimalkan peran pemerintah kepada civitas di pondok pesantren.
“Alhamdulillah pansus selesai, saya sebagai koordinator dari pansus ini, mengapresiasi dan bersyukur. Saya berharap para santri dan kiyai bisa dibantu lebih maksimal,” papar dia.
Sebab, lanjut Agus Salim, dalam Perda tersebut, pemerintah akan lebih dirasakan keberadaannya dalam membantu pondok pesantren pada sejumlah sektor.
“Diharapkan dengan Perda ini, kehadiran pemerintah Kabupaten Bogor lebih maksimal dan seluruh SKPD memberikan support kepada pendidikan pondok pesantren,” ungkapnya.
Menurut Agus Salim, Perda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren itu merujuk pada amanah UU tentang Pesantren yang ada di pusat dan Peraturan Daerah di Provinsi Jawa Barat.
“Ini disusun oleh tenaga ahli di bidangnya, kemudian kita bahas bersama dengan tenaga ahli untuk mendapatkan hasil maksimal dengan pembanding dengan beberapa Perda yang sama di daerah lain,” jelas Agus Salim.
Dalam pembahasannya, DPRD Kabupaten Bogor juga mengundang sejumlah perwakilan pondok pesantren untuk duduk bersama sebelum disahkan menjadi Perda.(*/Wan)
JAKARTA – Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sudah menyampaikan lima poin instruksi terkait netralitas institusinya pada pemilihan umum (Pemilu) 2024. Jika ditemukan anggotanya yang berpolitik praktis, ia memastikan adanya penindakan terhadap orang tersebut sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
“Nantikan ada Bawaslu, ini kategorinya apa, tidak pidana atau pelanggaran. Kalau pelanggaran kita tentunya ada mekanisme untuk penindakan secara disiplin atau tindak pidana, kita tindak sesuai mekanisme,” ujar Yudo usai rapat kerja dengan Komisi I DPR, Selasa (7/11/2023).
“Kalau memang tindak pidana, ya harus kita proses hukum. Disiplin juga demikian, kalau disiplin nanti ankum (atasan yang berhak menghukum) yang akan melaksanakan penindakan.”
Setidaknya ada lima poin yang ditekankan kepada prajurit TNI terkait netralitasnya dalam Pemilu 2024. Pertama, tidak memihak dan tidak memberi dukungan kepada partai politik manapun, beserta pasangan capres dan cawapres.
“Kedua, tidak memberikan fasilitas tempat atau sarana dan prasarana milik TNI kepada pasangan calon dan partai politik untuk digunakan sebagai sarana kampanye,” ujar Yudo.
Ketiga, keluarga prajurit TNI yang memiliki hak pilih atau hak individu selaku warga negara Indonesia dilarang memberi arahan dalam menentukan hak pilih. Keempat, tidak memberikan tanggapan, komentar, dan mengunggah apapun terhadap hasil hitung cepat sementara yang dikeluarkan oleh lembaga survei.
“Lima, menindak tegas prajurit TNI dan PNS yang terbukti terlibat politik praktis, memihak, dan memberi dukungan partai politik, serta pasangan calon yang diusung,” ujar Yudo.
Adapun tugas pokok TNI adalah melaksanakan operasi perbantuan kepada Polri dalam rangka pengamanan pemilihan legislatif dan capres-cawapres. Serta pengamanan untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 2024.
Jelasnya, hal tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Khususnya pasal yang mengatur operasi militer selain perang, guna mewujudkan situasi nasional yang aman, tertib, dan lancar.
“Dari tugas pokok tersebut TNI menjabarkan menjadi tugas-tugas spesifik, di antaranya adalah, satu, membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu presiden, wakil presiden, legislatif, dan pemilu kepala daerah serentak tahun 2024,” ujar Yudo.
“Dua, membantu kepolisian dalam pengamanan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum presiden, wakil presiden, legislatif, dan pemilu kepala daerah serentak tahun 2024.”(*/Ad)
YOGYAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Yogyakarta memprakirakan bahwa tiga hari kedepan yakni 8-10 November 2023 potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah DIY masih kecil. Hal ini menyebabkan suhu dalam beberapa hari kedepan di DIY cukup masih panas.
Kepala Stasiun Meteorologi Yogyakarta, Warjono mengatakan, kondisi tersebut berdasarkan hasil analisis dinamika atmosfer terkini, dimana BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta mengidentifikasi adanya pusat tekanan rendah di perairan Natuna dan sirkulasi siklonik di Samudra Pasifik sebelah Utara Maluku.
Lebih lanjut disampaikan bahwa pola angin timuran yang masih dominan saat ini juga menyebabkan angin di atas wilayah Pulau Jawa khususnya DIY bertiup dari arah tenggara ke selatan dengan kecepatan berkisar 10–20 kilometer per jam. Berdasarkan hasil analisis terkini profil vertikal kelembaban udara di wilayah DIY pada ketinggian 1,5–3,0 kilometer (level 850-700 mb), berkisar antara 40–60 persen (cukup kering).
“(Kondisi ini) Menyebabkan potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah DIY masih kecil dan suhu masih relatif panas,” kata Warjono, Rabu (8/11/2023).
Untuk itu, dalam tiga hari kedepan sejak 8-10 November 2023, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta memprediksi bahwa kondisi cuaca cerah berawan. Pada 8 November ini, suhu maksimum berkisar antara 30-33 derajat celcius.
Sedangkan, pada 9 November diprediksi bahwa suhu maksimum antara 30-34 derajat celcius. “Pada 10 November diperkirakan suhu maksimum antara 30 sampai 33 derajat celcius,” ujar Warjono.
Terhadap kondisi tersebut, Warjono menyebut ada potensi kebakaran hutan dan lahan meski saat ini DIY sudah memasuki musim pancaroba atau peralihan dari musim panas ke musim hujan. Untuk itu, masyarakat tetap diminta waspada.
“Waspada kekeringan yang dapat memicu potensi kebakaran hutan dan lahan,” tegasnya.
Selama pancaroba ini, masyarakat juga diminta untuk waspada terhadap potensi terjadinya cuaca ekstrem. Terkait dengan musim hujan, diperkirakan seluruh wilayah DIY sudah memasuki musim hujan pada November 2023 dasarian II atau di pekan ketiga November.
“Sekarang pancaroba sudah masuk, masyarakat juga perlu waspada karena pancaroba diikuti cuaca ekstrem,” ungkapnya.(*/D To)
JAKARTA – Komunitas Bike to Work (B2W) Indonesia mencabut predikat Jakarta sebagai ‘Kota Ramah Sepeda’ yang sebelumnya diberikan pada 2021. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pun angkat bicara terkait hal tersebut.
“Tanya sama Dishub DKI. Kalau perlu dibangun jalur sepeda ya bangun, dimana?,” kata Heru kepada wartawan di Gedung Annex Dinas Teknis Jatibaru, Jalan Taman Jatibaru, Jakarta Pusat pada Rabu (8/11/2023).
Heru mengaku menyerahkan pembangunan jalur sepeda di DKI Jakarta kepada Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo. “Iya dong kan perlu di evaluasi sama Dishub DKI. Semua boleh dibangun,” kata dia.
Namun, tidak menutup kemungkinan Heru bakal menambah jalur sepeda. Sebab, ia tidak melarang jalur tersebut untuk dibangun. “Ya tambah kalau warga minta. Emang ada yang melarang?,” kata dia.
Sebelumnya diketahui, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, dinilai tidak lagi melanjutkan pembangunan jalur sepeda yang ada di Jakarta.
Menyikapi hal itu, Komunitas Bike to Work (B2W) Indonesia mencabut predikat ‘Kota Ramah Sepeda’ untuk DKI Jakarta yang diberikan pada 2021.
“Per hari ini, Selasa 7 November 2023, anugerah tersebut kami cabut kembali dan menyatakan Kota Jakarta gugur mendapat predikat sebagai Kota Ramah Sepeda,” kata Ketua Umum B2W Indonesia, Fahmi Saimima dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Rabu (8/11/2023).
Dia menjelaskan, pencabutan predikat itu berdasarkan evaluasi selama satu tahun. Menurut Fahmi, banyak kebijakan Pj Heru yang ternyata sangat bertolak belakang dengan semangat penghargaan tersebut.
“Realitasnya malah memperlihatkan adanya langkah-langkah yang sangat bertolak belakang dengan semangat penghargaan itu. Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono justru menggusur kebijakan sebelumnya. Kami anggap malapraktik tata kelola,” ucap Fahmi.
Menurut dia, pada November 2022, pemangkasan anggaran untuk jalur sepeda dari semula diproyeksikan di RAPBD 2023 sebesar Rp 38 miliar, kemudian diusulkan menjadi nol. Hal itu jelas menunjukkan keberpihakan Pj Heru tidak ke pengguna sepeda.(*/Nu)
BANDUNG – Pengamat pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Irfan Syauqi Beik menyarankan agar skema bantuan modal kredit usaha rakyat (KUR) untuk bidang pertanian dapat ditambah diantaranya syariah.
Bantuan modal untuk petani sangat penting sebab seringkali menjadi permasalahan yang dihadapi.
“Bantuan modal sangat penting karena salah satu permasalahan yang dihadapi para petani adalah akses permodalan,” ucap Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB belum lama ini.
Ia menuturkan skema bantuan KUR pertanian dapat membuka ruang yang lebih besar dengan menggunakan skema pembiayaan syariah. Hal itu diusulkan agar petani dapat terhindar dari bunga pinjaman.
“Jadi bukan hanya KUR berbasis bunga, ada banyak skema syariah yang sesuai bagi petani dan dapat lebih fair,” ungkap dia.
Ia melanjutkan yang penting dilakukan yaitu membangun ekosistem bisnis yang menguntungkan petani. Termasuk memastikan harga jual yang diterima petani menguntungkan.
Irfan mengatakan petani harus mendapatkan pendapatan yang tidak hanya menutupi biaya produksi.
Namun juga memberikan keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka.
Program KUR untuk petani, ia menuturkan sangat membantu dan tak kalah penting mendorong ekosistem petani. Seperti menyediakan alat mesin pertanian, pupuk dan bantuan lain.
Selanjutnya, Irfan mengatakan memperkuat kelembagaan di tingkat petani membuat mereka menjaga keberlanjutan usaha agar lebih baik.
Kementerian Pertanian (Kementan) menyediakan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian hingga Rp 100 triliun untuk membantu permodalan petani. Akses modal disediakan dengan kemudahan dan termasuk bunga yang rendah.(*/He)
CIBINONG – DPRD Kabupaten Bogor menunjukkan bukti nyata dalam mendukung warga Negara Palestina untuk merdeka dari penjajahan Israel.
Kibaran bendera dan atribut Negara Palestina pun mewarnai Gedung Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, saat menggelar Rapat Paripurna bersama Pemkab Bogor pada Selasa malam 7 November 2023.
Rapat paripurna ini membahas 3 poin, yaitu Raperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, penandatanganan berita acara kesepakatan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW) tahun 2023-2043 dan pengumuman usulan nama-nama calon Penjabat Bupati Bogor.
Selain berkibarnya bendera Negara Palestina yang disandingkan dengan bendera Negara Indonesia, di tengah rapat paripurna ini para anggota legislatif dan juga jajaran pemangku jabatan di lingkungan Pemkab Bogor juga mengenakan syal dan juga sticker bendera Negara Palestina di sisi kiri pipinya.
Selain itu seluruh peserta yang hadir dalam acara tersebut diminta untuk menonton video yang dialami oleh saudara-saudara kita di Negara Palestina, dilanjut dengan pembacaan doa-doa usai pemutaran video Pray for Palestina.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto menyebut, sikap yang diambil oleh para peserta rapat paripurna tersebut bukan hanya membahas permasalahan agama, namun juga berbicara tentang kehormatan dan keselamatan suatu bangsa.
“Apapun agamamu kita semua bersaudara, kita tidak bisa membantu saudara-saudara kita di palestina minimal kami lembaga perwakilan rakyat daerah ada sebuah langkah, ada sebuah sikap dan ini dukungan kami kepada rakyat Palestina,” kata Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto kepada wartawan.
Selain itu, sambung Rudy Susmanto pertanggal 8 November, DPRD dan Pemkab Bogor akan berkolaborasi untuk menggalang dana agar bisa membantu warga di Palestina yang menjadi korban perang.
“Kami juga membuka donasi untuk saudara-saudara kita di Palestina. Bupati Bogor Iwan Setiawan juga menyampaikan bahwa Pemkab Bogor akan open donasi untuk bantuan saudara-saudara kita di Palestina,” sambungnya.
Sementara itu, Dadeng Wahyudi anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi PKS dalam kesempatan yang sama menitipkan sebagain gajinya untuk warga Negara Palestina.
“Saya titipkan sebagian uang gaji saya untuk saudara warga Negara Palestina, semoga shodaqoh ini tak hanya saya pribadi, tetapi diikuti oleh teman-teman lainnya,” tukas Dadeng Wahyudi. (Rez)
© 2015. All Rights Reserved. Jurnal Metro.com | Analisa Jadi Fakta
Koran Jurnal Metro