Author Archives: Admin Jurnal Metro

DEPOK – Wali Kota Depok Mohammad Idris menyebut jumlah pemilih pemula di wilayahnya cukup signifikan dan menentukan pada Pemilu 2024. Ia mengatakan sekitar 36 persen pemilih di Depok adalah pemilih pemula, sehingga perlu ada pendidikan politik yang baik untuk mereka.

“Pemilih pemula ini mendominasi, memposisikan cukup tinggi di DPT (Daftar Pemilih Tetap) Kota Depok, jumlah mereka 36 persen,” jelas Mohammad Idris, Selasa (7/11/2023).

“Misalnya 60 persen tidak mau ikut (pemilu), memboikot, kan ini bahaya untuk partisipasi,” tambah Idris.

Dia menilai sangat penting untuk memberikan sosialisasi pendidikan politik kepada para pemilih pemula agar mereka bisa berperan aktif dalam proses demokrasi.

“Wawasan mereka juga kan barang kali dengan medsos (media sosial) dan yang lainnya, mereka ada yg antipati dengan politik, ah males itu mah urusan orang dewasa, bapak-bapak, kakek-kakak, nenek-nenek, kita milenial misalnya, ini yang harus disadarkan,” katanya.

Idris berharap anak muda atau generasi milenial agar lebih melek politik. Sehingga dapat menjadi pemilih cerdas melalui proses pemilihan dengan benar serta menggunakan hak pilihnya dengan baik.

“Jadi ikut pemilihannya agar bisa memilih dengan cerdas, jangan golput, jangan money politic, ini yang harus ditekankan,” ujarnya.

Sementara Kepala Bakesbangpol Kota Depok, Lienda Ratnanurdianny mengungkapkan, sosialisasi pendidikan politik sudah terlaksana di enam sekolah dari total 10 sekolah yang direncanakan. Empat sisanya akan dilaksanakan pada bulan November ini.

“Setiap sosialisasi ada 100 orang peserta, jika ditotal ada 1.000 anak yang mendapatkan sosialisasi,” katanya.

Dia berharap para siswa yang mengikuti kegiatan ini dapat mensosialisasikan kembali ke lingkungan terdekatnya, baik itu, teman, keluarga dan lingkungan lainnya. Melalui sosialisasi ini pemilih pemula akan mendapatkan beberapa materi dari para narasumber. Seperti, tahapan pemilu dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok dan aturan dalam pelaksanaan pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok.

“Selain sosialisasi, kami juga akan mengadakan Senadung Pemilu Damai di Alun-alun Kota Depok tanggal 26 November 2023, rencananya ada 1.000 anak,” ungkapnya.(*/Idr)

JAKARTA – Bakal calon presiden (bacapres) dalam Pilpres 2024, Anies Baswedan mengungkapkan bahwa dirinya menginginkan Indonesia sebagai negara yang ramah dan bersahabat terhadap para ulama. Bukan sebaliknya, yang memusuhi para alim ulama.

Hal itu disampaikan Anies saat menghadiri acara maulid dan haul Qudbil Anfas Al Habib Umar bin Abdurrahman Al Atthos ke-373 di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (7/11/2023).

“Hari-hari ke depan adalah hari-hari di mana kita menentukan arah bagaimana negeri kita ke depan. Kita ingin negeri kita ini menjadi wajah adil,” kata Anies kepada audiens dalam acara tersebut.

Kemudian, bacapres dari Koalisi Perubahan itu menyebut para ulama seharusnya dijadikan sahabat. Pernyataan itu disampaikan langsung di hadapan para ulama yang hadir, di antaranya Habib Muhsin bin Zeid Alatas, Habib Hamid bin Umar Alhamid, dan Habib Sholeh bin Taufiq Syihab.

“Kita ingin negeri di mana negaranya bersahabat pada seluruh unsur, apalagi dengan para alim ulama, bukan negara yang memusuhi ulama, melainkan negara justru menjadi mitra dan mendengarkan apa yang menjadi pandangan dari para ulama dan pemuka agama,” ujar dia.

Anies berharap ke depan situasi Indonesia menjadi lebih teduh, tapi diharapkan keteduhan itu bukan karena rasa takut, melainkan rasa keadilan. Dia pun menyinggung ihwal kepemimpinan Indonesia saat masa Orde Baru yang cenderung menciptakan tenang karena ketakutan.

“Pilih yang mana? Tenang karena ada keadilan atau tenang karena takut? Dulu pernah ada 30 tahun lebih, kenapa stabil karena takut, tapi kalau yang kita inginkan stabilitas karena rasa keadilan, bukan karena rasa ketakutan dan ini yang mungkin kita perjuangkan sama-sama,” ujar dia.

“Bismillah mudah-mudahan perjuangan ini ridhoi Allah, InsyaAllah dimudahkan untuk bisa nanti sama-sama kita mendorong perubahan di negeri ini,” sambungnya.(*/Ag)

JAKARTA – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) resmi memecat Anwar Usman dari jabatannya sebagai ketua MK. Hal ini berkaitan dengan laporan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam putusan batas usia Capres Cawapres.

Ketua MKMK, Jimly Asshiddiqie mengatakan Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat. Sebab, paman Gibran Raka Buming Raka tersebut tidak mengundurkan diri dari perkara yang berkaitan dengan keponakannya tersebut.

Berikut Kesimpulan lengkap putusan laporan pelanggaran etik dan pedoman perilaku hakim Anwar Usman :

1. Majelis Kehormatan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi, in casu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

2. Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 tidak dapat diberlakukan dalam putusan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi.

3. Dalil yang memadankan Putusan DKPP terkait dengan Keputusan KPU dengan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait Putusan perkara pengujian undang-undang, tidak tepat.

4. Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti untuk dapat menyatakan Hakim Terlapor memerintahkan adanya pelanggaran prosedur dalam proses pembatalan pencabutan permohonan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.

5. Majelis Kehormatan tidak menemukan bukti Hakim Terlapor telah berbohong terkait alasan ketidakhadiran dalam RPH pengambilan putusan perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023,

6. Hakim Terlapor yang tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, terbukti melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip Ketakberpihakan, Penerapan angka 5 huruf b, dan Prinsip Integritas, Penerapan angka 2.

7. Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti berkenaan dengan motif penundaan pembentukan MKMK permanen, sehingga patut dikesampingkan.

8. Hakim Terlapor sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi terbukti tidak menjalankan fungsi kepemimpinan (judicial leadership) secara optimal, sehingga melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Penerapan angka 5.

9. Hakim Terlapor terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, sehingga melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip Independensi, Penerapan angka 1, 2, dan 3.

10. Ceramah Hakim Terlapor mengenai kepemimpinan usia muda di Universitas Islam Sultan Agung Semarang berkaitan erat dengan substansi perkara menyangkut syarat usia Capres dan Cawapres, sehingga terbukti melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip Ketakberpihakan, Penerapan angka 4.

11. Hakim Terlapor dan seluruh Hakim Konstitusi terbukti tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang bersifat tertutup, sehingga melanggar Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, Penerapan angka 9.

12. Permintaan Pelapor BEM UNUSIA agar tidak mengikutsertakan Hakim Terlapor dalam pemeriksaan perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023 dapat dibenarkan;
Amar Putusan :

1. Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan;

2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim Terlapor;

3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2×24 jam sejak Putusan ini selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

4. Hakim Terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan Hakim Terlapor sebagai Hakim Konstitusi berakhir;

5. Hakim Terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan.

Diketahui, Anwar Usman dan 8 hakim MK lainnya dilaporkan oleh sejumlah orang atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim terkait putusan perkara tersebut. MKMK pun telah memeriksa 21 pelapor, 1 ahli, 1 saksi dan 9 hakim MK. 11 diantara laporan tersebut ditunjukkan oleh Anwar Usman.

Hasilnya, MKMK menemukan banyak masalah dalam putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru tersebut.

Laporan pelanggaran kode etik itu bermula ketika Anwar Usman cs menangani perkara tersebut. Gugatan tersebut ditengarai untuk memuluskan Gibran Raka Buming Raka menjadi Cawapres. Sebab, dia baru berusia 36 tahun namun memiliki pengalaman menjadi Walikota Solo.

Benar atau tidak anggapan tersebut, sepekan pasca uji materiil itu dikabulkan MK, Gibran resmi diumumkan menjadi Cawapres mendampingi Capres Prabowo Subianto, Minggu, (22/10/2023). Mereka juga sudah mendaftar di KPU RI sebagai pasangan Capres Cawapres.

Hubungan kekeluargaan antara Gibran dan Anwar Usman pun disorot. Anwar merupakan paman dari Gibran. Lantaran hubungan kekeluargaan itu, Anwar Usman dikhawatirkan ada konflik kepentingan dalam perkara tersebut dan terlibat KKN.(0knews/Ad)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mengaku bakal segera menyelesaikan pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada Kamis 8 November 2023 lusa.

Menurut Rudy Susmanto, pada Kamis nanti dimaksimalkan agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW selesai sampai ke penyelarasan, agar proyek strategis nasional (PSN) di Kabupaten Bogor, salahsatunya Jalan Tol dan Bendungan Cibeet dan Cijurey, dapat segera berjalan.

“Kita masih berlangsung kemarin pembahasan, insya allah di hari Kamis kita agendakan berakhir, sekaligus penyelarasan. Saya berharap kamis ini selesai termasuk penyelarasan,” katanya kepada Wartawan, Selasa (7/11/23).

Target tersebut terus digeber, jelas Rudy Susmanto, karena Raperda RTRW berbeda dengan Raperda lain yang tidak bisa langsung menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“Karena berbeda dengan Raperda lain. Kalau Raperda lain, begitu selesai maka sudah menjadi produk atau Perda. Tapi kalau ini tidak, begitu kita selesai penyelarasan, maka akan diberikan kepada Kementrian ATR/BPN,” jelasnya.

“Mereka akan kaji dan evaluasi lagi, setelah selesai akan dikembalikan lagi ke DPRD terkait hasil evaluasinya,” sambungnya.

Tidak sampai disitu, tegas Politisi Partai Gerindra itu, setelah dari ATR/BPN, DPRD akan menyerahkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar). Nantinya, Pemprov Jabar juga akan mengkaji hasil kajian dari DPRD dan Kementrian ATR/BPN tersebut.

“Kemudian setelah itu, balik lagi ke kita, lalu akan di Paripurnakan menjadi Perda. Begitu tahapannya yang harus kita lalui terlebih dahulu,” ujarnya.

Rudy mengaku, untuk kepastian waktu selesai menjadi Perda RTRW tersebut, belum bisa dipastikan karena harus melalui proses yang panjang. Namun begitu, DPRD mentargetkan di tahun 2023 ini sudah selesai.

“Untuk waktunya kita belum bisa pastikan, karena nanti kan di Kementrian dan Pempov Jabar itu berapa lama kajian dan evaluasinya, apakah mereka punya deadline. Prinsipnya bahwa Raperda ini harus disegerakan selesai, karena berkaitan dengan PSN yang harus segera berjalan. Tapi insya allah tahun 2023 ini selesai,” katanya.(*/Wan)

CIBINONG – Didampingi Ketua TP-PKK Kabupaten Bogor Halimatu Sadiyah, Asisten Pemerintahan dan beberapa pejabat lainnya, Bupati Bogor Iwan Setiawan melaksanakan kegiatan Bogor keliling (Boling).

Dalam kesempatan ini, Bupati Bogor Iwan Setiawan meninjau langsung program pembangunan yang didanai oleh bantuan keuangan insfrastruktur desa atau satu miliar satu desa (Samisade) dan meresmikannya.

Ia meninjau lima titik yang tersebar di dua desa yakni Desa Cibanteng dan Desa Ciseeng, Kecamatan Ciseeng.

Iwan Setiawan mengatakan, program pembangunan yang didanai program Samisade memang perlu pengawalan langsung oleh Pemkab Bogor baik itu kewenangan edukasi, kontroling, monitoring dan evaluasi sehingga harus dikawal dengan optimal agar terealisasi dengan baik.

“Akselerasi pembangunan desa melalui program Samisade sangat luar biasa, banyak manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat di masing-masing wilayah. Pengawalan dan pengawasan senantiasa kami lakukan bersama dengan tim agar pelaksaannya berjalan dengan lancar, mulus tanpa hambatan,” kata Iwan Setiawan kepada wartawan, Rabu, 7 Oktober 2023.

Pria berusia 43 tahun ini memastikan program Samisade akan tetap berlanjut hingga 2024 mendatang, meskipun ia tidak lagi menjabat sebagai Bupati Bogor, tetapi akan diteruskan oleh Penjabat Bupati Bogor.

“Walaupun saya tahun ini berhenti karena kontrak masa jabatan pada 30 Desember 2023, saya komitmen akan melanjutkan program Samisade di tahun 2024 mendatang dan mungkin PJ. Bupati Bogor nanti yang menjalankan program Samisadenya,” tegasnya.

Iwan menuturkan masyarakat sangat terbantu dengan program Samisade ini, infrastruktur jalan dan jembatan yang puluhan tahun tidak tersentuh kini berhasil terbangun, bahkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat hingga di tingkat desa.

Diwawancarai ditempat yang sama, Camat Ciseeng Yodi Ermaya menyampaikan, terimakasih kepada Bupati Bogor Iwan Setiawan, Ketua TP-PKK Kabupaten Bogor beserta jajaran Pemkab Bogor yang telah berkesempatan meninjau langsung pembangunan di wilayah Kecamatan Ciseeng serta melihat beragam potensi yang dimiliki Ciseeng sebagai wilayah minapolitan yakni perikanan, pertanian dan perternakan.

“Kehadiran Bupati Bogor Iwan Setiawan ke wilayah kami ini tentunya dapat memberikan solusi dari permasalahan yang ada di Kecamatan Ciseeng serta dapat mendorong pembangunan wilayah Ciseeng ke depan lebih baik lagi,” tukas Yodi Ermaya. (Rez)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto menghimbau agar masyarakat lebih waspada terhadap cuaca ekstrem yang terjadi saat ini.

Terlebih, kata Rudy Susmanto, di musim hujan pasca kemarau panjang (Pancaroba), membuat potensi bencana lebih tinggi.

“Saya menghimbau agar masyarakat mewaspadai situasi lingkungan dengan mengenali potensi bencana di sekitarnya. Sehingga jika terjadi hujan deras bisa langsung bersiap untuk melakukan evakuasi agar terhindar dari dampak bencana alam,” kata Rudy Susmanto, Selasa (7/11/23).

Rudy Susmanto menjelaskan, saat ini banyak wilayah di Kabupaten Bogor yang terjadi rekahan tanah akibat panas yang ekstrem saat musim kemarau yang lalu.

“Fenomena itu bisa menjadi potensi bencana alam jika terjadi hujan secara sporadis dengan intensitas sedang hingga tinggi yang menyebabkan tanah longsor karena terkikis air,” sebutnya.

“Warga juga bisa memulai koordinasi dan komunikasi dengan aparatur terkait kebencanaan melalui kelurahan dan desa atau Kecamatan, sehingga bisa dilakukan edukasi agar siap menghadapi cuaca ekstrem dan terselamatkan dengan adanya evakuasi yang cepat,” kata Rudy Susmanto menambahkan.

Untuk diketahui, saat ini wilayah Kabupaten Bogor dan sekitarnya memasuki masa pancaroba ditandai curah hujan dengan intensitas sedang hingga deras dalam durasi singkat. Saat terjadinya hujan tersebut juga tidak jarang membawa petir dan angin kencang.

Kondisi itu bisa saja menyebabkan bencana alam, karena hampir 6 bulan wilayah Kabupaten Bogor dan sekitarnya terjadi musim kemarau yang sangat panas. Sehingga bisa saja terjadi retakan tanah yang bisa menyebabkan longsor.(*/Wan)

JAKARTA – Sejumlah wilayah di DKI Jakarta masih terendam banjir walaupun sudah ada Sodetan Ciliwung. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan akan perbaiki Standar Operasional Prosedur (SOP) Sodetan Ciliwung.

“Jadi, kemarin SOP-nya mau diperbaiki. Kalau bisa begitu mengalir ke Kali Ciliwung itu masuk dulu ke sodetan. Kalau selama ini kan tunggu posisi tertentu baru dia ngalir,” kata Heru kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat pada Selasa (7/11/2023).

Heru menjelaskan Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane sedang mendiskusikan untuk memperbaiki SOP.

“Kemarin saya minta udah langsung kebagi dua aja, sehingga di Bidara Cina tidak seperti kemarin (banjir),” kata dia.

Sebelumnya diketahui, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengungkapkan 22 Rukun Tetangga (RT) tergenang imbas hujan lebat di wilayah Jakarta dan sekitarnya pada Sabtu (4/11/2023).

“Hingga pukul 09.00 WIB, BPBD mencatat genangan yang sebelumnya terjadi di 10 RT dan dua ruas jalan tergenang, saat ini menjadi 22 RT atau 0,071 persen dari 30.772 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta Isnawa Adji di Jakarta, Minggu (5/11/2023).

Isnawa menuturkan, di Jakarta Selatan terdapat satu RT tergenang, yakni di Kelurahan Rawajati dengan ketinggian 30 sentimeter (cm) dan penyebabnya adalah curah hujan tinggi.

Kemudian, di Jakarta Timur terdapat 21 RT tergenang yang berada di Kelurahan Cililitan. Dua RT di antaranya memiliki ketinggian 20 sentimeter (cm) dan penyebab curah hujan tinggi serta luapan Kali Baru.

Lalu, di Kelurahan Cawang terdapat 14 RT tergenang memiliki ketinggian 30 hingga 250 sentimeter (cm) atau 2,5 meter dan penyebabnya curah hujan tinggi serta luapan Kali Ciliwung.

Di Kelurahan Bidara Cina terdapat tiga RT tergenang dengan ketinggian 30 hingga 150 sentimeter (cm) dan penyebab curah hujan tinggi serta luapan Kali Ciliwung.(*/Ta)

JAKARTA – Sejumlah wilayah di DKI Jakarta masih terendam banjir walaupun sudah ada Sodetan Ciliwung. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan akan perbaiki Standar Operasional Prosedur (SOP) Sodetan Ciliwung.

“Jadi, kemarin SOP-nya mau diperbaiki. Kalau bisa begitu mengalir ke Kali Ciliwung itu masuk dulu ke sodetan. Kalau selama ini kan tunggu posisi tertentu baru dia ngalir,” kata Heru kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat pada Selasa (7/11/2023).

Heru menjelaskan Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane sedang mendiskusikan untuk memperbaiki SOP.

“Kemarin saya minta udah langsung kebagi dua aja, sehingga di Bidara Cina tidak seperti kemarin (banjir),” kata dia.

Sebelumnya diketahui, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengungkapkan 22 Rukun Tetangga (RT) tergenang imbas hujan lebat di wilayah Jakarta dan sekitarnya pada Sabtu (4/11/2023).

“Hingga pukul 09.00 WIB, BPBD mencatat genangan yang sebelumnya terjadi di 10 RT dan dua ruas jalan tergenang, saat ini menjadi 22 RT atau 0,071 persen dari 30.772 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta Isnawa Adji di Jakarta, Minggu (5/11/2023).

Isnawa menuturkan, di Jakarta Selatan terdapat satu RT tergenang, yakni di Kelurahan Rawajati dengan ketinggian 30 sentimeter (cm) dan penyebabnya adalah curah hujan tinggi.

Kemudian, di Jakarta Timur terdapat 21 RT tergenang yang berada di Kelurahan Cililitan. Dua RT di antaranya memiliki ketinggian 20 sentimeter (cm) dan penyebab curah hujan tinggi serta luapan Kali Baru.

Lalu, di Kelurahan Cawang terdapat 14 RT tergenang memiliki ketinggian 30 hingga 250 sentimeter (cm) atau 2,5 meter dan penyebabnya curah hujan tinggi serta luapan Kali Ciliwung.

Di Kelurahan Bidara Cina terdapat tiga RT tergenang dengan ketinggian 30 hingga 150 sentimeter (cm) dan penyebab curah hujan tinggi serta luapan Kali Ciliwung.(*/Ta)

LAMPUNG – Setelah 36 tahun menunggu, Provinsi Lampung baru memiliki dua pahlawan nasional, yakni Radin inten II yang ditetapkan pada tahun 1987, dan yang kedua rencananya ditetapkan lagi KH Ahmad Hanafiah pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2023.

Sekdaprov Lampung Fahizal Darminto membenarkan telah mendapatkan kabar ada seorang dari enam usulan pengajuan nama pahlawan nasional pada tahun ini yakni dari Lampung KH Ahmad Hanafiah. Keluarga besar KH Ahmad Hanafiah akan menerima penganugerahan tanda pahlawan nasional dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara nanti.

“Ada enam nama akan dianugerahkan pahlawan nasional di Indonesia, salah satunya dari Lampung,” kata Fahrizal Darminto di Bandar Lampung, Selasa (7/11/2023). Namun, Fahrizal belum mengetahui nomor keppresnya.

Menurut dia, pengajuan nama pahlawan nasional dari Lampung ini atas usulan dari Lampung. Selama ini, pada tahun 1987 Provinsi Lampung baru memiliiki satu pahlawan nasional yang ditetapkan yakni Radin Inten II. Setelah menunggu 36 tahun, baru ada lagi penetapan pahlawan nasional dari Lampung.

Keterangan yang diperoleh, enam nama calon pahlawan nasional yang ditetapkan tahun ini selain KH Ahmad Hanafiah (Lampung), juga ada Ida Dewa Agung Jambe (Bali), Bataha Santiago (Sulawesi Utara), M Tabra (Jawa Timur), Ratu Kalinyamat (Jawa Tengah), dan KH Abdul Chalmi (Jawa Barat).

Siapa KH Ahmad Hanafiah? Tokoh ini dilahirkan di Sukadana, sekarang masuk Kabupaten Lampung Timur, Lampung pada tahun 1905. Dia belajar agama Islam secara otodidak di Lampung, kemudian hijrah ke pondok pesantren di Malaysia sekitar tahun 1925-1930, Makkah dan Madinah 1930-1936.

Ketua Prodi Sejaraha Peradaban Islam Fakultas Adab UIN Raden Intan Lampung Wahyu Iryana dalam tulisannya yang dikutip lampung.nu.or.id, KH Ahmad Hanafiah pulang ke Lampung lagi dari pengembaraannya menuntut ilmu di luar negeri dan Tanah Suci. Dia diangkat penjadi Kepala Kewedanaan Sukadana di Lampung Timur pada 1945-1946. Kemudian diangkat menjadi Wakil Kepala yang juga merangkap Kepala bagian Islam pada Kantor Jawatan Agama pada Keresidenan Lampung di Tanjungkarang (sekarang Kota Bandar Lampung) pada tahun1947.

Ahmad Hanafiah juga dikenal tokoh yang mempertahankan supremasi intelektual Islam Nusantara di Lampung hingga abad 20. Dia juga gencar berjuang dengan menggelorakan semangat jihad memerdekakan Indonesia dari kolonial Belanda dan Jepang. Diantaranya, perjuangan melawan agresi Belanda dari Palembang ke Lampung. Dia juga memimpin perang gerilya melawan Belanda pada Agresi Militer I tahun 1947.

KH Ahmad Hanafiah ditangkap pejajah hidup-hidup. Belanda mengeksekusinya dengan memasukan dalam karung dan ditenggelamlan di Sungai Ogan pada 17 Agustus 1947. Dari kejadian, itu jasad KH Ahmad Hanafiah sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia tidak ditemukan lagi.(*/Ti)

CIBINONG – Pemkab Bogor secara resmi telah menerima hibah tanah seluas 52 hektare dari PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII, yang diperuntukan untuk lahan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) korban bencana alam banjir bandang dan tanah longsor pada 1 Januari 2020 lalu.

Tanah PTPN VIII yang awalnya perkebunan sawit tersebut berada di Desa Sukaraksa dan Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg serta Desa Pasir Madang, Kecamatan Sukajaya.

“Setelah 3 tahun lebih, alhamdulillah hari ini penyerahan aset berupa tanah oleh PTPN VIII ke Pemkab Bogor selesai. Dimana luas lahan yang diserahkan luasnya 52 hektare, dan lokasinya di Kecamatan Cigudeg dan Kecamatan Sukajaya,” kata Bupati Bogor Iwan Setiawan kepada wartawan, Senin, 6 November 2023.

Iwan Setiawan menerangkan dengan akte hibah lahan ini, ada kepastian hukum baik untuk PTPN VIII, Pemkab Bogor maupun korban bencana alam yang menerima bantuan Huntap.

“Penyerahan yang dilakukan oleh PTPN VIII ini bukan hanya tanah, tetapi juga pohon-pohon sawit yang berada di lahan seluas 52 hektare. Hal ini patut syukuri oleh masyarakat korban bencana alam,” ungkap Iwan Setiawan.

Kepada masyarakat korban bencama alam penerima Huntap, mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor ini pun menyampaikan bahwa mereka tidak bisa memperjual belikan Huntapnya.

“Saya ingatkan bahwa Huntap tidak boleh diperjual belikan, karena lahannya merupakan milik Pemkab Bogor atau tepatnya mereka hanya mendapatkan Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Penggunaan Lahan (HPL) yang dimiliki oleh Pemkab Bogor,” paparnya.

Iwan menyarankan, terutama Huntap yang berada di Kecamatan Cigudeg untuk dimanfaatkan sebagai tempat usaha, karena ratusan unit Huntap tersebut berada di jalan raya dan terbilang strategis.

“Kalau Huntap mau dimanfaatkan sebagai tempat usaha, selain tempat tinggal boleh dan dipersilahkan,” kata Iwan.

Ia melanjutkan penyerahan aset PTPN VIII tidak berhenri pada hari ini, karena banyak Huntap di desa lainnya yang juga bakal diserahkan lahannya kepada Pemkab Bogor.

Terlebih, Pemkab Bogor masih melakukan pembangunan Huntap, dari total target 4.000an unit Huntap.

“Total ada 4.000an unit Huntap yang sudah, sedang dan akan dibangun oleh Pemkab Bogor, baik dengan bantuan anggaran dari BNPB, Pemprov Jawa Barat maupun menggunakan dana APBD Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, kedepan akan ada lagi penyerahan aset PTPN VIII ke Pemkab Bogor,” sambungnya.(Rez)

JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membantah akan mengumumkan putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni Gibran Rakabuming Raka menjadi kader partai itu di HUT ke-59 Partai Golkar Senin (6/11/2023) sore ini. Menurutnya, acara sore ini hanya merayakan ultah Golkar saja.

“Tidak ada. Hari ini (merayakan) ulang tahun aja. Hari ini ulang tahun saja, acaranya single,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Menurut Airlangga, Presiden Jokowi pun akan hadir di acara ini. “Insyaallah pak Presiden hadir,” ujarnya.

Airlangga mengatakan, posisi Gibran saat ini hanya menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. “Kan sudah diumumkan dalam rapimnas jadi cawapres. Itu sudah cukup,” kata dia.

Saat ini, Partai Golkar fokus untuk memenangkan pasangan Prabowo dan Gibran di pilpres 2024.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan partainya mengundang bakal calon wakil presiden (cawapres) usungan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gibran Rakabuming Raka dalam acara HUT ke-59 Partai Golkar pada Senin (6/11/2023) sore. Selain Gibran, Presiden RI Joko Widodo dan bakal calon presiden Prabowo Subianto juga diundang.

“Saya sebagai ketua pengarah dari HUT Ke-59 Partai Golkar, kami telah mengundang Bapak Presiden RI, Bapak Insinyur Joko Widodo, mengundang juga Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, dan para ketum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju,” kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/11/2023).

Namun, dia menyebut masih menunggu kepastian kehadiran Jokowi, Prabowo Subianto, dan Gibran dalam puncak perayaan HUT ke-59 Partai Golkar yang digelar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat.

Terkait bergabungnya Gibran sebagai kader Partai Golkar, Ace mengatakan pihaknya menyerahkan kepada Gibran terkait keputusan untuk bergabung dengan partai berlambang pohon beringin tersebut.

Meski demikian, dia menekankan bahwa Partai Golkar merupakan partai politik yang pertama mengusung putra sulung Presiden Jokowi itu sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto.

“Kami sekali lagi menyerahkan kepada Mas Gibran Rakabuming Raka yang jelas bahwa Partai Golkar adalah partai yang pertama mengusulkan dan mengusung Mas Gibran sebagai calon wakil presiden melalui hasil Rapimnas II Tahun 2023,” ujarnya.

Sebelumnya, pada Ahad (5/11/2023), Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan Gibran Rakabuming Raka sudah bukan lagi menjadi bagian keluarga besar PDI Perjuangan. Hal itu setelah Gibran dicalonkan menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto.

“Kami sudah menerima telepon dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bahwa Mas Gibran ini di ‘kuning-kan’, di Golkar-kan. Maka, otomatis Gibran, karena mencalonkan bersama Prabowo, sudah tidak menjadi bagian dari keluarga PDIP lagi,” kata Hasto usai membuka Rapat Koordinasi Daerah DPD PDI Perjuangan NTB di Mataram, NTB, Minggu (5/11/2023).(*/Mu)