Author Archives: Admin Jurnal Metro

JAKARTA – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menanggapi langkah Komunitas Bike to Work (B2W) Indonesia yang mencabut predikat ‘Kota Ramah Sepeda’ bagi DKI Jakarta. Penghargaan itu diberikan pada 2021 pada era Gubernur Anies Rasyid Baswedan.

Syafrin menjelaskan, pihaknya terus mendukung penyediaan jalur sepeda yang aman, selamat, dan nyaman bagi masyarakat Ibu Kota. “Komitmen dukungan penyediaan jalur sepeda tetap dilanjutkan secara masif oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” kata Syafrin saat dikonfirmasi di Jakarta pada Kamis (9/11/2023).

Syafrin mengaku, memiliki target untuk mengoptimalisasi jalur sepeda yang telah terbangun sepanjang 314,196 kilometer (km) dengan melakukan pemeliharaan sesuai pentahapan sampai 2026. Dengan perincian, 19 ruas jalan pada 2024, 43 ruas jalan pada 2025, dan 34 ruas jalan pada 2026.

“Upaya yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta terhadap keberlanjutan dan keberadaan jalur sepeda merupakan wujud nyata bukti komitmen untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang berkelanjutan, ramah pesepeda dan mampu bersaing menjadi kota global,” kata Syafrin.

Menurut dia, pembangunan jalur sepeda di DKI Jakarta dimulai pada 2012 sampai 2022 sepanjang 301,084 km, kini telah melampaui target. Seperti yang telah tertuang dalam Perubahan RPJMD 2017-2022 sepanjang 252,1 km dan Instruksi Sekda Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah terbangunnya lajur sepeda total 298 km.

“Pada 2023, dilakukan dukungan terhadap penyediaan jalur sepeda dengan melakukan pembangunan serta pemeliharaan terhadap jalur sepeda,” ujar Syafrin.

Pada 2023, menurut Syafrin, jalur sepeda sepanjang 13,11 km dibangun di tiga kawasan yang meliputi Blok M, Barito, dan Tebet. Pembangunan jalur sepeda sebagai first mile dan last mile telah menjangkau layanan rute angkutan massal dan simpul transportasi, yaitu halte Transjakarta, stasiun MRT Jakarta, stasiun LRT Jabodebek, stasiun KRL, dan terminal bus.

“Dengan adanya pembangunan jalur sepeda baru tersebut, total jaringan jalur sepeda yang telah terbangun oleh Dishub DKI dari tahun 2012 sampai dengan 2023 sepanjang 314,196 km,” kata Syafrin.

Selain itu, Syafrin juga melakukan keamanan dan keselamatan untuk para pesepeda. Salah satunya, seperti pembongkaran stick cone lajur sepeda yang mengalami kerusakan dikarenakan tertabrak oleh kendaraan bermotor dan tidak diketahui waktu kejadiannya.

“Dengan demikian, masyarakat dapat bersepeda dengan aman dan selamat. Terhadap stick cone yang mengalami kerusakan dilakukan penggantian dengan pemasangan paku jalan solar cell,” katanya.(*/Bi)

BOGOR — Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor memastikan tidak ada aktivitas pungutan dalam pengurusan surat guru cuti hamil yang belakangan viral di media sosial. Meski sempat menerima uang tersebut secara tiba-tiba, Disdik menyebut uang itu kini sudah dikembalikan ke guru yang bersangkutan.

Sekretaris Disdik Kota Bogor Hendres Deddy Nugroho mengatakan, staf kepegawaian Disdik menerima uang tersebut secara tiba-tiba melalui transfer bank. Uang yang ditransfer oleh sang guru ke Disdik sebesar Rp 250 ribu.

“Sebetulnya di kami tidak ada aktivitas pungutan apa pun kepada pegawai yang mengurus administrasi kepegawaian di Disdik. Ini tiba-tiba ada staf kepegawaian kami ini menerima transfer (uang) karena sudah membantu mengurus surat cuti. Dia juga kaget kok ada transfer, akhirnya lapor ke kami,” kata Hendres, Kamis (9/11/2023).

Hendres mengatakan, Disdik kemudian menanyakan apa tujuannya mengirim uang tersebut ke staf kepegawaian. Dari jawaban sang guru, uang itu dikirim dalam rangka membantu mengurus surat cuti.

“Kita bilang jangan, akhirnya uang itu dikembalikan kepada yang bersangkutan karena dia (pegawai Disdik) mengaku tidak meminta apa pun. Kan memang urus izin-izin begitu kan memang tidak ada biaya apa pun, tapi tiba-tiba dia ditransfer,” ujarnya.

Padahal, kata Hendres, staf tersebut tidak pernah memberi nomor rekeningnya ke guru yang bersangkutan. Ia pun tidak mengetahui dari mana guru tersebut mengetahui nomor rekening dari staf kepegawaian Disdik hingga mengirim uangnya.

“Justru itu enggak ada, staf kami tidak pernah kasih nomor rekening ke ibu itu, enggak tahu dari mana tahunya. Saya tanya staf, dia enggak pernah kasih nomor rekening, tapi ada notifikasi transfer masuk,” ujarnya.

Dalam berita pengiriman uang yang ada, Hendres memastikan uang itu dikirim oleh sang guru berinisial SO. Setelah dikonfirmasi ke guru yang bersangkutan, uang itu disebut sebagai ucapan terima kasih karena sudah dibantu mengurus surat cuti.

“Bu S juga kita konfirmasi, akhirnya beliau mengakui dan sudah buat pernyataan bahwa dia bukan maksud untuk memberikan sogokan. Dia bilang ‘saya nggak enak karena sudah dibantu, ya sekedar ucapan terima kasih saja’,” kata Hendres.

Kendati demikian, ia tidak mengetahui secara detail kapan sang guru mengajukan cuti dan mengirim uang tersebut. Di samping itu, ia juga menegur staf kepegawaian Disdik Kota Bogor agar tidak ada kejadian yang sama.

“Staf di kepegawaian juga sudah kita tegur jangan sampai terulang. Jadi ditegaskan tidak ada biaya-biaya begitu,” ucapnya.

Sebelumnya, diberitakan viral di media sosial, terkait curhatan seorang guru SD di Kota Bogor yang diminta uang hingga diancam dipecat usai mengajukan cuti melahirkan. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kemudian mendalami persoalan tersebut.

Disdik Kota Bogor telah melakukan penggalian keterangan kepada bagian kepegawaian, terkait isu guru yang diminta uang untuk pengurusan cuti melahirkan. Disdik pun memastikan tidak ada aktivitas pungutan di antara pegawainya.

Kadisdik Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto, mengatakan pihaknya telah menggali keterangan dari bagian kepegawaian Bidang SD pada Disdik Kota Bogor. Bahkan, pegawai yang bersangkutan juga kaget karena tidak merasa meminta uang tersebut.

“Selama ini tidak ada aktivitas pungutan kepada pegawai yg mengurus kepegawaian di lingkungan Disdik. Adapun adanya transfer yang dilakukan, Saudara Ade (dari bagian kepegawaian) juga merasa kaget, karena tidak merasa meminta,” kata Sujatmiko , (7/11/2023).(*/Ta)

LAMPUNG – Sudah puluhan tahun bekerja di PT Philips Seafood Indonesia (PSI) , sebanyak 17 pekerja (buruh) perempuan yang di-PHK tanpa hak perwakilan dari 40 buruh mendatangi Kantor Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang, Bandar Lampung, Kamis (9/11/2023). Aksi damai tersebut untuk memberikan dukungan moril atas gugatannya.

Kedatangan 17 eks pekerja PT PSI di Kantor PN Tanjungkarang menggelar orasi dan menampilkan poster berisikan tuntutan dan keadilan kepada pihak perusahaan.

Aksi demo damai ini eks pekerja PT PSI ini didampingi LBH Bandar Lampung untuk menghadiri sidang gugatan perdana di PN atas tuntutan hak-hak pekerja selama menjadi karyawan di PT PSI.

Wakil Direktur LBH Bandar Lampung, Cik Ali, mengatakan pendampingan kepada 17 eks pekerja PT PSI tersebut untuk menuntut keadilan atas hak-hak mereka yang tidak ditunaikan pihak perusahaan. Padahal, belasan pekerja tersebut sudah ada yang mengabdi di perusahaan tersebut lebih dari 24 tahun.

“Hari ini agenda sidang pembacaan gugatan pekerja untuk memeroleh hak-haknya sebagai pekerja, yang dulu sempat dihilangan perusahaan,” kata Cik Ali dalam keterangannya kepada wartawan di PN Tanjungkarang, Kamis (9/11/2023).

Beberapa poin gugatan dari eks pekerja PT PSI tersebut, dia mengatakan diantaranya menuntut diayarkan uang pesangon, uang penghargaan selama masa kerja, uang hak cuti, hak perumahan, pengobatan, transportasi, dan uang proses lainnya.

Menurut Cik Ali, perjuangan panjang eks pekerja PT PSI tersebut telah dilakukan sejak lama, namun belum ada respons dari pihak perusahaan. Para pekerja sudah ada yang bekerja lebih dari 24 tahun di perusahaan yang diantaranya sebagai pengupas kulit rajungan, crab meat production. “Mereka bekerja delapan jam sehari,” katanya.

Dalam praktiknya, pekerja buruh tersebut melakukan kerjaannya dengan berdiri selama delapan jam dipotong waktu istirahat selama satu jam. Kondisi ini berlansung hingga puluhan tahun, namun penghargaan yang didapat pekerja tidak sebanding dengan pengadian para buruh tersebut kepada perusahaan.

Baca juga: Baca Doa Ini Agar Allah SWT Satukan Kita dengan Orang Saleh dan Penghuni Surga

Hasnah, seorang pekerja mengatakan, aksi mereka juga mewakili dari 40 eks pekerja lainnya yang telah dirumahkan perusahaan. Pekerja menuntut ada perbaikan kesejahteran dari pekerja tidak tetap menjadi pekerja tetap.

Namun, kata dia, perusahaan malah merumahkan pekerja pada September 202, dan beberapa pekerja dipanggil lagi untuk bekerja pada Oktober 2022.

“Kami dipanggil lagi pada November 2022 tapi akan dilakukan penilaian kinerja. Tetapi setelah itu ada 40 buruh perempuan yang di-PHK,” kata Hasnah.

Pada sidang di PN Tanjungkarang dengan Ketua Majelis Hakim Syamsumar Hidayat mengatakan, tergugat PT PSI tidak hadir dalam persidangan perdana tersebut. Sidang pembacaan gugatan akan dilajutkan pada Kamis pekan depan.(*/Tian)

JAKARTA – Gelandang timnas Indonesia U-17, Ji Da-bin, bertekad menunjukkan performa terbaik di Piala Dunia U-17 2023. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Ekuador pada laga perdana Grup A di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jumat (10/11/2023) malam WIB.

Hasil dari laga tersebut tentu akan sangat berpengaruh terhadap mentalitas pemain. Ini menjadi kali pertama Indonesia ikut serta dalam kejuaraan Piala Dunia U-17.

Ji Da-bin mengaku senang karena termasuk dalam 21 pemain yang akan membela tim Merah Putih. Pemain yang mengenyam pendidikan di akademi ASIOP itu tak mau menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan kepadanya.

“Tentu saja saya sangat senang menjadi salah satu pemain yang berpartisipasi, apalagi Piala Dunia merupakan kompetisi sepak bola terbesar di level ini. Orang-orang kami menunggu hasil dari kami, jadi kami harus menunjukkan performa terbaik di setiap pertandingan,” kata Ji Da Bin dikutip dari laman resmi FIFA, Kamis (9/11/2023).

Pemain berdarah Korea Selatan itu mengungkapkan, tim dalam kondisi yang baik menjelang laga perdana melawan Ekuador. Ini saatnya bagi Garuda Muda untuk menunjukkan hasil latihan selama beberapa bulan ke belakang.

“Kondisi saya saat ini sangat baik, baik secara mental maupun fisik. Rekan satu tim saya juga sangat siap. Intinya kita siap berkompetisi,” ujar Ji Da-bin menjelaskan.

Indonesia berada dalam satu grup bersama Ekuador, Maroko, dan Panama di Grup A. Sebagai tuan rumah, besar harapan masyarakat agar Indonesia setidaknya bisa lolos dari fase grup. Sebab itu, penting bagi Iqbal Gwijangge dkk untuk memaksimalkan poin dari setiap pertandingan.

“Dalam doa dan harapan saya, semoga kita bisa menampilkan performa terbaik dan mampu meraih kemenangan di setiap pertandingan,” ujar Ji Da-bin.

Di sisi lain, turnamen internasional ini juga kesempatan bagi penggawa Merah Putih untuk menunjukkan kemampuan.

“Bagi saya pribadi, saya berharap bisa mendapatkan menit bermain dan tentunya saya akan berusaha semaksimal mungkin ketika mendapat kesempatan itu. Mudah-mudahan saya bisa mendapat perhatian dari klub-klub Eropa dan terutama bisa membanggakan orang tua saya,” kata berharap.(*/Asep S)

JAKARTA – Ketua KPK Firli Bahuri tidak memenuhi panggilan pemeriksaan di Polda Metro Jaya sebanyak dua kali. Pemeriksaan ini terkait dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo.

Indonesia Police Watch (IPW) menyarankan dua langkah yang bisa dilakukan Polda Metro Jaya terhadap Firli. “Jadi kalau Firli tidak datang-datang, hanya ada dua langkah yang dilakukan. Jemput paksa karena Firli masih saksi, kemudian Firli diperiksa,” ujar Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, (9/11/2023).

Menurut Sugeng, dalam melakukan gelar perkara penetapan tersangka harus menunggu keterangan tambahan Firli untuk menguatkan temuan penyidikan selama ini. Kemudian setelah diperiksa, baru lanjutkan dengan gelar perkara. Pada pemeriksaan sebelumnya, menurut Sugeng belum lengkap. Sebab ada perkembangan dan hasil pemeriksaan saksi-saksi lain.

“Sebelum Firli diperiksa misalnya alat bukti dari KPK, surat-surat dari KPK, alat bukti ahli ya, kemudian ajudan yang diperiksa,” tuturnya.

Sebelumnya, Firli Bahuri tidak hadir dalam pemeriksaan terkait dugaan pemerasan terhadap eks menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada Selasa (7/11/2023) lalu. Surat ketidakhadiran Firli dalam pemriksaan di Polda, dia telah mengirimkan surat konfirmasi ke Polda Metro Jaya. Firli tidak dapat memenuhi panggilan kepolisian karena sedang ada kegiatan di Aceh.

Diketahui Penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sendiri telah menaikan status kasus pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK tersebut. Sementara SYL juga sedang terseret kasus dugaan kasus korupsi penempatan pegawai Kementerian Pertanian yang kini sedang diusut KPK.

Akibat kasus tersebut, SYL telah mengundurkan diri dari kursi jabatan menteri pertanian. “Selanjutnya direkomendasikan untuk dinaikkan status dari penyelidikan ke tahap penyidikan,” terang Kombes Ade Safri Simanjuntak.

Dalam perkara ini diduga terjadi pelanggaran Pasal 12 huruf e atau pasal 12 huruf B atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas UU Nomor 29 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncti Pasal 65 KUHP. Kemudian Polda Metro Jaya menerbitkan surat perintah penyidikan untuk mengusut kasus dugaan tindak pidana pemerasan tersebut.(*/Na)

CIBINONG – Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri mewacanakan pemasangan camera counting atau kamera penghitung kendaraan di jalur wisata Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Bogor AKP Rizky Guntama mengungkapkan pemasangan kamera penghitung kendaraan tersebut rencananya dipasang oleh Korlantas Polri dalam satu bulan ke depan.

“Saya masih belum tahu konsepnya. Tapi dapat bocoran dalam satu bulan ini (camera counting) akan dipasang,” kata AKP Rizky, (9/11/2023).

Menurut dia, pemasangan kamera ini akan membantu kepolisian dalam melakukan kontrol terhadap jumlah kendaraan yang keluar-masuk jalur Puncak. Tapi, AKP Rizky mengaku belum mengetahui lokasi pemasangan kamera penghitung kendaraan ini.

“Kita belum tahu apakah itu (dipasang) di tol atau di Pospol Gadog, atau dipasang di mana, saya belum tahu, tapi sudah ada wacana ke sana,” ujarnya.

AKP Rizky menyebutkan pemasangan kamera penghitung kendaraan itu akan mempermudah kerja Kepolisian dalam menentukan tindakan berdasarkan data jumlah kendaraan yang keluar-masuk jalur Puncak.

Karena, jalur wisata yang juga penghubung Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Cianjur itu kerap dipadati kendaraan dari luar kota. Terlebih saat akhir pekan dan libur panjang.

Hingga kini Polres Bogor, baru mengandalkan data kendaraan Kawasan Puncak melalui catatan pintu keluar Tol Ciawi. Namun, data tersebut belum dapat dijadikan patokan mengingat pintu keluar Tol Ciawi juga dilintasi kendaraan yang menuju Tol Bocimi.

“Mudah-mudahan kalau misalkan ada camera counting mempermudah kita untuk menghitung bagaimana cara bertindak kalau di Puncak itu macet,” jelasnya.(*/Jun)

JAKARTA – Ketua Umum Ganjarist Kris Tjantra merespons putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang memecat Anwar Usman sebagai ketua MK imbas pelanggaran etik yang dilakukan Anwar. Kris menilai, seharusnya paman Gibran Rakabuming Raka itu tidak hanya dipecat sebagai ketua MK, tapi juga diberhentikan sebagai hakim MK.

“Pak Anwar Usman seharusnya diberhentikan tidak dengan hormat sebagai hakim konstitusi atau mundur secara legawa karena telah mencoreng lembaga tinggi MK,” kata Kris dalam pesan yang diterima, Rabu (8/11/2023).

Kris mengatakan, apabila Anwar Usman mengambil dua opsi tersebut, maka wajah MK akan terselamatkan. Kris juga menambahkan, diketahui sejauh ini MK berada dalam perbincangan publik jelang kontestasi Pilpres 2024.

“Tentu saja kita tahu fakta ada kedekatan antara Pak Anwar Usman dan keluarga Pak Presiden,” kata dia.
Kris juga mengatakan, masyarakat ingin MK segera berbenah untuk mendapat kepercayaan publik kembali. Dia berharap pembenahan di lembaga MK dapat dilakukan secepatnya untuk memastikan lembaga, seperti MK harus netral dan bisa menjaga wibawa.

“Kami di Ganjarist sangat berharap MK bisa menempatkan diri dalam posisi tersebut dan segera dilakukan pembersihan agar wajah MK mendapatkan kepercayaan kembali dari publik,” ujar Kris.

Diberitakan sebelumnya, MKMK membacakan putusan nomor 2/MKMK/L/11/2023 terkait dugaan pelanggaran etik hakim MK dengan terlapor Ketua MK Anwar Usman. Dalam amar putusannya, Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie menyatakan, hakim terlapor, yakni Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi.

Putusan itu dibacakan oleh Jimly dalam sidang yang digelar di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (7/11/2023). Sidang ini dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie selaku Ketua MKMK serta anggota Bintan R Saragih dan Wahiduddin Adams.(*/Ag)

JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan masyarakat bisa mengajukan komplain bila mendapati aparatur sipil negara (ASN) yang bersikap tidak netral pada rangkaian Pemilu 2024.

“Kalau garisnya sangat jelas, Presiden sangat jelas berkali-kali mengatakan posisi TNI dan Polri sangat clear, tetapi kalau di bawah ada, umpamanya hal-hal yang menyimpang dari arahan Presiden, itu masyarakat bisa komplain,” kata Moeldoko dalam konferensi pers di Gedung KSP, Jakarta, Kamis (9/11/2023).

Dia menambahkan Presiden Joko Widodo telah menegaskan sikap ASN pada Pemilu 2024 harus dalam posisi netral, termasuk jajaran TNI dan Polri.

Namun, lanjutnya, apabila muncul perilaku ASN yang menyimpang, kata Moeldoko, masyarakat bisa menyampaikan komplain kepada otoritas terkait.

“Kalau ada pelanggaran-pelanggaran itu dianggap sebagai pelanggaran, saya pikir masyarakat bisa komplain itu,” tambahnya.

Moeldoko mengatakan aktivitas ASN telah diatur dalam kebijakan garis komando pimpinan. Apabila melanggar, maka ada sanksi yang berlaku.

“Tetapi kalau seandainya ada prajurit di bawah salah, melakukan sesuatu, ya, itu sanksinya cukup yang bersangkutan, karena bukan menjadi sebuah kebijakan garis komando,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Moeldoko juga disinggung terkait netralitas Presiden Jokowi menjelang Pemilu 2024 yang kini menuai tanggapan beragam dari masyarakat.

“Sepanjang yang saya tahu, beberapa kali beliau berbicara dengan saya dan saya juga lapor kepada beliau bahwa Pak saya dalam posisi yang netral dalam pemilu kali ini. Ya sama, kita netral (Presiden bilang),” kata Moeldoko.

Netralitas Presiden Jokowi dalam Pemilu 2024 menuai tanggapan beragam publik karena sempat menyinggung salah satu nama bakal calon presiden dalam sejumlah pidatonya.

Selain itu, Jokowi juga kerap menyampaikan simbol-simbol tertentu yang mengarah pada salah satu bakal calon presiden.

“Ya, tanya beliau (Presiden), karena beliau suka begitu. Dulu waktu di pertemuan Projo di Magelang kan juga gitu. Itu, ya, simbol-simbol itu selalu dimunculkan,” katanya.

Menurut Moeldoko, simbol-simbol yang disampaikan Presiden bersifat multitafsir dan tergantung dengan masyarakat yang mengartikan.”Kan itu multitafsir. Kadang-kadang tergantung yang mengartikan,” ungkapnya.(*/Ad)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mengatakan pihaknya tetap menganggarkan program bantuan anggaran infrastruktur desa dalam APBD tahun 2024.

Bahkan, program bantuan anggaran yang biasa disebut satu miliar satu desa (Samisade) itu sudah dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Bogor 2024.

“Terkit Samisade, kita DPRD Kabupaten Bogor tetap menganggarkan dalam APBD 2024, di KUA-PPAS 2024 kita pun menganggarkan Samisade tetap dijalankan, di programkan dan tetap di anggarkan,” kata Rudy Susmanto kepada Wartawan, Kamis (9/11/23).

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP partai Gerindra itu menuturkan, untuk porsi anggarannya, berdasarkan usulan masing-masing Desa. Nantinya, Desa tetap mengusulkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor untuk disampaikan kepada DPRD.

“Kami tidak mengurangi sedikitpun. Intinya program bantuan keuangan infrastruktur desa atau Samisade, kami mendukung tetap dijalankan namun dengan catatan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutur Rudy Susmanto.

“Lalu yang kedua, program dari desa itu harus betul-betul dibutuhkan dan dikehendaki oleh masyarakat di tiap desa. Karena kita ingin percepatan pembangunan di Kabupaten Bogor, berangkatnya dari tingkat desa,” sambungnya.

Untuk besaran anggarannya, kata Rudy Susmanto, di RAPBD 2024 belum bahas. Draft RAPBD dari eksekutif juga belum masuk kepada DPRD. Namun di KUA-PPAS 2024 seluruh desa tetap dianggarkan. “Tapi angkanya tidak satu miliar penuh, tapi berdasarkan dari usulan masing-masing desa,” ungkapnya.(*/Wan)

JAKARTA – Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie menargetkan angka kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024 di Tangsel. Itu bisa terwujud dengan berbagai program yang diluncurkan.

“Saya optimis target tercapai. Kita kan dalam merumuskan kebijakan basisnya data, karena program-program APBD sudah banyak intervensi mengarah ke sana,” kata Benyamin dalam keterangannya, (9/11/2023).

Untuk penanganan kemiskinan ekstrem, intervensi yang dilakukan Pemkot Tangsel dengan menggelontorkan ratusan miliar rupiah. Kebijakan tersebut menjadi bukti konkret Pemkot Tangsel pro rakyat di bawah kepemimpinan Benyamin Davnie Pilar Saga Ichsan.

“Total Rp653 miliar akan dikucurkan ke dalam 96 sub kegiatan di 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” katanya.

Ditambah lagi dengan alokasi anggaran program percepatan penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem mencapai 14,57 persen atau sebesar Rp653.558.181.622. Program tersebut ditujukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan menjadi 1,75 persen dan menurunkan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen.

Kemudian, meningkatkan kualitas pembangunan SDM melalui peningkatan IPM menjadi 82,4 persen. Mnurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,67 persen.

Lalu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah menjadi 6,90 persen. Diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menurunkan kesenjangan menjadi 0,34 persen.

“Selain itu, program dan kegiatan juga diarahkan untuk mencapai kinerja tematik yang selaras dengan prioritas nasional, antara lain penurunan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen dan menurunkan angka stunting menjadi di bawah delapan persen,” katanya.

Terdapat juga belanja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam komponen belanja operasional. Di antaranya, belanja terkait penanganan kemiskinan, bantuan sosial, hibah, belanja UHC.

Penanganan stunting, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik, serta belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat.

“Kami sepakat agar belanja Pemerintah Daerah digunakan untuk kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan mampu menggerakan roda perekonomian sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.(*/Idr)