Author Archives: Admin Jurnal Metro

CIBINONG – Kontingen Kabupaten Bogor menerjunkan 23 atlet dan 5 pelatih dalam Invitasi Olahraga Tradisional SD/ sederajat tingkat Jawa Barat 2023.

Pelaksanaan Invitasi Ortrad SD / Sederajat Tingkat Jabar 2023 ini berlangsung di Kabupaten Subang, 14 -16 November 2023

Dedi Supriadi selalu Subkor Ortrad Dispora mengatakan, Kabupaten Bogor mengikuti 5 cabor dalam invitasi ortrad kali ini seperti Tarompang Panjang ( Putri) yang menurunkan 3 atlet dari SDN Leuwiliang 5, Dagongan Putra sebanyak 6 atlet yang berasal SDN Leuwiliang 4 dan SDN Karekel 1, Sumpitan Putra sebanyak 5 atlet yang berasal dari SDN Ciasmara 2 Pamijahan dan SDN Sukamulya 1 Leuwiliang, Hadang Putri sebanyak 6 orang yang berasal dari SDN Pabuaran 1 Cibinong dan Egrang Putra sebanyak 3 atlet yang berasal dari SDN Cikutamahi, Cariu.

” Dalam Invitasi kali ini kami berharap semua atlet Ortrad Kabupaten Bogor bisa menunjukan prestasi makismal ,” tegas Dedi Supriadi, Rabu, 15 November 2023.

Lebih lanjut, kata Dedi, selama ini Pemkab Bogor melalui Dispora selalu memberikan bantuan alat Otrad kepada Sekolah SD yang ada di Kabupaten Bogor.

” Jadi Invitasi ini sangat nyambung dan ada kaitannya dengan program Subkor Ortrad yang selalu memberikan bantuan alat Ortrad kepada SD yang ada di Kabupaten Bogor,” pungkasnya. ( Asep Syahmid)

BANDUNG – Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar mengatakan, menjelang libur natal dan tahun baru (Nataru), permintaan sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan hingga 15 persen. Gin Gin mengatakan, pihaknya sudah melakukan antisipasi dari jauh-jauh hari dengan mengintensifkan koordinasi ke distributor, agen, dan pedagang.

“Nataru ini kondisi yang berulang dan pasti akan terjadi setiap tahunnya. Yang kita lakukan gimana supaya distribusi persediaan itu lancar, itu jaminan kita bisa lakukan,” kata Gin Gin di Balai Kota Bandung, Selasa (14/11/2023).

Dia mengatakan, sebelumnya DKPP juga telah menggelorakan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk mengintervensi harga pangan di pasaran. Dibarengi dengan upaya pengendalian stabilisasi pasokan pangan melalui kegiatan Pasar Murah yang dilaksanakan di 30 kecamatan di Kota Bandung.

“Secara umum ketersediaanya cukup, bahkan bulog menyatakan untuk beras tersedia sampai akhir tahun. Dan pangan lainnya kita sedang coba siapkan,” ujarnya.

Saat ditanya terkait pergerakan harga di pasaran, Gin Gin mengatakan, selain beras, sejumlah komiditas pokok seperti cabai rawit, cabai merah besar, telur ayam dan daging ayam mulai menunjukkan kenaikan. Saat ini, harga beras berkisar di Rp 13.000 per kilogram, dari Rp 10.900 per kilogram. Sedangkan harga cabai kini berkisar di harga Rp 90-100 ribu per kilogram.

“Tapi barusan di GPM di jual dengan harga Rp 70 ribu. Kemungkinan juga telur sekarang di harga Rp 26-27 ribu, kita berharap bisa sampai diangka Rp 25 ribu perkilogram, daging ayam sekarang di angka Rp. 31-32 ribu per-kg,” terang Gin Gin.

“Dan memang pangan pokok pangan stategis yang 8 itu cendrung permintaanya mulai meningkat, tapi mudah mudahan bisa terimbangi,” imbuhnya.

Kenaikan ini, kata dia, salah satunya disebabkan oleh fenomena El Nino yang banyak mengurangi kualitas dan hasil panen raya. Oleh karenanya, dia mengaku telah melakukan kerja sama antar daerah dan sentra-sentra produksi pertanian agar distribusi dan pasokan pangan di Kota Bandung tetap terjamin.

“Secara umum dampak el nino ini masih terasa karna produksi pangan sangat dipengaruhi oleh cuaca. Selain produksi menurun kualitas juga menurun di satu sisi permintaan juga meningkat jadi itu selain faktor distribusi yang saat ini kita masih tergantung dari luar termasuk beras, kedelai itu tergantung dari import sangat terpengaruh saat ini,” papar Gin Gin.

Meski begitu, dia memastikan bahwa hingga akhir tahun nanti kondisi pasokan pangan di Kota Bandung dalam kondisi aman terkendali. Bulog dan Pemkot Bandung juga telah melaksanakan beragam program untuk menjaga stabilisasi dan intervensi harga pangan, tegasnya. Selain itu, bantuan beras juga dijadwalkan disalurkan pada akhir tahun mendatang.

“Kemudian sekarang bantuan bansos beras akan diperpanjang seharusnua selesai sampai bulan ini (November) tapi akan diperpanjang sampai Desember 2023. Dengar dengar juga sampai Juni 2024 akan diberikan juga bantuan beras untuk masyarakat miskin, ini sesuatu upaya untuk menjaga kesetabilan supaya daya jangkaunya terjaga kesetabilan juga terjaga,” tandasnya.(*/He)

BOGOR — Memasuki musim hujan sejak awal November ini, beberapa wilayah di Kota Bogor mulai tergenang banjir. Meski yang terjadi merupakan banjir lintasan, namun kejadian itu selalu berulang ketika hujan deras turun.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, Teofilo Patrocinio Freitas, mengatakan banjir mulai menggenangi hampir seluruh wilayah Kota Bogor pada Senin (13/11/2023).

“Iya (banjir) lintasan, nggak lama. Hujan berhenti, sudah normal kembali. Tapi itu dia, jadi pekerjaan setiap kali hujan. Berulang, meski nggak ada yang mengungsi,” kata Theo kepada wartawan, Rabu (15/11/2023).

Theo menyebutkan, salah satu daerah yang menjadi atensi utama dalam banjir lintasan ini ialah di Jalan Dadali, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Terlebih pada Maret tahun lalu, seorang mahasiswi IPB University hanyut ke gorong-gorong di Jalan Dadali, dan ditemukan tewas di aliran Banjir Kanal Barat (BKB) kawasan Tambora, Jakarta Barat.

Ia menjelaskan, setelah dilakukan pemeriksaan, volume air yang melintas di Jalan Dadali sangat tinggi. Namun kapasitas saluran air tidak bertambah.

“Kami cek di lapangan volume air sangat tinggi, yang jelas itu. Kapasitas saluran masih segitu, sementara airnya sangat tinggi. Ditambah material ada bunga, ada sampah, ada batu alam yang terbawa ke lokasi itu karena cukup deras arusnya,” jelasnya.

Tak hanya di Jalan Dadali, Theo melanjutkan, banjir juga melintas di permukiman warga seperti di wilayah Tanah Baru dan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara. Serta di wilayah Kebon Pedes dan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal.

Menurut Theo, banjir yang melanda kawasan Cibuluh kerap terjadi setiap tahun. Sedangkan di wilayah Cibadak ada perumahan terdampak banjir karena penyempitan saluran air akibat tiang pancang jalan tol.

“Kalau Cibuluh sudah rutin itu luapan kali yang mengalir ke kolam retensi. Terlalu bawah juga posisinya. Terus kaya model yang di Cibadak, imbasan juga dari Tol BORR,” ucapnya.

Oleh karena itu, Theo mengimbau masyarakat untuk melakukan kerja bakti dan membersihkan lingkungan masing-masing. Serta tidak membuang sampah ke aliran air, yang bisa menyebabkan air tersumbat dan meluber ke permukiman.

“Kalau ada endapan, warga secara mandiri juga melakukan pembersihan. Memperdalam saluran, dan segala macam sehingga airnya lancar,” kata Theo.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Barat, Rakhmat Prasetia, mengatakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memang sudah memprediksi bahwa wilayah Kota Bogor akan memasuki musim hujan pada November. Kondisi ini diperkirakan akan berlangsung hingga Desember.

“Sebagaimana info kami sebelumnya bahwa November akan masuk musim hujan, di mana potensi hujan lebat yang kadang disertai angin kencang dan petir bisa terjadi,” ujarnya.
Rakhmat pun mengimbau agar masyarakat tetap waspada di tengah cuaca ekstrem. Serta selalu memantau informasi cuaca dari BMKG.(*/Jun)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto berharap kepada Pemerintah Kabupaten Bogor (Pemkab) Bogor agar mengusulkan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) bantuan anggaran infrastruktur desa atau satu miliar satu desa (Samisade).

Hal itu perlu dilakukan, agar program besutan Ade Yasin-Iwan Setiawan periode 2018-2023 memiliki payung hukum.

“Kalau bicara payung hukum, kita berharap produk hukum pemerintah daerah yang tertinggi adalah Peraturan Daerah. Tentunya kami sangat berharap, kalaupun itu dirasa perlu untuk ditetapkan menjadi Perda, apabila eksekutif mengusulkan kepada kami, tentu kami akan mendukung,” kata Rudy Susmanto kepada Wartawan, Rabu (15/11/23).

Menurut Rudy Susmanto, pihak DPRD bisa saja membuat perda tersebut menjadi perda Inisiatif, namun tahapannya akan panjang. Akan tetapi jika eksekutif yang mengusulkan, maka prosesnya akan lebih cepat.

“Pada saat menjadi perda inisiaif, dan kita bicaranya bantuan infrastruktur desa, tahapannya mungkin agak sedikit panjang. Dan kita pada saat membentuk perda inisiatif dengan perda usulan prakarsa eksekutif, tahapannya lebih cepat Perda Prakarsa Eksekutif,” ujarnya.

Politisi Partai Gerindra itu menyebut, payung hukumnya bantuan keuangan infrastruktur desa tersebut ada di Peraturan Bupati nomor 100. Program itu tercetus karena dengan banyaknya jumlah desa di Kabupaten Bogor, 416 Desa dan 19 Kelurahan, tentunya menjadi sebuah tantangan membangun wilayah Kabupaten Bogor.

“Sebetulnya program bantuan keuangan infrastruktur ini sebelum pemerintahan Ade Yasin dan Iwan Setiawan, program ini sudah ada. Hanya namanya bantuan infrastruktur desa itu Samisade yang merupakan sebuah jargon, namun pada saat kepemimpinan Ade-Iwan program tersebut betul-betul di maksimalkan,” tuturnya.

Rudy Susmanto juga sangat mengapresiasi program yang sudah dicetuskan dan di canangkan dalam Visi dan Misi kepala daerah, oleh Ibu Ade Yasin dan Iwan Setiawan merupakan program yang baik.

“Kalau sampai capaiannya dinilai ada yang kurang, wajar, karena tidak ada hal yang sempurna. Tugas kita bersama menyempurnakan selagi kita masih ada waktu menjabat di DPRD Kabupaten Bogor,” tandasnya.(*/Wan)

CIBINONG – Bertempat di Ruang Serba Guna 1 Setda Kabupaten Bogor, Bupati Bogor Iwan Setiawan merotasi dan melantik 74 pejabat baik itu esselon II, III, maupun IV.

Kepada para pejabat yang dilantik dengan jabatan barunya, Iwan Setiawan mengatakan harus siap dan semangat dalam menjalankan tugasnya di lingkungan Kabupaten Bogor.

“Seorang pejabat Kabupaten Bogor harus siap ditempatkan dimana saja dan menjalankannya dengan penuh semangat,” kata Iwan Setiawan kepada wartawan, Rabu 15 November 2023.

Dari 74 pejabat, yang menarik tentunya rotasi pejabat eeselon II dan III, sejumlah pejabat teras seperti Raden Soebiantoro yang digeser dari Dinas PUPR ke Dinas LH dan Arif Rahman yang digeser dari Bappenda ke Disdagin.

Iwan Setiawan juga melantik pejabat esselon III, dimana sejumlah Camat bergeser dan lainnya juga bergeser menjadi Camat.

Kepada para Camat, ia meminta mereka untuk membentuk budaya kerja yang solid dan budaya kerja perubahan ke arah yang positif dengan meningkatkan kompetensi organisasi serta berinovasi.

“Saya juga minta Camat tanpa sekat, tidak berleha-leha, responsif dengan permasalahan yang ada di masyarakat serta menerima dengan baik kritik dan masukan yang datang dari masyarakatnya,” pinta Iwan Setiawan.
Ia menuturkan bersama Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin kerap disibukkan menjawab pertanyaan jurnalis dan masyarakat atas permasalahan yang ada baik sesuai realita maupun bersifat hoax.

“Oleh karena itu, baik Camat, Kepala Dinas atau jajaran harus bisa menyikapi kabar dan isu yang beredar di tengah masyarakat,” ungkapnya. (Rez)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto menyebut jika Pejabat (Pj) Bupati Bogor pada 2024 mendatang, bisa melakukan Penjabaran APBD dalam masa jabatannya.

Namun begitu, setiap keputusan yang diambil oleh Pj Bupati Bogor nanti, harus berdasarkan izin dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kepala Daerah itu boleh namanya penjabarkan APBD, tapi tidak boleh melakukan perubahan dan menggeser program kegiatan. Kita melihat bahwa Pj ini, memiliki kewenangan penuh, tetapi dalah hal dalam mengambil kebijakan apapun harus seizin tertulis dari Kemendagri,” katanya kepada Wartawan, Rabu (15/11/23).

Rudy Susmanto menjelaskan, tujuan penjabaran APBD adalah pertama apabila ada dana-dana dari Pemerintah Pusat ataupun Provinsi yang masuk dan harus diakomodir dalam Postur APBD, seperti dana alokasi khusus (DAK), dana alokasi umum (DAU) dan Dana Hibah.

“Penjabaran APBD itu bisa dilakukan jika ada dana yang masuk dari Pemerintah Pusan dan Provinsi seperti, DAK, DAU dan Dana Hibah. Nah boleh melaksanakan penjabaran APBD karena harus diakomodir,” jelasnya.

Apabila melakukan perubahan struktur APBD, lanjut Rudy Susmanto, maka harus melaksanakan APBD Perubahan. Hal itu diperbolehkan apabila untuk mengakomodir beberapa anggaran-anggaran yang bersifat khusus maupun umum dari Pemerintah Pusat atau Provinsi.

“Contoh boleh melaksanakan penjabaran APBD, apabila terjadi sesuatu hal yang tidak sewajarnya, seperti bencana alam. Tiba-tiba terjadi bencana alam, longsor, banjir dan lainnya, kita sudah menganggarkan kedalam BTT, tapi BTT kita kurang, karena kondisinya mendesak dan harus dilakukan penangnanan, maka di izinkan,” tegasnya.(*/Wan)

BANDUNG – Saber Pungli Kota Bandung menggelar sosialisasi pencegahan pungutan liar kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

Ketua Pokja Pencegahan Saber Pungli Kota Bandung, Riki Fahdiar menerangkan, melalui sosialisasi ini, Saber Pungli dapat memberikan informasi tentang upaya pencegahan dan tata cara pemberantasan pungutan liar yang melibatkan semua instansi baik pemerintah maupun swasta.

“Tujuannya mewujudkan komitmen kita bersama untuk terus berupaya memberantas pemungutan liar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih di Kota Bandung,” terang Riki di Auditorium Balai Kota Bandung, Selasa 14 November 2023.

Sosialisasi pencegahan pungli terbagi menjadi 2 sesi yang diikuti oleh beragam peserta. Sesi 1 dimulai pukul 09.00 WIB khusus untuk kepala perangkat daerah, Kapolsek, dan Pokja Unit Saber Pungli Kota Bandung. Sesi 2 pukul 13.00 WIB khusus sekretaris perangkat daerah Kota Bandung di Auditorium Balai Kota Bandung. Selain itu, ia menambahkan Pokja Pencegahan Pungli dari 2022-2023 juga telah melakukan sosialisasi kepada anak-anak SMA dan pesantren di Kota Bandung.

“Kepala perangkat daerah 60 orang, sekretaris perangkat daerah 58 orang, kepala Polsek se-Kota Bandung 27 orang, Pokja unit Saber Pungli 4 orang, kepala bidang 28 orang, dan sekretariat UPP Kota Bandung 13 orang,” sebutnya.

Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan, regulasi yang ada dalam sistem pemerintahan sudah banyak berubah mengikuti kebutuhan, termasuk perubahan dari konvensional menjadi berbasis teknologi. Menurutnya, dengan meminimalisasi pertemuan tatap muka masyarakat dan pelaksana layanan, maka diharapkan mampu mencegah pungli terjadi.

“Dulu kita memulai dengan sistem Hayu Bandung, sehingga semua perizinan berbasis dengan sistem teknologi. Jadi sudah tidak ada interaksi dari pengunjung dan pelaku pelaksana pelayanan,” ungkap Ema.

Ema berharap, sistem seperti ini tak hanya diaplikasikan pada tataran ASN, tapi edukasi tersebut juga bisa sampai hingga ke lapisan masyarakat. DIa menekankan, salah satu PR besar Kota Bandung dalam menangani pungli itu adalah permasalahan parkir liar.

“Padahal potensi pendapatan Kota Bandung dari parkir itu bisa luar biasa. Tapi yang kita terima sampai saat ini masih sangat minim. Hanya 20 persen saja dari seharusnya,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Ema menilai masyarakat juga harus tahu apakah yang mereka lakukan itu berpotensi pungli atau tidak. Sebab tindakan seperti parkir liar, mengamen dengan paksaan, dan lainnya merupakan potensi pungli.

“Mudah-mudahan dengan adanya tim saber pungli bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga masyarakat di Kota Bandung bisa merasakan kehidupan yang jauh lebih baik dan nyaman. Sebab nyaman itu bukan hanya saat kita istirahat, tapi juga dalam beraktivitas,” tutur Ema.

Sementara itu, Sekretaris Kelompok Ahli Saber Pungli Jabar, Rusman memaparkan, sebuah tindakan dikatakan pungli jika masuk dalam 3 kriteria. Pertama, memungut biaya tanpa ada dasar hukumnya. Kedua, memungut tapi melampaui apa yang telah ditentukan. Ketiga, memungut bukan pada tempatnya.

“Misal, harusnya tiket di pintu masuk, tapi ada orang yang lewat belakang. Dia bayar juga dengan biaya yang beda, itu termasuk pungli. Maka, jika memenuhi 3 poin ini, berarti itu termasuk tindakan pungli. Bukan hanya terjadi di pemerintahan, tapi juga bisa di lingkup masyarakat,” papar Rusman.

Ia menyebutkan salah satu praktik pungli yang kerap terjadi adalah biaya proses pernikahan. Harusnya biaya menikah itu hanya Rp600.000. Namun, di beberapa daerah bahkan bisa ditarik biaya sampai Rp2 juta. Dia juga menyebut kebiasaan yang masih melekat di masyarakat umum seperti rasa sungkan jika tidak memberikan sesuatu, juga dapat menjadi pemantik terjadinya pungli.

“Masih ada di masyarakat kita yang sudah dilayani, tapi merasa tidak enak kalau tidak kasih sesuatu. Namun, karena status kita pegawai negeri, jika menerima hadiah seperti ini masuknya gratifikasi. Gratifikasi itu harus dilaporkan, sehingga jelas sumbernya,”ungkapnya.(*/He)

JAKARTA – Eks Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) adhoc Jimly Asshiddiqie menggagas pembentukkan Majelis Etik Nasional (MEN). Jimly meyakini kehadiran MEN dapat menjadi alternatif penjatuhan sanksi.

Jimly mengamati penegakkan etik ada di berbagai lembaga dengan format berbeda-beda. Jimly merasa MEN dapat membina penegakkan etik secara nasional.

“Sekarang lembaga etik ada ratusan ada di organisasi profesi, lembaga negara, semua ada penegak etiknya tapi sendiri-sendiri, variasi beda-beda, nggak ada pembinaannya. Saya usulkan ada prinsip rule of law diimbangi rule of ethic,” kata Jimly dalam webinar yang digelar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada Selasa (14/11/2023).

Jimly memandang skandal Mahkamah Keluarga yang menjerat hakim MK mestinya dijadikan bahan evaluasi. Salah satu evaluasinya ialah urgensi pembentukkan MEN. Jimly mengaku MEN sudah mendapat lampu hijau dari Menkumham Yasonna Laoly.

“Ini kan momentum, akhlak bangsa lagi rusak-rusaknya. Tadi saya ketemu Menkumham, ini momen wujudkan ide bentuk mahkamah etik nasional,” ujar Jimly.

Jimly meyakini hukum harus ditopang dengan etik yang memadai. Kekurangan salah satunya bakal menciptakan ketidakseimbangan tata masyarakat.

“Jangan cuma hukum saja ujungnya cuma menghukum masuk penjara yang tobat 30 persen, 30 persennya dendam dia nggak terima. 40 persen lagi dia makin jadi, masuk penjara mencuri keluar jadi pembunuh, masuk narkoba keluar jadi bandar,” ujar mantan Ketua MK pertama itu.

Jimly juga menegaskan hukum dan etika harus saling menopang. Sehingga salah satu tujuan MEN untuk mengembalikan kepercayaan publik dapat terwujud.

“Kalau etika tujuan bukan menghukum, tapi mendidik sambil kembalikan kepercayaan publik. Bukan retributif justice tapi restorative justice. Hukuman bisa bertingkat ada teguran lisan, tertulis, dan terakhir pecat suruh kerja di tempat lain,” ucap Jimly.

Sebelumnya, MKMK memberhentikan Anwar Usman dari kursi Ketua MK karena dijatuhi sanksi berat. Sanksi terhadap Anwar menyusul deretan pelaporan terhadap MK akibat MK yang memutus tujuh perkara uji materiil Pasal 169 huruf q UU Pemilu mengenai batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Senin (16/10/2023).

Enam gugatan ditolak. Tapi MK memutuskan mengabulkan sebagian satu gugatan yang diajukan oleh seorang mahasiswa bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Perkara itu masuk ke MK dengan nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan yang pro pencalonan Gibran tetap diketok meski dihujani empat pendapat berbeda atau Dissenting Opinion hakim MK dan dua alasan berbeda dari hakim MK.(*/Jo)

MALANG – Saat ini kegiatan Praja Muda Karana (Pramuka) telah menjadi ekstrakurikuler yang wajib diikuti utamanya para siswa Sekolah Dasar (SD). Kegiatan ini dianggap menjadi landasan penting dalam pembentukan karakter dan moral pelajar.

Dosen Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Ichsan Anshory menjelaskan, Pramuka itu wajib diikuti karena adanya legalitas yang jelas. Alasan lainnya adalah kegiatan ini dapat memperkaya nilai pendidikan. “Memberikan dimensi baru, di mana proses pembelajaran tidak hanya terpaku pada materi dan ruang kelas,” katanya.

Melalui kegiatan Pramuka, anak-anak diajarkan percaya diri, mandiri, tanggung jawab dan saling peduli. Hal ini guna menyokong para pelajar dalam menghadapi kehidupan nyata.

Dalam konteks pendidikan di SD, Pramuka menggunakan metode pembelajaran yang berbasis permainan. Hal ini bertujuan menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan, efektif, menarik, sehat, dan terarah. Ia menekankan bahwa pendidikan Pramuka di SD didesain dengan memperhatikan karakteristik perkembangan anak-anak, menggabungkan unsur pendidikan dengan kegiatan yang bersifat positif.

Salah satu aspek menarik yang diajarkan dalam kegiatan Pramuka adalah kebersamaan. Melalui kegiatan seperti menyanyikan yel-yel ataupun permainan, anak-anak diajarkan untuk peduli terhadap sesama dan berbagi pengalaman dengan teman-temannya.

Menurut dia, Pramuka bukan hanya sekadar organisasi semata. “Tetapi juga wadah untuk membentuk kepribadian yang inklusif dan peduli terhadap lingkungan sekitar,” jelasnya dalam pesan pers yang diterima Republika.

Pentingnya pengajaran Pramuka di SD juga terlihat dari pengembangan skill baru, seperti Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K). Para siswa diajarkan cara merespons kecelakaan baik secara individu maupun kelompok. Tidak ketinggalan juga diajarkan cara mendirikan tenda melalui kegiatan Persami.

Pramuka memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Kegiatan berkelompok seperti kerja bakti, penyelesaian konflik melalui musyawarah, hingga mengenali isyarat nonverbal menjadi bagian tak terpisahkan dari pembelajaran ini. Semua dilakukan dalam suasana yang melibatkan orang dengan latar belakang beragam, menciptakan pengalaman belajar yang interaktif bagi para peserta.

Yang tak kalah penting yaitu menumbuhkan jiwa kepempimpinan. Pramuka juga berperan sebagai wadah kaderisasi dalam membentuk sosok pemimpin ideal untuk berjiwa patriot. Kemudian berkepribadian baik dan menjunjung nilai luhur bangsa.

Pentingnya pengajaran Pramuka di SD juga karena kegiatan ini menjadi bagian integral dari kurikulum. Sebuah langkah positif dalam mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan hidup di masa depan.

Dia menilai, Pramuka menjadi petualangan pendidikan yang menyenangkan. Kegiatan ini mampu membawa anak-anak lebih dari sekadar pengetahuan akademis. Hal ini karena memberikan fondasi yang kokoh untuk membangun karakter positif dan sikap peduli di sepanjang hidup.(*/Gi)

JAKARTA – Pasangan Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar (Amin) secara resmi mengumumkan daftar nama kapten dan co-kapten tim pemenangan capres-cawapres 2024. Tim pemenangan Amin yang diumumkan langsung oleh Anies berjumlah 17 orang, meliputi satu kapten, satu orang ketua harian/co-kapten, 12 orang co-kapten, satu sekjen, satu bendahara, dan satu tim hukum nasional.

Marsdya (Purn) Muhammad Syaugi Alaydrus terpilih sebagai kapten tim pemenangan Amin. Peraih Adhi Makayasa 1984, eks Atase Pertahanan di Moskow, Rusia, serta Kepala Basarnas tersebut akan menjadi ketua harian tim pemenangan Amin.

Di antara nama co-kapten yang jarang terserot adalah Yusuf Muhammad Martak. Dia merupakan Ketua Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) Ulama dan Ketua Majelis Syuro Persaudaraan Alumni (PA) 212.

Yusuf Martak merupakan tokoh penggerak 212. Dia terlibat dalam aksi besar penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada 2 Desember 2016 bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

Kemudian, co-kapten dari kalangan ulama lainnya adalah Nasirul Mahasin. Ulama asal Rembang yang menjadi pengasuh Ponpes Tahfidzul Quran, Rembang, Jawa Tengah, tersebut pernah menjabat wakil bupati Rembang (2000-2005) dan merupakan kakak ulama NU terkemuka Gus Baha.

Ulama lainnya yang menjadi co-kapten adalah Maksum Faqih. Selaku pengasuh Ponpes Langitan, Widang, Tuban, Jawa Timur, Maksum merupakan tokoh pendidik, yang merupakan putra bungsu almarhum KH Abdullah Faqih.

Adapun, sekjen tim pemenangan Amin yakni Novita Dewi. Dia merupakan womenpreneur yang pernah menjabat sebagai dirut Jakarta Experience Board (JXB) (2019-2023). Novita juga merupakan peraih Chief Marketing Officer (CMO) of The Year 2022 dan 2023 atas perannya mentransformasi BUMD Jakarta Tourisindo.(*/Mu)