Author Archives: Admin Jurnal Metro

BANDUNG – Penjabat (Pj) Gubernur Bey Machmudin mengatakan Pemprov Jabar segera membahas Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 dengan Dewan Pengupahan paling lambat 17 November 2023.

“Penetapan besaran (UMP) dengan Dewan Pengupahan akan dilakukan rapat mulai tanggal 17 November 2023,” ujar Bey Machmudin di Gedung Sate Bandung, Selasa (14/11/2023).

Penetapan besaran upah di Jabar, kata dia, ditentukan berdasarkan aturan baru yakni Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36/2021 tentang Pengupahan.

Menurutnya, formula baru untuk perhitungan upah minimum mencakup tiga variabel yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang disimbolkan dalam bentuk alfa.

Indeks tertentu ini, kata dia, menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang 0,1 sampai dengan 0,3. Penentuan nilai alfa harus mempertimbangkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja.

“Formula yang diharapkan yang alfa 0,1 sampai 0,3,” kata Bey.

Menurutnya, formula UMP baru berdasarkan PP No 51 tahun 2023 memberi kepastian upah minimum naik setiap tahun. PP baru juga, diharapkan dapat mencegah disparitas atau kesenjangan upah antarwilayah.

UMP ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 21 November yang akan menjadi pedoman pemda kabuaten/kota bersama Dewan Pengupahan masing – masing untuk menetapkan UMK (upah minimum kota/kabupaten).

UMK paling lambat diumumkan 30 November 2023 dan berlaku 1 Januari 2024 yang mana harus dipatuhi oleh seluruh pengusaha.(*/He)

CIBINONG – Beredar video di media sosial gubuk milik penambang emas di wilayah Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terbakar. Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kejadian tersebut.

Dalam video, tampak sejumlah warga berada di lereng pegunungan. Terlihat beberapa gubuk milik para penambang emas sudah dalam kondisi terbakar.

Diduga gubuk itu dibakar oknum warga yang kesal dengan aktivitas penambangan emas. Sebab, mereka menuding kegiatan penambangan emas itu berdampak kepada sumber air warga di sekitar lokasi tambang menjadi keruh.

“Terkait pembakaran itu bener, terjadi pembakaran. Jadi dugaan dilakukan oleh oknum warga yang kemungkinan merasa dirugikan dengan adanya galian emas itu,” kata Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Teguh Kumara dikonfirmasi, Kamis (16/11/2023).

Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait peristiwa tersebut. Termasuk mencari terduga pelaku pembakaran dan pemilik dari tambang emas untuk dimintai keterangannya.

“Sedang dilakukan penyelidikan terhadap para pihak untuk dapat mendalami pihak terduga pelaku pembakaran ataupun terduga pemilik rendaman emas itu. Sudah ada 10 saksi yang kami ambil keterangannya dan sampai saat ini masih dalam tahap pengembangan,” ujarnya.
Di samping itu, tambah Teguh, pihaknya memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Hanya terdapat kerugian materi dari gubuk dan peralatan pertambangan yang terbakar.

“Yang dibakar saung, tapi mengakibatkan peralatan yang di dalam itu ikut terbakar. Gak ada korban (korban jiwa), masih belum ada informasi,” jelasnya .(*/Wan)

JAKARTA – Kejaksaan Agung memecat Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bondowoso Puji Triasmoro dan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasipidsus Kejari) Bondowoso Alexander Silaen. Keduanya dipecat dan tidak akan diberikan bantuan hukum.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana mengatakan, kaduannya dipecat baik dari jabatan dan anggota Kejaksaan karena telah mencoreng dan merusak Korps Adhyaksa sebagai penegak hukum.

“Kami sudah berbicara kepada Jamwas yang bersangkutan dan diberhentikan sementara. Tapi akan dipecat secara permanen menunggu putusan yang inkrah,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Ketut Sumedana, Kamis (16/11/2023).

Ketut menyatakan, Korps Adhyaksa tak masalah dengan tindakan hukum yang dilakukan lembaga anti rasuah itu. Malahan Kejaksaan Agung menyampaikan terimakasih kepada KPK untuk memproses hukum oknum jaksa yang terbukti melakukan tindak pidana. Bahkan, Korps Adhyaksa tidak akan memberikan pendampingan hukum kepada keudannya.

“Sampai saat ini kami belum memberikan pendampingan dan tidak akan melakukan pendampingan hukum. Bapak Jaksa Agung sudah tegas untuk menghukum dan memproses pidana jaksa yang menyalahgunakan wewenangnya,” tambah Ketut.

Jaksa yang terlibat maupun melakukan tindak pidana akan tindak tegas. Apalagi, Jaksa Agung, telah menyampaikan tak ada tempat bagi jaksa yang menyalahgunakan kewenangannya. Bahkan, Ketut menganggap, tindakan KPK justru membantu Kejaksaan Agung melakukan bersih-bersih internal.(*/Jo)

PADANG – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengimbau masyarakat dan netizen supaya memviralkan bila melihat adanya kecurangan pemilu. Menurut Mahfud, akan ada tim yang memantau kejadian viral terkait kecurangan Pemilu dari pusat untuk segera ditindaklanjuti.

“Jadi nanti kalau melihat ada kecurangan, langsung saja viralkan. Nanti diterjunkan tim akan langsung ketauan (siapa yang berusaha curang,” kata Mahfud saat kuliah umum di Kampus Universitas Andalas, Kamis (16/11/2023).

Mahfud menyebut celah-celah kecurangan Pemilu dapat dilakukan mulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kecurangan kata dia bisa dilakukan oleh tim-tim dari peserta Pemilu dan juga penyelenggara Pemilu. Sehingga kata dia suara perlu dikawal dari TPS sampai rekapitulasi oleh KPU.

Mahfud menyebut di era kemajuan teknologi, sangat mudah untuk memviralkan kejadian-kejadian kecurangan Pemilu.

“Cukup rekam video pakai HP viralkan. Nanti akan ada yang akan memantau dari pusat di mana saja ada kejadian kecurangan,” ucap Mahfud.

Cawapres pendamping Ganjar Pranowo itu kemudian membandingkan situasi Pemilu di zaman orde baru dengan Pemilu di zaman reformasi. Menurut Mahfud, saat Pemilu di zaman orba, pemerintah mencurangi kontestan lain untuk melanggengkan kekuasaan Presiden Soeharto. Tapi Pemilu di zaman reformasi, kecurangan dilakukan oleh kontestan terhadap kontestan lain.

“Ada yang jual beli suara. Mencurangi suara kontestan lain. Teman separtai saling jegal, dan parahnya ada transaksi jual beli suara di TPS dan PPS,” tuturnya.(*/Gi

JAKARTA – Co-Kapten Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ‘AMIN’ Nasirul Mahasin atau Gus Mahasin mengatakan akan memperkuat massa di Jawa Timur dan Jawa Tengah untuk memenangkan AMIN dalam Pilpres 2024. Dia menyebut akan menggandeng KH. Abdussalam Shohib atau Gus Salam menjadi komandan Timnas di wilayah tersebut.

“Gus Salam nanti komandannya, KH. Abdussalam Sohib yang ngomandoi. Dia timnas sekaligus komandan di daerah, dia lebih fokus di Jatim dan Jateng,” kata Gus Masahin di rumah perubahan Jalan Diponegoro 10, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/11/2023).

Gus Mahasin mengonfirmasi bahwa Gus Salam yang dimaksud yakni paman dari cawapres Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar (Imin). Ia adalah Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Maarif Denanyar, Jombang, Jawa Timur. Ia merupakan cucu KH Bisri Syansuri, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU).

“Iya Gus Salam itu. Gus Muhaimin itu panglima santri, Gus Salam presiden santri. Iya (Gus Salam komandan Timnas di Jatim dan Jateng),” ujar dia.

Gus Masahin mengaku optimistis akan memenangkan AMIN di dua wilayah tersebut dengan dinahkodai Gus Salam. Dia menyebut ada banyak dukungan pula dari para kiai lainnya. Dia pun meyakini keajaiban dari ‘langit’ melalui wasilah para kiai yang mendoakan AMIN untuk menang.

“Tentu munajat kepada Allah AMIN ini bisa menang karena perjalanan Gus Imin ini penuh dengan keajaiban-keajaiban Insya Allah 2024 sudah ada keajaiban pemenangan AMIN,” jelasnya.(*/Ad)

JAKARTA – Danone, salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di dunia menjadi salah satu sasaran boikot di Indonesia. Produsen makanan dan minuman asal Prancis itu dituding mendukung Israel dan menjadi salah satu penyumbang dana untuk penjajah Israel melakukan genosida di tanah Palestina.

Bila ditelusuri, kedekatan keduanya tampak jelas saat Danone berinvestasi di perusahaan rintisan Israel, Wilk yang mengembangkan teknologi makanan Israel yang mengembangkan susu sapi alternatif dan komponen ASI yang dibudidayakan dan diproduksi dari sel. Wilk Technologies diluncurkan pada 2020.

Berdasarkan berita dari Jerusalem Post pada Mei lalu, Danone memimpin investasi sebesar 3,5 juta dolar AS atau sekitar Rp 54,9 miliar bersama dengan perusahaan susu Israel Tara. Danone berharap setelah investasi tersebut dapat memiliki 2 persen modal saham Willk.

Wilk diketahui memiliki berbagai permohonan paten, salah satunya adalah proses produksi laboratorium yang mereplikasi sel-sel penghasi susu manusia (ASI) dan mamalia. Danone menyebut investasi ini sangatlah strategis karena perkembangan dunia produk susu non-hewani sangat menjanjikan.

Kerja sama ini pun telah menjadi kolaborasi strategis pertama di dunia untuk mengembangkan komponen ASI yang dibudidayakan yang akan dimasukkan ke dalam produk pengganti ASI.

Di Indonesia, kabar kerjasama Danone ini pun melahirkan seruan #TolakDanoneAqua di berbagai platform media sosial. Seperti Mas Gun yang menuliskan kekecewaannya kepada Danone di akun X miliknya @lagi_mece.

“Ga nyangka, ternyata Danone Aqua adalah salah satu penyumbang donasi buat zionis. Good bye deh pendukung genosida, mulai sekarang gua berhenti minum Aqua. Toh MUI udah ngeluarin fatwanya, #TolakDanoneAqua” tulisnya.

Kekecewaaan juga diungkapkan Dee melalui akun X miliknya @aashkaarora. Ia menuliskan #TolakDanoneAqua murni jahatnya?” dengan tampilan gambar botol minum Aqua.

Seruan memboikot pun ramai di akun Instagram Sehat Aqua @sehataqua. Warga net berbondong-bondong menuliskan salam perpisahannya dengan Aqua di kolom komentar, seperti @taufiq.07 yang menuliskan “BYE BYE AQUA #freeplaestina” di unggahan Aqua pada tanggal 19 Oktober 2023. Banyaknya protes dari warga net pun menyebabkan dua akun Instagram Aqua Danone yakni Sehat Aqua dan Danone Indonesia memilih untuk menutup kolom komentarnya.

Menanggapi boikot ini, Corporate Communication Director Danone Indonesia Arif Mujahidin mengatakan Danone merupakan perusahaan publik yang beroperasi di 120 negara dengan karyawan dari beragam latar belakang etnis dan budaya.

“Sebagai entitas swasta Danone tidak memiliki afiliasi dengan politik dimanapun. Danone berkomitmen untuk menjadikan bisnis sebagai kekuatan untuk mengalirkan kebaikan kepada masyarakat,” tulisnya dalam keterangan resmi.

Danone, sambung Arif, juga tidak memiliki pabrik dan tidak beroperasi di Israel. Di Indonesia, Danone memiliki 25 pabrik dengan 13 ribu karyawan dan melayani lebih dari 1 juta pedagang yang tersebar di Indonesia. Ia pun menekankan, Danone berkomitmen untuk mengembangkan investasinya di Indonesia untuk membantu ekonomi, sosial dan kesehatan bangsa Indonesia.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina yang mewajibkan dukungan bagi negeri para nabi itu. Berdasarkan fatwa tersebut, mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina hukumnya wajib, sementara mendukung Israel hukumnya haram.

MUI juga menegaskan, Muslim diharamkan membeli produk dari produsen yang secara nyata terafiliasi dan mendukung agresi Israel ke Palestina.

“Mendukung pihak yang diketahui mendukung agresi Israel, baik langsung maupun tidak langsung, seperti dengan membeli produk dari produsen yang secara nyata mendukung agresi Israel hukumnya haram,” kata Ketua MUI Bidang Fatwa KH Asrorun Niam Sholeh saat menyampaikan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina di Kantor MUI, Jumat (10/11/2023).

Fatwa ini ikut menguatkan gelombang boikot produk Israel dan pendukungnya sejak Israel melancarkan genosida di Gaza, Palestina sejak awal Oktober 2023. Israel tak segan menjadikan anak-anak, wanita, bahkan rumah sakit sebagai target serangan. Tak kurang dari 4.600 anak dan 3.100 wanita meninggal dalam 37 hari terakhir agresi Israel ke Gaza.

Seruan boikot produk Israel bukan hal baru. Boycott, Divestment, Sanctions Movement (BDS) yang pro kemerdekaan Palestina sudah menggalakkan aksi ini bertahun-tahun. Gerakan ini bahkan membuat daftar boikot terhadap Israel dan negara-negara pendukungnya dari berbagai aspek.(*/Gung)

KARAWANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menemukan ribuan alat peraga sosialisasi peserta pemilu yang ternyata mengandung unsur kampanye di wilayah Karawang.

“APS (alat peraga sosialisasi) yang mengandung unsur kampanye itu tentu tidak boleh dipasang, karena saat ini masih tahapan sosialisasi, bukan kampanye,” kata Ketua Bawaslu Karawang Engkus Kusnadi di Karawang, (16/1/2023).

Atas hal tersebut, Bawaslu Karawang bersama Satpol PP kini mulai melakukan penertiban APS yang tidak sesuai dengan ketentuan atau APS yang mengandung unsur kampanye.

Penertiban dimulai pada Selasa ini, di tiga kecamatan, yakni di Kecamatan Karawang Barat, Karawang Timur, dan Telukjambe Timur.

Selanjutnya, penertiban APS yang mengandung unsur kampanye juga akan digelar di seluruh kecamatan sekitar Karawang hingga 28 November 2023.

Menurut dia, APS yang memenuhi unsur kampanye di antaranya adalah mengandung unsur citra diri, ajakan, visi misi dan program.

“Jadi APS yang tertibkan kali ini adalah APS yang memenuhi keempat unsur kampanye tersebut,” katanya.

Kusnadi menyebutkan, sesuai dengan hasil dari pemetaan jajaran Panitia Pengawas Pemilu tingkat kecamatan, terdapat lebih dari 7 ribu APS yang mengandung unsur kampanye, tersebar di 30 kecamatan sekitar Karawang.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Karawang, Ade Permana, mengatakan, selain APS yang mengandung unsur kampanye, sasaran penertiban tersebut juga terkait dengan pemasangan APS yang melanggar Perda Karawang tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan (K3).

Pihaknya baru melakukan penertiban APS yang mengandung unsur kampanye, karena sebelumnya Bawaslu Karawang telah memberikan waktu ke parpol untuk menertibkan sendiri APS.(*/Eln)

JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri diperiksa kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo. Selain Firli ternyata penyidik juga memeriksa tiga pegawai KPK.

“Ada tiga orang saksi lainnya yang juga diperiksa hari ini di Dittipidkor Bareskrim oleh penyidik gabungan Subdit Tipidkor Krimsus PMJ dan Dittipidkor Bareskrim Polri,” kata Dirkrimsus PMJ, Kombes Ade Safri Simanjuntak, Kamis (16/11/2023).

Lebih lanjut Ade mengatakan, bahwa ketiga saksi lain selain Firli yang diperiksa merupakan pegawai KPK. Ketiganya juga diperiksa di Bareskrim Mabes Polri.

“Tiga orang tersebut pegawai KPK RI. Semua dikonsentrasikan untuk hari ini di Dittipidkor Bareskrim Polri,” jelasnya.

Direktur Tindak Pindana Korupsi (Wadirtipkor) Bareskrim Polri Kombes Arief Adiharsa mengatakan Firli diperiksa pada pukul 10.00 WIB. Namun, dia lebih awal datang ke ruang pemeriksaan penyidik Ditipikor Bareskrim Polri.

“Saat ini sudah hadir dan dalam proses dimintai keterangan di lantai 6 ruang pemeriksaan Dit Tipidkor,” jelasnya.

Diketahui Firli sudah beberapa kali tidak memenuhi panggilan penyidik. Pertama kali absen dari pemanggilan pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya terjadi pada hari Jumat 20 September 2023 lalu.

Ketika itu yang bersangkutan beralasan masih memerlukan waktu mempelajari materi pemeriksaan di kasus pemerasan SYL. Kemudian dipanggil ulang dan hadir memberikan keterangan di Bareskrim Polri pada hari Selasa 24 Oktober 2023 lalu.

Selanjutnya pucuk pimpinan lembaga antirasuah tersebut dipanggil lagi untuk dimintai keterangan tambahan di Polda Metro Jaya pada hari Selasa 7 November 2023 dan Firli kembali tak menghadiri pemeriksaan.

Alasanya tidak dia tidak bisa hadir karena ada kegiatan roadshow bus KPK dan Road To Hakordia 2023 di Aceh. Lalu dijadwalkan ulang dan diminta hadir di Polda Metro Jaya pada hari Selasa 14 November 2023 kemarin. Namun lagi-lagi Firli tidak hadir, kali alasannya ada agenda klarifikasi di Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Dalam perkara ini diduga terjadi pelanggaran Pasal 12 huruf e atau pasal 12 huruf B atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas UU Nomor 29 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncti Pasal 65 KUHP.(*/Nu)

JAKARTA – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas Anggota Komisi IV DPR RI, Vita Ervina, di daerah Kalibata, Jakarta Selatan, pada Rabu (15/11/2023) malam.
Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengamini adanya penggeledahan di rumah dinas Vita. Penggeledahan tersebut, kata Ali, terkait kasus yang menjerat mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

“Benar, tim penyidik KPK ( 15/11) telah lakukan penggeledahan rumah dinas anggota DPR dimaksud. Terkait perkara dugaan korupsi tersangka SYL dkk,” kata Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis (16/11/2023).

Tim mengamankan sejumlah dokumen serta bukti elektronik dari rumah dinas politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut. KPK akan segera melakukan proses penyitaan dari barang-barang yang diamankan tersebut.

“Dari penggeledahan diperoleh catatan dokumen dan juga bukti elektronik. Segera disita sebagai barang bukti dalam berkas perkara tersebut,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan Syahrul Yasin Limpo (SYL) sebagai tersangka. Politikus NasDem tersebut ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan suap terkait promosi jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

Syahrul Limpo ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya yakni, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan, Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat Mesin Pertanian, M Hatta (MH). Syahrul diduga menginstruksikan Kasdi dan Hatta untuk mengumpulkan uang terkait promosi jabatan di Kementan.

Adapun, harga yang dipatok untuk para eselon I agar mendapatkan jabatan di Kementan yakni kisaran 4.000 hingga 10.000 dollar Amerika Serikat atau setara ratusan juta rupiah. Syahrul Limpo diduga aktor tertinggi yang memerintahkan anak buahnya untuk mengumpulkan uang promosi jabatan tersebut.

Kasus ini bermula ketika Syahrul Yasin Limpo membuat kebijakan personal terkait adanya pungutan maupun setoran di antaranya dari ASN internal Kementan. Pungutan atau setoran tersebut dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pribadi termasuk keluarga intinya.

Berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan KPK, sumber uang yang digunakan para eselon di antaranya berasal dari realisasi anggaran Kementan yang sudah di mark up. Diduga, para eselon mengumpulkan uang dari para pengusaha yang mendapat proyek di Kementan.

Alhasil, ada harga yang dipatok oleh SYL dan dua anak buahnya tersebut. SYL diduga telah menerima sejumlah uang melalui Kasdi dan Hatta. KPK menyebut Kasdi dan Hatta sebagai representasi sekaligus orang kepercayaan dari SYL. Mereka disinyalir menerima uang secara rutin tiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

KPK menyebut penggunaan uang oleh SYL yang juga diketahui Kasdi dan Hatta antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian mobil Alphard. Sejauh ini, uang yang dinikmati SYL bersama-sama dengan Kasdi dan Hatta sejumlah sekira Rp13,9 miliar.(*/Jon)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mengatakan bahwa Gedung DPRD bisa digunakan oleh masyarakat atau organisasi di Kabupaten Bogor yang akan mengadakan acara pertemuan secara gratis.

Menurut Rudy Susmanto, gedung yang saat ini menjadi tempat kerjanya itu merupakan milik rakyat dan untuk rakyat.

“Jadi gedung rakyat boleh digunakan oleh rakyat, kecuali kegiatan komersil dan pernikahan,” katanya kepada wartawan, (14/11/23).

Rudy Sumanto menjelaskan, penggunaan gedung DPRD secara gratis oleh warga Kabupaten Bogor bisa dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu disaat tidak ada kegiatan Parlemen.

“Masyarakat bisa gunakan gedung secara gratis selama DPRD tidak menggunakan. Dari pada gedung DPRD di hari Sabtu dan Minggu libur kosong,” jelas Rudy Susmanto.

Selain itu, papar Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Gerindra tersebut, mempersilahkan kepada kelompok pemuda atau kelompok masyarakat juga bisa memakai gedung DPRD secara gratis.

“Yang penting, jaga ketertiban dan kebersihan lingkungan,” ungkapnya.

Bagi masyarakat yang ingin pinjam gedung DPRD, kata Rudy Susmanto, hanya perlu membuat surat peminjaman dulu kepada DPRD, kemudian nanti akan dicek jadwal kerja anggota dewan.

“Biasanya teman-teman yang sudah, mengajukan surat. Bahkan kita memfasilitasi bahwa anggaplah kita menerima aspirasi masyarakat dan lain sebagainya. Kalau untuk pernikahan atau hajatan, mohon maaf belum. Tapi kalau kegiatan kepemudaan atau kelompok masyarakat membutuhkan itu kami akan persilahkan,” tuturnya.

Namun begitu, Rudy Susmanto menyarankan, agar gedung DPRD tidak digunakan untuk kepentingan partai politik.

“Kalau partai jangan. Kantor itu dipinjam dari masyarakat Kabupaten Bogor, jadi kalau masyarakat mau pakai silahkan tapi dengan catatan tidak untuk komersil,”pungkasnya.(*/Wan)