Author Archives: Admin Jurnal Metro

JAKARTA – Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Abdul Musawir Yahya menepis anggapan Polri tidak netral dalam pilpres 2024. Menurutnya, Polri tidak mengarahkan untuk condong ke pasangan capres-cawapres tertentu.

“Kalau saya secara pribadi itu tidak meragukan, karena saya kalau boleh jujur saya sering komunikasi koordinasi sama aparat kepolisian dan saya kan punya pandangan politis sebagai mahasiswa juga. Tugasnya mereka mereka ini itu hanya sekadar untuk pengamanan,” kata Abdul,(18/11/2023).

Dia percaya sampai hari ini Polri tetap netral pada momentum pemilu.

“Saya banyak yang saya kenal (polisi) dan setiap saya tanya jawabnya adalah ‘ya netral aja mas kita, kita tidak punya kecenderungan kemana mana dan kerjanya kita ini untuk pelayanan’, ucapnya.

“Makanya saya yakin lah dengan netralitasnya, sampai hari ini saya sangat percaya dengan netralitas Polri dalam momentum 2024,” tuturnya.

Menurut, Panitia Kerja (Panja) Netralitas Polri yang diusulkan Komisi III DPR tidak perlu dibentuk. Dia khawatir tujuan dari diusulkannya Panja itu karena alasan politik.

“Enggak usah deh kayanya, misalnya kalau memang begitu kalau saling mencurigai kita pun juga curiga sama pejabat negara, sama kalau misalnya yang pelaksana pelaksana segala macam itu KPU bawaslu bentukan dari partai politik,” tuturnya.

“Itu pun saya punya data juga itu, jadi kita percaya ajalah saya kira Panja kaya gitu kan takutnya politis juga, jadi dibentuknya itu seakan akan, netralitas kepolisian itu sudah pasti akan melakukan itu,” tandasnya.(*/Ag)

BOGOR – Calon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menyinggung maraknya ketimpangan yang terjadi di Indonesia saat berpidato di hadapan para ulama. Anies bersama Calon Wakil Presidennya Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memenuhi undangan Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional di kompleks Majelis Az Zikra, Sentul, Bogor pada Sabtu (18/11/2023).

Di hadapan para ulama, Anies berjanji untuk mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia dimana pun berada. “Hari ini ketimpangan adalah potret indonesia, karena itu ikhtiar kita kembalikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Anies dalam pidato sambutannya, Sabtu (18/11/2023) dikutip dari Republika.

Anies menegaskan pemerintah Indonesia perlu menemukan solusi mencegah berlarutnya ketimpangan. Menurut mantan gubernur DKI Jakarta ini, ketimpangan dipandang sebagai sumber bagi masalah lain.

“Republik ini punya tantangan hadirkan NKRI, ketimpangan jadi tantangan,” ujar Anies.

Anies juga menyindir perspektif pembangunan yang selama ini digunakan di Tanah Air. Menurutnya, sebaiknya fokus diarahkan kepada pemerataan ekonomi. “Kami akan luruskan paradigma pembangunan yang tadinya fokus ke pertumbuhan tapi ke pemerataan juga,” ujar Anies.

Anies mengibaratkan pertumbuhan ekonomi sebagai kue yang mestinya dibagikan kepada rakyat. “Membesarkan kuenya baik tapi membagikan kuenya lebih baik. Jangan yang nikmati hanya sebagian saja,” lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Selain itu, Anies mengingatkan pembangunan di Indonesia perlu disesuaikan berdasarkan pendekatan kewilayahan. Sebab masing-masing wilayah dianggap berbeda kebutuhannya. “Pendekatan selama ini sektoral padahal perlu teritorial. Fokus ke wilayah karena kebutuhannya beda antara Sulawesi, Jawa, Kalimatan,” ucap Anies.

Diketahui, kegiatan Ijtima Ulama hari ini diadakan oleh tiga kelompok. Yakni, Front Persaudaraan Islam, Persaudaraan Alumni 212, dan Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) Ulama.

Para tokoh kelompok tersebut yang hadir ialah Ketua Majelis Syuro PA 212 Yusuf Martak, Sekretaris Dewan Syuro PA 212 Slamet Maarif, Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin. Tercatat, PA 212 dan GNPF Ulama menggelar Ijtima Ulama pada 2019.

Tujuannya pun sama guna menentukan capres-cawapres yang didukung dalam hajatan Pilpres. Pada 2019, kelompok tersebut mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
(*/Ad)

LAMPUNG – Polisi memburu tiga pelaku lain yang menjadi bagian dari tim perjokian tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Kejaksaan 2023 yang tertangkap tangan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung. Para pelaku diduga kuat melancarkan aksi berkelompok alias sindikat.

Terduga pelaku berinisial RDS (20) sebelumnya berhasil diamankan Tim PAM SDO Intelijen Kejati Lampung saat tes SKD berbasis komputer atau Computer Assisted Test (CAT) di Gedung Graha Achava Join Jalan Pramuka, Kota Bandar Lampung saat ini telah diserahkan ke Ditreskrimsus Polda Lampung.

“Mereka adalah tim sebetulnya. Namun demikian ketika (kasus) ini mencuat, tiga (terduga pelaku) lainnya melarikan diri,” ujar Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadilah Astutik, Jumat (17/11/2023).

Umi mengatakan, Polda Lampung telah mengidentifikasi ketiga pelaku yang melarikan diri dan masih dilakukan pengejaran oleh petugas.

Disinggung soal peran masing-masing pelaku, Umi menyebut, terduga pelaku RDS bertindak sebagai eksekutor alias penjoki, sedangkan ketiga rekan lainnya berperan memuluskan dan membantu aksi RDS

“Ketiga orang terduga menjadi tim dari RDS. Ketiga orang tim dari RDS ini untuk memuluskan kegiatan joki. Jadi yang joki hanya RDS,” jelas Umi.

Lebih lanjut Umi mengungkapkan, keempat terduga pelaku sindikat joki ini merupakan mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) alias berasal dari satu universitas sama dengan RDS.

“Iya, mereka semuanya sama-sama dengan RDS (mahasiswa ITB),” ucap Umi
Selanjutnya Umi berharap agar pihak kampus mendukung upaya pengungkapan kasus joki CPNS yang telah melibatkan mahasiswanya tersebut, sekaligus mengimbau para terduga pelaku kooperatif.

“Ya, kami minta pihak-pihak terlibat bisa menyerahkan diri,” tutur dia.

Sementara terkait upah yang diterima terduga pelaku RDS dan rekan-rekannya, Umi belum dapat membeberkan hal tersebut lantaran masih menjadi materi pendalaman pihak penyidik.

“Untuk hal tersebut masih dalam pendalaman (soal upah). Pelaku belum ditetapkan sebagai tersangka, masih menjadi saksi,” pungkas mantan Kapolres Metro ini.(*/Ti)

CIBINONG — Bupati Bogor Iwan Setiawan merevisi Peraturan Bupati (Perbup) Bogor Nomor 120 Tahun 2021, tentang jam operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang. Jam operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yang semula berlaku pukul 20.00-05.00 WIB, menjadi pukul 22.00 WIB-05.00 WIB.

Iwan mengatakan, revisi dilakukan atas masukan berbagai pihak, khususnya masyarakat, demi mengatasi penumpukan truk tambang yang sering dikeluhkan warga.

Sebab, ia menilai selama ini ada perbedaan waktu yang terlalu jomplang soal jam operasional truk tambang di Tangerang dan Kabupaten Bogor. Kondisi ini, kata dia menjadi salah satu penyebab terjadinya penumpukan kendaraan.

“Selama ini perbedaan jeda waktunya terlalu jomplang, di Tangerang kan dibuka pukul 22.00 WIB nah di kita pukul 20.00 WIB. Makanya hasil diskusi, kajian dan melihat kondisi langsung, kita mengambil langkah samakan jam operasionalnya. Diharapkan tidak ada penumpukan,” kata Iwan, Jumat (17/11/2023).

Dalam revisi perbup tersebut, Iwan juga memberikan ruang kepada masyarakat lewat pasal peran serta masyarakat. Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan perbup ini lewat pengawasan, pemberian saran atau pendapat, hingga penyampaian informasi atau pengaduan.

Untuk memaksimalkan penerapan aturan tersebut, ia pun menginstruksikan langsung Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor melakukan pengawasan selama 24 jam.

Tak hanya itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor juga diminta segera menindaklanjuti usulan perbaikan ruas Jalan Raya Serpong-Bogor ke Provinsi Jwa Barat karena masuk jalan provinsi.

“Hari ini sudah direvisi perbupnya, sudah ditandantagani. Saya minta petugas melakukan pengawasan dengan benar. Soal kondisi jalan yang rusak juga saya sudah instruksikan Dinas PUPR untuk berkomunikasi dengan PUPR Jabar untuk perbaikan segera, karena informasinya juga sudah masuk prioritas,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, mengatakan revisi Perbup ini merupakan bentuk keseriusan Bupati Bogor dalam merespon keluhan masyarakat. Selain mengurangi kemacetan, ia berharap Perbup ini juga melindungi pengendara lain.

“Karena mulai berlakunya kan bukan di jam sibuk. Kita bersyukur hasil kajian revisi ini langsung ditindaklanjuti dengan ditandatangani Bupati Bogor. Kita mulai sosialisasikan dan terapkan,” kata Dadang.

Tak hanya itu, Dadang juga berharap jalan khusus tambang yang sudah direncanakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, segera dimulai pembangunannya. Karena jalan ini menjadi solusi jangka penjang atas persoalan truk tambang saat ini.

“Kita juga ingin ada peningkatan jalan dari provinsi, bukan hanya diperbaiki, tapi standard kualitas jalannya juga ditingkatkan karena dilintasi kendaraan besar. Ini sudah diajukan lama dan informasinya sudah masuk prioritas pengerjaan, semoga segera ada perbaikan. Mohon doa dan dukungannya,” ucapnya.

Sebelumnya, diberitakan seorang warga Parung Panjang, Anaz Ginting, mengaku kondisi jalan di Parung Panjang semakin parah seiring waktu berjalan. Di mana, kemacetan semakin parah akibat truk tambang yang beroperasi di luar jam yang sudah ditentukan. Hal itu diperparah dengan kondisi jalan yang rusak berat, yang tak kunjung diperbaiki.

“Kondisi jalan serta kemacetannya semakin parah. Dan hampir tidak mengenal waktu, mengingat sendiri dari truk-truk itu punya operasional hours, tapi ya gitu mereka selalu mengabaikan dan memang sengaja parkir truk-truknya di bahu kanan serta kiri jalan,” ujar Anaz.(*/Jun)

DEPOK – Sebanyak 9.882 anak stunting atau gizi kurang di Kota Depok, Jawa Barat diberi makanan tambahan dalam program makanan tambahan (PMT) yang berlangsung selama 28 hari. Namun program yang sumber dananya dari dana insentif daerah (DID) ini sedang disorot, lantaran diketahui lebih dari 40 persen anggarannya terpotong sehingga tidak diterima anak secara utuh.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok, Mary Liziawati mengatakan pemkot mendapat anggaran Rp 4,9 miliar untuk makanan tambahan anak stunting. Dengan rincian tiap anak mendapat Rp 18 ribu sekali makan, tapi diakui jumlah tersebut tidak diterima utuh dan hanya Rp 10 ribu yang diberikan kepada penyedia makanan.

“Intinya Rp 18 ribu dipotong pajak 2 persen, kalau WUB-nya (wirausaha baru/penyedia) belum punya NPWP potong pajaknya 4 persen. Kemudian ada biaya aplikasi itu 2 persen,” jelas Mary Liziawati usai rapat dengan pendapat dengan Komisi D DPRD Depok, Jumat (17/11/2023).

Anggaran Rp 18 ribu itu juga dipotong untuk layanan distribusi makanan yang dibagikan para kader posyandu. “Kita bekerjasama dengan Ocan Bananas (Ojek Cantik Bawa Makanan untuk Balita Stunting) untuk mengantarkan ke rumah masing-masing, sama wadah atau toples (makanan),” katanya.

Mary mengatakan, meski adanya potongan ini, Dinkes Depok mengeklaim tidak berpengaruh pada kualitas makanan tambahan yang diberikan kepada anak stunting. Makanan yang diberikan disebutnya telah berstandar UNICEF hingga mengikuti arahan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Meski mengeklaim kualitas makanan tambahan terjamin, keluhan warga penerima PMT stunting belakangan ini ramai di media sosial. Seperti pemberian otak-otak, nugget hingga nasi kuah sop.

“Kami pastikan ya, kami evaluasi kalau memang masih ada permasalahan di lapangan nanti terus untuk diperbaiki. Nanti kami sampaikan ke teman-teman tenaga gizi dan teman-teman di Puskesmas untuk ikut terus melakukan pendampingan dan pengawasan dalam penyediaan maupun pendistribusian PMT,” jelasnya.(*/Idr)

MEDAN – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly enggan menanggapi status Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Prof Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej. Prof Eddy dikabarkan sudah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Yasonna memilih tak menjawab pertanyaan awak media soal perkara yang mendera Wamenkumham. Yasonna langsung meninggalkan lokasi saat terus dicecar mengenai kasus tersebut.

“Pak, ada desakan mundur terhadap pak Wamen (Wamenkumham), bagaimana Pak?” tanya wartawan kepada Yasonna usai kegiatan Satu Jam Bersama Menkumham di Universitas HKBP Nommensen Medan, pada Jumat (17/11/2023).

Mendapati pernyataan itu, Yasonna terus melangkahkan kakinya menuju kendaraannya. Yasonna tak melontarkan tanggapan apapun tentang nasib Prof Eddy di Kemenkumham.

Upaya wartawan meminta keterangan kepada Yasonna itu sempat dihalang-halangi oleh ajudan pengawal Yasonna. Bahkan salah seorang ajudan Yasonna yang mengeklaim dirinya bernama Ari sempat menarik tangan wartawan.

Diketahui, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyampaikan Prof Eddy masih menunaikan tugas seperti biasanya. Sehingga tak ada kegiatan berbeda yang dilakukan Prof Eddy pasca ditetapkan sebagai tersangka.

Kemenkumham juga mengungkapkan Prof Eddy sudah berada di Jakarta sejak awal pekan ini. Sebelumnya, KPK mengatakan pihaknya telah menandatangani surat penetapan Wamenkumham Eddy Hiariej sebagai tersangka kasus dugaan suap sekitar dua pekan lalu.

“Penetapan tersangkenkumham, benar, itu sudah kami tanda tangani sekitar dua minggu lalu,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (9/11/2023).

Alex mengatakan, pihaknya turut menetapkan tersangka lain dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. “Empat tersangka, dari pihak tiga penerima, pemberi satu,” ujar Alex.

Eddy Hiariej dilaporkan oleh Indonesia Police Watch (IPW) ke KPK atas dugaan gratifikasi sebesar Rp 7 miliar. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso pada Selasa (14/3) melaporkan Yogi Ari Rukmana selaku asisten pribadi Eddy Hiariej dan advokat Yosie Andika Mulyadi ke KPK.

Sugeng Teguh Santoso melaporkan keduanya atas dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp 7 miliar terkait konsultasi dan bantuan pengesahan badan hukum sebuah perusahaan.(*/Republika/Gint)

JAKARTA — Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan, netralitas aparatur sipil negara (ASN) selalu menjadi perhatian publik menjelang pemilihan umum (Pemilu). Untuk itu, Guspardi meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengawasi hal tersebut.

“Sehingga, Bawaslu semestinya meningkatkan kinerjanya dalam mengawasi masalah netralitas ASN ini,” kata Guspardi dalam keterangannya, Jumat (17/11/2023).

Guspardi memberi contoh ketika ada kepala daerah yang dalam pencalonannya didukung oleh partai politik (parpol). Menurut dia, setelah menjabat, bisa saja ada di antara mereka yang meminta ASN untuk mendukung parpol pendukungnya.

Bahkan bisa jadi, kata dia, ada oknum-oknum ASN yang mungkin memanfaatkan situasi agar dapat promosi jabatan dari kepala daerah yang bersangkutan.

“Makanya peran Bawaslu sebagai pengawas pemilu dalam memantau, menyelidiki dan menegur jika ada indikasi pelanggaran sangat penting sekali. Kapan perlu, menindak sesuai aturan hukum yang berlaku. Supaya, timbul efek jera,” ujar politikus PAN itu.

Legislator Dapil Sumatera Barat II itu pun menegaskan, tugas dan wewenang yang Bawaslu miliki sudah sangat jelas. Di mana, salah satu di antaranya adalah melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu.

Sebab itu, kata Guspardi, dengan segala kewenangannya, Bawaslu sebenarnya punya landasan kuat untuk mengawal, bagaimana ASN itu bisa netral. “Bawaslu harus pro aktif mengawasi sikap dan tindakan dari ASN,” kata Guspardi.

Di sisi lain, Guspardi menerangkan, Bawaslu bisa melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Seperti dengan Kemenpan-RB, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian lainnya serta lembaga terkait lainnya.

Untuk itu, Guspardi menegaskan Bawaslu mesti melakukan tindakan preventif dan rajin mengimbau para ASN agar tegak lurus, sesuai aturan yang berlaku. Dia menilai langkah proaktif Bawaslu dalam menyikapi ketidaknetralan ASN adalah sebuah keniscayaan.

“Apalagi jumlah ASN sangat besar dan merupakan tokoh di daerah tempat tinggal mereka. Hendaknya Bawaslu harus secara konsisten dan terus menerus menyuarakan tentang netralitas ASN ini secara berkesinambungan,” jelas dia.

Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negera (KASN) Arie Budhiman menyebutkan, berdasarkan hasil pengawasan KASN periode 2020-2023, sebanyak 70 persen dari ASN dengan jabatan fungsional yang melanggar netralitas berprofesi sebagai tenaga pendidik. Ada sejumlah faktor yang mendorong guru dan dosen melakukan pelanggaran netralitas tersebut.

“Pertama, faktor ikatan persaudaraan antara guru dan dosen dengan calon peserta pemilu dan pemilihan. Kedua, adanya kepentingan pragmatis pada sebagian kalangan guru untuk berpindah ke jabatan struktural tertentu,” ujar Arie dikutip dari laman KASN, Selasa (1/8/2023).

Sementara, di kalangan dosen, kata dia, ada keinginan untuk mendapatkan posisi pada struktural kampus atau jabatan lain yang tersedia di luar kampus, baik pada struktur pemerintahan maupun swasta. Menurut dia, para dosen sepatutnya menjadikan keahlian yang dimiliki untuk menjadi sumber substansi gagasan dan pijakan kajian bagi para politisi.

“Sehingga siapa pun yang menang, substansi gagasan akan diterjemahkan menjadi kebijakan publik. Karena itu, dosen tidak perlu menjadi tim sukses politisi tertentu. Para tenaga pendidik, baik guru atau dosen, tidak dibenarkan menjadi bagian dari dewan pakar atau tim pemenangan peserta pemilu dan pemilihan,” kata dia.

Secara lengkap, berdasarkan hasil pengawasan KASN periode 2020-2023, sebanyak 1.596 ASN terbukti melanggar dengan 533 ASN atau 26,5 persen, di antaranya adalah ASN dengan jabatan fungsional. Dari total 533 ASN pelanggar pada jabatan fungsional, sejumlah 373 ASN atau 70 persen di antaranya berprofesi sebagai tenaga pendidik, yang terdiri atas dosen dan guru.

Adapun jenis pelanggaran yang banyak dilakukan adalah kampanye atau sosialisasi media sosial melalui unggahan, komenter, membagikan, atau menyukai sebesar 34,9 persen; mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan sebesar 27,8 persen; foto bersama bakal calon atau pasangan calon 14,5 persen; dan menjadi peserta kampanye dengan memakai atribut partai, atribut PNS, atau tanpa atribut 4,5 persen.(*/Ag)

JAKARTA – Relawan Garda Matahari mendeklarasikan dukungan dan siap memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) pada Pemilu 2024.

“Kami siap memenangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai Presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029,” kata Kordinator Nasional Garda Matahari Azrul Tanjung, saat membacakan manifesto perjuangan dan perubahan di Gedoeng Joeang 45, Jakarta, Jumat (17/11/2023).

Garda Matahari merupakan relawan pemenangan yang didominasi oleh para mantan aktivis Muhammadiyah. Deklarasi nasional itu turut dihadiri calon presiden Anies Baswedan.

Azrul menyatakan Garda Nusantara siap mengawal terwujudnya pilpres yang damai, aman, dan berkualitas dengan mempertahankan prinsip-prinsip politik akal sehat. Selain itu, mengedepankan politik gagasan yang bermoral dan bermartabat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.

“Mendukung pemerintah dan penyelenggara Pemilu, dengan mengedepankan nilai-nilai kebangsaan, berdasarkan konstitusi dan aturan yang berlaku, agar Pilpres 2024 berjalan lancar dan aman,” katanya menegaskan.

Garda Nusantara kata Azrul akan mengawasi dan menolak praktik kecurangan pemilu, serta kampanye hitam guna menghindari konflik dan polarisasi masyarakat. Dia menegaskan menolak narasi negatif seperti fitnah, ujaran kebencian, dan hoaks yang berpotensi merusak demokrasi.

“Kami mengawasi penyelenggara negara baik sipil, Polri maupun militer untuk bersikap netral dan dalam penyelenggaraan pemilu,” katanya.

Sementara itu, calon presiden Anies Baswedan mengucapkan terima kasih untuk dukungan dari para relawan yang tergabung dalam Garda Matahari. Kata dia, sebuah gerakan baru Garda matahari dan insya Allah akan membawa suasana terang bagi Indonesia.

“Matahari yang terbit membawakan kepada kita cahaya, memberikan kepada kita energi untuk ikhtiar melakukan perubahan,” katanya menegaskan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada hari Selasa, 14 November 2023, menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024. Peserta Pilpres 2024 terdiri atas pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.(*/Ad)

JAKARTA — Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendukung aksi boikot terhadap produk pro-Israel yang belakangan meluas imbas praktik genosida yang dilakukan militer Israel di Gaza, Palestina. YLKI menilai, secara umum konsumen punya hak boikot produk bila perusahaan bersangkutan melakukan pelanggaran HAM.

“Jadi kalau barang tersebut diproduksi oleh produsen yang melanggar HAM, terlepas dari kasus Israel, konsumen memang harus melakukan perlawanan untuk tidak membeli itu,” kata Anggota YLKI, Tulus Abadi di Jakarta, (16/11/2023).

Seperti diketahui, aksi pembantaian yang dilakukan militer Israel terhadap warga sipil di Gaza, Palestina telah mendapat kecaman dunia. Konflik yang terjadi saat ini sudah dikategorikan sebagai kejahatan genosida karena serangan dilakukan terhadap fasilitas umum masyarakat, termasuk sekolah dan rumah sakit.

Tulus mengatakan, YLKI juga pernah melakukan kampanye boikot produk untuk beberapa barang yang dianggap melanggar HAM. Salah satunya Nike karena membayar buruh dengan upah yang sangat rendah.

“Aksi boikot dengan asumsi produsen melanggar HAM atau hukum atau tidak bayar pajak sebagai bentuk tanggung jawab konsumen, karena kalau kita konsumsi (produknya) kita ikut berkontribusi,” sambung Tulus.

Menurut dia, aksi boikot produk di luar negeri cukup efektif. Namun di Indonesia, sejauh pengamatan YLKI masih belum efektif. Hanya saja, lantaran aksi boikot kali ini berkaitan dengan isu konflik Israel-Palestina yang sensitif dan menyangkut keyakinan agama, maka bisa jadi efektif.

Tulus pun menuturkan, telah menanyakan kondisi penjualan ke salah satu restoran ayam cepat saji yang menjadi sasaran boikot. Menurut dia, berdasarkan petugas restoran tersebut, kunjungan konsumen turun hingga 50 persen dalam tiga pekan terakhir. “Itu artinya efektif, saya lihat di situ sepi juga,” ujar Tulus.

Oleh karenanya, YLKI menegaskan, aksi boikot terhadap produk merupakan murni hak konsumen. Boikot juga normal dilakukan di luar negeri sebagai bentuk protes luas kepada perusahaan yang bersangkutan.

Sebagai gantinya, masyarakat bisa memilih produk lain yang diyakini tidak melakukan pelanggaran. Namun, bagi produk yang memang tidak memiliki pengganti, mau tak mau akan tetap digunakan.(*/Fa)

JAKARTA – Kia Poetri diisukan menjadi sosok perempuan yang memiliki hubungan spesial dengan penyanyi Virgoun. Setelah sempat bungkam, Kia akhirnya angkat bicara dan mengklarifikasi terkait hubungan spesialnya dengan Virgoun.

Dikutip dari tayangan Rumpi, Kia mengaku sempat bingung lantaran ia diberitakan sebagai sosok perempuan yang memiliki hubungan spesial dengan Virgoun.

“Lebih ke bingung sih kenapa bisa sampai ke situ (dekat dengan Virgoun) arahnya,” ujar Kia Poetri.

Lebih lanjut, Kia pun membeberkan awal pertama ia bisa digosipkan merupakan kekasih dari Virgoun. Rupanya hal itu berawal dari kehadirannya di pesta ulang tahun sang bos.

“Waktu itu adalah acara ulang tahun bos aku kayak banyak juga kok artis yang datang waktu itu. Tapi kan aku memang sudah dekat dengan Abang (Virgoun),” jelas Kia.

“Teman aku bilang, ‘Tuh sana sama Virgoun’, aku bilang nanti takut apa-apa. Nah pas turun banyak yang nanya itu soal hubungan sama Abang. Aku bingung kan kenapa jadi ke gue,” sambungnya.

Sementara itu, Kia menyebut bahwa dirinya memang sudah cukup lama mengenal Virgoun. Pertemanan keduanya bahkan terjalin lantaran memiliki hobi yang sama, yakni motor. Menariknya, Kia pun mengatakan bahwa ia juga mengenal sosok Inara Rusli.

“Aku memang kenal sama Abang duluan kan kita main motor waktu itu. Kenalnya sudah dua tahun baru setelah itu kenal sama kakak Ina, memang aku dikenalin sama Abang kok ke kakak Ina,” paparnya.

Saking dekatnya dengan Virgoun dan Inara, Kia bahkan sampai menjadikan mereka sebagai panutan.

“Ya waktu itu Abang bilang ‘Kamu aku kenalin ya sama istri aku siapa tahu bisa belajar banyak’, soalnya kan aku memang tomboy banget ya orangnya, sekalian kan siapa tahu bisa bareng manajemennya sama kak Ina,” ungkapnya lagi.

Setelah kabar yang menyebut bahwa ia dan Virgoun memiliki hubungan spesial, Kia pun mengaku langsung menghubungi bapak lima anak itu beserta Inara.

“Dan yang balas ya mereka berdua, aku tanya kok kenapa bisa begini kalau kata kak Ina dia menasihati, ‘Ya sudah nggak bisa kita percaya sama mulut manusia’, gitu sih ya pokoknya menurut aku pasangan itu kan yang wow banget ya, panutan akulah,” pungkasnya.(*/Ind)