Author Archives: Admin Jurnal Metro

JAKARTA – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menangani kasus pertama cacar monyet (mpox) di daerahnya. Penyakit akibat infeksi virus monkeypox ini dialami warga asal Parungpanjang.

“Sudah ditindaklanjuti oleh tim kesehatan dan pasiennya juga sudah menjalani pengobatan,” kata Kepala Dinkes Kabupaten Bogor drg Mike Kaltarina di Cibinong, Bogor, (22/11/2023).

Mike menyinyalir pasien berjenis kelamin laki-laki itu terjangkit cacar monyet di luar Bogor. Alasannya, pasien lebih banyak beraktivitas di Kota Tangerang Selatan, Banten.

“Antisipasinya pasti kami lokalisasi dulu, dan jangan lupa juga masyarakat untuk tetap PHBS (pola hidup bersih dan sehat),” ujar Mike.

Sementara itu, Sekretaris Dinkes Kabupaten Bogor dr Agus Fauzi menjelaskan, pasien cacar monyet asal Parungpanjang tersebut hingga kini masih menjalani proses perawatan di salah satu rumah sakit (RS) wilayah Tangerang Selatan, Banten.

Dinkes Kabupaten Bogor juga segera melakukan pelacakan terhadap lingkungan pasien cacar monyet asal Parungpanjang tersebut untuk meminimalisasi penularan cacar monyet di wilayah Kabupaten Bogor.

“Nanti tetap akan ada pelacakan ke keluarganya, bisa saja anggota keluarganya (mengalami) gejala yang sama,” ujar Agus.

Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI melaporkan kasus konfirmasi mpox umumnya dialami kelompok masyarakat berorientasi seksual sesama jenis dari kaum laki-laki. Mereka memiliki kondisi penyerta HIV dan sifilis.
Gejala Cacar Monyet
Gejala cacar monyet biasanya diawali nyeri kepala kemudian diikuti demam lebih dari 38 derajat Celsius, nyeri tenggorokan, dan pembesaran kelenjar getah bening. Ruam setelah satu atau tiga hari.

Penampakan ruam berupa ruam merah yang jumlahnya sedikit. Ruamnya tersebar secara regional, misalnya di area lengan kemudian ada di area genital, tungkai, dan lainnya.(*/Ju)

JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi di Jabodetabek dan Surabaya terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kementerian Kesehatan.

“Lokasi tersebut di antaranya adalah kantor BNPB, Kantor Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, salah satu ruangan di Kantor LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) dan rumah kediaman dari para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (21/11/2023).

Ali menerangkan penggeledahan dilakukan dalam rangka pengumpulan alat bukti dan mendalami peran dari para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Dalam kegiatan tersebut penyidik KPK menemukan dan mengamankan barang bukti antara lain dokumen-dokumen pengadaan, catatan transaksi keuangan dan aliran uang ke berbagai pihak termasuk adanya transaksi pembelian aset-aset bernilai ekonomis dari para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Pendalaman lanjutan melalui penyitaan dan analisis atas temuan tersebut segera dilakukan untuk kemudian dikonfirmasi pada para pihak yang dipanggil sebagai saksi termasuk para tersangka,” ucap Ali.

Sebelumnya, pada Kamis (9/11), KPK mengumumkan telah memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kementerian Kesehatan.

Informasi soal penyidikan ini dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (9/11) malam.

“Pengadaan APD apakah sudah ada tersangka? Ya, sudah ada. Sprindik juga sudah kita tanda tangani,” kata Alex.

Perkara korupsi tersebut diduga terjadi pada pengadaan APD di Pusat Krisis Kemenkes tahun 2020. Akan tetapi, Alex belum bisa mengumumkan siapa saja pihak yang telah ditetapkan penyidik lembaga antirasuah sebagai tersangka dalam kasus ini. Nilai proyek pengadaan APD di Kemenkes tersebut mencapai Rp 3,03 triliun untuk lima juta set APD.

Dugaan sementara kerugian negara dalam kasus ini mencapai ratusan miliar rupiah dan sangat mungkin berkembang. KPK menyayangkan gelontoran dana besar dari pemerintah untuk perlindungan keselamatan dan kesehatan masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19 justru disalahgunakan melalui praktik-praktik korupsi.(*/N

JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sejauh ini telah menerima dua pengaduan terkait tindakan KPU RI menerima dan menetapkan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Pilpres 2024. Teradunya para komisioner KPU RI.

“Ada dua pengaduan terkait penetapan capres-cawapres. KPU RI diduga tidak profesional dan berkepastian hukum karena menerima pendaftaran dan menetapkan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres padahal PKPU belum diubah,” kata anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi kepada wartawan, Rabu (22/11/2023).

Berdasarkan catatan , salah satu aduan dibuat oleh tiga mantan aktivis prodemokrasi, yakni mantan sekjen Partai Rakyat Demokratik (PRD) Petrus Hariyanto, Firman Tendry Masengi dan Azwar Furgudyama. Ketiganya didampingi Tim Pembela Demokrasi 2.0 (TPDI 2.0) ketika membuat aduan pada 16 November 2023.

Koordinator TPDI 2.0 Patra M Zen mengatakan, pihaknya mengadukan semua (tujuh) komisioner KPU RI karena diduga melanggar kode etik karena mengesahkan Gibran sebagai cawapres. Pihaknya meminta DKPP menjatuhkan sanksi pemecatan kepada semua komisioner KPU RI.

Sebagai catatan, KPU menerima pendaftaran Gibran berlandaskan pada putusan Mahkamah Konstitusi (Mk) Nomor 90 yang memperbolehkan kepala daerah yang belum berusia 40 tahun menjadi capres ataupun cawapres. Putusan tersebut dibacakan pada 16 Oktober 2023.

Wali Kota Solo yang berusia 36 tahun itu mendaftar sebagai cawapres di KPU pada 25 Oktober 2023. Masalahnya, kata Patra, ketika itu Peraturan KPU (PKPU) 19/2023 masih mengatur bahwa syarat minimum capres dan cawapres adalah berusia paling rendah 40 tahun. KPU baru mengubah ketentuan batas usia minimum sesuai putusan MK pada 3 November dengan menerbitkan PKPU 23/2023.

Menurut Patra, regulasi baru itu seharusnya diberlakukan untuk pendaftaran capres dan cawapres Pilpres 2029, bukan 2024. Karena itu, pihaknya menilai pendaftaran Gibran seharusnya tidak diterima dan putra sulung Presiden Jokowi itu tidak ditetapkan sebagai cawapres pendamping Prabowo.

“Mengapa terjadi perbedaan perlakuan terhadap Gibran? Apa karena dia anak Presiden,” kata Patra.

Ketika konferensi pers penetapan capres-cawapres pada 13 November 2023, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari merespons dengan santai kemungkinan dirinya dan kolega diadukan ke DKPP. Hasyim menyampaikan bahwa pihaknya memang sudah ditakdirkan menjadi “ter” dalam proses penyelenggaraan pemilu. Mulai dari terlapor di Bawaslu, termohon di Bawaslu, teradu di DKPP, tergugat di PTUN dan Mahkamah Agung, serta termohon atas sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi.

“Jadi, sudah menjadi bagian dari risiko pekerjaan KPU kalau diadukan ke DKPP atau dilaporkan ke Bawaslu. Tentu saja sekiranya ada (laporan di Bawaslu atau aduan di DKPP) akan kami pelajari dan kami akan menyiapkan jawaban atau argumentasi ketika mengikuti persidangan yang digelar lembaga-lembaga tersebut,” kata Hasyim.

Belum diketahui kapan DKPP akan menyidangkan dua aduan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan KPU RI terkait pendaftaran Gibran ini. Yang jelas, DKPP sebagai lembaga etik tidak bisa membuat putusan yang membatalkan pencalonan Gibran.(Republika/Jo)

CIBINONG – Dinas Pemuda dan Olahraga ( Dispora ) Kabupaten Bogor pada awal 2024 mendatang akan menyiapkan Kontingen Olahraga untuk ambil bagian dalam Pekan Olahraga Pondok Pesantren Daerah ( Pospeda) Tingkat Jawa Barat 2024 mendatang.

Alasannya, Karena pada tahun 2024, Dispora Jawa Barat akan menggelar kembali event Pospeda Jabar yang akan diikuti para atlet dari kalangan santri yang ada di Jawa Barat
” Memang harus dari awal 2024 kita mempersiapkan Kontingen Kabupaten Bogor untuk ambil bagian pada event Pospeda Jabar 2024,” ujar Asep Taryat Taryana, PPTK Subkoord olahraga pendidikan dan sentra olahrga, Rabu, 22 November 2024

Asep mengatakan, event Pospeda Jabar 2024 akan dilangsungkan sekitar bulan Mei atau Juni 2024 mendatang

Idealnya, kata Asep, sebelum mengirimkan Kontingen ke ajang Pospeda Jabar 2024, harusnya ada Pospekab ( Pekan Olahraga Pondok Pesantren se Kabupaten Bogor dulu.

“Hingga para atlet santri yang akan mewakili Kabupaten Bogor minimal para juara di ajang Pospekab,” paparnya

Ia optimis semua stakholder yang terkait keolahragaan maupun DPRD akan setuju jika ada event Pospekab Bogor 2024.

Apalagi, sambungnya, saat ini Pemkab Bogor sudah punya Perda Pontren

” Namun yang udah pasti pada awal 2024 mendatang kami sudah harus.menyiapkan Kontingen Kabupaten Bogor untuk ajang Pospeda Jabar 2024,” pungkasnya. ( Asep Syahmid)

JAKARTA – Laksamana Yudo Margono resmi menyerahkan jabatan Panglima TNI kepada Jenderal Agus Subiyanto pada Rabu (22/11/2023). Usai upacara serah terima jabatan itu, di hadapan seluruh jajaran TNI dan tamu undangan, Yudo mengucapkan terima kasih dan berpamitan.

“Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Presiden, diberikan negara pada saya untuk memimpin TNI sejak 19 Desember 2022 yang lalu hingga saat ini. Dan pada seluruh masyarakat tentunya saya juga mengucapkan terima kasih,” kata Yudo kepada wartawan di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu.

“Dan juga pada seluruh jajaran TNI di mana pun berada dan bertugas. Saya mohon pamit,” kata dia melanjutkan.

Selain itu, Yudo menitipkan pesan agar TNI tetap profesional, modern dan tangguh dalam menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Ia juga meminta maaf atas kekurangannya selama menjabat sebagai Panglima TNI.
“Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kekurangan maupun tidak berkenan selama saya melaksanakan tugas sebagai Panglima TNI. Sebagai manusia biasa dan atas nama keluarga juga saya sampaikan terima kasih dan permohonan maaf,” ujar Yudo.

Dalam kesempatan yang sama, Jenderal Agus Subiyanto mengaku bakal melanjutkan berbagai program kerja telah dilaksanakan oleh Yudo. “Jadi sesuai visi misi saya, TNI yang PRIMA, (yakni) profesional, responsif, integratif, modern dan adaptif,” ujar Agus.

Agus menyebut, ada tiga program yang bakal dia lakukan dalam waktu dekat. Rinciannya, well trained atau melatih prajurit secara profesional, baik manuver individu ataupun manuver secara kelompok.

Selanjutnya, well equip atau melengkapi alutsista dan perlengkapan prajurit secara modern. Agus menjelaskan, pada poin ini, TNI akan menggandeng industri pertahanan dalam negeri.

“Kemudian well paid. Kita akan berikan ULP, terutama ULP yg sangat memadai. Nanti kita akan ajukan secara button up ke Kementerian Pertahanan. Mungkin itu saja program yang terdekat akan saya lakukan. Terima kasih,” ungkap Agus.

Adapun sebelum resmi menjabat sebagai Panglima TNI, Agus mengemban tugas Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Dia menjabat kurang dari sebulan sejak dilantik sebagai KSAD pada 25 Oktober 2023.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Jenderal Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI pada Rabu (22/11/2023) pagi. Agus menggantikan Laksamana Yudo Margono yang akan memasuki masa pensiun.

Pelantikan ini digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat pada pukul 08.30 WIB. Pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 102/TNI Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penanggalan serta penyematan tanda pangkat dan jabatan serta penyerahan tongkat komando Panglima TNI oleh Presiden. Setelah itu, dilakukan pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Jokowi.(*/Ag)

CIBINONG – Bupati Bogor Iwan Setiawan mengaku fokus terhadap penanganan banjir di wilayah Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, yang memang sedang memasuki musim penghujan.

Di sela acara Bogor Keliling (Boling) Iwan Setiawan mengatakan, Gunung Putri kebetulan adalah kunjungan kerja terakhirnya sebagai Bupati Bogor diujung tahun.

“Kebetulan Gunung Putri kunjungan kerja terahir saya sebagai bupati bogor dan memang agenda diujung tahun,” katanya.

Iwan memaparkan terkait kesiapan menghadapi musim penghujan di wilayah Desa Bojong Kulur yang menjadi langganan banjir.

“Hujan lebat atau curah hujan mudah-mudahan tidak tinggi karena saya lihat di gunung Putri itu sudah tren Desa Bojong Kulur sering terkena banjir,” paparnya.

Iwan juga menginginkan duduk bareng antar daerah dikarenakan dalam menghadapi banjir diwilayah Desa Bojong Kulur berbatasan dengan Kabupaten Bekasi.

“Saya sudah melihat langsung bagaimana kontruksi bangunannya perumahannya dan lain-lain, ya memang ini harus ada tangan-tangan dari pusat atau provinsi untuk menangani ini karena ini lintas kabupaten,” imbuhnya.

“Anggaran juga harus ada bantuan dari pusat bagaimana bikin tebingan atau mengkomunikasikan bagaimana dengan kota Bekasi, ternyata pas dapat informasi SOP yang diterapkan Bekasi itu terlalu rendah airnya,” tambahnya lagi.

Karena berhubungan dengan Bekasi, lanjut Iwan, perlu duduk bareng dengan Bekasi, lewat kementrian beberapa Minggu ini untuk mencari solusi dan PDAM Kota Bekasi siap membantu.

“Beberapa Minggu ini telah komunikasi dengan kementerian duduk bareng antara Kota Bekasi dengan Kabupaten Bogor, untuk bagaimana cari solusi dan PDAM kota Bekasi bocorannya siap membantu dengan mesin sedot yang ada di Kota Bekasi itu yang saya dapat,” tandasnya.

Untuk mesin memiliki 31 dan mendapatkan bantuan mesin pompa berjalan dan memiliki petugas siap siaga Untuk antisipasi banjir di wilayah Desa Bojong Kulur.(*/Rul)

BOGOR – Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor melepas 14 orang mahasiswa peserta kuliah kerja nyata (KKN) Internasional ke Thailand dengan target dapat mengajar atau memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat sekitar pesantren di negara tersebut.

Wakil Rektor Bidang Kerja sama, Inovasi dan Pengembangan UIKA Dr. Budi Susetyo di Kota Bogor, Kamis, mengatakan pelepasan 14 orang mahasiswa ke Thailand telah dilaksanakan pada Rabu (15/11) dengan harapan dapat berbagi kegiatan positif bagi masyarakat.

“Untuk tahun ini kami berharap selain mengajar siswa, mohon untuk dijangkau juga masyarakat sekitar pondok pesantrennya,” kata Budi.

Budi menyampaikan KKN internasional UIKA ke Thailand yang telah berjalan sejak tahun 2013 disambut baik akademisi dan masyarakat di sana, bagaimana mengenalkan prinsip-prinsip Islam yang humanis di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan keahlian.

Pada pengiriman mahasiswa KKN ke negeri gajah putih akhir tahun 2023 ini, UIKA memberi misi yang lebih luas dari sebelumnya, agar mereka menyentuh langsung penanganan masyarakat di sana.

Mereka harus menyesuaikan kultur dan mempelajari kondisi yang dibutuhkan masyarakat Thailand, sehingga ilmu dan keahlian yang dipraktikkan dapat mengena kepada mereka. Selain itu, menjadi ilmu baru para mahasiswa yang bisa dibawa ke tanah air.

“Misalnya bagi mahasiswa yang berasal dari program studi kesehatan masyarakat bisa memberikan penyuluhan-penyuluhan kesehatan kepada masyarakat di sana,” kata Budi.

Budi berpesan kepada para mahasiswa yang akan berangkat ke Thailand tepat pada hari ini, untuk selalu bisa menjaga nama baik institusi.

“UIKA Bogor sudah lumayan dikenal tepatnya di Songkhla, Thailand. Sudah banyak pihak yang terbantu dengan adanya program KKN ini. Jadi tolong dipertahankan untuk selalu memberikan kesan positif bagi UIKA Bogor”.

Budi menyampaikan, program KKN internasional UIKA yang sudah berjalan selama ini juga sudah banyak menginspirasi perguruan tinggi lain termasuk perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia.(*/Do)

MALANG – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang mengharapkan tingkat okupansi atau keterisian kamar hotel saat libur akhir tahun bisa mengalami peningkatan. Hal ini seiring dengan banyaknya kunjungan wisatawan.

Ketua PHRI Kota Malang Agoes Basoeki di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (21/11/2023) mengatakan bahwa pada November 2023, untuk tingkat okupansi memang belum mengalami peningkatan signifikan, dan berada pada kisaran 50 persen. “Harapan kami okupansi akhir tahun bisa penuh. Inginnya seperti itu, 80-90 persen. Untuk saat ini, 50 persen itu juga termasuk baik pada November, itu masih bisa cover, karena sebelum-sebelumnya (okupansi) juga bagus,” kata Agoes.

Agoes menjelaskan, dalam kondisi normal, kenaikan tingkat okupansi hotel menjelang libur Natal dan Tahun Baru biasanya terjadi pada pertengahan Desember. Namun, pada 2023, ada sesuatu yang berbeda yang dinilai menjadi tantangan tersendiri.

Menurutnya, datangnya tahun politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 juga diperkirakan akan memberikan dampak terhadap sektor perhotelan di wilayah Kota Malang. Meningkatnya kegiatan politik, diperkirakan berpengaruh terhadap aktivitas wisata.

“Tetapi, kalau untuk tahun ini akan berbeda, karena ada nuansa kegiatan politik yang berpengaruh. Pengaruhnya mungkin ke kegiatan wisata,” katanya.

Namun, lanjutnya, para pelaku sektor perhotelan yang ada di Kota Malang, masih bisa menangkap peluang dari penyelenggaraan kegiatan-kegiatan politik menjelang Pemilu 2024 tersebut. Sehingga, tingkat okupansi pada akhir tahun diharapkan tetap dalam kondisi baik.

“Hotel itu biasanya bisa memanfaatkan peluang tersebut. Tergantung kepandaian, kejelian dari masing-masing hotel untuk bisa memanfaatkan peluang nuansa politik ini,” katanya.

Ia mengatakan, meskipun pada akhir tahun 2023 diperkirakan akan dipenuhi kegiatan bernuansa politik termasuk di wilayah Kota Malang, PHRI Kota Malang berharap kondusifitas tetap terjaga sehingga para wisatawan tetap merasa nyaman. “Harapan akhir tahun, dari pihak kami, kondusifnya suatu kota, aman, tertib, kebersihan, kenyamanan itu dijaga. Hal-hal yang berkaitan dengan kreasi daripada pelaku pariwisata, didukung dengan jalan yang lancar, kota bersih, itu akan berpengaruh (kenyamanan),” katanya.

Berdasarkan data Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang mencatat bahwa jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Malang hingga September 2023 tercatat mencapai 1.903.516 kunjungan. Dari total tersebut, ada sebanyak 37.400 wisatawan mancanegara yang berkunjung ke wilayah Kota Malang. Diharapkan, sepanjang 2023 jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Malang bisa bertambah dan menggerakkan perekonomian setempat.(*/Gio)

JAKARTA – Irish Bella telah mendaftarkan gugatan cerainya pada Ammar Zoni di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat pada 6 November 2023. Sidang perdana perceraian dengan agenda mediasi pun telah dilakukan di 16 November 2023, meski harus ditunda lantaran ketidakhadiran penggugat dan tergugat.

Terbaru, Humas Pengadilan Agama Depok, M Kamal Syarif, membeberkan alasan Irish Bella tersebut mengajukan gugatan cerai usai 4 tahun menikah dan dikaruniai dua anak. Rupanya, ketidakharmonisan menjadi salah satu alasan wanita yang akrab disapa Ibel itu mengajukan gugatan cerai.

“Alasannya merasa rumah tangganya tidak harmonis, sehingga dia mengajukan haknya ke pengadilan,” kata M Kamal.

“Untuk detailnya nantikan dalam pemeriksaan perkara yang memang kewenangannya majelis hakim,” sambungnya.

Sementara itu, Irish Bella diketahui tak hanya mengajukan perceraian saja. Terdapat dua gugatan lain seperti hak asuh hingga nafkah buah hatinya.

“Dalam gugatan itu Irish Bella itu mengajukan hak asuh anak. Untuk nominal nafkah memang ada, nanti akan diperiksa di pengadilan,” jelas M Kamal.
“Kalau besaran nominal (nafkah) nanti sesuai dengan bagaimana kesanggupan dan sebagainya itu kan dalam pemeriksaan majelis hakim,” tambahnya.

Sementara itu, M Kamal menyebut jika bintang film Me vs Mami tersebut sama sekali tak mengajukan gugatan terkait harta gana gini.

“Kalau gana gini tidak ada,” ungkapnya.(*/Ind)

JAKARTA – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menanggapi ihwal pernyataan capres Ganjar Pranowo mengkritik penegakan hukum di Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo yang jeblok. Saat ditanya sikap PKS terhadap kepemimpinan Jokowi, Jazuli menyinggung, jika pun PKS mengkritik, itu tidak terjadi secara tiba-tiba akibat kecewa atau semacamnya.

“Kalau PKS sih, kalau pondasi kritik lima tahun 10 tahun ini sudah oposisi. Jadi kritiknya itu bukan gara-gara kecewa,” kata Jazuli kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/11/2023).

Jazuli menuturkan, kritikan mestinya dilakukan secara objektif. Dia pun menyindir karakteristik kritikan yang digulirkan oleh Ganjar terhadap kepemimpinan era Jokowi tersebut.

“Jangan kemarin puji-puji sekarang maki-maki hanya karena tidak didukung. Kalau PKS enggak gitu. Lakukannya lima tahun kita lakukan, kita buat buku putih, ada buku putihnya. Jadi sisi hukum, sisi demokrasi, itu kan mengalami penurunan,” jelasnya.

Jazuli menegaskan, kritikan mengenai penegakan hukum atau demokrasi mesti berdasarkan pada indikator yang ditetapkan, bukan semata sensitivitas. Saat ditekankan menurut PKS Ganjar kecewa terhadap Jokowi, Jazuli tak menampiknya. “Saya tidak mau menilai hati orang, tapi kalau jujur, kenapa dia baru bilang begitu,” kata Jazuli.

Sebelumnya, capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo mengkritik penegakan hukum pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi) jeblok hingga hanya memberi skor lima.

Adapun Ganjar memberi nilai lima dari skala satu sampai 10 pada sektor penegakan hukum Jokowi lantaran putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menyebut, sebenarnya penegakan hukum di Indonesia berada di angka tujuh hingga delapan, sebelum jelang tahapan Pemilu 2024.

Namun, indeks itu jeblok setelah adanya putusan MK tentang syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden, yang membuat Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka (36 tahun) bisa ikut kontestasi Pilpres 2024. Hal itu setelah MK mensyaratkan kepala daerah bisa ikut maju sebagai capres-cawapres.

“Kalau terkait itu (bidang penegakan hukum), jeblok. Poinnya lima,” kata Ganjar ketika berdialog dengan Guru Besar Fakultas Hukum UGM Zainal Arifin Muchtar dari tentang rapor pemerintahan Joko Widodo di acara Sarasehan Nasional IKA UNM di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (18/11/2023).(*/Ad)