Author Archives: Admin Jurnal Metro

LAMPUNG – Para nelayan di pesisir Kota Bandar Lampung kesulitan mencari solar untuk melaut. Stok BBM jenis solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) selalu habis, akhirnya mencari di SPBU dalam kota Bandar Lampung.

Di Kota Bandar Lampung hanya terdapat satu SPBN yang berada di kawasan TPI Lempasing. Namun, stok solar yang tersedia tidak mampu menampung kebutuhan kapal motor nelayan yang ingin melaut. Akhirnya, nelayan terpaksa mencari solar di SPBU untuk kendaraan umum, namun saat ini terjadi antrean panjang.

Kebutuhan solar bersubsidi untuk kapal motor nelayan di SPBN tersebut sangat menentukan jadi tidaknya melaut mencari ikan. Sementara pasokan solar di SPBN selalu habis, sehingga nelayan yang tidak kebagian mencari dan membeli solar di luar dengan harga di atas normal dan sulit didapat.

Menurut Said (56 tahun), nelayan Kotakarang, kekosongan solar subsidi di SPBN selalu terjadi, akhirnya nelayan menunggu pasokan solar lagi dari Pertamina untuk mengisi tangki kapal motornya untuk melaut.

“Selama menunggu solar murah di SPBN, kapal motor kami masih sandar,” kata Said, Kamis (23/11/2023).

Sedangkan Naldi (52), nelayan di TPI Lempasing, terpaksa meminta surat rekomendasi dari Dinas Perikanan dan Kelautan untuk mencari dan membeli solar di SPBU dalam Kota Bandar Lampung. Untuk membeli solar di SPBU kendaraan sudah mengantre panjang dan belum tentu dapat dalam sehari.

“Sekarang memang orang sulit mencari solar, sedangkan kami nelayan ingin membeli solar di tempat umum,” kata Naldi.

Baca juga: Syekh Isa, Relawan Daarul Quran di Gaza Syahid Sekeluarga dan Kisah Putri Dambaannya

Agar bisa melaut, menurut dia, solusinya banyak nelayan membeli solar kepada pengecer namun harganya sudah tinggi. Kondisi seperti ini kesulitan mencari solar sudah lama terjadi, sehingga banyak nelayan lama menyandarkan perahu motornya.

Baca juga: Syekh Isa, Relawan Daarul Quran di Gaza Syahid Sekeluarga dan Kisah Putri Dambaannya

Ketua DPD HNSI Lampung Bayu Witara mengatakan, kekosongan stok solar di SPBUN sudah lama terjadi. Akibatnya, para nelayan bermodal surat rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan mencari solar di SPBU, namun stok solar di SPBU juga sedang kosong.

Dia mengatakan, meskipun dapat surat rekomendasi dari dinas, nelayan juga kesulitan mendapatkan solar untuk kapal motornya karena di SPBU saat ini juga terjadi antrean panjang kendaraan, karena kondisi pasokan solar juga berkurang. “Solar ini nyawanya nelayan, karena kapal motor butuh solar biar bisa melaut,”ungkapnya.(*/Tian)

DEPOK – Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal di Kota Depok, Jawa Barat, akan dihentikan sementara mulai dari 24 hingga 26 November. Bantuan dihentikan sementara setelah program ini ramai disorot dan berjalan sejak 10 November lalu.

Kepala Dinkes Kota Depok Mary Liziawati mengatakan, langkah ini dilakukan setelah pihaknya mendapatkan banyak masukan dari berbagai pihak. Seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, masyarakat, media, serta pihak lain yang peduli terhadap kegiatan PMT lokal ini.

“Dalam waktu tiga hari ke depan, Dinkes, Puskesmas, dan lintas sektor pelaksanaan kegiatan akan melakukan evaluasi pemberian PMT lokal, edukasi dan pemberdayaan,” kata Kepala Dinkes Kota Depok, Mary Liziawati dikutip dari situs informasi Pemkot Depok , (24/11/2023).

Menurut Mary, evaluasi yang akan dilakukan meliputi pemantauan kenaikan berat badan balita sasaran, penguatan sosialisasi kepada masyarakat dan kader serta tetap melakukan edukasi Gizi Seimbang dan Pemberian Makan bagi Anak dan Balita (PMBA) kepada pengasuh atau ibu balita. Ada juga pemantauan pertumbuhan balita sasaran serta memperbaiki mekanisme pelaksanaan di lapangan.

Mary menjelaskan, langkah yang dilakukan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas kegiatan PMT lokal. Dengan jeda ini, maka akhir kegiatan rangkaian PMT Lokal yang semula akan terjadi pada 7 Desember, mundur menjadi 11 Desember 2023.

Dia berharap program PMT lokal di Kota Depok tidak dihentikan sepenuhnya. Pasalnya program tersebut bermanfaat, khususnya bagi balita yang berisiko stunting atau balita dengan gizi kurang atau balita dengan berat badan kurang atau berat badan tidak naik.

“Berdasarkan pemantauan di lapangan, didapatkan tren kenaikan berat badan balita sasaran yang dipantau melalui pengukuran oleh tenaga puskesmas dan kader posyandu menggunakan antropometri atau timbangan berat badan standar Kementerian Kesehatan,” katanya.

Dinkes Kota Depok disebutnya akan terbuka menerima masukan dari berbagai pihak. Tentunya pada sisa separuh waktu yang ada atau sekitar 14 hari ke depan dalam rangka perbaikan program PMT lokal di Kota Depok.

“Semoga dengan perbaikan ini, penurunan angka stunting Depok lebih baik lagi,”kilahnya.(*/Idr)

CIBINONG – Bupati Bogor Iwan Setiawan meresmikan jembatan rawayan yang menghubungkan transportasi antara warga Kelurahan Karadenan, Cibinong dengan Desa Waringin, Bojonggede dan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat di dua kecamatan daerah Kabupaten Bogor jembatan yang membentang diatas sungai Ciliwung .

“Hari ini kami meresmikan pembangunan jembatan rawayan di Kelurahan Karadenan, Cibinong, jembatan ini menghubungkan dengan warga Desa Waringin, Bojonggede dan ini salah satu bentuk perhatian dari Pemerintah Kabupaten Bogor untuk Masyarakat,” jelas Iwan Setiawan kepada wartawan, Jumat, 24 November 2023.

Iwan Setiawan mengatakan bahwa pada tahun ini, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) sudah membangun 29 jembatan rawayan.

“Tahun ini, kami bekerjasama lagi dengan Danrem 061 Surya Kencana untuk membangun 29 jembatan rawayan,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa selain membangun jembatan rawayan, bersama TNI, kami juga akan melakukan karya bakti TNI dan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD). (Rez)

CIBINONG – Wakil Ketua Bidang Jasa dan Kontruksi Kadin Kabupaten Bogor Atis Tardiana menyoroti rendahnya penawaran nilai atau harga proyek pembangunan insfrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR).

Ia pun menyampaikan masukan dan saran secara langsung dengan Plt Kepala DPUPR pada Kamis pagi, apalagi ada penawaran yang turun hingga 20 persen dari nilai anggaran pagu.

“Saat ini, penyedia jasa dari luar Kabupaten Bogor banyak yang menawar nilai proyek pembangunan insfrastruktur hingga 20 persen. Akibatnya karena tidak sesuai dengan demografi dan juga Harga Prakiraan Sendiri (HPS), banyak proyek yang berpotensi molor,” ujar Atis Tardiana kepada wartawan, Kamis, 23 November 2023.

Akibat dari ‘perang’ harga yang tidak sehat, hanya sedikit pengusaha dari Bogor yang mendapatkan proyek pembangunan insfrastruktur di Bumi Tegar Beriman.

“Pengusaha atau kontraktor Bogor sekitar 20 persen yang mendapatkan proyek pembangunan insfrastuktur di Kabupaten Bogor. Tentunya ini jadi keprihatinan,” tambah Atis Tardiana.

Wakil Ketua Bidang Sertifikasi dan Layak Fungsi Kadin Kabupaten Bogor Masington Pangaribuan mengatakan akibat 80 persen proyek pembangunan insfrastruktur yang dimenangkan pengusaha luar Bogor, ia pun siap menerima aduan masyarakat.

“Saya siap menerima aduan masyarakat, karena menyikapi permasalahan diatas atau yang utama potensi proyek pembangunan insfrastruktur yang molor,” kata Masington Pangaribuan.

Ketua Kadin Kabupaten Bogor Shinta Dhec Checawati melanjutkan sebagai mitra Pemkab Bogor dan sebagai Induk organisasi yang menaungi asosiasi kontraktor, ia dan jajaran akan terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Pemkab Bogor melalui SKPD terkait agar tahun depan keadaan ini tidak terjadi lagi.

“Komunikasi dan kordinasi ini penting dilakukan karena bagaimanapun penentu kebijakannya adalah Pemkab Bogor,” sambung Ketua Kadin. (Rez)

GARUT – Harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Mandalawangi, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, mengalami kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, sejumlah kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan adalah cabai, beras, jengkol, hingga tomat.

Bupati Garut Rudy Gunawan mengaku sudah langsung melakukan pengecekan harga kebutuhan pokok di Pasar Mandalawangi, pada Kamis (23/11/2023). Ia mengatakan, sejumlah komoditas masih mengalami kenaikan, seperti cabai, beras, dan lainnya.

“Semua ada kenaikan. Saya cek harga-harga bahan pokok, memang cabai masih mengalami kenaikan,” kata dia, Kamis.

Akibat harga yang tinggi, Rudy menilai, daya beli masyarakat menjadi turun. Berdasarkan pengamatannya di beberapa pasar dan pusat perbelanjaan di Kabupaten Garut, penurunan daya beli masyarakat itu diklaim mencapai 20 persen. Alhasil, omzet para pedagang menjadi berkurang.

Menurut dia, Pemkab Garut akan melakukan langkah untuk mengatasi kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah memasok sejumlah kebutuhan pokok ke pasar-pasar. Langkah itu diharapkan dapat menekan kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Kami akan konsolidasi dengan dinas pertanian agar segera didrop ke sini,” ujar Rudy.

Ia menambahkan, pihaknya akan terus melakukan pengecekan rutin terkait harga kebutuhan pokok. Menurut dia, ketersediaan bahan pokok di Kabupaten Garut sejauh ini masih aman. Namun, iaberharap, harga kebutuhan pokok akan kembali stabil, mengingat saat ini merupakan momen jelang pergantian tahun.(*/Dang)

JAKARTA – Juru Bicara (jubir) TPN Ganjar-Mahfud, Haris Pertama, menyoroti alasan pertemuan delapan organisasi aparatur desa (kepala desa dan perangkat desa) yang mengaku hanya menyampaikan aspirasinya ke Gibran Rakabuming Raka, dalam acara “Silaturahmi Nasional Desa 2023″ di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu, 19 November 2023.

“Berdasarkan keterangan Koordinator Nasional Desa Bersatu, Ia mengaku menyampaikan aspirasi. Ya kalau benar demikian harusnya semua pasangan capres cawapres diundang. Ini kan namanya sudah praktik politik tidak sehat? tanya Haris Pertama, Kamis (23/11/2023).

Haris menjelaskan, bahwa penyampaian aspirasi Kepala Desa kepada Cawapres Gibran Rakabuming Raka adalah tidak masuk akal.

“Bagaimana mungkin cawapres Gibran bisa menerima aspirasi aparat desa, padahal dari pencalonan nya saja menuai banyak polemik. Terus, apa sudah yakin menang? Kalau kalah bagaimana?” jelas Haris.

Dikatakan Haris, praktik seperti ini, jelas melanggar aturan dan tidak mengindahkan UU Pemilu dan UU Desa.

‘’Dukungan para aparatur pemerintahan desa yang memberikan sinyal dukungan kepada pasangan calon Prabowo – Gibran tidak etis dan merusak tatanan demokrasi. Meskipun dilakukan di luar tahapan kampanye, tetapi ini menjadi awal potensi dugaan pelanggaran yang rentan terjadi,’’ tegasnya.

Haris, menilai bahwa literasi hukum seorang cawapres Gibran perlu dipertanyakan. Karena sudah jelas larangan perangkat desa berpolitik praktis telah tertuang dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

“Ini jelas aturannya. Kok bisa seorang Cawapres tidak paham aturan, ini bisa jadi cawapres yang punya literasi hukum yang perlu dipertanyakan,” tutur Haris.

Haris juga meyakini masyarakat saat ini sudah cerdas menilai pemimpin yang berproses atau yang minim pengalaman.

“Ya jangan bodohi masyarakat dengan drama seperti drakor ini. Pastinya masyarakat saat ini sudah cerdas dan bisa menilai mana calon pemimpin yang berproses dan mana yang karbitan,” tandasnya.(*/Ag)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menanggapi perihal Ketua KPK Firli Bahuri yang bakal melawan usai ditetapkan sebagai tersangka, oleh Polda Metro Jaya kasus dugaan pemerasan Syahrul Yasin Limpo.

“Ya ndak apa-apa semua orang kan melawan. Apa ada orang ditetapkan tersangka tidak melawan? Semua melawan. Ndak papa itu hak dia. Dan harus kita hargai mudah-mudahan perlawanannya benar,” kata Mahfud kepada wartawan di Jakarta, Kamis (23/11/2023).

Mahfud mengatakan, sikap seseorang yang melawan usai ditetapkan sebagai tersangka merupakan bagian dari proses hukum.

“Karena perlawanan itu banyak yang benar juga, tapi banyak yang tetap salah. Ndak apa-apa proses hukum,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Polda Metro Jaya telah menetapkan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada Rabu (22/11/2023) malam.

Pihak pucuk pimpinan lembaga antirasuah itu mengatakan bakal melakukan perlawanan hukum usai ditetapkan sebagai tersangka. Pernyataan tersebut disampaikan kuasa hukum Firli Bahuri, Ian Iskandar.
Namun dia tidak membeberkan secara rinci apa langkah hukum yang bakal dilakukan sebagai bentuk perlawanan. “Intinya kita akan melakukan perlawanan, itu saja,” kata Ian Iskandar saat dihubungi awak media, Kamis (23/11/2023).

Menurut Ian Iskandar, pihaknya bakal mempelajari terlebih dulu apa yang menjadi pertimbangan atau dasar pihak penyidik Polda Metro Jaya menetapkan kliennya sebagai tersangka.

Dia juga mengaku telah bertemu dan membahas persoalan tersebut dengan kliennya pascapenetapan tersangka oleh Polda Metro Jaya pada Selasa (22/11/2023) malam.
“Kita akan pelajari dulu pertimbangannya apa ditetapkan tersangka. Kita pelajari dululah,” kata Ian Iskandar.(*/Fa)

JAKARTA – Penetapan Firli Bahuri sebagai tersangka dinilai otomatis mengakhiri peran dan jabatannya sebagai ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak agar pemerintah, segera menunjuk pelaksana tugas (plt) sebagai ganti sementara Firli Bahuri dalam struktur kepemimpinan di lembaga pemburu para koruptor tersebut.

“Setelah Pak Firli Bahuri ini tersangka, otomatis dan dengan sendirinya berdasarkan Undang-undang (UU) KPK, Pak Firli sudah nonaktif,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman melalui pesan singkatnya, Kamis (23/11/2023).

“Jadi, mulai saat ini, atau besok (24/11/2023) Pak Firli sudah tidak bisa lagi sebagai pimpinan di KPK. Bahkan sudah tidak lagi sebagai siapapun di kantor KPK,” kata Boyamin, menambahkan.

Boyamin mengacu pada Pasal 32 UU KPK 19/2019 yang mengatur tentang pemberhentian pemimpin KPK yang terlibat, atau tersandung kasus hukum. Boyamin mengatakan, Firli Bahuri memang masih punya kesempatan untuk mengundurkan diri sebelum pemberhentiannya dilakukan.

Tetapi, langkah mengundurkan diri tersebut semestinya sudah Firli Bahuri lakukan sebelum Polda Metro Jaya mengumumkan status tersangka terhadapnya, Rabu (22/11/2023). Sebab, jalur yang tersedia saat ini bagi Firli Bahuri adalah diberhentikan lantaran kasus hukum.

“Dan itu juga (diberhentikan) masih lebih baik bagi Pak Firli karena untuk memudahkan dia konsentrasi dalam menghadapi kasus hukumnya di Polda Metro Jaya,” begitu kata Boyamin.

Penetapan tersangka Firli Bahuri oleh kepolisian tersebut, Boyamin menambahkan, menyudahi beban berat KPK. Selama ini, kata Boyamin, citra miring atas peran dan fungsi KPK menjadi Firli Bahuri sebagai salah satu penyebab.

Menurut Boyamin, beberapa skandal dan sikap tak diharapkan oleh publik selalu tertuju kepada Firli Bahuri lantaran dinilai tak memiliki integritas dan profesionalitas dalam pemberantasan korupsi. Hal tersebut terjawab setelah kepolisian menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka atas kasus korupsi dan pemerasan, serta penerimaan gratifikasi.

“Jadi, di sisi lain, penetapan Pak Firli ini sebagai tersangka di Polda Metro Jaya seperti menghilangkan beban di KPK. Karena selama ini, KPK seperti tersandera, dan sulit bergerak melakukan pemberantasan korupsi karena adanya proses penyidikan korupsi yang dilakukan Polda Metro Jaya terhadap Firli Bahuri sebagai pimpinan di KPK,” kata Boyamin.

Firli Bahuri, pada Rabu (22/11/2023) malam ditetapkan sebagai tersangka. Polda Metro Jaya mengumumkannya sebagai tersangka dalam kasus korupsi berupa pemerasan, penerimaan gratifikasi, hadiah atau janji dalam pengusutan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) 2020-2023. Penetapan Firli Bahuri sebagai tersangka ini, terkait dengan pelaporan yang dilakukan oleh eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada Oktober 2023 lalu.

Penetapan Firli Bahuri sebagai tersangka itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 e atau Pasal 12 B atau pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 KUHP.(*/Jo)

CIBINONG – Bupati Bogor, H Iwan Setiawan, SE menyoroti pentingnya keberadaan Merchandise Store di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor.

Saat ini, kata Iwan, Stadion Pakansari yang sudah banyak menggelar pertandingan berskala nasional dan internasional masih belum memiliki Merchandise Store klub yang bermarkas di Pakansari.

” Merchandise Store itu sebenarnya sangat penting dan harus ada di Pakansari. Karena hal ini akan memudahkan para pecinta klub akan lebih mudah mendapatkan beragam Merchandise klub kebanggaannya,” ujar Iwan Setiawan, Rabu, 23 November 2023

Iwan mengaku sangat mendukung kalau kedepannya pihak klub yang bermarkas di Pakansari memiliki Merchandise Store yang mewah di dalam Stadion Pakansari.

” Beberapa Stadion sepakbola di Eropa selama ini rata rata sudah memiliki Merchandise Store dan juga ada Coffe Shop yang bisa tempat berkumpul para suporter sebelum pertandingan,” beber Iwan lagi.

Disamping itu, keberadaan Merhandise Store sebenarnya bisa jadi penambah pendapatan klub. ( Asep Syahmid)

JAKARTA – Prestasi yang membanggakan terus memayungi Tim Tenis UNHAN ( Universitas Pertahanan) dalam turnamen tenis Lapangan Piala Bela Negara 2023 yang berlangsung di Jakarta.

Tim Tenis UNHAN memastikan tiket tampil dalam Grand Final HUT Bela Negara ke -75 dan akan melawan Tim Tenis Sekjen Kemhan dalam laga yang akan dilangsungkan di Lapangan Kemenhan, Cawang, Jakarta, Jumat 24 November 2023.

Pada babak Semfinal turnamen Piala Bela Negara 2023 ini, Tim Tenis UNHAN mampu mengalahkan Tim Badiklat Kemhan dengan skor 3-2

Dalam.event Bela Negara 2023 ini, Tim Tenis UNHAN menurunkan para petenis sepert Brigjen Sudaryono, Brigjen Fahrid, Brigen Albert, Kolonel Adril, Kolonel Sugiri,
Kolonel Panji, Kolonel Guntur, Kolonel Eko, Kolonel Nurwanto, Letkol Abidin, Letkol Ramzil, Mayor Dursima, PNS Rudi, PNS Chadir, PNS Sri Hartati, Peltu Rosnawita, Ibu Novi dan Ibu Eko.

Para pemain Tim UNHAN akan bermain all out dalam laga Final melawan Tim Sekjen Kemenhan. Namun, para pemain Tim UNHAN juga harus tetap mewaspadai para pemain Tim Sekjen Kemenhan yang juga sama sama bagus dan berpeluang meraih gelar juara tahun ini. ( Asep Syahmid)