BANDUNG – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Bandung memprediksi akan terjadi hujan lebat di wilayah Bandung Raya pada tanggal 19 November hingga 20 November. Wilayah tersebut meliputi sebagian Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung.
Kepala BMKG Bandung Teguh Rahayu mengatakan potensi hujan lebat di wilayah Bandung Raya dapat terjadi disertai potensi dampak bencana yang ditimbulkan. Status dari potensi dampak bencana yang ditimbulkan akibat cuaca ekstrem yaitu waspada.
“Prakiraan berbasis dampak hujan lebat tanggal 19 November hingga 20 November waspada Kota Bandung, Cimahi, Bandung Barat dan Kabupaten Bandung,” ucap Rahayu melalui keterangan resmi, Selasa (19/11/2024).
Rahayu melanjutkan potensi dampak yang ditimbulkan akibat hujan lebat di wilayah Bandung Raya dan umumnya di Jawa Barat seperti banjir, longsor, bangunan rumah rusak hingga aktivitas masyarakat yang terganggu.
Ia meminta masyarakat tetap tenang dan waspada. Rahayu pun meminta masyarakat berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah dan tidak memaksa keluar rumah jika tidak perlu.
Di samping itu, ia mengingatkan masyarakat pesisir Jawa Barat waspada terhadap gelombang tinggi sejak tanggal 18 November hingga 24 November. Di perairan selatan Jawa Barat potensi gelombang tinggi mulai dari 1,3 meter hingga 2,5 meter.
Sedangkan perairan utara Jawa Barat mulai dari 0,5 hingga 0,8 meter. Masyarakat diminta untuk menjaga lingkungan dan mewaspadai bencana seperti angin kencang dan hujan lebat.
Ia menambahkan saat ini sebagian wilayah di Jawa Barat sudah memasuki musim hujan termasuk Bandung Raya. Hal itu ditandai berkurangan angin timuran atau monsun Australia dan bertambah awan tutupan yang menyebabkan hujan terjadi.(*/Hen)
CIBINONG – 3 Pasar di bawah binaan Perumda Pasar Tohaga sabet 3 penghargaan dari Kementerian Perdagangan dalam Penganugrahan Perlindungan Konsumen yang berlangsung di Banjarmasin 18 November 2024. Pasar tersebut adalah Pasar Jasinga Leuwiliang dan Ciawi.
Ketiga pasar tersebut dinilai sudah menjaga kepercayaan konsumen dalam hal transparansi tertib ukur.
Tentunya hal tersebut membuat bangga Haris Setiawan selaku Direktur Utama Perumda Pasar Tohaga. Dirinya merasa terpacu untuk menjadikan seluruh pasar yang dikelola Tohaga menjadi Pasar Tertib ukur. “Masih ada sekitar 24 pasar lagi yang belum mengikuti standar tertib ukur, pastinya ini menjadi motivasi kami kedepannya,” jelasnya.
Lebih lanjut dirinya mengatakan hal tersebut tak luput dari kerja sama para pihak, terutama Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Disperindag selaku pembina utama Perumda Pasar Tohaga. “Terimakasih pada semua pihak dan juga PJ Bupati Bogor Bapak Bachril Bakri dan Pak Arif selaku Kadis Perindag untuk semua dukungannya kepada pasar rakyat,” tambah Haris
Sementara itu PJ Bupati Bogor, Bachril Bakri mengatakan bahwa tak hanya penghargaan tertib ukur untuk 3 Pasar. Penghargaan juga di dapatkan Pemkab Bogor sebagai Daerah Tertib Ukur.
“Ini merupakan bukti nyata komitmen dalam menjaga transparansi, keadilan dan kepercayaan dalam setiap transaksi yang melibatkan pengukuran. Dengan standarisasi yang terjaga, kita bersama sama menempatkan ekosistem yang adil dan terpercaya,” tegas PJ Bupati Bogor.(*/Angg)
CIBINONG – Dengan difasilitasi Kantor Kesbangpol, KPU Kabupaten Bogor mensosialisaikan Pilkada Serentak 2024 kepada para budayawan.
Apalagi, KPU Kabupaten Bogor menargetkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Bogor 2024 sebanyak 85 persen atau naik dari sebelumya yaitu 71 persen.
“Tujuan kami mengadakan sosialisasi Pilkada serentak 2024 agar para budayawan memiliki hasrat politik, lalu mencoblos di Pilbup Bogor dan Pilgub Jawa Barat 2024,” ucap Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Bogor Aprian Wahyudi kepada wartawan, Senin 18 November 2024.
Aprian Wahyudi menuturkan bahwa pada Pemilu sebelumnya, Pilpres dan Pileg partisipasinya lebih tinggi dibandingkan Pilbup Bogor dan Pilgub Jawa Barat.
Hal ini pun menjadi tantangan KPU Kabupaten Bogor, hingga mereka berinovasi dan mensosialisasikan Pilkada serentak 2024 kepada banyak komunitas masyarakat.
“Kami pun berinovasi, agar partisipasi Pilbup Bogor dan Pilgub Jawa Barat 2024 meningkat dan lebih besar dibandingkan Pilpres dan Pileg,” tutur Aprian Wahyudi.
Salah satu budayawan Mohamad Aliyudin mengapresiasi KPU Kabupaten Bogor yang sudah melirik dan bahkan mensosialisasikan Pilkada serentak 2024 ke rekan-rekan budayawan.
“Semoga budayawan melek politik dan tidak masuk kedalam kategori golongan putih (Golput), mudah-mudahan kami berperan dalam mewujudkan target partisipasi pemilih yang dicanangkan KPU Kabupaten Bogor,” ungkap Mohamad Aliyudin.
Ia pun berpesan agar para budayawan tidak Golput dan melek politik, para calon kepala daerah pun ia minta harus memperhatikan dan memfasilitasi ruang gerak para budayawan.
“Kami ingin difasilitasi dalam ruang gerak dalam berbudaya maupun berkesenian, apalagi dengan budaya dan kesenian, budayawan bisa turut membantu pemerintah dalam menjaga moral masyakat, selain juga berfungsi sebagai pelestari adat istiadat,” tukas Mohamad Aliyudin.(*/Rez)
CIBINONG – Sekber Wartawan Bogor yang berdiri sejak 2012 kembali eksis dikancah publik melalui rapat kerja (Raker) ke-VII (7) sekretariat bersama (Sekber) Wartawan Bogor, Haji Raden Mas (HRM) Danang Donoroso SIP kembali terpilih sebagai ketua umum (Ketum) paguyuban atau perkumpulan insan pers Bogor Raya, usai dipilih secara aklamasi oleh ratusan peserta yang hadir, di Gerbera Hotel and Convention, Megamendung, Kabupaten Bogor, 06-07 November 2024.
Ketum Sekber Wartawan Bogor Raya HRM Danang Donoroso SIP mengapresiasi, keputusan seluruh anggota untuk kembali menunjuk dirinya sebagai Ketua Umum. Dan ia berjanji untuk mengemban amanah tersebut.
“Sebenarnya saya berharap ada regenerasi, mengingat saya sudah 12 tahun menahkodai Sekber Wartawan Bogor ini. Tapi dengan keputusan teman-teman yang kembali mempercayai saya untuk menjadi Ketua Umum, saya apresiasi, meskipun ini adalah amanah yang berat buat saya,” ungkap Danang Donoroso.
Dengan terpilihnya kembali Danang Donoroso sebagai Ketua Umum Sekretariat Bersama Wartawan Bogor, Ia berharap program Sekber kedepannya bisa lebih terfokus.
“Karena di sekber ini adalah kumpulan wartawan dari lintas organisasi profesi dan lintas media, saya berharap tidak ada yang membunuh sesama manusia dengan berita yang tidak mendidik. Kita adalah keluarga besar yang harus solid dan kompak,” ajaknya.
Sambung, Danang Donoroso menyampaikan, mengingat wilayah Kota dan Kabupaten Bogor yang sangat luas, kedepannya dia akan membentuk semacam koordinatoriat Sekber di beberapa wilayah. Tujuannya, untuk mengakomodir teman-teman di wilayah yang mungkin ingin bergabung di paguyuban keprofesian kewartawan tersebut.
“Kedepan saya akan mencoba bentuk koordinatoriat di wilayah dengan tujuan untuk mengakomodir teman-teman jurnalis di wilayah yang mungkin akan bergabung di Sekber Wartawan Bogor ini. Bisa saja kita bentuk koordinatoriat di wilayah Bogor Selatan, Bogor Barat dan juga Bogor Timur,” jelasnya.
“Jangan sampai ada lagi wartawan yang mengaku-ngaku anggota Sekber padahal bukan anggota. Akan lebih baik jika mereka seperti itu bergabung saja di sekber,” tuntasnya.(*/Haki)
JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rio Frandy menyebutkan istri, adik, kakak, anak, hingga ibu terpidana Rafael Alun terlibat dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) kasus korupsi yang menjerat Rafael. Hal tersebut, kata JPU, telah terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, dengan TPPU itu tidak hanya dilakukan oleh Rafael bersama sang istri, Ernie Meike Tarondek, tetapi juga dilakukan bersama-sama dengan sang ibu, Irene Suheriani Suparman; sang adik, Martinus Gangsar Sulaksono; sang kakak, Markus Seloadji; beserta sang anak, Christofer Dhyaksadarma.
“Terdapat adanya suatu kerja sama yang erat dan diinsafi dalam mewujudkan tujuan yang dikehendaki bersama,” ujar JPU saat membacakan tanggapan atas gugatan keberatan atas perampasan aset keluarga Rafael dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (8/11/2024).
Kerja sama dan kehendak yang sama dimaksud, kata JPU lagi, yakni dalam membayarkan atau membelanjakan harta serta menempatkan harta yang berasal dari tindak pidana korupsi ke dalam transaksi yang seolah-olah sah atau legal. Meski demikian, KPK hingga saat ini belum menetapkan status hukum terhadap keluarga Rafael tersebut, yang diduga terlibat TPPU.
Adapun TPPU Rafael dilakukan dengan membeli, antara lain tanah dan bangunan di Jalan Wijaya IV Nomor 11 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; tanah dan bangunan di Jalan Meruya Utara dan Jalan Raya Serengseng, Jakarta Barat, satu unit kendaraan Volkswagen (VW) Caravelle, serta dua unit Kios BM08 dan BM09 Tower Ebony, Kalibata City di Kalibata Residence, Jakarta Selatan, yang diajukan keberatan oleh pemohon.
Dengan terbuktinya Markus Selo Aji selaku pemohon kedua, Martinus Gangsar Sulaksono selaku pemohon ketiga, dan Irene Suheriani Suparman bersama-sama melakukan TPPU dengan Rafael, JPU menuturkan hal itu menunjukkan para pemohon keberatan tersebut bukanlah pihak ketiga yang beriktikad baik, melainkan pihak-pihak yang terlibat dalam TPPU yang dilakukan Rafael.
“Maka dari itu, pengajuan keberatan a quo tidak sesuai dengan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022,” kata JPU menegaskan.
Sebelumnya, permohonan atas keberatan perampasan aset-aset terpidana tersebut diajukan oleh korporasi CV Sonokoling Cita Rasa dan perorangan atas nama Petrus Giri Hesniawan (Pemohon I), Markus Seloadji (Pemohon II), dan Martinus Gangsar (Pemohon III). Adapun pengajuan keberatan oleh CV Sonokoling Cita Rasa untuk aset berupa satu unit mobil Innova dan satu unit mobil Grand Max.
Sedangkan Pemohon I, II, dan III mengajukan keberatan untuk uang di safe deposit box Rafael Alun sebesar 9.800 euro, 2,09 juta dolar Singapura, dan 937.900 dolar AS; perhiasan di safe deposit box berupa enam buah cincin, dua kalung beserta liontin, lima pasang anting, dan satu buah liontin; serta satu buah rumah di Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Lalu, satu buah rumah di Srengseng, Jakarta Barat dan ruko di Meruya, Jakarta Barat; dua unit kios di Kalibata City, Tower Ebony, Lantai GF Blok E nomor BM 08 dan nomor BM 09; serta satu unit mobil VW Caravelle.
Dalam perkara korupsi berupa gratifikasi dan TPPU atas nama terpidana Rafael Alun Trisambodo, Mahkamah Agung menjatuhkan pidana badan selama 14 tahun dan aset terpidana turut dirampas untuk negara. Atas putusan tersebut, KPK telah melakukan putusan pengadilan atas aset terpidana, yaitu dengan cara merampas aset terdakwa dan menyetorkannya ke kas negara pada Selasa (27/8/2024).(*/Jo)
CIBINONG – Sekretariat Bersama Wartawan Bogor, akan menggelar rapat kerja ke 7 2024 di kawasan Puncak Bogor. Ratusan wartawan teregistrasi bakal hadir dalam acara itu.
Ketua Umum Sekber Wartawan Bogor, HRM Danang Donoroso mengatakan, Raker Sekber ke 7 tahun 2024 menjadi titik balik dari keberadaan Sekber Wartawan Bogor yang telah terbentuk sejak 2012.
Rapat kerja tersebut, jelas Danang, akan membahas program terbarukan dari Sekber Wartawan Bogor yang sempat absen dari kancah publik.
“Momentum raker 2024 harapannya bisa kembali menghidupkan embrio Sekber Wartawan Bogor yang sempat padam. Kami ingin kembali dan eksis mengkritisi jalannya roda pemerintahan selaku kontrol sosial,” ujar Danang.
Ia berharap, para jurnalis yang tergabung dalam Sekber Wartawan Bogor dapat kembali ke rumah besar dan beraktivitas bersama seperti dulu.
“Saya ingin semua hadir dan guyub lagi. Sekber Wartawan Bogor memang bukan organisasi wartawan melainkan wadah paguyuban untuk semua wartawan,” jelasnya.
Lebih lanjut Danang mengatakan , Raker ke 7 Sekber Wartawan Bogor adalah momentum sejarah, dimana sebagian anggota Sekber sudah banyak menduduki sebagai ketua baik di lingkungan organisasi profesi jurnalis dari media-media mainstream dan dari lingkungan media lainnya.
Paguyuban para wartawan di Sekber Wartawan Bogor, lanjutnya, tidak membeda-bedakan asal usul baik itu dari sisi medianya, sukunya, maupun agamanya.
“Dalam hal ini Sekber Wartawan Bogor sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dengan kata lain kita tidak pernah membedakan satu sama lainnya, karena kita bersatu dan besar di bawah naungan rumah para wartawan yakni Sekber Wartawan Bogor,” tegasnya.
“Dengan digelarnya Rapat Kerja Ke 7 Sekber Wartawan Bogor, maka kita kembali bangkit untuk menunjukkan bahwa Sekber Wartawan Bogor kembali bangkit untuk berkiprah mengoptimalisasikan fungsi profesinya sebagai para jurnalis yang profesional,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Panpel Raker ke 7 Sekber Wartawan Bogor 2024, Coky Pasaribu menambahkan, kegiatan yang akan berlangsung di Hotel Gerbera Cipayung pada 6-7 November 2024 bakal dihadiri ratusan jurnalis.
“Insya Allah semua pengurus dan anggota akan hadir, belum lagi kami juga mengundang para ketua organisasi wartawan. Semoga acara nya nanti berjalan lancar dan sukses,” ungkap Coki Pasaribu.(*/Du)
SLEMAN – Ribuan massa yang merupakan santri dari berbagai pondok pesantren (ponpes) memadati kawasan Mapolda DIY, Selasa (29/10/2024). Para santri menggelar aksi mendesak polisi mengusut tuntas penganiayaan dan penusukan santri Ponpes al-Munawwir.
Ketua GP Ansor DIY, Abdul Muiz yang juga koordinator umum dalm aksi tersebut mengatakan, aksi ini merupakan bentuk keresahan para santri atas peredaran minuman keras (miras) di DIY. Pasalnya, santri yang menjadi korban penganiayaan dan penusukan merupakan korban salah sasaran dari pelaku yang berada di bawah pengaruh miras.
Baca Juga
Nekat Larang UNRWA, Israel Bakal Didepak dari PBB? Ketua DPRD DKI Jakarta Hadiri Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 Budi Said Catut Identitas Guru Ngaji dalam Pencucian Uang Transaksi Emas Antam
Muiz menyebut, peredaran miras ini memicu berbagai tindak kriminal. Termasuk penusukan santri Krapyak yang terjadi di Jalan Parangtritis, Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta, DIY, Rabu (23/10/2024) pekan lalu tersebut.
“Tidak ada tempat bagi kekerasan di masyarakat dan kami tidak akan tinggal diam hingga semua pelaku menerima hukuman yang setimpal,” kata Muiz saat menyampaikan orasinya dalam aksi yang digelar di Mapolda DIY, Kabupaten Sleman, DIY, Selasa (29/10/2024).
Muiz juga menyampaikan sejumlah poin pernyataan sikap terkait peredaran miras, dan pengusutan tuntas penusukan santri Krapyak. Pihaknya meminta polisi untuk menangkap dan mengadili pelaku penganiayaan santri.
Selain itu, polisi juga diminta menjaminan keamanan lingkungan bagi masyarakat, hingga evaluasi peraturan daerah tentang miras.
“Kami tegaskan, jangan sampai hilangnya kepercayaan pada aparatur negara memaksa kami untuk bertindak sendiri di luar koridor hukum,” ungkap Muiz dalam orasinya.(*/To)
JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejakgung) meyakini timbunan uang hampir Rp 1 triliun yang ditemukan di rumah tersangka Zarof Ricar (ZR) adalah hasil dari praktik mafia pengurusan perkara di lingkungan pengadilan.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mengatakan, tim penyidiknya sedang melakukan inventarisir berapa banyak kasus, atau perkara yang ‘ditangani’ melalui peran pengaturan ZR.
“Dia (ZR) mengaku lupa saking banyaknya. Dan penyidik saat ini sedang memperdalam dari alat-alat bukti yang lain,” kata Febrie, saat dihubungi media dari Jakarta, pada Selasa (29/10/2024) dikutip dari Republika.
Direktur Penyidikan Jampidsus Abdul Qohar, sebelumnya menyampaikan, dari pengakuan, timbunan uang hampir Rp 1 triliun itu, dikumpulkan sejak 2012, sampai ZR mengakhiri jabatannya sebagai kepala badan diklat hakim dan peradilan di MA pada 2022.
“Menurut keterangan dari yang bersangkutan (ZR), bahwa uang tersebut diperoleh dari pengurusan perkara. Sebagian besar dari pengurusan perkara,” ujar Qohar.
Akan tetapi, tim penyidikannya, kata Qohar, juga belum mengetahui pada kasus-kasus mana saja yang ZR terlibat dalam pengurusan tersebut. Akan tetapi, diyakini, ‘permainan’ ZR, bukan cuma di level MA. Tetapi juga di lingkungan peradilan di bawahnya. “Makanya, kita saat ini sedang mendalami uang-uang tersebut berasal, dan kemana saja yang sudah dikeluarkan,” ujar Qohar.
Penyidik Jampidsus-Kejakgung menangkap ZR di Jimbaran, Bali pada Kamis (24/10/2024). Sebelum menangkap ZR, tim penyidik Jampidsus, pada Rabu (23/10/2024) terlebih dahulu menangkap empat orang. Tiga diantaranya adalah hakim di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur (Jatim), yakni Erintuah Damanik (ED), Mangapul (M), dan Heru Hanindyo (HH), dan satu pengacara Lisa Rahmat (LR).
Ketiga hakim tersebut ditangkap karena diduga menerima uang suap-gratifikasi dari LR, selaku pengacara dari terdalwa Gregorius Ronald Tannur yang divonis bebas dari tuntutan 12 tahun penjara terkait kasus pembunuhan Dini Sera Afriyanti.
Dari penangkapan LR, ED, M, dan HH, penyidik Jampidsus menemukan barang bukti uang dalam berbagai mata uang kurang lebih Rp 20,7 milar. Dalam kelanjutan penyidikan kasus tersebut, Jampidsus menemukan peran ZR yang diminta oleh LR, untuk ‘mengatur’ putusan kasasi di MA ajuan Jaksa Penuntut Umum (JPU), atas vonis bebas Ronald Tannur di PN Surabaya itu.
Direktur Penyidikan Jampidsus Abdul Qohar mengungkapkan, dari pemeriksaan terhadap LR, diketahui menyerahkan uang Rp 1 miliar dalam valuta asing kepada ZR. LR juga menyerahkan valuta asing sekitar Rp 5 miliar untuk diserahkan kepada hakim agung yang memutus kasasi Ronald Tannur.
Dari penggeledahan yang dilakukan di kediaman ZR di kawasan Senayan, Jakarta Selatan (Jaksel), penyidik Jampidsus menemukan timbunan uang mencapai Rp 1 triliun dari berbagai mata uang. Penyidik juga menemukan timbunan kepingan emas sebanyak 446 keping dengan berat total mencapai 51 Kg yang jika dikonversi mencapai Rp 75 miliar.
Kasasi kasus Ronald Tannur sendiri, pada Selasa (22/10/2024) membatalkan vonis bebas PN Surabaya dengan hanya menghukum putra dari politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu dengan penjara 5 tahun.(*/Jo)
JAKARTA – Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyampaikan, salah satu fokus utama Kementerian Transmigrasi (Kementrans) adalah mengentaskan kemiskinan di Tanah Air dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu, transmigrasi tidak hanya untuk memindahkan orang saja.
“Fokus utama kami bukan lagi sekadar memindahkan orang yang di masa lalu sering dipelesetkan menjadi ‘hanya memindahkan kemiskinan dari tempat lama ke tempat yang baru’, tetapi ke depan kami ingin sungguh-sungguh bekerja dengan segenap hati untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Iftitah dalam rapat kerja Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (29/10/2024).
Selain mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, Iftitah menyampaikan, Kementrans bertekad untuk meningkatkan produktivitas para transmigran. Di antaranya, sambung dia, dengan melibatkan transmigran dalam upaya mewujudkan swasembada atau kemandirian Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pangan.
“Kami juga fokus meningkatkan produktivitas para transmigran melalui berbagai aktivitas dalam aktivitas ekonomi, termasuk swasembada pangan, agar ikut serta memberikan kontribusi kepada pendapatan negara dan pertumbuhan ekonomi,” kata Ifititah.
Kemudian, ia menyampaikan kontribusi para transmigran terhadap perekonomian daerah yang mereka tempati saat ini. Kehadiran mereka juga diharapkan mampu memperkokoh persatuan dengan masyarakat sekitar.
“Dengan tercapainya peningkatan pendapatan dan pemerataan kesejahteraan para transmigran dan masyarakat di sekitarnya diharapkan hal ini akan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata peraih Adhi Makayasa Akmil 1999 tersebut.
Berikutnya, dalam kesempatan yang sama, Iftitah menyampaikan, transmigran merupakan patriot bangsa. Oleh karena itu, kata dia, pendekatan transmigrasi ke depan tidak hanya berfokus pada bidang ekonomi, tetapi juga mengedepankan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), termasuk pembangunan karakter bangsa, dan pendekatan sosial-budaya.
“Sebagai contoh transmigrasi di Papua, kami akan fokus melaksanakan revitalisasi sepuluh kawasan transmigrasi yang saat ini sudah ada di Papua,” kata Iftitah.(*/Adr)
CIBINONG – Tingkatkan pengelolaan posyandu dan UMKM di wilayah Kabupaten Karangasem Bali, TP-PKK Kabupaten Karangasem Provinsi Bali lakukan sharing dan studi referensi ke TP-PKK Kabupaten Bogor sekaligus meninjau langsung Posyandu Anyelir yang berlokasi di RW 14 Ciriung, Kecamatan Cibinong. Rombongan diterima langsung oleh Pj. Ketua TP-PKK Kabupaten Bogor, RR. Indah Dewi Pangesti Bachril di Pendopo Bupati Bogor, pada Selasa (29/10)
Perlu diketahui bahwa, saat ini terdapat 5.152 Posyandu yang tersebar di Kabupaten Bogor yang terdiri dari 1.898 Posyandu tingkat pratama, 1.859 posyandu tingkat mandiri dan terdapat 26.618 Kader Posyandu se-Kabupaten Bogor.
Penjabat Ketua TP-PKK Kabupaten Bogor, RR. Indah Dewi Pangesti Bachril mengungkapkan, Ketua TP-PKK sebagai pembina Posyandu maka seluruh Ketua TP-PKK Kecamatan maupun Desa se-Kabupaten Bogor harus mampu berinovasi dalam melakukan pembinaan dengan cara menggabungkan berbagai program dengan pembinaan Posyandu tentunya untuk mewujudkan kesejahteraan ibu, anak, juga seluruh keluarga di Kabupaten Bogor. Sebab Posyandu ini menjadi salah satu sarana dalam menciptakan pengembangan dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) menuju Indonesia Emas.
“Pembinaan Posyandu ini senantiasa kita lakukan dengan melibatkan seluruh Kader Posyandu dan PKK se-Kabupaten Bogor. Sementara berkaitan dengan UMKM pembinaan yang dilakukan oleh Pemkab Bogor ini sangat luar biasa, kita memiliki banyak produk UMKM yang unggulan, mulai dari makanan hingga kerajinan. Melalui kegiatan ini kami berharap bisa berputar pengalaman, menambah ilmu dan wawasan serta memperkuat tali silaturahmi dan kerjasama antara kedua belah pihak,” terangnya.
Di tempat yang sama, Plt. Ketua TP-PKK Kabupaten Karangasem Bali, Sarini Artha Dipa menyampaikan bahwa tujuan dari study tiru atau study referensi ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan kegiatan Posyandu baik peningkatan kapasitas kader, Sumber Daya Manusia (SDM) juga pelaksanaan program Posyandunya. Posyandu seperti kita ketahui bersama merupakan salah satu lembaga pemberdayaan masyarakat Dalam pelayanan sosial, dasar yang pelaksanaanya dapat disinergikan dengan kegiatan pelayanan kemasyarakatan yang lainnya Sesuai dengan potensi wilayah masing-masing.
“Disamping itu, pelayanan Posyandu dapat membantu dan memudahkan masyarakat untuk mengetahui memeriksakan kesehatan terutama bagi anak-anak balita dan ibu hamil sehingga harapan kita bersama anak-anak lahir dalam keadaan sehat walafiat terbebas dari stunting,” tuturnya.
Selanjutnya, Kepala Diskop UMKM Kabupaten Bogor, Iman Wahyu Budiana menerangkan, terkait dengan UMKM ada sekitar 34.636 UMKM yang tersebar di Kabupaten Bogor ini. Pembinaan yang dilakukan Pemkab Bogor salah satunya dilakukan melalui pembuatan NIB dan PIRT kepada para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Bogor agar memiliki legalitas.
“Mudah-mudahan melalui program ini bisa mendorong tumbuh kembang UMKM di Kabupaten Bogor, ketika para UMKM ini tumbuh maka pasti perekonomiannya juga akan tumbuh,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Camat Cibinong, Acep Sajidin mengatakan, ada sebanyak 215 Posyandu di bawah pembinaan 4 Puskesmas yaitu ada Puskesmas Karadenan, Cibinong, Cirimekar dan Pabuaran Indah. Kegiatan Posyandu di Kecamatan Cibinong saat ini sudah berjalan dengan baik salah satunya kegiatan Posyandu Anyelir yang seluruh kegiatannya dibiayai oleh swadaya masyarakat mulai dari pembangunan gedung, operasional kegiatan Posyandu dilaksanakan menggunakan anggaran swadaya masyarakat.
“Sehingga masyarakat merasa memiliki memahami akan pentingnya posyandu, alhamdulilah kegiatan Posyandu juga pembinaannya sangat baik,” tandasnya. (As)
© 2015. All Rights Reserved. Jurnal Metro.com | Analisa Jadi Fakta
Koran Jurnal Metro