Author Archives: Admin Jurnal Metro

JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis data Sensus Pertanian 2023 Tahap I pada Senin (5/12/2023). Salah satu hasil sensus menunjukkan, adanya penurunan jumlah petani dari 31,71 juta unit usaha pertanian tahun 2013 menjadi 29,3 juta pada 2023 atau terjadi penurunan 2,3 juta petani dalam 10 tahun terakhir.

Pengamat Pangan dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori, menjelaskan, hasil dari Sensus Pertanian 2023 relatif mengejutkan. Ia menerangkan, sektor pertanian perlu perhatian ekstra serius. Pasalnya dari tahun ke tahun, pertanian terus mengalami penurunan kinerja.

Meski neraca perdagangan pertanian masih surplus, namun faktanya itu disumbang subsektor perkebunan, khususnya sawit. Sementara, komoditas perkebunan yang lain atau subsektor yang lain terus mengalami keterpurukan. Salah satunya tecermin dari impor pangan, baik nilai maupun volume, yang terus naik.

Di sisi lain, pertanian masih menjadi gantungan hidup banyak warga perdesaan. Namun, gantungan hidup ini ditandai dengan kondisi yang semakin gurem dengan produktivitas rendah yang ujungnya juga tak memberikan kesejahteraan. Sebagai catatan, petani gurem ialah mereka yang memiliki lahan sangat kecil yakni kurang dari 0,25 hektare.

“Pelan tapi pasti, sektor pertanian bakal ditinggalkan para pelakunya. Secara sukarela atau terpaksa,” kata Khudori dalam pernyataan tertulisnya, (5/12/2023).

Khudori mengatakan, asumsi itu tercermin dari hasil Sensus Pertanian 2023 Tahap 1. Di mana, unit usaha pertanian perorangan (UTP) turun 7,45 persen dari 31,71 juta unit dalam sensus 2013 menjadi hanya 29,34 juta pada sensus 2023.

Sementara jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum (UPB) sebanyak 5.705 unit, naik 35,54 persen dari tahun 2013 yang sebanyak 4.209 unit. Kenaikan juga terjadi pada jumlah usaha pertanian lainnya (UTL) dari 5.982 menjadi 12.926 unit.

“Masalahnya, di tengah penurunan unit usaha pertanian (perorangan), jumlah rumah tangga usaha pertanian (RTUP) pada 2023 justru meningkat 8,74 persen dari 26,14 juta rumah tangga pada 2013 jadi 28,42 juta rumah tangga pada 2023,” ujarnya.

Khudori menjelaskan, hal ini membuat rasio UTP terhadap RUTP turun dari 1,21 pada 2013 menjadi 1,03 pada 2023.

“Ini berarti dari tiap 100 rumah tangga usaha pertanian ada penurunan 18 unit usaha pertanian perorangan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir Tampak kian banyak petani yang meninggalkan sektor pertanian. Entah sukarela atau terpaksa oleh keadaan,” jelasnya.

Di saat bersamaan, petani semakin menua, sementara petani muda porsinya kian menurun. Proporsi petani pengelola UTP berusia 55-64 tahun meningkat dari 20,01 persen pada 2013 menjadi 23,3 persen pada 2023.

Begitu pula untuk petani berusia 65 tahun ke atas yang proporsinya meningkat dari 12,75 persen menjadi 16,15 persen dalam sepuluh tahun terakhir. Sebaliknya, petani berusia 25-34 tahun menurun dari 11,97 persen pada 2013 menjadi 10,24 persen pada 2023. Begitu pula petani berusia 35-44 tahun proporsinya menurun dari 26,34 persen pada 2013 hanya tersisa sebesar 22,08 persen pada tahun 2023.

Sementara itu, generasi Z maupun milenial, telah digadang-gadang menjadi solusi regenerasi petani yang usianya tua. Generasi Z dan milenial yang lebih melek digital diyakini lebih mudah mengadopsi teknologi digital untuk memodernisasi praktik di pertanian.

“Sayangnya, harapan itu pupus. Sepertinya, generasi Z dan milenial tetap tidak tertarik menekuni sektor pertanian karena ekosistem di sektor ini masih belum sepenuhnya terbentuk. Ekosistem yang ada justru mempersulit pelaku, yang ujungnya kerap kali merugi dan bikin jera,” ujarnya.(*/Bi)

MAJALENGKA – Pergerakan tanah dilaporkan kembali terjadi di wilayah Desa Cikaracak, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Warga sekitar diminta waspada akan kemungkinan terjadinya pergerakan tanah lagi, terlebih saat turun hujan.

Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majalengka Rezza Permana mengatakan, ada 35 rumah milik warga yang terancam longsor akibat terjadinya pergerakan tanah itu.

Tak hanya rumah warga, satu masjid dan tiang listrik pun dilaporkan terancam terbawa longsoran. “Posisi longsoran sekitar satu meter lagi dari rumah terdekat,” ujar dia kepada Republika, Selasa (5/12/2023).

Puluhan rumah itu dihuni 43 kepala keluarga (KK) atau 127 jiwa. Menurut Rezza, hingga kini warga belum ada yang mengungsi. Namun, kata dia, pihaknya sudah memberikan arahan agar warga segera mengungsi jika terjadi lagi pergerakan tanah yang terbilang besar.

Rezza menjelaskan, pergerakan tanah di wilayah Desa Cikaracak awalnya dilaporkan terjadi pada 29 Maret 2023. Pergerakan tanah sempat berhenti selama musim kemarau. Pada Senin (4/12/2023), setelah hujan deras mengguyur selama sekitar lima jam, pergerakan tanah dilaporkan kembali terjadi.

Struktur tanah yang labil di daerah tersebut dinilai menjadi salah satu faktor terjadinya pergerakan tanah. Rezza mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan pergerakan tanah di Desa Cikaracak.

BPBD Majalengka juga memasang alat manual untuk menghitung pergeseran tanah, serta menempatkan personel di lokasi kejadian. “Kami mengimbau masyarakat untuk berhati-hati ketika hujan turun,” ungkapnya.(*/Dang)

JAKARTA – Biodata dan agama Shella Saukia mendadak banyak dicari oleh masyarakat. Hal tersebut berhubungan dengan video dirinya yang menaiki koper listrik saat tengah menjalankan ibadah Umrah di Tanah Suci.

Kemunculan video tersebut jelas membuat netizen geram. Pasalnya, tak sedikit yang menduga bahwa Shella Saukia menaiki koper listrik di Masjidil Haram, tepatnya saat ia tengah menjalani tawaf.

Akan tetapi, baru-baru ini Shella memberikan klarifikasi melalui akun Instagramnya. Wanita yang dijuluki sebagai Crazy Rich Aceh ini mengatakan bahwa ia menggunakan koper listriknya untuk membeli oleh-oleh di Tower Zamzam, bukannya saat beribadah.

“Aku naik koper dari hotel Intercon ke Tower Zamzam yang jaraknya lumayan jauh. Yang tujuan ke Tower Zamzam beli oleh-oleh pas memang aku juga lagi turun perut waktu itu. Biasa aku pake koper itu cuma di bandara,” tulis Shella dikutip dari unggahan Instagram Story @shellasaukiaofficial, Selasa (5/12/2023).

“Banyak yang mengira aku ke masjid pakai koper ini sampai nyumpahin kaki aku lumpuh loh. Ngerinya, semakin ngeri fitnah dunia ini. Semoga kalian diberi terus jalan yang bener sama Allah supaya bisa menjaga ketikan,” lanjutnya.

Lantas, siapakah sosok Shella Saukia yang dijuluki sebagai Crazy Rich Aceh? Berikut ulasannya:

Memiliki nama lengkap Shella Saukia, ia diketahui merupakan seorang pebisnis asal Aceh. Kekayaannya yang melimpah, bahkan membuatnya dijuluki sebagai Crazy Rich Aceh.

Ia diketahui lahir di Aceh pada 4 Agustus 1990 dan menganut agama Islam. Shella juga diketahui merupakan kakak kandung dari selebgram Herlin Kenza.

Berusia 33 tahun, Shella diketahui sempat hidup sederhana bahkan mengontak di sebuah rumah bekas bantuan Tsunami Aceh.

Suami Shella diketahui merupakan seorang politisi partai bernama Achmad Fitra Budiman. Dari pernikahannya dengan politisi PAN itu, ia dikaruniai sepasang anak laki-laki dan perempuan.

Shella mengawali bisnisnya dengan menjadi seorang reseller. Keuntungan dari menjajakan barang milik orang lain inilah yang kemudian dipakai olehnya untuk modal berdagang hijab hingga omzetnya terus menerus meningkat.

Saat ini, Shella bukan hanya merupakan seorang pebisnis hijab, ia juga melebarkan usahanya dengan menjual gamis. Bahkan ia mampu mendirikan perusahaanya sendiri dan menempati posisi sebagai Chief Executive Officer (CEO) di Shellasaukia Group.

Bisnis yang ada di bawah naungan Shellasaukia Group tentu bukan hanya bisnis hijab dan gamis saja, melainkan juga produk perawatan kecantikan yang diberi label Shella Saukina Skin.

Sebelum viral lantaran video menaiki koper listrik, Shella juga sempat disorot lantaran dikomentari oleh istri Andre Taulany, Erin Taulany. Pasalnya, Erin sempat menyebut bahwa barang yang dipamerkan oleh Shella di sosial medianya tidaklah asli.

“Mending gak punya daripada pake fake,” kata Erin di kolom komentar akun Instagram Shella.
Selain itu, Shella baru-baru ini juga disorot lantaran memberikan bantuan untuk Palestina sebesar Rp1 miliar.(*/Ind)

JAKARTA – Eks ketua Mahakamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengaku terkejut mendengar pengakuan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019 Agus Rahardjo dan diikuti Menteri ESDM periode 2014-2016 Sudirman Said. Keduanya secara berurutan membuat pengakuan yang sama.

Baik Agus maupun Sudirman sempat dimarahi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kasus yang melibatkan ketua DPR periode 2016-2017 Setya Novanto (Setnov). Hamdan pun mendorong agar DPR bertindak untuk menelusuri masalah yang terkait eksekutif tersebut.

“Saya kaget mendengar pengakuan Agus Raharjo (eks ketua KPK), Sudirman Said (eks ESDM). Ditambah masalah putusan MK. DPR seharusnya gunakan hak konstitusional menanyakan ini kepada Presiden atau gunakan hak angket,” katanya melalui akun X @hamdanzoelva dikutip awak media di Jakarta, Selasa (5/12/2023).

Hamdan meminta DPR mengusut masalah itu untuk mencari kebenarannya. “Apa betul ada intervensi presiden atau hanya fitnah?” kata Hamdan yang kini menjadi Ketua Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar (Timnas Amin) tersebut.

Sebelumnya, Agus Rahardjo mengaku pernah diminta oleh Presiden Jokowi untuk datang sendiri ke Istana. Di situ, Agus diminta Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP) yang menjerat Setnov.

Saat itu, Setnov menjabat ketua umum DPP Partai Golkar sekaligus ketua DPR. Status hukum Setnov sebagai tersangka diumumkan KPK secara resmi pada Jumat, 10 November 2017. Adapun Sudirman Said kala itu terlibat urusan kasus ‘Papa Minta Saham’ yang juga melibatkan Setnov.

Pengurus Perhimpunan Bantuan Hukum & Hak Asasi Manusia (PBHI) Julius Ibrani menduga Jokowi telah melakukan obstruction of justice atau menghalangi penyidikan dalam kasus korupsi megaproyek E-KTP yang melibatkan Setnov. “Kami menyarankan (Jokowi) di-impeachment, bukan hanya interpelasi. Kami menyarankan DPR RI melakukan impeachment,” ujar Julius kepada media.

Sementara itu, Presiden Jokowi mempertanyakan maksud pernyataan mantan ketua KPK Agus Rahardjo yang mengaku pernah bertemu dengannya, dan diminta menghentikan penanganan kasus KTP-el. “Untuk apa diramaikan? Itu kepentingan apa diramaikan, itu untuk kepentingan apa?” tanya Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (4/12/2023).

Jokowi pun meminta publik memverifikasi pemberitaan pada 2017, kala kasus Setnov. Jokowi menekankan, ia malah saat itu mendorong Setnov mengikuti proses hukum yang ada.

“Yang pertama, coba dilihat di berita-berita tahun 2017. Di bulan November, saya sampaikan saat itu Pak Novanto, Pak Setya Novanto ikuti proses hukum yang ada. Jelas berita itu ada semuanya,” kata Jokowi.(Republika)

JAKARTA – PKS turut menyoroti draft RUU DKJ yang mengusulkan Gubernur Jakarta nantinya ditunjuk presiden. Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto mengatakan, kepala daerah di Jakarta harus tetap dipilih rakyat.

PKS berpendapat, usulan tentang pemilihan umum untuk gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota perlu dipertahankan. Ini untuk mewujudkan demokrasi secara lebih konsisten.

“Atau sebagai alternatif dapat diusulkan mekanisme pemilihan oleh anggota DPRD jika yang ingin dikedepankan pertumbuhan ekonomi yang membutuhkan kestabilan sosial politik,” kata Hermanto, (5/12).

Seperti pada rapat pleno penyusunan draft RUU DKJ, ia menekankan, Fraksi PKS melihat penyusunan dan pembahasan RUU DKJ tergesa-gesa dan terkesan ugal-ugalan. Padahal, seharusnya sudah lebih dahulu ada sebelum UU IKN.

Fraksi PKS berpendapat, RUU DKJ belum melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna. Padahal, UU Nomor 13 Tahun 2023 menyatakan keterlibatan partisipasi masyarakat yang bermakna harus memenuhi tiga syarat.

Pertama, ia menerangkan, hak untuk didengarkan pendapatnya. Kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya. Serta, ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat-pendapat yang diberikan tersebut.

Fraksi PKS menyayangkan, kewenangan khusus bidang kebudayaan, Pasal 22 ayat 1 huruf b, tidak disebutkan lembaga adat dan kebudayaan betawi. Serta, badan usaha dan lembaga pendidikan dalam pemajuan kebudayaan.

“PKS memandang pelibatan sebuah lembaga adat dan kebudayaan betawi ini sangat penting,” ujar Hermanto.

Berdasarkan catatan-catatan tersebut, Fraksi PKS menyimpulkan kalau DKI Jakarta masih layak menjadi Ibu Kota Negara. Karenanya, Fraksi PKS tetap menolak RUU tentang DKJ ditetapkan menjadi RUU usulan inisiatif DPR RI.

“Demikian pandangan Fraksi PKS ini kami sampaikan sebagai ikhtiar dalam mewujudkan keadilan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia,”pungkasnya.(*/Ad)

JAKARTA – Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta kepada petugas Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Rayon Barat Jakarta Utara di Rumah Pompa Waduk Pluit untuk senantiasa bersiaga saat memasuki musim hujan.

“Kepada teman-teman, ini dari SDA ada 15 sampai 20 orang, saya titip, supaya bila suatu saat dibutuhkan, mesin ini dapat dihidupkan sesuai dengan waktu standar operasional prosedur yang pas,” kata Heru saat meninjau Rumah Pompa Waduk Pluit, di Jakarta Utara, (5/12/2023).

Heru juga menerima laporan dari petugas bahwa selama dua hingga tiga hari terakhir, pompa di tempat itu berfungsi secara optimal.

“Aman, dua-tiga hari kemarin dihidupkan. Dihidupkan pada posisi yang normal, ya,” kata Heru.

Pada kesempatan itu, Heru juga menyebutkan bahwa keawetan fungsi rumah pompa adalah tanggung jawab bersama. Ia menegaskan, jika masih ada warga yang tetap membuang sampah sembarangan ke kali atau aliran air, maka hal itu akan membuat rumah pompa akan bekerja keras.

“Masih banyak sampahnya, makanya satu saja pesannya kepada masyarakat. Jangan buang sampah agar kita dapat mengantisipasi banjir nanti bersama-sama,” kata Heru.

Pada kesempatan itu, Heru melihat langsung bekas-bekas material kolom pompa yang rusak di Rumah Pompa Waduk Pluit yang sudah diganti oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.

Pergantian itu dilakukan untuk memastikan 10 pompa di Rumah Pompa Waduk Pluit berfungsi secara normal semuanya untuk mencegah terjadinya banjir di Penjaringan, Jakarta Utara.

“Dari sepuluh yang rusak empat unit, itu semua sudah diganti. Pompa tengahnya saja yang diganti,” kata petugas Suku Dinas Sumber Daya Air Rayon Barat Jakarta Utara Edi Priyatno.

Penggantian tersebut, menurut Edi, bersifat pemeliharaan berkala untuk menjadikan kolom pompa yang keropos dan berkarat tidak menghambat aliran air. “Sekarang 10 pompa di Waduk Pluit, dipastikan semuanya siap berfungsi normal,” ungkapnya.(*/Nu)

CIBINONG – Kadispora kabupaten Bogor, Asnan AP menaruh harapan besar dengan kehadiran Borneo Hornbills salah satu klub anggota IBL 2024 yang akan bermarkas di Laga Tangkas, Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor..

Asnan AP optimis Borneo Hornbills akan punya dampak positif kepada ekonomi masyarakat dan pendapatan daerah .

Selain itu, kata Asnan AP, kehadiran Borneo Hornbills juga pastinya bisa meningkatkan atmosfir atau gairah basket di Kabupaten Bogor

Kedepannya, sambung Asnan AP, diharapkan muncul para pebasket binaan Perbasi Kabupaten Bogor yang bisa jadi bagian dalam skuad Borneo Hornbills pada ajang IBL kedepannya.

” Intinya keberadaan Borneo Hornbills di Pakansari akan punya dampak positif yang banyak bagi Kabupaten Bogor,” paparnya. (Asep Syahmid)

CIBINONG – NPCI Kabupaten Bogor selama ini termasuk salah satu lembaga keolahragaan yang sangat perhatian kepada para atlet binaannya.

Bahkan, NPCI Kabupaten Bogor sejak beberapa tahun lalu juga sudah menggelontorkan ” Gaji Atlet” atau uang pembinaan bulanan kepada para atlet binaanya.

Pemberian ” Gaji Atlet” yang diberikan oleh NPCI Kabupaten Bogor ini menggunakan skema atau cluster sesuai dengan prestasi para atlet.

” Kami sudah menerapkan pembagian uang pembinaan bulanan secara rutin dengan skema empat cluster yakni Utama, Madya, Pratama dan Pemula,” ujar Ketua Umum NPCI Kabupaten Bogor, M Misbach, Selasa, 5 Desember 2023.

Pemberian uang bulanan pembinaan kepada atlet binaan NPCI Kabupaten Bogor diberikan sesuai data rekening tiap atlet.

Menurutnya, pemberian ” Gaji Atlet” yang diberikan NPCI Kabupaten Bogor ini berasal dari anggaran atau dana hibah yang diterima NPCI Kabupaten Bogor selama ini.

“Jika mau ada event seperti Peparda Jabar nominal uang pembinaan bulanannya kami tingkatkan,” terang Misbach

Intinya, sambung Misbach, nominal yang diberikan oleh NPCI Kabupaten Bogor kepada para atlet binaanya tiap bulan jangan dilihat dari besarannya.

“Namun rutinitas dan berkelanjutannya menjadi hal yang sangat penting dan bermakna, ” paparnya

Misbach menambahkan, sebenarnya NPCI Kabupaten Bogor merasa senang dengan gagasan atau rencana Dispora Kabupaten Bogor yang akan memberikan uang bulanan kepada para atlet berprestasi. ( Asep Syahmid)

CIBINONG – Sejumlah kepala desa (Kades) di undang klarifikasi Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor, terkait pengelolaan anggaran dana desa, bantuan keuangan insfrastruktur desa atau satu milyar satu desa (Sami Sade) maupun lainnya.

Apalagi, dari beberapa orang Kades tersebut, ada yang sudah dinyatakan sebagai tersangka oleh kejari Kabupaten Bogor, dan bahkan dititip tahan di Lapas Pondok Rajeg, Cibinong yaitu Kades Kranggan Gunung Putri periode 2017-2022 Adang dan Kades Tonjong Tajurhalang Nur Hakim.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto pun beranggapan Inspektorat Kabupaten Bogor tidak berhasil menjalankan tugasnya, hingga sejumlah Kades ‘dipanggil’ dan bahkan dijadikan tersangka oleh Kejari Kabupaten Bogor maupun aparat penegak hukum lainnya sepertu Polres Metro Depok.

“Apabila masih banyak Kades yang berproses atau bermasalah dengan hukum, maka jangan hanya salahkan Kades tetapi juga Inspektorat,” kata Rudy Susmanto kepada wartawan, Selasa, 5 Desember 2023.

Rudy Susmanto menuturkan bahwa Ispektorat bukan bertugas sebagai pemukul, tetapi berrugas sebagai pendamping secara administrasu dan hukup bagi para Kades.

“Kalau banyak Kades yang bermasalah dengan hukum, berarti Inspektoratnya tidur atau gagal. Harusnya mereka melakukan pendampingan kepada para Kades hingga mereka tidak bermasalah dan terjerat hukum, demi percepatan pembangunan di desa-desa,” tuturnya.

Wakil Sekjend DPP Partai Gerindra ini melanjutkan bahwa jumlah Kades yang bermasalah hukum semakim tahun, semakin banyak jumlahnya, hingga harus ada langkah kebijakan untuk mengantisipasinya.”Saya meminta Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) memaksimalkan pendampingan kepada para Kades, karena tidak semua Kades memahami administrasi pemerintahan,” lanjut Rudy Susmanto.

Informasi yang dihimpun Inilah Koran, bahwa selain enam orang Kades diundang klarifikasi oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Kades Tonjong Nur Hakim dan Kades Kranggan Adang telah menjadi tersangka karena diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Bahkan, AJ sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Kranggan ikut menjadi tersangka dugaan tindak pidana korupsi, hingga ke tiga orang tersebut dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 juncto Pasal 8 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman maksimal hukuman penjara selama 20 tahun. (Rez)

JAKARTA – Senator DPD RI asal Jawa Tengah, Abdul Kholik mengatakan debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) menjadi memomentum penting bagi seluruh masyarakat sehingga KPU harus segera mengakhiri polemik debat. Sebaiknya debat tersebut dikembalikan ke format debat yang selama ini sudah berlaku pada pemilu sebelumnya di mana ada debat khusus cawapres.

‘’Terlebih bagi daerah debat cawapres itu lebih penting. Ini karena visi misi cawapres dalam bidang otonomi daerah sangat menentukan bagi pelaksanaan desentralisasi, penataan dan pemekaran daerah, serta otonomi khusus. Dan harap diketahui selama ini posisi wapres adalah sebagai ketua dewan pertimbangan otonomo daerah (DPOD),’’ kata Abdul di Kholik. Di Jakarta, Selasa (06/12/2023).

Adanya kenyataan itu maka posisi wapres sangat strategis dalam menentukan desain kebijakan otonomi daerah. Jadi posisi wapres di Indonesia ternyata bukan hanya sebagai ‘ban serep’ dalam pemerintahan.

’’Beberapa undang-undang ternyata mendelegasikan langsung wapres dengan tugas-tugas untuk mengurusi daerah, seperti undang-undang otonomi khusus Papua dan draft RUU daerah khusus Jakarta, di mana pembinaan dan pengawasannya di bawah kendali wapres,” tegas Abdul Kholik.

‘’Artinya dalam hal ini kualitas wapres harus setara dengan presiden dalam perspektif otonomi daerah. Maka seorang wapres nantinya harus punya kapabilitas yang juga tak kalah mumpuni,’’ katanya.

Sebagai anggota DPD, Kholik akan mencermati secara khusus visi dan misi para calon wapres ketika melakukan debat. Sehingga pihaknya meminta kepada KPU agar salah satu materi debat cawapres adalah soal otonomi daerah. ‘’Tanpa kejelasan visi cawapres maka nasib otonomi daerah akan terabaikan. Maka di sinilah ternyata dalam sistem pemerintahan Indonesia posisi wapres sebenarnya sangat signifikan dan menentukan.(*/Ag)