Author Archives: Admin Jurnal Metro

CIBINONG – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor melalui Subkoord Ortrad, Rekreasi dan Layanan Khusus masih mencantumkan pelatihan senam dan pelatihan ortrad sebagai program unggulan pada tahun 2024 mendatang.

Selama ini, Dispora Kabupaten Bogor sudah beberapa angkatan pelatihan Ortrad dan Senam kepada para guru olahraga ( SD) dan kepada para pegiat senam yang ada di Kabupaten Bogor.

Dedi Supriadi selaku Subkoor Ortrad, Rekreasi dan Layanan Khusus Dispora Kabupaten Bogor menegaskan, untuk tahun 2024 program pelatihan Ortrad dan Pelatihan Senam masih tetap menjadi agenda yang akan dilakukan.

DS panggilan akrab Dedi Supriadi menambahkan, kegiatan lain yang akan dilakukannya pada tahun 2024 mendatang adalah Porpemkab dan Porpemda Jabar.

” Insya Allah pada tahun 2024 mendatang Porpemkab akan kami.gelar lagi sebelum menuju Porpemda Jabar,” ujar DS, KamisN 7 Desember 2023.

Jadi, tambah DS, ajang Porpemkab Bogor 2024 akan menjadi seleksi para atlet Kabupaten Bogor yang akan diberangkatkan ke Porpemda Jabar 2024 ( Asep Syahmid)

CIBINONG – Reses Anggota DPRD Kabupaten Bogor Masa Sidang 1 (Satu) Tahun 2023-2024 Daerah Pemilihan V (Lima) yang dilakukan oleh Nurodin digelar di Aula Wisata Kolam Renang Laras Desa Mekarjaya, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor pada Rabu, 06 Desember 2023.

Nurodin yang akrab disapa Jaro Peloy, melaksanakan kegiatan reses dimasyarakat guna mendengar secara langsung setiap aspirasi ataupun usulan.

Sebagai salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Dapil 5 (Lima), dirinya bahkan ingin mendengar secara langsung kritikan dari akar rumput. Mengingat agenda reses kali ini bukan dengan para elit.

“Iya karena saya ingin langsung mendengar kritikan yang pedas, sepedas apapun dalam kerangka reses dua arah langsung dengan masyarakat akar rumput. Beda halnya dengan kritikan atau usulan dari para elit saja,” terang Nurodin kepada awak media pada Rabu (06/12).

Diketahui bahwa pada reses kali ini dihadiri oleh Sekertaris Kecamatan (Sekcam) dan jajaranya beserta tokoh masyarakat setiap Desa di Kecamatan Cigudeg.

Beragam aspirasi hingga keluh-kesah masyarakat pun muncul yang hadir saat sesi tanya jawab dalam rangkaian kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Bogor.

Seperti yang dilotarkan oleh Supratman selaku Sekcam Cigudeg. Dirinya berharap agar pembangunan infrastruktur GOM Cigudeg dapat segera terealisasi, yang hingga kini tak kunjung mendapatkan respon dari Pemkab Bogor.

“Sampai saat ini, permintaan pemuda Kecamatan Cigudeg yang tak kunjung teralisasikan terbangunnya GOM yang dicita-citakan para pemuda Kecamatan Cigudeg,” tegasnya.

Sehingga ia meminta kepada Nurodin untuk dapat didorong aspirasi tersebut selaku anggota DPRD Kabupaten Bogor Dapil V (Lima).

Aspirasi kedua oleh masyarakat asal Desa Rengasjajar yakni Bayu yang mengeluhkan jalan milik desa menghubungkan Kampung Kadaung dengan Kampung Lebakwangi Kecamatan Cigudeg, yang telah rusak dan terkesan tidak terawat selama puluhan tahun.

“Seperti kita ketahui di wilayah tersebut banyak perusahaan pertambangan, apakah bisa perusahaan bertanggung jawab atas nominal untuk pembangunan jalan (yang telah rusak) tersebut?” ucap Bayu selaku anggota Program Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD) Desa Rengasjajar.

Dirinya juga kritiki soal pembangunan jalan oleh Dinas PUPR Kabupaten Bogor yang berlokasi diruas jalan Rengasjajar-Batujajar, dengan sisa waktu hanya beberapa pekan lagi menuju selesai kontraknya dan diduga bakal mangkrak.

Proyek tersebut dimenangkan oleh penyedia jasa CV. AMIRAH PUTRI FIRMANSYAH dengan konsultan pengawas PT. ANGELIA OERIP MANDIRI yang memiliki nilai kontrak sebesar Rp. 1.398.706.700.00.

Pembangunan yang memiliki nomer SPK : 603/B.002-12-5221/PEM-JBTN/PPJJ.2/SPMK/DPUPR itu dimulai pada tanggal 03 Agustus 2023, dengan waktu 135 hari kalender.

Aspirasi ketiga disampaikan oleh salah satu masyarakat Desa Cigudeg, Doni selaku Ketua Forum Usaha Mikro Kecil Menengah Industri Kecil Menengah (UMKM-IKM) Kecamatan Cigudeg.

Dirinya meminta kepada anggota DPRD Kabupaten Bogor Dapil 5 (Lima) untuk mendesak soal pengembangan wisata yang ada di Kecamatan Cigudeg yang memiliki ragam potensi.

Seperti Goa Gudawang, pegiat Budaya seperti Angklung Gubrak di Cipining Desa Argapura, telapak kaki sejarah disalah satu Bukit Gunung Tenjo Leat Kampung Cilame Desa Sukamaju dan di tempat-tempat wisata yang lainnya juga memiliki potensi di wilayah Kecamatan Cigudeg.

Ia meminta kepada para dinas-dinas terkait untuk dapat bekerja sama dengan BUMDes setempat.”Ada berkerjasama dengan Komunitas Desa Wisata Kabupaten Bogor tentang pengembangan potensi alam, karena di Kecamatan Cigudeg memiliki potensi wisata alam yang harus dikembangkan,” tandasnya.(*/Rul)

CIBINONG – Reses anggota DPRD Kabupaten Bogor masa sidang I (satu) tahun 2023-2024 Daerah Pemilihan (Dapil) II (Dua), yang digelar di Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, dibanjiri aspirasi masyarakat mengenai infrastruktur jalan yang molor, dan gedung sekolah yang masih kurang. Rabu (6/12/23)

Reses yang dilakukan berkelompok ini dihadiri oleh para anggota DPRD Kabupaten Bogor dari masing-masing Fraksi. Beben Suhendar Fraksi Gerindra, Anshori Fraksi Gerindra, Hanafi Fraksi Demokrat, Juhanta Fraksi PPP, Achmad Fathoni Fraksi PKS, dan Amin Sugandi Fraksi Golkar.

Menurut Amin Sugandi Anggota DPRD Kabupaten Bogor Fraksi Golkar, reses anggota dewan Dapil 2, di Kecamatan Klapanunggal baru pertama kali, karena Kecamatan klapanunggal tadinya masuk Dapil satu, sekarang sudah menjadi Dapil dua. Dan banyak aspirasi masyarakat yang diutarakan pada reses hari ini.

“Saya kira cukup banyak masyarakat yang mengutarakan aspirasi nya, cukup antusias terkait dengan reses hari ini, mungkin hal yang baik kalau menurut saya, memang awalnya saya yang menggagas ada reses disini walaupun memang belum ada pemilu, karena sekarang Kecamatan klapanunggal sudah masuk Dapil dua,” ucap Amin sugandi .

“Karena hasil reses ini juga nanti akan dibawa di RAPBD 2024-2025. Ini momennya yang sangat tepat saya kira, keluhan dan usulan usulan tadi oleh masyarakat cukup banyak dan itu sangat penting. Kenapa tadi saya harus Investalisir masukan-masukan masyarakat, biar datanya kita pegang, kebetulan saya juga dibadan anggaran nanti kita lihat, mana yang sudah dikerjakan, mana yang belum dikerjakan,” sambungnya.

Amin juga mengatakan, infrastruktur di Kecamatan klapanunggal ini apa saja yang belum dibangun, mana yang harus dikerjakan mana yang masih menunggu dikerjakan harus dilaporkan segera.

“Yang secara prioritas yang segera dianggarkan ini jadi penting bagi saya, maka alhamdulillah kita juga jadi tahu kondisi di Kecamatan klapanunggal secara keseluruhan dari 9 Desa tersebut,” paparnya.

Mengenai pendidikan yang masih kurang di wilayah Kecamatan Klapanunggal, Amin Sugandi akan berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, maupun Provinsi Jawa Barat.

“Ya, saya juga paham, mengenai gedung sekolah Negeri, SMP maupun SMA yang masih minim di Kecamatan Klapanunggal, semua ini menjadi salah satu persolaan yang serius. Saya akan bahas nanti dengan para Dewan dan kita komunikasikan kepada dinas terkait,” cetusnya.

Dengan adanya jalan kabupaten yang pekerjaannya molor, Amin Sugandi murka, sebenarnya yang jadi kewenangan PPK ini kenapa kontraktor sudah mendapatkan SPK pengusaha itu tidak menyelesaikan, bukan tidak dikerjakan tapi belum diselesaikan.

“Memang masih ada waktu, kemarin juga sudah saya bilang kepada UPT, kalau jadi silpa ini nilainya besar lebih dari dua milyar, artinya anggaran itu tidak terserap.Ini sebuah persoalan, saya sudah sampaikan kalau ini tidak dikerjakan nama PT yang diberikan SPK tersebut ini saya backlist, saya tidak mau lagi dengan PT itu untuk kedepan jangan dikasih ruang,” ungkapnya.(*/Wan)

CIBINONG – Kodim 0621/Kabupaten Bogor melaksanakan kegiatan bersih-bersih lingkungan dan juga penanaman pohon di lahan kritis secara serentak di jajaran koramil Kodim Kabupaten Bogor. Kegiatan tersebut diikuti oleh 24 Koramil.

Letkol Kav Gan Gan Rusgandara selaku Komandan Kodim (Dandim) 0621/Kabupaten Bogor menjelaskan bahwa kegiatan karyabakti kali ini yaitu melakukan pembersihan parit atau saluran air dari sampah, pembersihan pasar, serta beberapa tempat di wilayah koramil.

Saat ini, menurut Gan Gan, wilayah Kabupaten Bogor sudah memasuki musim penghujan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi terjadinya banjir dan berkembangnya penyakit menular seperti demam berdarah dan lain-lain maka kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk pencegahan.

“Program karya bakti bersih-bersih lingkungan dan juga penanaman pohon secara serentak, merupak perintah dari pimpinan angkatan darat dalam hal ini Kasad,” ujar Letkol Gan Gan dalam siaran pers, Kamis (7/12/2023).

“Di mana kepala staf angkatan darat (Ksad) memerintahkan langsung kepada pangdam, Danrem hingga ke Dandim untuk melaksanakan kegiatan tersebut,” ucapnya.

“Di musim penghujan, biasanya penyebaran penyakit menular seperti demam berdarah dapat meningkat. Oleh karena itu untuk mengantisipasinya, maka lingkungan sekitar harus bersih dan sehat,” ujarnya.

Lebih lanjut lagi Dandim mengatakan selain untuk mencegah tanah longsor, penanaman pohon juga dapat menahan pemanasan global agar tidak terjadi secara ekstrem maka penanaman pohon merupakan tindakan yang efektif untuk dilaksanakan. Untuk itu, Kodim 0621 menjalankan intruksi pimpinan angkatan darat guna mencegah dan mengatasi kesulitan yang ada di masyarakat.(*/Rul)

BANDUNG – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berharap Indonesia dapat kembali swasembada pangan. Untuk itu, Kementerian Pertanian (Kementan) disebut mendengarkan keluhan dan masalah yang dihadapi para petani, serta berupaya menanganinya.

Amran mengatakan, sektor pertanian di dunia dihadapkan dengan dampak perubahan cuaca, termasuk fenomena iklim El Nino. Menurut dia, pemanasan secara global meningkat, yang juga berdampak terhadap pertanian. Karenanya, kata dia, upaya untuk mendorong Indonesia swasembada pangan terus dilakukan.

“Ini sudah terjadi juga di Indonesia. Kita harus siapkan dari sekarang. Bayangkan kalau impor ini meningkat, tiba-tiba barang tidak ada di dunia. Maka akan terjadi konflik sosial. Ini yang kita perlu antisipasi,” kata Amran, saat menghadiri Rapat Koordinasi Upaya Khusus (Upsus) Akselerasi Padi dan Jagung di Wilayah Jawa Barat (Jabar) 2023-2024 di Harris Hotel & Conventions Festival Citylink, Kota Bandung, Jabar, (6/12/2023).

Dalam mendorong swasembada pangan, Amran mengatakan, Kementan mendengarkan aspirasi petani dan berupaya menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Menurut dia, sejumlah masalah itu, antara lain sulitnya proses distribusi pupuk dan benih, kurang memadainya alat dan mesin pertanian, dan tidak tersedianya saluran irigasi tersier.

Merespons permasalahan itu, Amran mengatakan, Kementan telah menyalurkan bantuan alat atau mesin pertanian, subsidi bantuan bibit langsung, melakukan percepatan pendistribusi pupuk, dan melakukan pembangunan irigasi tersier. Kementan juga terus berupaya melakukan pendampingan dan penyuluhan kepada para petani di seluruh Indonesia.

“Kami optimistis ini bisa dibereskan. Kita kan sudah pernah swasembada pangan 2017, 2019, 2020. Tiga kali. Kalau kita penuhi semua permintaan petani, mulai pupuknya, alat mesin pertanian, benihnya, irigasi tersier, ini selesai. Aku yakin beres,” kata Amran.

Amran meminta para petani mempercepat tanam dan meningkatkan produktivitas pertanian guna mendukung sektor pertanian Indonesia bangkit dan membangun fondasi yang kuat dalam upaya mewujudkan swasembada pangan. Khusus wilayah Provinsi Jabar, Amran menargetkan produksi 11 juta ton gabah pada 2024.

“Kita sudah tahu masalah dan keluhan para petani dan kita akan penuhi apa yang mereka pinta. Insyaallah, produksi 11 juta ton ini bisa tercapai,” ujar Amran.

Amran mengharapkan target produksi gabah di Jabar dapat terpenuhi, didukung saluran irigasi dari berbagai bendungan yang telah dibangun oleh pemerintah pusat untuk mengantisipasi kekeringan pada 2024.

“Mudah-mudahan target ini bisa bisa dicapai, apalagi sekarang ada tiga bendungan yang sudah operasi. Itu adalah gagasan besar Bapak Presiden Republik Indonesia, dengan membangun bendungan sebanyak-banyaknya,” kata Amran.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jabar Dadan Hidayat mengatakan, produksi gabah kering giling di Jabar pada 2023 mencapai sekitar 9.050.000 ton. Adapun pada 2024 ditargetkan naik menjadi 11 juta ton. Untuk menaikkan produktivitas, kata dia, diperlukan upaya-upaya khusus.

“Karena lahan kita terbatas. Padi hanya 23.200 hektare dan jagung hanya 20 ribu hektare saja. Kita upayakan nanti provitasnya mencapai 6,24 ton per hektare untuk padi,” kata Dadan.

Menurut Dadan, upaya yang dilakukan, antara lain penyaluran bantuan benih bersertifikat dan mendorong pemupukan tepat waktu. “Pengairannya harus cukup. Itu adalah bagaimana upaya kita meningkatkan produktivitas, selain menggunakan pengolahan tanah yang baik,” ujar dia.

Para petani juga diharapkan dapat meningkatkan indeks pertanaman. Yang biasanya satu kali tanam menjadi dua kali dalam setahun. Begitu juga yang biasanya dua kali tanam menjadi tiga kali, dan seterusnya. Untuk itu, kata Dadan, diperlukan pengairan yang baik dan saluran irigasi.

Terkait pengairan, Dadan mengatakan, memang sudah dibangun sejumlah bendungan. Namun, kata dia, kendalanya sejumlah bendungan belum memiliki jaringan irigasi tersier ke persawahan-persawahan. “Sehingga kita meminta adanya percepatan pembangunan jaringan irigasi tersier supaya ketersediaan air dapat terpenuhi,” katanya.(*/Hen)

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, membantah ada kader dan simpatisan partainya mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ia mengeklaim, mereka dibayar untuk mendeklarasikan dukungan tersebut.

“Itu dibayar, udah ketahuan, udah minta maaf ibunya, itu cara-cara kotor di dalam politik. Mereka yang berpolitik dengan proses yang tidak benar itu akan cenderung melakukan cara-cara seperti itu,” ujar Hasto kepada wartawan, Rabu (6/12/2023).

Hasto menegaskan, rakyat menyukai kejujuran pada masa kampanye Pilpres 2024. Propaganda seperti itu dinilainya justru merugikan pasangan nomor urut 2 itu. “Jadi itu bagian dari propaganda-propaganda yang justru malah merugikan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena rakyat kita ini suka kejujuran,” ujar Hasto.

Sebelumnya, ratusan kader dan simpatisan PDIP Jawa Tengah (Jateng) menguatkan dukungan untuk Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang satu putaran di Pilpres 2024. Para kader dan simpatisan PDIP yang memakai baju merah siap memenangkan Prabowo-Gibran satu putaran di Pilpres 2024.

“Kader dan simpatisan PDIP Pekalongan, memberikan dukungan penuh kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia pada periode 2024-2029,” kata Koordinator Kader dan Simpatisan PDIP Jateng, Titi Setiasih di acara ‘Deklarasi Kader dan Simpatisan PDI Perjuangan Jawa Tengah Bergerak Memenangkan Prabowo-Gibran Satu Putaran’ di Kabupaten Pekalongan, Jateng, Sabtu (2/12/2023).

Menurut Titi, dukungan diberikan lantaran kader dan simpatisan PDIP menilai Prabowo-Gibran duet pemimpin yang mampu membawa pembangunan yang berkelanjutan. Prabowo-Gibran dinilai pasangan yang paling tepat melanjutkan kinerja Jokowi.

“Kader dan simpatisan PDI Perjuangan Pekalongan, Jawa Tengah menilai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka merupakan pasangan paling tepat untuk dipilih pada Pilpres 2024 untuk meneruskan estafet kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi),” ucap Titi dalam siaran pers.(*/Tas)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan pemerintah tidak setuju usulan DPR yang menginginkan gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh presiden. Ia juga menekankan, pemerintah tidak pernah membahas konsep tersebut karena sepenuhnya merupakan inisiatif DPR yang dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta.

“Pemerintah tidak setuju,” kata Tito kepada media usai Pembukaan Rakornas Investasi oleh Kementerian Investasi di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (7/12/2023).
.
Tito menjelaskan, RUU DKI merupakan inisiatif DPR sehingga dirumuskan sendiri oleh DPR. Berbeda halnya bila RUU menjadi inisiatif pemerintah maka akan dirumuskan oleh pemerintah dan dibahas bersama DPR untuk bisa atau tidak disetujui.

Adapun, menurut Tito poin penunjukkan gubernur dan wagub oleh presiden tertulis dalam Pasal 10 RUU DKJ yang dirumuskan oleh DPR.

Sesuai mekanisme yang ada, Tito menjelaskan, DPR nantinya akan mengirim surat kepada presiden untuk pembahasan bersama rancangan undang-undang tersebut. Kemudian presiden menunjuk menteri, dalam hal ini termasuk Menteri Dalam Negeri sebagai wakil pemerintah untuk membahas bersama DPR usulan undang-undang itu.

Namun saat ini, Tito mengaku DPR belum mengirimkan surat permohonan untuk pembahasan RUU DKJ. Bila sudah masuk dalam pembahasan, pemerintah akan membaca secara detail alasan dibalik usulan penunjukkan gubernur dan wagub Jakarta oleh presiden.

Menurut Tito, pemerintah juga sudah memiliki konsep DKJ setelah nantinya ibu kota pindah ke Nusantara. Hanya saja, tidak ada pembahasan ihwal gubernur dan wagub ditunjuk oleh presiden.

“Kami pada posisi lakukan Pilkada untuk menghormati prinsip demokrasi yang sudah berlangsung. Jadi tidak berubah. Tidak ada penunjukkan. Nanti seperti apa di DPR kita sama-sama melihat,” jelasnya.(*/Ag)

CIBINONG – Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) kabupaten Bogor bekerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat, dan Forum Doktor MP UNPAK mengadakan pendidikan dan latihan (Diklat) bagi 3000 anggota BMPS di Aula Asri 3 Kampus Al Madinah, Jalan Keradenan no 36, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, (06/12/23).

Dimana, 3000 peserta diklat terdiri dari kepala sekolah (Kepsek) dan guru swasta se-Kabupaten Bogor.

Ketua BMPS Kabupaten Bogor, Agus Sriyanta hadir dan sekaligus membuka acara Diklat tersebut. Selain itu juga hadir sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nina Nurmalasari, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Dadeng Wahyudi, dan Dewan Pendidikan Kabupaten Bogor, Joko Trimulyo

Ketua BMPS Kabupaten Bogor Agus Sriyanta menuturkan, jika tujuan di helatnya Pendidikan dan pelatihan bagi Kepsek dan Guru sekolah SD dan SMP Swasta di Kabupaten Bogor, agar kompetensi yang dimilikinya lebih meningkat dan semakin baik, sehingga ke proporsionalan dalam bekerja dapat lebih baik lagi.

“Kami dalam hal ini BMPS akan memberikan berbagai materi kepemimpinan terutama dalam managerial dan leadership kepala sekolah,” kata Agus, dilokasi acara.

Sehingga kedepannya, kata Agus, para Kepala Sekolah dan Guru swasta bisa lebih maju dalam memajukan sekolahnya dan pendidikan di Kabupaten Bogor.

Ia juga menambahkan, pihaknya tidak ingin ada perbedaan antara sekolah swasta dan negeri, karena sekolah swasta mempunyai tujuan untuk meningkatkan pembangunan manusia agar pembangunan Indonesia kedepannya lebih maju, terutama di wilayah Kabupaten Bogor.

“Diklat ini sangat penting karena bisa menambah wawasan bagaimana menjadi guru profesional, dan kepala sekolah menjalankan sekolah dengan baik agar sekolah bisa maju,” jelasnya.

Ia melanjutkan, rencananya juga untuk Diklat akan dilaksanakan bagi enam (6) angkatan untuk pendidikan dan pelatihan kepala Sekolah, serta 12 angkatan untuk Diklat Guru.

Acara sendiri, sambung dia, dimulai sejak 6 Desember 2023 hingga Mei 2024 yang diikuti lebih kurang 350 kepala SD dan 670 Kepala SMP Swasta se-Kabupaten Bogor

“Semua kita laksanakan dengan biaya mandiri tanpa bantuan pemerintah,” beber Agus.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Dadeng Wahyudi menyambut dengan baik gagasan yang dikeluarkan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) mengenai Diklat untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan guru swasta tersebut.
“Saya sangat mengapresiasi Diklat ini dan kedepannya lebih ditingkatkan lagi kegiatannya,” ungkapn dadeng.(*/Rul)

BANTEN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Komisaris PT Dosni Roha Logistik Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo pada Rabu (6/12/2023). Namun, kakak dari Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo itu mangkir dari pemanggilan tim penyidik.

Adapun KPK memanggil Bambang untuk diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020-2021 di Kementerian Sosial (Kemensos). Kasus ini menjerat mantan dirut PT Bhanda Ghara Reksa (BGR), M Kuncoro Wibowo.

“Sejauh ini yang bersangkutan tidak hadir,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan di Serang, Banten, Jumat (7/12/2023).

Ali mengatakan, pihaknya bakal menjadwal ulang pemeriksaan Bambang. Namun, dia belum menjelaskan lebih rinci kapan pemanggilan itu akan dilakukan.

Selain Kuncoro, KPK menetapkan total enam tersangka dalam kasus ini. Lima tersangka lainnya adalah Direktur Komersial PT BGR Persero periode 2018-2021, Budi Susanto; Vice President Operasional PT BGR, April Churniawan; Dirut Mitra Energi Persada (MEP), Ivo Wongkaren; serta tim penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP) Roni Ramdani dan Richard Cahyanto.

Kasus ini berawal ketika Kemensos menunjuk PT BGR untuk menyalurkan bansos beras bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Nilai kontrak pekerjaan ini mencapai Rp 326 miliar.

Selanjutnya, atas sepengetahuan Kuncoro dan Budi, April secara sepihak menunjuk PT PTP milik Richard menjadi konsultan pendamping agar realisasi penyaluran bansos beras tersebut dapat segera dilakukan. Namun, penunjukkan PT PTP ini tidak melalui proses seleksi.

“Settingan sedemikian rupa tersebut diketahui MKW, BS, AC, IW, RR dan RC,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (18/9/2023).

Dalam penyusunan kontrak konsultan pendamping antara PT BGR Persero dengan PT PTP tidak dilakukan kajian dan perhitungan yang jelas. Hal ini sepenuhnya ditentukan secara sepihak oleh Kuncoro dengan tanggal kontrak yang juga disepakati untuk dibuat mundur (backdate).

“Atas ide IW, RR dan RC, PT PTP membuat satu konsorsium sebagai formalitas dan tidak pernah sama sekali melakukan kegiatan distribusi bantuan sosial beras,” tegas Asep.

Roni kemudian menagih pembayaran uang muka dan uang termin jasa pekerjaan konsultan ke PT BGR Persero pada periode September-Desember 2020. Permintaan itu pun dipenuhi dengan pembayaran sekitar Rp 151 miliar yang dikirim ke rekening PT PTP.

Terdapat rekayasa beberapa dokumen lelang dari PT PTP dengan kembali mencantumkan backdate. Hal ini dilakukan Budi dan April dengan mengintimidasi beberapa pegawai PT BGR. Akibat kecurangan para tersangka ini, negara diduga mengalami kerugian hingga Rp 127,5 miliar.(*/Jo)

JAKARTA – Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Maxi Rein Rondonuwu mengingatkan masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes). Penerapan prokes ini menyusul peningkatan kembali kasus Covid-19 dalam beberapa pekan terakhir.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 6 Desember 2023, rata-rata kasus harian Covid-19 bertambah sebanyak 35-40 kasus. Sementara, pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit tercatat antara 60-131 orang. Dengan tingkat keterisian rumah sakit saat ini sebesar 0,06 persen dan angka kematian 0-3 kasus per hari.

“Yang sakit, sekarang mewajibkan diri sendiri pakai masker, cuci tangan pakai sabun, menjaga imunitas dengan konsumsi makanan bergizi seimbang, kemudian jaga jarak, apalagi kalau sedang sakit agar tidak menularkan,” kata Maxi dalam siaran persnya, Kamis (7/12/2023).

Maxi menjelaskan, kenaikan kasus ini didominasi oleh subvarian Omicron XBB 1.5 yang juga menjadi penyebab gelombang infeksi Covid-19 di Eropa dan Amerika Serikat. Selain varian XBB Indonesia juga sudah mendeteksi adanya subvarian EG2 dan EG5.

Meskipun ada kenaikan, tetapi kasus ini masih jauh lebih rendah dibandingkan saat pandemi yang mencapai 50 ribu sampai 400 ribu kasus per pekan.

Maxi juga mengingatkan, masyarakat perlu waspada apabila mengalami gejala penyakit yang mengarah pada Covid-19, yakni batuk, pilek, demam dan gangguan pernapasan, agar segera melakukan pemeriksaan antigen.

“Dengan naiknya ini, siapa yang punya gejala sebaiknya dilakukan testing rapid antigen dan dilaporkan dan tentu dengan kesadaran melakukan isolasi mandiri kalau gejala ringan, kalau berat ke rumah sakit,” ujarnya.

Selain disiplin prokes, ia juga mendorong masyarakat terutama kelompok rentan agar menyegerakan vaksinasi Covid-19 baik dosis lengkap maupun booster.

“Lakukan vaksinasi booster, sampai akhir tahun masih gratis untuk seluruh masyarakat. Tahun depan, hanya untuk kelompok rentan seperti lansia dan orang dengan penyakit penyerta serta immunocompromised (orang yang memiliki masalah dengan sistem imun),” ungkapnya.(*/Ind)
AIK, MASYARAKAT DIINGATKAN TERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN

JAKARTA – Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Maxi Rein Rondonuwu mengingatkan masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes). Penerapan prokes ini menyusul peningkatan kembali kasus Covid-19 dalam beberapa pekan terakhir.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 6 Desember 2023, rata-rata kasus harian Covid-19 bertambah sebanyak 35-40 kasus. Sementara, pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit tercatat antara 60-131 orang. Dengan tingkat keterisian rumah sakit saat ini sebesar 0,06 persen dan angka kematian 0-3 kasus per hari.

“Yang sakit, sekarang mewajibkan diri sendiri pakai masker, cuci tangan pakai sabun, menjaga imunitas dengan konsumsi makanan bergizi seimbang, kemudian jaga jarak, apalagi kalau sedang sakit agar tidak menularkan,” kata Maxi dalam siaran persnya, Kamis (7/12/2023).

Maxi menjelaskan, kenaikan kasus ini didominasi oleh subvarian Omicron XBB 1.5 yang juga menjadi penyebab gelombang infeksi Covid-19 di Eropa dan Amerika Serikat. Selain varian XBB Indonesia juga sudah mendeteksi adanya subvarian EG2 dan EG5.

Meskipun ada kenaikan, tetapi kasus ini masih jauh lebih rendah dibandingkan saat pandemi yang mencapai 50 ribu sampai 400 ribu kasus per pekan.

Maxi juga mengingatkan, masyarakat perlu waspada apabila mengalami gejala penyakit yang mengarah pada Covid-19, yakni batuk, pilek, demam dan gangguan pernapasan, agar segera melakukan pemeriksaan antigen.

“Dengan naiknya ini, siapa yang punya gejala sebaiknya dilakukan testing rapid antigen dan dilaporkan dan tentu dengan kesadaran melakukan isolasi mandiri kalau gejala ringan, kalau berat ke rumah sakit,” ujarnya.

Selain disiplin prokes, ia juga mendorong masyarakat terutama kelompok rentan agar menyegerakan vaksinasi Covid-19 baik dosis lengkap maupun booster.

“Lakukan vaksinasi booster, sampai akhir tahun masih gratis untuk seluruh masyarakat. Tahun depan, hanya untuk kelompok rentan seperti lansia dan orang dengan penyakit penyerta serta immunocompromised (orang yang memiliki masalah dengan sistem imun),” ungkapnya.(*/Ind)