JAKARTA – Pasangan capres-cawapres Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar (Amin) siap membuka penyelidikan kembali kasus dugaan pelanggaran HAM tewasnya enam laskar Front Pembela Islam (FPI) di Kilometer (Km) 50 Tol Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sebab, paslon Amin berkomitmen untuk menuntaskan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lalu.
“Pasangan Amin punya komitmen dan itu tertuang jelas di dalam visi misinya. Kalau memang dibutuhkan, kami siap membuka kembali penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM tewasnya enam pemuda yang tidak berdosa di Tol Cikampek, termasuk juga misalnya membuka kembali Tragedi Kanjuruhan,” ujar anggota Bidang Riset dan Kajian Tim Hukum Nasional (THN) Amin, Anang Zubaidy di Jakarta, (14/12/2023).
Anang menjelaskan, penuntasan kasus Km 50 menjadi komitmen pasangan Amin. Bahkan, kasus pelanggaran HAM masa lalu lainnya akan dituntaskan pula oleh paslon Amin.
“Sehingga kalau pertanyaannya soal komitmen apakah berani membuka pelanggaran-pelanggaran dugaan pelanggaran HAM masa lalu, tentu ini menjadi bagian dari komitmen yang disampaikan oleh pasangan ini,” ucap Anang dalam diskusi bertajuk ‘Mengarustamakan HAM dalam Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024 yang diadakan Komnas HAM di Jakarta.
Capres Anies dalam debat perdana capres Selasa (12/12/2023) malam WIB, membeberkan empat solusi untuk menghadirkan keadilan dalam Tragedi Kanjuruhan dan Km 50. Keempatnya yaitu memastikan proses hukum yang adil, mengungkap seluruh fakta untuk menjadi penyelesaian kepada keluarga korban, memberi kompensasi, dan negara harus memberikan jaminan dua peristiwa itu tidak terulang lagi.
Kasus pembunuhan di luar hukum (extra judicial killing) di Km 50 menewaskan enam anggota FPI pada akhir Desember 2020. Dua anggota Polri ditetapkan sebagai tersangka, yakni Ipda MYO dan Briptu FR.
Keduanya didakwa atas perkara tersebut dengan Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 KUHP. Pada sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Jumat (18/12/2022), majelis hakim memvonis bebas dua terdakwa tersebut.
Ketua THN Amin, Ari Yusuf Amir, menambahkan, transparansi, keadilan, dan fokus pada korban harus dikedepankan dalam penanganan kasus Km 50, termasuk Tragedi Kanjuruhan. Tidak tuntasnya penanganan kedua kasus itu dapat menimbulkan apatisme terhadap penegak hukum dan keadilan.
“Selain itu, penyelesaian kasus ini penting untuk menghapus luka yang dirasakan anak-anak bangsa dan mengembalikan kepercayaan publik pada sistem keadilan, khususnya terhadap Polri,” ungkapnya.(*/Ag)
CIBINONG – Popularitas Khenzi United FC sebagai salah satu klub sepakbola yang mengedepankan unsur unsur kepedulian sosial dalam merekrut talenta pesepakbola usia dini dari kalangan anak yatim atau dari kalangan kurang mampu tanpa dipungut biaya rupanya telah terdengar ke Ibukota Jakarta termasuk pihak Kemenpora .
Salah satu tenaga ahli Kemenpora, Julio Jekonia Resowijoyo, BA, MBA datang dan silaturahmi kepada para pemain, pelatih dan Owner Khenzi United FC yakni Ridwan Purwanto, SH, MM
” Alhamdulilah kami kedatangan Pak Julio Jekonia Resiwijoyo salah satu tenaga ahli dari Kemenpora,” ujar Ridwan Purwanto, Kamis, 14 Desember 2023
Ridwan menambahkan, Julio Jekonia Resowijoyo datang langsung silaturahmi dan memberikan motivasi kepada para pemain Khenzi United FC saat melakukan latihan di Lapangan Polo, Rabu, 13 Desember 2023.
” Saya menyambut positif kehadiran Julio Jekonia Resowijoyo ini. Semoga ini menjadi spirit dan motivasi semua anak anak yang ada di Khenzi United FC,” papar Ridwan Purwanto
Khenzi United FC sebagai salah satu klub sepakbola yang berasal dari Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dan berkiprah dalam kancah sepakbola nasional selama ini telah membina para pemain dari berbagai Kelompok Usia Dini, Anak Anak dan Remaja.
Tak hanya itu, Khenzi United juga kerap langganan mengikuti berbagai event Liga atau Festival Sepakbola tingkat Nasional.( Asep Syahmid)
CIBINONG – Popularitas Khenzi United FC sebagai salah satu klub sepakbola yang mengedepankan unsur unsur kepedulian sosial dalam merekrut talenta pesepakbola usia dini dari kalangan anak yatim atau dari kalangan kurang mampu tanpa dipungut biaya rupanya telah terdengar ke Ibukota Jakarta termasuk pihak Kemenpora .
Salah satu tenaga ahli Kemenpora, Julio Jekonia Resowijoyo, BA, MBA datang dan silaturahmi kepada para pemain, pelatih dan Owner Khenzi United FC yakni Ridwan Purwanto, SH, MM
” Alhamdulilah kami kedatangan Pak Julio Jekonia Resiwijoyo salah satu tenaga ahli dari Kemenpora,” ujar Ridwan Purwanto, Kamis, 14 Desember 2023
Ridwan menambahkan, Julio Jekonia Resowijoyo datang langsung silaturahmi dan memberikan motivasi kepada para pemain Khenzi United FC saat melakukan latihan di Lapangan Polo, Rabu, 13 Desember 2023.
” Saya menyambut positif kehadiran Julio Jekonia Resowijoyo ini. Semoga ini menjadi spirit dan motivasi semua anak anak yang ada di Khenzi United FC,” papar Ridwan Purwanto
Khenzi United FC sebagai salah satu klub sepakbola yang berasal dari Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dan berkiprah dalam kancah sepakbola nasional selama ini telah membina para pemain dari berbagai Kelompok Usia Dini, Anak Anak dan Remaja.
Tak hanya itu, Khenzi United juga kerap langganan mengikuti berbagai event Liga atau Festival Sepakbola tingkat Nasional.( Asep Syahmid)
BANDUNG – Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung menyiapkan ruang perawatan jiwa khusus bagi para calon anggota legislatif (caleg) yang mengalami gangguan jiwa akibat gagal dalam Pemilu 2024.
Direktur Medik dan Keperawatan RSHS Iwan Abdul Rachman mengatakan layanan kesehatan jiwa di RSHS mempersiapkan ruangan rawat inap mulai Januari 2024, mengingat hingga kini RSHS hanya melayani telekonsultasi dan rawat jalan bagi pasien gangguan jiwa.
“Kami menyiapkan mulai Januari 2024, khusus perawatan jiwa. Hingga saat ini layanan yang diberikan kepada pasien gangguan jiwa adalah rawat jalan. Kami masih bekerja sama untuk layanan rawat inap pasien gangguan jiwa dengan rumah sakit lainnya,” kata Iwan di Bandung, Rabu (13/12/2023).
Dengan demikian, kata dia, diharapkan pada pemilu yang berlangsung Februari 2024, ruang rawat kejiwaan khusus yang memiliki kapasitas 20 orang tersebut sudah efektif digunakan untuk merawat caleg yang mengalami gangguan jiwa.
Iwan mengatakan bahwa gangguan jiwa juga dapat mengganggu fisik, seperti gejala penyakit lambung dan bagian tubuh lainnya. Penyakit terkait gangguan jiwa ini harus dikoordinasikan dengan dokter lain di bidangnya.
“Kami berupaya ada ruang rawat khusus, bagi pasien yang dikhawatirkan mencederai diri sendiri dan lingkungan sekitar. Kami masih siapkan, semoga Januari bisa digunakan,” katanya.
Dokter Spesialis Jiwa RSHS Santi Andayani menjelaskan ciri-ciri orang dengan gangguan jiwa, yang dapat dialami oleh para caleg yang gagal terpilih pada Pemilu 2024, dengan gejala seperti mudah marah atau mengamuk. “Ada juga yang tidak selalu menampilkan gangguan jiwa seperti marah atau mengamuk, yaitu tidak bisa tidur, nyeri ulu hati, tidak enak badan,” kata Santi.
Ia mengatakan, jika ada caleg yang malu untuk menjalani rawat jalan, bisa menggunakan kanal telekonsultasi melalui ponsel, dengan wawancara dan penilaian juga dilakukan dari sana. Santi mengatakan penyebab caleg mengalami gangguan jiwa, di antaranya tidak siap dengan konsekuensi jika yang bersangkutan mengalami kekalahan.
Padahal, menurut dia, dalam sebuah pertandingan atau lomba sekalipun, siapapun harus siap kalah atau gagal. “Mereka tidak pernah mengukur risiko kegagalannya seperti apa. Kematangan persiapannya seperti apa. Kalau berlomba kan tidak hanya kesiapan fisik yang diperlukan, tetapi juga mental,” ungkapnya.(*/Hen)
PADANG – Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ke-11 Ahmad Taufan Damanik mengatakan, kasus pelanggaran HAM berat masa lalu bukan isu lima tahunan yang kerap muncul setiap pemilihan umum (pemilu).
“Bukan lima tahun, tapi seumur hidup akan terus dipersoalkan,” kata panelis debat calon presiden (capres) 2024, Ahmad Taufan Damanik, saat dihubungi di Padang, Rabu (13/12/2023).
Bahkan, persoalan pelanggaran HAM berat masa lalu akan selalu menjadi topik pembahasan selama peristiwa itu belum diungkap secara jelas, dan transparan termasuk mengadili pihak-pihak yang terlibat.
Sebab, kata dia, masyarakat di Tanah Air tidak akan bisa begitu saja melupakan peristiwa kelam seperti hilangnya aktivis yang hingga kini tanpa kabar atau tragedi pembantaian tahun 1965 hingga 1966. Belum lagi kasus kekerasan dan pembunuhan di Tanah Papua maupun Aceh.
“Kan tidak mungkin (kasus) itu ditutup begitu saja,” ujarnya menjelaskan.
Oleh karena itu, ia menegaskan persoalan pelanggaran HAM berat masa lalu bukan isu lima tahunan atau setiap pemilu saja. Bahkan, saat Taufan masih menjabat sebagai Ketua Komnas HAM, kasus itu terus dibahas bersama Presiden, Jaksa Agung, dan pihak lainnya.
Di satu sisi, ia mengakui upaya untuk mencari titik terang belasan kasus pelanggaran HAM berat bukan hal yang mudah. Hal itu diperburuk faktor impunitas yang masih begitu kental sehingga menyulitkan pengungkapan fakta.
Ia menyebutkan, pelanggaran HAM berat yang terjadi lebih dari 12 kasus. Hanya saja, kasus di Bener Meriah, Aceh Tengah, tidak dimasukkan karena belum sempat terpublikasi di buku Komnas HAM.
“Saya sudah pernah mengingatkan Pak Mahfud karena Komnas HAM sudah menyelesaikan yang ke-13, yakni di Aceh,” ucap Ahmad.
Ia menjelaskan yang terpenting bukan jumlah kasus, namun bagaimana pemerintah atau presiden terpilih serius menyelesaikan pelanggaran HAM berat di antaranya penembakan misterius, kasus talang sari, dukun santet dan lain sebagainya.
“Jadi, ini (pelanggaran HAM berat) akan terus dipersoalkan orang,” ungkapnya.(*/Wid)
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Ketua Komisi IV DPR RI Sudin ikut menerima duit dalam kasus rasuah yang menjerat eks menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo (mentan SYL). Bahkan, KPK telah menggeledah rumah politikus PDIP tersebut beberapa waktu lalu.
“Ada juga (ketua) Komisi IV (DPR) yang diduga juga menerima aliran dana. Waktu itu sudah disebutkan yang PDIP, yang rumahnya digeledah. Sudin,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/12/2023).
Ali menyebut duit yang diduga diterima Sudin berasal dari kasus dugaan pemerasan SYL. Namun, dia belum membeberkan berapa jumlahnya. “(Ada) dugaan (menerima aliran uang),” ujar Ali.
Dia memastikan, penyidik KPK bakal terus mengusut kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Pasalnya, diduga ada tiga klaster tindak pidana korupsi di instansi tersebut.
“Terus dikembangkan. Kan tadi ada pemerasan, suap, dan gratifikasi yang sedang berlanjut di SYL. Kemudian klaster kedua ada holtikultura, kemudian yang ketiga (pengadaan) sapi,” ungkap Ali.
Adapun KPK sudah menggeledah rumah Sudin di Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat pada Jumat (10/11/2023). Penggeledahan itu terkait kasus korupsi yang menjerat eks mentan sekaligus politikus Partai Nasdem, SYL.
Selain itu, KPK juga telah memeriksa Sudin sebagai saksi terkait dugaan rasuah di Kementan. Dalam pemeriksaan itu, Sudin mengaku menjelaskan soal anggaran dan pengawasan selaku mitra kerja Kementan.
“Hanya ditanya mengenai anggaran dan pengawasan saja, itu saja,” kata Sudin kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (15/11/2023).
Sudin mengatakan, seluruh keterangan yang dibutuhkan tim penyidik telah disampaikan dalam pemeriksaan tersebut. “(Hal) Yang lain nanti tanyakan ke penyidik. Coba tanya penyidik sudah saya jawab,” ujar Sudin.
KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus korupsi di Kementan. Rinciannya, yakni SYL, Sekjen Kementan Kasdi Subagyono serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta.
KPK lebih dulu menahan Kasdi pada Rabu (11/10/2023). Sedangkan SYL dan Hatta baru ditahan pada Jumat (13/10/2023) usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.
Dalam kasus itu, SYL diduga membuat kebijakan personal untuk meminta setoran dari para ASN eselon I dan eselon II di lingkungan Kementan. Eks gubernur Sulawesi Selatan tersebut menentukan nominal uang yang harus disetorkan sebesar 4.000-10 ribu dolar AS.(*/Jo)
JAKARTA – Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan menyinggung tentang kasus Kanjuruhan dan KM50 kepada capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat debat perdana capres di KPU RI, Selasa (12/12/2023) malam WIB. Anies menekankan keharusan mengungkap kebenaran atas kasus hukum di Indonesia semacam itu.
“Kami sampaikan bahwa ada empat hal yang harus terpenuhi baik di peristiwa Kanjuruhan maupun KM50,” kata Anies saat dikonfirmasi wartawan ketika dirinya tengah berkampanye di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Rabu (13/12/2023).
Hal pertama, menurut Anies, adalah tentang melahirkan rasa keadilan. Sehingga proses penegakan hukum benar-benar ditegakkan. “Kedua, the truth, apa yang sesungguhnya terjadi. Bagi keluarga mereka menginginkan adanya informasi yang lengkap, apa sih yang sebetulnya terjadi,” ujar gubernur DKI periode 2017-2022 itu.
Ketiga, adanya kompensasi yang setara bagi para korban. Adapun, keempat adalah komitmen untuk tidak terulang lagi peristiwa yang serupa. “Jadi itu empat konkretnya,” kata Anies.
Tragedi Kanjuruhan adalah momen kelam persepakbolaan Indonesia yang terjadi pada 1 Oktober 2022 lalu di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Tercatat ada 135 orang menjadi korban meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka-luka. Mereka meninggal usai disemprot gas air mata oleh pihak kepolisian.
Sementara itu, kasus KM50 adalah kasus penembakan yang menewaskan enam laskar Front Pembela Islam (FPI) di KM50 Tol Jakarta-Cikampek. Kasus itu terjadi pada 7 Desember 2020.
Capres Koalisi Perubahan, Anies Rasyid Baswedan menyampaikan atensinya pada isu tenaga kerja asing (TKA) yang jumlahnya banyak di wilayah Riau. Anies menekankan pengawasan terhadap TKA ilegal serta peningkatan kualitas SDM dalam negeri agar bisa setara dengan ekspatriat.
Anies membahas isu itu saat melakukan kampanye di Pasar Sail, Kota Pekanbaru, Riau pada Rabu (13/12/2023). Mulanya moderator menanyakan ihwal keluhan anak-anak muda terhadap banyaknya jumlah TKA di Riau yang mencapai hingga 117 ribu pada 2023 dengan perolehan gaji yang lebih besar dari SDM lokal.
Anies pun menanggapinya. “Yang pertama tidak boleh ada TKA ilegal yang dibiarkan bekerja, itu nomor satu. Semua yang ilegal tidak boleh dan harus ditindak,” kata Anies di hadapan para audiens.
Pihak yang harus ditindak, kata Anies, yakni pekerjanya sekaligus orang yang mempekerjakan. TKA ilegal yang bekerja di dalam negeri sudah pasti menyerobot jatah tenaga kerja Indonesia.
“Yang kedua kita harus secara bertahap meningkatkan kompetensi tenaga kerja kita untuk bisa nantinya menggantikan TKA legal yang bekerja di sini,” ujar Anies.
Pasalnya, sebagian ekspatriat dibutuhkan karena kompetensinya belum dimiliki tenaga kerja dalam negeri. Namun, hal itu jangan terus dibiarkan hingga menjadi ketergantungan. Sehingga sifatnya diharapkan tidak permanen.
“Ketika kita punya kebutuhan dan kita belum ada (keahliannya), kita pakai, tapi kita harus menyiapkan penggantinya, jangan kemudian tidak disiapkan penggantinya. Merekrut TKA sifatnya temporer, bukan permanen. Nah supaya temporer kita harus siapkan tenaga kerja,” jelas Anies.
Yang tidak kalah pentingnya, kata dia, adalah selalu ada kebijakan yang melibatkan tenaga kerja lokal dengan pemberian gaji yang layak. “Karena itu, saya punya pengalaman di Jakarta, upah minimum ditetapkan, saya sampaikan ‘kita menetapkan bukan hanya sesuai aturan, tapi sesuai prinsip keadilan’,” ungkapnya.(*/Gint)
JAKARTA – Politikus Partai Golkar sekaligus Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid merespons dengan santai ihwal dirinya dicopot dari jabatan ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) masa khidmat 2022–2027.
Nusron mengaku, menerima keputusan tersebut. Sebagai santri, Nusron mengaku, taat atas semua keputusan para kiai. Dia juga mengaku bersyukur sebagai santri, baik ketika diberi jabatan maupun tidak.
“Sebagai santri, saya sami’na waatho’na keputusan para kiai. Kita ini di santri nggak boleh minta jabatan. Pokoknya kalau kita dikasih amanah kita jalankan alhamdulillah, kalau nggak ada amanah alhamdulillah,” kata Nusron kepada wartawan di Jakarta, dikutip Rabu (13/12/2023).
Nusron menambahkan, sebagai warga NU, dirinya siap menjalankan amanah atau mengabdi jika diberikan penugasan tertentu. Dia memastikan, akan terus berkontribusi bagi organisasi Islam terbesar di Indonesia itu meski tak lagi punya jabatan.
“Saya tetap akan berkontribusi terus di PBNU,” ujar mantan mantan Ketua Umum GP Ansor NU itu.
Sebelumnya, PBNU mencopot Nusron dan Nasyirul Falah Amru dari jabatan ketua PBNU sisa masa kepengurusan 2022-2027. Perombakan susunan pengurus itu termaktub dalam Surat Keputusan PBNU Nomor 01.c/A.II.04/11/2023 tentang Pengesahan Pergantian Antar Waktu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 2022-2027, yang diterbitkan pada Rabu (15/11/2023).(*/Ag)
CIBINONG – Bupati Bogor Iwan Setiwan mewisuda sebanyak 350 hafiz Al-Quran melalui Program Tahfiz Al-Quran turunan Karsa Bogor Berkeadaban di Sekretariat Daerah (Setda) Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu 13 Desember 2023.
Iwan mengungkapkan pembinaan Tahfiz Al-Quran di Kabupaten Bogor dilakukan untuk memelihara, menjaga, dan melestarikan kemurnian Al Quran, serta mengajak masyarakat agar semangat menghafal, mencintai, menghayati, dan mengamalkan, nilai-nilai Al-Quran sebagai pedoman hidup sehari-hari maupun dalam masyarakat.
“Terima kasih kepada para kiai, para penguji yang telah sukses melahirkan para tahfiz Al-Quran dengan hasil yang sangat baik,” ujarnya.
Ia berharap dengan semakin banyaknya ahli dan penghafal Al-Quran dapat tercipta generasi Qurani yang kelak menjadi pemimpin adil dan bijaksana, memakmurkan agama, dan mensejahterakan umat.
“Mudah-mudahan tahun depan pembinaan Tahfidz Al-Quran ini bisa dilanjutkan,” kata Iwan.
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin menerangkan Program Tahfiz Al-Quran di Kabupaten Bogor telah mencetak 1.000 hafiz pada periode 2018-2023.
“Kami senantiasa berupaya menciptakan situasi yang kondusif bagi peningkatan syiar dakwah Islam untuk mendorong terciptanya kesalehan sosial masyarakat serta tercapainya Karsa Bogor Berkeadaban,” kata Burhan.
Pada tahun 2021, lanjutnya, Pemkab Bogor telah melakukan wisuda terhadap 300 orang peserta Tahfiz Al-Quran, kemudian tahun 2022 mewisuda 350 peserta. Lalu tahun 2023 Pemkab Bogor kembali mewisuda 350 orang peserta Tahfiz Al-Quran.
“Semoga tujuan mulia mencetak para hafiz dan hafidzah yang kelak menjadi pemimpin yang adil, memakmurkan agama, dan menyejahterakan umat, dapat sama-sama kita capai,” ungkapnya.(*/Rez)
JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kembali meraih penghargaan Innovative Government Award (IGA) sebagai Kabupaten Inovatif dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Sekrataris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin di Cibinong, Bogor mengungkapkan bahwa penghargaan yang diraih ini merupakan buah dari kerja tim atas inovasi yang lahir dari tangan-tangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Penghargaan ini kami persembahkan untuk ASN di seluruh Kabupaten Bogor juga untuk masyarakat Kabupaten Bogor,” kata Burhan 13 Desember 2023.
Piagam penghargaan IGA 2023 ia terima langsung didampingi Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor dan Dirut RSUD Cibinong di Kantor Kemendagri RI, Jakarta pada Selasa (12/12).
Burhan berharap, penghargaan serupa diraih Pemerintah Kabupaten Bogor pada tahun berikutnya dengan terus berupaya melahirkan inovasi-inovasi dalam melaksanakan pelayanan publik.
“Kami sangat bersyukur, ini tentunya hasil kerja tim, saya atas nama Pemkab Bogor mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang masih punya semangat tinggi bekerja melayani masyarakat Kabupaten Bogor,” ungkap Burhan.
Sementara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI Abdullah Azwar Anas mengatakan, penghargaan yang diberikan adalah bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah menerapkan inovasi perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah.
“Penghargaan IGA 2023 kali ini kami serahkan pada 95 Pemerintah Daerah yang terbagi dalam 11 kategori,” jelas Azwar.(*/Rez)
CIBINONG – Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor, Hj Elly Rachmat Yasin terus mensosialisasikan tata cara pencoblosan surat suara pada pelaksanaan Pileg tanggal 14 Pebruari 2024.
Menurutnya, edukasi tata cara pencoblosan surat suara itu sangat penting bagi pemahaman masyarakat atau orang tua yang akan menentukan wakil rakyatnya yang akan dipilih pada saat pencoblosan surat suara saat Pileg 2024.
Caleg DPR RI No Urut 1 dari PPP Dapil Kabupaten Bogor menegaskan banyaknya surat suara dalam Pileg yang berbarengan dengan Pilpres serta pemilihan anggota DPD tentunya harus dipahami benar oleh semua lapisan masyarakat terutama kalangan usia yang sudah diatas 50 tahun atau 60 tahun lebih
” Masyarakat harus paham surat suara warna Kuning untuk DPR RI, warna biru untuk DPRD Provinsi Jawa Barat dan surat warna hijau untuk DPRD Kabupaten Bogor,” tegas Elly Rachmat Yasin dihadapan 3000 jamaah Majlis Taklim Nuyasin, Dramaga saat sebelum acara Tausiah Maulid Nabi Muhammad SAW dan menyambut datangnya bulan Rajab, Rabu, 13 Desember 2023.
Edukasi lain yang diberikan oleh Elly Rachmat Yasin kepada para jamaah ibu ibu adalah cara membuka dam meletakan lembaran surat suara sebelum di coblos oleh para pemilih.
” Buka dulu satu persatu surat suara secara menyeluruh lalu letakan ke bantalan surat suara dan baru dicoblos nama caleg atau nomor caleg yang akan dipilih. Bisa juga lambang partainya saja,” bebernya dihadapan para jamaah Majlis Taklim Nuryasin.
Namun, sambung Elly, kalau bisa coblosnya nama caleg atau nomor urut caleg yang akan dipilihnya,” papar Elly
Kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Menyambut datangnya bulan Rajab ini adalah kegiatan internal Majlis Taklim Nuryasin yang diadakan tiap tahun.
Hadir pula mantan Bupati Bogor, H Rachmat Yasin dalam kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Menyambut datangnya bulan rajab di Majlis Nuryasin kali ini.
Kehadiran sosok Rachmat Yasin atau yang akrab disapa RY ini disambut gembira oleh tiga ribu jamaah yang memang sudah sangat lama merindukan untuk bertemu dan bersilaturahmi dengan sosok RY yang mempelopori pemberian insentive RT / RW dan Guru Ngaji di Kabupaten Bogor ini saat beliau masih menjabat sebagai Bupati Bogor.
Saat ini, RY juga akan mendorong kepada para wakil rakyatnya dari Fraksi PPP DPRD Kabupaten Bogor harus bisa berjuang all out menaikan insentive RT/ RW, Guru Ngaji dan lainnya minimal bisa mencapai nominal Rp 1 juta / bulan.
” Kegiatan ini adalah salah satu agenda rutin tiap tahun yang dilakukan para pengurus dan jamaah Majlis Taklim Nuryasin,” tegas RY
Makanya, kata RY, semua undangan yang hadir acara kali ini diundang untuk menghadiri tausiah Islam dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW dan silaturahmi menyambut datangnya bulan rajab yang diisi oleh penceramah Ustad Hilman Fauzi dan Ustadzah Liza Azizah. ( Asep Syahmid)
© 2015. All Rights Reserved. Jurnal Metro.com | Analisa Jadi Fakta
Koran Jurnal Metro