Author Archives: Admin Jurnal Metro

JAKARTA – Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Sukartono menyatakan kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. tahun 2015–2022 terbukti merugikan negara sebesar Rp300 triliun. Total kerugian negara itu hasil tindak pidana dari tiga terdakwa.

“Kegiatan penambangan ilegal di wilayah IUP (izin usaha pertambangan) PT Timah Tbk tahun 2015–2022 mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp300.003.263.938.131,14 (300 triliun),” ujar Sukartono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Kerugian tersebut, kata dia, juga disebabkan oleh perbuatan tiga mantan Kepala Dinas (Kadis) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bangka Belitung, yakni Kadis ESDM Provinsi Bangka Belitung periode 2015–2019 Suranto Wibowo, Kadis ESDM Provinsi Bangka Belitung periode 2021–2024 Amir Syahbana, serta Pelaksana Tugas Kadis ESDM Provinsi Bangka Belitung periode Maret hingga Desember 2019 Rusbani alias Bani.

“(Mereka) tidak melakukan pembinaan dan pengawasan secara benar,” ucap dia.
Sukartono mengatakan bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) lima smelter beserta perusahaan afiliasinya digunakan untuk kerja sama dengan PT Timah untuk melakukan penambangan di IUP PT Timah. Adapun lima smelter yang dimaksud adalah PT Refined Bangka Tin, CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa beserta serta PT Tinindo Internusa, masing-masing beserta perusahaan afiliasinya.

Akibat RKAB tersebut, penambangan oleh pihak swasta di wilayah IUP PT Timah menjadi masif dan menyebabkan kerusakan ekologi, kerusakan ekonomi lingkungan, serta menimbulkan biaya pemulihan lingkungan akibat penambangan bijih timah. Sukartono menjabarkan, biaya kerugian ekologi sebesar Rp183,7 triliun, biaya kerugian ekonomi lingkungan Rp75,4 triliun, serta biaya pemulihan lingkungan Rp11,8 triliun. Dengan demikian, total kerugian lingkungan Rp271,06 triliun

Lebih lanjut, Sukartono memaparkan bahwa kerugian senilai Rp271,06 triliun dapat pula dibagi berdasarkan kawasan yang dirusak. Sukartono membaginya menjadi dua kategori, yakni kerusakan lingkungan hidup di non-kawasan hutan dengan luas sekitar 95 ribu ha dengan kerugian sebesar Rp47,7 triliun; serta kerusakan lingkungan hidup akibat tambang timah di dalam kawasan hutan dengan luas sekitar 75 ribu ha senilai Rp223,3 triliun.

Dalam kasus korupsi timah, ketiga terdakwa tersebut diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp300 triliun. Kerugian tersebut meliputi sebanyak Rp2,28 triliun berupa kerugian atas aktivitas kerja sama sewa-menyewa alat peralatan processing (pengolahan) penglogaman dengan smelter swasta, Rp26,65 triliun berupa kerugian atas pembayaran biji timah kepada mitra tambang PT Timah, serta Rp271,06 triliun berupa kerugian lingkungan.(Antara)

CIBINONG – Wakil Bupati (Wabup) Bogor terpilih Ade Ruhandi (Jaro Ade) menghargai upaya hukum atau gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang dimohon oleh Tim Pemenangan pasangan Cabup – Cawabup Bogor nomor urut 2 Raden Bayu Syahjohan-Musyafaur Rahman.

“Kami sangat menghormati dan menghargai upaya hukum yang ditempuh Paslon Cabup – Cawabup Bogor nomor urut 2 Raden Bayu Syahjohan dan Musyafaur Rahman, karena itu diatur dalam undang – undang,” ucap Jaro Ade kepada wartawan, Rabu, 11 Desember 2024.

Jaro Ade menuturkan, dirinya telah mendapatkan arahan dari Bupati Bogor terpilih Rudy Susmanto untuk membentuk tim kuasa hukum, jika nanti gugatan yang diajukan paslon nomor urut 2 diterima MK.

“Kami sudah melakukan rapat dan sudah membentuk tim kuasa hukum diantaranya ada Herdiyan Nuryadin, Erik Fitriadi, Mulyana, Suhandono, Irwan, Ahmad Suherman dan Dicky Bastian Putra,” tutur Jaro Ade.

Sebagai tokoh yang berpengalaman dan matang dibidang politik, politsi Partai Golkar pun menganggap hal yang dilakukan Tim Pemenangan Raden Bayu Syahjohan – Musyafaur Rahman, merupakan bagian dari dinamika dalam pesta demokrasi.

“Hak langkah atau upaya hukum yang teman – teman Cabup – Cawabup Bogor Raden Bayu Syahjohan – Musyafaur Rahman merupakan proses dan bagian dari tahapan Pemilihan Bupati (Pilbup) Bogor 2024, tentunya dalam kontestasi politik tersebut ada yang menang dan ada pula yang kalah, dan jika tidak puas dengan hasil perolehan suara, pemerintah pun memberikan ruang kepada Paslon yang kalah untuk melakukan gugatan,” jelasnya.

Disinggung soal dugaan penyelenggara Pilbup Bogor 2024, baik KPU maupun Bawaslu terlalu condong atau berpihak ke pasangan nomor urut 1 Rudy Susmanto-Jaro Ade oleh Tim Pemenangan Raden Bayu Syahjihan – Musyafaur Rahman, Jaro Ade berbeda pendapat.

“Saya menilai penyelenggaraan Pilbup Bogor 2024 ini lebih kondusif jika dibandingkan dengan Pilbup Bogor 2018, tentunya ini sebuah keberhasilan KPU, BAWASLU, Pemkab Bogor dan seluruh masyarakat yang ikut serta bersama-sama menjaga iklim demokrasi di Kabupaten Bogor,” ungkap Jaro Ade.

Kepada semua element masyarakat yang sebelumnya mendukung masing-masing jagoannya, ia pinta untuk kembali bergandeng tangan bersama-sama membangun Kabupaten Bogor lebih baik lagi.

“Pilbup Bogor telah kita lalui, tidak ada lagi kubu kosong 1 mapun kubu kosong 2. Kita masyarakat Kabupaten Bogor harus kompak dan bersatu untuk bersama-sama membangun Kabupaten Bogor agar lebih baik dan masyarakatnya sejahtera,” tukasnya.

Sebelumnya, Ridwan Darmawan selaku kuasa hukum pasangan Cabup – Cawabup Bogor nomor urut 2 Raden Bayu Syahjohan – Musyafaur Rahman menggugat penyelenggaraan Pilbup Bogor 2024 ke Mahkamah Konstitusi.

Hal itu karena diduga penyelenggara Pilbup Bogor 2024 baik KPU maupun Bawaslu terlalu condong atau berpihak ke pasangan Cabup – Cawabup Bogor nomor urut 1 Rudy Susmanto – Jaro Ade.

“Ya, kami menggugat pelaksanaan Pilbup Bogor 2024 ke MK, karena penyelenggara keberpihaknbya condong ke Paslon Cabup – Cawabup Bogor lainnya,” kata Ridwan Darmawan.

Ia menerangkan beberapa laporan dugaan kecurangan mulai KPPS yang mencoblos kertas suara untuk pasangan Rudy Susmanto – Jaro Ade, lalu juga ada laporan Kepala Desa (Kades) dan Sekcam yang kami duga melanggar Undang – Undang.

“Kami menduga, pencoblosan oleh KPP tidak hanya di TPS 09 Desa Tugu Selatan, Cisarua, tetapi juta di TPS lainnya baik itu di Kecamatan Cisarua maupun Kecamatan lainnya yang TPSnya 100 persen suara memilih Rudy Susmanto – Jaro Ade,” terangnya.

Ridwan Darmawan memaparkan, program Pemkab Bogor yang membagi – bagikan motor dan mebeler ke pemerintah desa juga dicurigai mempengaruhi Pilbup Bogor 2024, karena dibagikan menjelang masa pencoblosan.

“Kami mencurigai pemerintah daerah yang membagi-bagikan motor dan mebeler, karena saat ini rezimnya Partai Gerindra, dimaba anggaran tersebit disiapkan ketika Bupati Bogor Iwan Setiawan dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor dijabat Rudy Susmanto hingga kecurangan ini terstruktur, sistematis dan masif (TSM) hingga kami pun memasukkan gugatan ke MK,” ungkapnya.(Rez)

SEMARANG – Keluarga Gamma Rizkynata Oktafandy mengungkapkan, Polrestabes Semarang sempat berusaha meminta mereka tak memperbesar kasus penembakan hingga tewas terhadap Gamma yang dilakukan Aipda Robig Zaenudin. Menurut mereka, dalam upaya itu terdapat seorang oknun wartawan yang terlibat.

Paman Gamma, Agung, mengungkapkan, pada Senin (25/11/2024), sehari setelah Gamma dimakamkan di Sragen, Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar dan beberapa anggotanya mendatangi kediaman keluarga Gamma yang berlokasi di Jalan Borobudur Timur XIV, Kembangarum, Semarang Barat. Pada kesempatan itu, Irwan menjelaskan kepada keluarga tentang kronologi penembakan terhadap Gamma yang dilakukan anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang, Aipda Robig Zaenudin.

“Setelah selesai tadinya tidak tahu kalau di situ ternyata Pak Kapolres bawa wartawan, dan duduknya di depan saya,” kata Agung saat diwawancara di Semarang, Selasa (3/12/2024).

Dia menambahkan, oknum wartawan tersebut kemudian meminta keluarga Gamma membuat rekaman video menyatakan sudah mengikhlaskan kejadian penambakan terhadap Gamma. “Orang (oknum wartawan) itu bilang ke saya, ‘Pak, ini biar beritanya tidak ke mana-mana, sebaiknya dari keluarga korban membuat video pernyataan bahwa keluarga korban sudah mengikhlaskan kejadian ini dan tidak akan membesar-besarkan masalah ini’,” ucap Agung.

Oknum wartawan itu kemudian meyakinkan keluarga Gamma bahwa proses hukum selanjutnya bakal ditangani Polrestabes Semarang. “Terus Pak Kapolres juga bilang, ‘Tidak apa-apa Pak, nanti bapak membuat pernyataan seperti ini saja’,” kata Agung.

“Terus Pak Kapolres mengulangi itu, bahwa keluarga Gamma sudah mengikhlaskan kejadian ini dan tidak akan membesar-besarkan masalah ini, dan untuk masalah hukumnya nanti diserahkan kepada Kapolrestabes,” tambah Agung.

Agung mengungkapkan, keluarga Gamma menolak permintaan Kapolrestabes Semarang dan oknum wartawan tersebut. “Saya tidak mau. Karena saya harus rembukkan dengan keluarga besar kami,” ucapnya.

Namun Agung mengaku belum mengetahui nama media tempat wartawan itu bekerja. “Pokoknya dia bilang wartawan. Cuma kita kan tidak tahu wartawan apa, kita tidak menanyakan wartawan dari mananya,” katanya.

Menurut Agung, selain Kombes Irwan Anwar dan oknum wartawan tersebut, terdapat dua anggota Polrestabes Semarang lain yang berbincang berhadap-hadapan dengan keluarga Gamma. Semantara beberapa anggota Polrestabes Semarang lainnya menunggu di luar.

Dia mengatakan, ketika kunjungan usai, oknum wartawan tersebut menumpangi mobil yang sama dengan Kombes Irwan Anwar. “Duduknya sebelahnya Pak Kapolres,” ujar Agung.

Agung menjelaskan, saat pertemuan dengan Irwan Anwar berlangsung, terdapat beberapa wartawan lain yang datang ke kediaman keluarga Gamma. Namun mereka diminta pergi. “Kita pikir kan (pertemuan) ini internal ya, bukan diliput kan. Tapi ternyata ada wartawan itu. Memang saat kita berbincang, dia foto-foto gitu,” katanya.

AJI Semarang Kecam

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang telah angkat bicara soal dugaan keterlibatan oknum wartawan dalam upaya membungkam keluarga Gamma, siswa SMKN 4 Kota Semarang yang tewas ditembak Aipda Robig Zaenudin. Ketua AJI Semarang Aris Mulyawan mengatakan, perbuatan jurnalis atau wartawan yang berusaha menutupi peristiwa kematian Gamma adalah tindakan serius yang menciderai profesi jurnalis.

Aris berpendapat, tindakan oknum wartawan tersebut juga jauh dari semangat elemen jurnalisme, yakni penyampaikan kebenaran tanpa ada kepentingan tertentu. “Tak hanya itu, tindakan cawe-cawe jurnalis dalam kasus GRO (insial Gamma) berpotensi menyalahi UU Pers Nomor 40 tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik,” kata Aris dalam pernyataannya yang dirilis Selasa (3/12/2024).

Dia menjelaskan dalam Pasal 18 UU Pers jelas tertulis bahwa setiap orang yang dengan sengaja menghambat kerja pers secara melawan hukum dapat dipidana dengan penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp500 juta. “Mirisnya, potensi pelanggaran ini malah dilakukan oleh wartawan itu sendiri,” ujarnya.

Menurut Aris, keterlibatan oknum wartawan dalam upaya menutupi peristiwa penembakan Gamma menjadi tamparan keras bagi wajah jurnalisme di Semarang. Dia menekankan agar jurnalis memiliki prinsip keberpihakan kepada publik, kebenaran, dan keadilan.

Aris mengingatkan tugas jurnalis sudah diikat dalam UU Pers dan kode etik. Oleh sebab itu dia mengimbau jurnalis menaati rambu-rambu tersebut.
“Wartawan bukan Humas Polri,” katanya. (Republika/ D Tom)

JAKARTA – Secara umum, kesejahteraan guru honorer di Indonesia masih tergolong memprihatinkan. Ternyata, situasinya lebih menyedihkan untuk guru honorer yang mengajar di berbagai jenjang madrasah.

Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) melansir kajian terbaru, bahwa dari total 3,7 juta guru di Indonesia, sebanyak 56 persen atau sekitar 2,06 juta adalah guru honorer.

Di sekolah umum, rerata paling rendah guru honorer di tingkat SD yakni sebesar Rp 1,2 juta per bulan. Sementara rerata gaji guru honorer tingkat SMP mencapai Rp 1,9 juta, kemudian SMA sebesar Rp 2,7 juta, dan SMK senilai Rp 3,3 juta.

Situasi lebih buruk terjadi di jenjang madrasah. Rata-rata gaji guru honorer Madrasah Ibtidaiyah (MI) hanya Rp 780 ribu, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Rp 785 ribu, dan Madrasah Aliyah (MA) Rp 984 ribu per bulan.

“Di beberapa daerah, bahkan masih banyak guru honorer yang menerima gaji di bawah Rp 500 ribu per bulan,” ujar Direktur Advokasi Kebijakan IDEAS, Agung Pardini, Senin (25/11/2024).

Sebagai gambaran kecilnya angka tersebut, rerata Rerata Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia pada 2024 ini adalah Rp 3,1 juta. Upah regional tertinggi berada pada angka Rp 5,3 juta sementara terendah pada Rp 2 juta.

Temuan IDEAS juga menunjukkan ketimpangan besar dalam penghasilan guru honorer di berbagai wilayah, sebanyak 220 kabupaten/kota menggaji guru honorer tingkat SD di bawah Rp 1 juta. Bahkan, di jenjang MI, kondisi lebih buruk, dengan 328 kabupaten/kota memberikan gaji serupa.

Adapun sumber utama gaji guru honorer adalah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Meski alokasi dana tersebut telah dimaksimalkan hingga 50 persen untuk sekolah umum dan 60 persen untuk sekolah madrasah, hasilnya tetap tidak cukup untuk memberikan penghasilan layak bagi guru honorer.

“Simulasi kami menunjukkan bahwa meskipun porsi Dana BOS dinaikkan lebih besar, kondisi ini tidak akan cukup untuk memperbaiki kesejahteraan guru honorer secara signifikan,” ungkap Agung.

IDEAS merekomendasikan beberapa langkah untuk mengatasi masalah ini, salah satunya adalah mencontoh kebijakan DKI Jakarta yang mengangkat guru honorer menjadi Guru Kontrak Kerja Individu (KKI). Kebijakan ini memberikan status kerja yang lebih jelas dan penghasilan yang lebih baik bagi guru honorer.

Agung juga menyoroti pentingnya intervensi pemerintah pusat dan daerah secara langsung. “Kesejahteraan guru honorer harus menjadi prioritas utama, tidak bisa hanya bergantung pada alokasi Dana BOS,” tegasnya.

Anak tiri sistem pendidikan…
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) juga menyoroti kondisi guru madrasah dalam momentum Hari Guru Nasional 2024 yang jatuh pada 25 November 2025. JPPI mengamati guru madrasah seakan-akan menjadi kelompok terpinggirkan dalam percaturan kebijakan guru.

“Bisa dibilang, keberadaanya tidak begitu mendapat perhatian pemerintah. Mereka ini diperlakukan seperti anak tiri dalam sistem tata kelola guru di Indonesia,” kata Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji dalam keterangannya pada Senin (25/11/2024).

Soal kesejahteraan, Ubaid menyebut guru madrasah bisa dikatakan menempati kasta paling bawah dibandingkan dengan guru-guru di sekolah. Ubaid merasa hal ini aneh karena mereka sama-sama guru, punya hak dan kewajiban yang sama, tapi pemberian haknya dibeda-bedakan.

“Padahal peraturan rujukannya sama, UU Guru dan Dosen No.14 tahun 2005. Apalagi, jika status mereka adalah guru honorer di madrasah, beban penderitaannya pun berlipat ganda,” ujar Ubaid.

Soal kualitas, Ubaid menyebut juga tak kalah memprihatinkan. Hingga kini, jumlah guru madrasah yang sudah tersertifikasi hanya berjumlah 39,2 persen. Padahal, berdasarkan amanah UU guru dan dosen (pasal 82 Ayat 2 ), ditegaskan bahwa 10 tahun sejak berlakunya UU Guru dan Dosen, seluruh guru harus sudah tersertifikasi.

“Kini, sudah 19 tahun berlalu, nyatanya masih ditemukan sebanyak 484.737 (atau 60,8 persen) guru madrasah yang belum mengantongi sertifikat pendidik. Mengapa ini dibiarkan?” sindir Ubaid.

Selain itu, Ubaid menekankan jika tidak ada perubahan kebijakan pemerintah soal ini, maka diperkirakan daftar antrian PPG (Pendidikan Profesi Guru) untuk guru madrasah mencapai 53 tahun. Panjangnya antrian PPG dikarenakan pemerintah hanya memberi jatah kuota PPG untuk guru madrasah rata-rata 9.000 per tahun.

Siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan sekat papan antarkelas di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kutakarang, Pandeglang, Banten, Rabu (20/11/2024). – (ANTARA FOTO/Muhammad Bagus khoirunas)
“Dari data ini kita bisa tahu bahwa antrian guru madrasah untuk mengikuti PPG itu lebih panjang daripada antrian haji,” ujar Ubaid.

Ubaid memprediksi nasib guru madrasah bisa jadi kian sengsara. Nasib ini tetap berlaku bahkan jika pemerintah berkomitmen menunaikan janji politiknya untuk menambah gaji guru Rp 2 juta. Sebab gaji tambahan ini ternyata tidak untuk semua guru, tapi kabarnya hanya akan diberikan kepada guru-guru yang sudah tersertifikasi. “Artinya, kebijakan ini hanya akan dinikmati oleh segelintir guru madrasah,” ujar Ubaid.

Padahal JPPI mendata dari 484.737 guru madrasah yang belum tersertifikasi, terdapat 455.767 (94,1 persen) guru madrasah yang berstatus non-ASN. “Merekah yang paling terdampak dari sistem tata kelola guru yang belum berkeadilan ini,” ujar Ubaid.(*/Ind)

BOGOR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor, Jawa Barat, mengumumkan hasil penghitungan perolehan suara pada Pilkada serentak 2024 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor. Ketua KPU Kota Bogor M Habibi Zaenal Arifin mengatakan, hasil penghitungan perolehan suara ditetapkan berdasarkan rapat pleno terbuka.

Hasil perolehan suara pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor, pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Sendi Fardiansyah-Melli Darsa mengumpulkan 48.175 suara. Paslon nomor urut 2 Atang Trisnanto-Annida Allivia memperoleh 136.961 suara. Kemudian, paslon nomor urut 3 Dedie Rachim-Jenal Mutaqin mendapatkan 183.500 suara.

Paslon nomor urut 4 Rena Da Frina-Achmad Teddy Risandi memperoleh 58.415 suara, dan paslon nomor urut 5 Raendi Rayendra-Eka Maulana meraup 71.736 suara. “Yang unggul dengan 183.500 suara di paslon nomor 3 (Dedie Rachim-Jenal Mutaqin,” kata Habibi di Kota Bogor, Selasa (3/12/2024).

Untuk hasil rekapitulasi perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat akan ada lanjutan rekapitulasi di Provinsi Jawa Barat. Adapun hasil dari perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, paslon nomor urut 1 Acep Adang Ruhiat-Gitalis Dwinatarina memperoleh 35.888 suara. Paslon nomor urut 2 Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja memperoleh 37.145 suara.

Kemudian paslon nomor urut 3 Ahmad Syaikhu-Ilham Akbar Habibie memperoleh 147.155 suara, dan paslon nomor urut 4 Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan memperoleh 278.039 suara. “Yang unggul adalah paslon nomor 4 (Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan),” katanya menegaskan

Habibi menjelaskan, setelah penetapan itu, KPU Kota Bogor masih menunggu apakah ada perselisihan hasil pemilihan. Pihaknya akan menunggu tiga hari pasca penetapan hasil perolehan suara. “Nanti kita lihat juga bersama-sama apakah ada yang masuk ke Mahkamah Konstitusi atau tidak,” katanya.

Kalau pun memang tiga hari ke depan tidak ada perselisihan hasil, maka KPU langsung bisa menetapkan pemenang atau calon terpilih dari pemilihan pilkada 2024. “Tentu sambil menunggu dengan arahan KPU RI melalui KPU Jabar,” jelasnya.(*/Ha)

JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai Rp6,8 miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa pada Senin (2/12/2024) malam. Risandar pun sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka.

“KPK mengamankan total sembilan orang, yakni delapan orang di wilayah Pekanbaru dan satu orang di Jakarta, serta sejumlah uang dengan total sekitar Rp6.820.000.000,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (4/12/2/2024).

Ghufron menerangkan uang tersebut diamankan dari beberapa lokasi berbeda dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Pekanbaru, Riau. Pertama uang sebesar Rp1 miliar disita KPK dalam penangkapan teradap Plt Kepala Bagian Umum Pemerintah Kota Pekanbaru Novin Karmila (NK) di wilayah Pekanbaru.

Selanjutnya Rp1,39 miliar disita dalam penangkapan Risnandar di Rumah Dinas Wali Kota Pekanbaru. Kemudian Rp2 miliar disita penyidik KPK dari rumah pribadi Risnandar di Jakarta.

Kemudian uang Rp830 juta disita penyidik KPK dalam penangkapan Sekda Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasiotion di rumahnya di Pekanbaru. Indra mengakui bahwa dirinya memegang uang sebesar Rp1 miliar, namun sebanyak Rp170 juta telah disebar ke beberapa pihak.

Penyidik KPK selanjutnya menangkap ajudan Risnandar, Nugroho Adi Triputranto, serta menyita Rp375,4 juta dari rekening Nugroho. Selanjutnya sebanyak Rp1 miliar disita dari kakak Novin, Fachrul Chacha dan Rp100 juta disita dari didapatkan di rumah dinas Pj Wali Kota.

Sedangkan dari penggeledahan di salah satu kediaman di Ragunan, Jakarta Selatan, tim penyidik KPK menyita uang sebesar Rp200 juta. Penyidik KPK selanjutnya membawa sembilan orang tersebut beserta barang buktinya ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Penyidik KPK kemudian menetapkan tiga orang sebagai tersangka yakni Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa (RM), Sekretaris Daerah Pekanbaru Indra Pomi Nasution (IPN) dan Plt Kepala Bagian Umum Pemerintah Kota Pekanbaru Novin Karmila (NK).

“KPK melakukan serangkaian pemeriksaan dan telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menaikan perkara ini ke tahap penyidikan, dengan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu RM, IPN, dan NK,” ujar Ghufron.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, penyidik KPK selanjutnya langsung melakukan penahanan terhadap ketiganya selama 20 hari terhitung sejak 3 Desember 2024 sampai dengan 22 Desember 2024, di Rutan KPK. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan Pasal 12 f dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(Antara)

KUNINGAN – Pendakian ke Gunung Ciremai kini kembali dibuka. Sebelumnya, pendakian ke gunung tertinggi di Jawa Barat itu sempat ditutup sementara sejak 28 Oktober 2024.

Humas, Promosi dan Pemasaran, Balai Taman Nasional Gunung Ciremai BTNGC, Ady Sularso mengatakan, pendakian ke Gunung Ciremai dibuka kembali mulai 22 November 2024. Hal itu berlaku untuk semua jalur pendakian.

Adapun jalur pendakian menuju puncak Gunung Ciremai adalah jalur pendakian Palutungan, jalur pendakian Linggarjati, dan jalur pendakian Linggasana yang berada di Kabupaten Kuningan. Selain itu, jalur pendakian Apuy dan jalur pendakian Trisaksi Sadarehe yang terletak di Kabupaten Majalengka.

“Ya, jalur pendakian Gunung Ciremai resmi dibuka kembali,” kata Ady, Minggu(24/11/2024).

Namun, pembukaan kembali jalur pendakian itu untuk pendakian dua hari satu malam. Sedangkan untuk pendakian satu hari (tektok), tidak diperbolehkan sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut.

Untuk melakukan pendakian ke Gunung Ciremai, kata Ady, para pendaki wajib melakukan booking online di www.bookingciremai.menlhk.go.id. Setelah itu, melakukan registrasi ulang di basecamp dan mengikuti pemeriksaan kesehatan, pembayaran jasa pelayanan, safety talk dan pemeriksaan perlengkapan.

Pendaki juga hanya boleh berkemah pada transit camp yang ditentukan. Mereka juga harus membawa perlengkapan pribadi dan grup sesuai yang sudah ditentukan.

“Tidak melakukan hal-hal yang dilarang selama melakukan kegiatan pendakian,” ujar Ady.

Selain itu, para pendaki juga mesti mengutamakan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kebersihan. Apalagi sekarang ini sedang marak tren pendaki tektok. “Jangan sampai hanya mengikuti tren dan tidak memperhatikan persiapan fisik dan mental,” jelasnya.(*/Dang)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, pihak yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Bengkulu pada Sabtu (23/11/2024) malam menjadi delapan orang. Dalam operasi tersebut penyidik juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai dan dokumen, namun belum merinci berapa nominal uang yang disita dalam kegiatan tersebut.

KPK telah menerbangkan delapan orang tersebut ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Dalam operasi tersebut penyidik juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai dan dokumen, namun belum merinci berapa nominal uang yang disita dalam kegiatan tersebut.

“Juga turut diamankan uang, dokumen, dan barang bukti elektronik,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (24/11/2024).

Salah satu dari delapan orang itu adalah Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. “Sampai dengan saat ini, sudah ada delapan orang di jajaran Pemerintah Provinsi Bengkulu yang sudah diamankan oleh KPK,” kata Tessa.

Mereka yang ditangkap, pada Minggu (24/11/2024) sudah digelandang ke Gedung KPK di Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. “Terkait pungutan ke pegawai untuk pendanaan pilkada,” begitu kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat dikonfirmasi, Minggu (24/11/2024). Kata Alex, penjelasan lebih lengkap perihal penangkapan tersebut akan disampaikan resmi oleh KPK pada sore ini.

Sebelumnya dikabarkan, pada Sabtu (23/11/2024) malam, KPK melakukan operasi senyap penangkapan sejumlah pejabat pemerintahan di Bengkulu. Dari penangkapan tersebut, penyidik KPK menggelandang tujuh di antaranya ke Kantor Polresta Bengkulu untuk pemeriksaan. Dari penangkapan tersebut berlanjut ke penangkapan terhadap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.

Pada Ahad (24/11/2024) sore, mereka yang ditangkap sudah dibawa ke Gedung KPK di Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya juga turut digelandang ke KPK dan tiba di Gedung Merah Putih di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan (Jaksel) sekitar pukul 14:35 WIB.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika melanjutkan, konfrensi pers terkait penangkapan di Bengkulu itu akan dijelaskan secara resmi sore ini. Termasuk kata dia untuk memastikan status hukum mereka yang ditangkap itu.(*/Jo)

CIBINONG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bogor Jawa Barat, mengungkapkan hampir 2.000 surat suara atau tepatnya sebanyak 1.985 surat suara Pilkada untuk Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat tertukar dengan surat suara untuk Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten Bogor Irvan Firmansyah mengatakan kejadian surat suara tertukar tersebut diketahui saat proses sortir lipat logistik Pilkada di gudang KPU Kabupaten Bogor.

“Antara Kabupaten Serang dengan Kabupaten Bogor ini sebanyak 1.985 yang tertukar, tapi sudah dipisahkan, langsung diantisipasi berkoordinasi dengan pihak percetakan,” ungkap Irvan, Minggu (24/11/2024).

Proses penggantian surat suara yang tertukar itu dilakukan bersamaan dengan surat suara dalam kondisi rusak sebanyak 424 buah, sehingga totalnya menjadi sebanyak 2.409 surat suara. Pada 20 November telah dilakukan pelengkapan surat suara yang kurang, kemudian mulai didistribusikan ke setiap kecamatan secara bertahap sejak 17-22 November.

Bawaslu Kabupaten Bogor memastikan saat ini seluruh surat suara sudah didistribusikan ke gudang KPU di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor. “Sekarang sudah siap didistribusikan ke setiap tempat pemungutan suara (TPS),” kata Irvan.

Jumlah surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Bogor sebanyak 4.029.743 buah, dengan rincian 3.926.080 surat suara sesuai jumlah daftar pemilih tetap (DPT), 101.663 surat suara cadangan 2,5 persen per TPS, serta 2.000 surat suara untuk antisipasi pemungutan suara ulang.

Irvan berpesan kepada penyelenggara Pilkada di tingkat wilayah untuk bisa menjaga baik-baik surat suara dan kotak suara, mengingat belakangan Kabupaten Bogor sering diguyur hujan.(*Ju)

CIBINONG – Ketua Pengurus Daerah Mathlaul Anwar (MA) Kabupaten Bogor H.Abdul Aziz Sarnata membuka Rapat Kerja Cabang sekaligus melantik Pengurus Cabang Ikatan Pelajar Mathlaul Anwar (IPMA) Kabupaten Bogor di gedung DPRD Kabupaten Bogor, Sabtu (23/11/20124).

Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari program strategis ormas Islam, MA, di masa kepemimpinan Abdul Aziz Sarnata. Dalam sambutannya, Aziz mengemukakan bahwa MA sebagai ormas Islam yang fokus di bidang dakwah dan Pendidikan memiliki visi dan misi mewujudkan Pendidikan Islami yang unggul dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengenyampingkan nilai-nilai Islam.

“Karena itu, Rakercab sekaligus pelantikan pengurus cabang IPMA Kabupaten Bogor ini, dapat menjadi momentum bagi setiap generasi muda MA, khususnya kalangan pelajar, untuk dapat turut serta dan memberikan sumbangsih untuk mewujudkan visi dan misi besar Mathlaul Anwar itu,” ucap Aziz Sarnata membakar semangat kader IPMA diatas podium.

“IPMA harus tunjukan eksistensi dan perannya kedepan, untuk menjadikan Mathla’ul Anwar sebagai pelopor pendidikan Islami yang unggul dan perkembangan zaman tanpa mengesampingkan nilai-nilai Islam, IPMA juga harus berintegritas dan memiliki visi mulia,” terang Aziz yang
beberapa tahun silam lebih dikenal sebagai aktivis pergerakan mahasiswa.

Terkait dengan visi dan misi tersebut, MA tentunya bertekad kuat untuk mencetak generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan memiliki wawasan keislaman yang kuat. Untuk itu, lanjut Aziz, MA akan terus mendorong pengembangan kurikulum yang adaptif terhadap program lembaga pendidikan.

Ketua IPMA terpilih Ahmad Lutfi Azis, mengucapkan banyak terimakasih kepada H. Abdul Aziz Sarnata yang sudah membimbing segenap kader IPMA. “Beliau membimbing kami untuk tetap berintegritas dalam berorganisasi, dan alhamdulilah dalam waktu kurang dari satu bulan melakukan konsolidasi, pimpinan Mathla’ul Anwar telah melakukan pelantikan IPMA,” tuturnya.

Ahmad Lutfi Azis menambahkan, pengurus IPMA yang baru kedepan harus dapat meningkatkan dan mengarahkan para pelajar IPMA Mathla’ul Anwar Kabupaten Bogor, khususnya yang aktif di organisasi dapat berperan di dalam perkembangan zaman yang terus berubah dan semakin banyak tantangannya,” ujar Lutfi.

Dia juga mengapresiasi pesan pimpinan MA yang mengarahkan pelajar Mathla’ul Anwar agar memiliki integritas tinggi dalam berorganisasi maupun menjalankan misi mulia MA yang berkonsentrasi di bidang Pendidikan dan dakwah. “Amanat Ketua MA Abdul Aziz tentunya menjadi pedoman pengurus IPMA dalam melaksanakan tugas organisasi,” imbuhnya.

Kegiatan pelantikan Pengurus Cabang IPMA Kabupaten Bogor ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor Farid Maruf, Anggota DPRD Kabupaten Bogor Lukmanudin Ar-Rasyid, Ketua Forum RT-RW Kabupaten Bogor Coky Pasaribu, Guru Besar UIN Dr.Ujam, Wakil Ketua PD MA Defa, Bendahara DPD KNPI Fadliansyah dan sejumlah aktivis mahasiswa. (*/Weng)