Author Archives: Admin Jurnal Metro

JAKARTA – Peneliti Indikator Politik, Bawono Kumoro, mengatakan, kehadiran Presiden Prabowo dalam pengembalian kerugian negara Rp.13,25 triliun oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) kepada Kementerian keuangan memiliki pesan politik kepada sejumlah pihak. Pemerintah secara simbolik memberi pesan bahwa no more untouchables (tidak ada lagi yang tidak tersentuh).

“Ini merupakan wujud konkret dari apa diucapkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa penegakan hukum ekonomi harus menembus batas pengaruh kekuasaan dan koneksi bisnis,” papar peneliti muda ini.

Dikatakannya, Presiden Prabowo Subianto telah menghadiri agenda pengembalian uang pengganti kerugian negara di perkara tindak pidana korupsi pada pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya. Kejaksaan Agung secara resmi menyerahkan uang pengganti senilai Rp13.255 triliun kepada pemerintah.

Penyerahan ini merupakan bagian dari eksekusi putusan pengadilan dalam kasus korupsi fasilitas ekspor CPO, yang melibatkan sejumlah pihak dalam industri kelapa sawit. Kasus itu, menurut Bawono, menjadi perhatian publik sekitar tiga tahun lalu. Selain karena nilai kerugian fantastis juga membawa dampak terhadap stabilitas harga migor dalam negeri saat itu.

Bagi pemerintahan, lanjut Bawono, kasus separti ini bisa jadi tidak sekadar dilihat sebatas sebuah perkara hukum biasa. Tapi ini merupakan momentum untuk memulihkan moralitas pasar sekaligus juga menegakkan etika bisnis.

Kejelasan penuntasan kasus ini dapat memperkuat pesan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo tengah membawa Indonesia untuk memasuki era baru dalam penegakan hukum. Penegakan hukum tidak lagi memberikan ruang untuk coorporate impunities, tidak lagi mendapat tempat seperti di masa-masa lalu.

Menurut Bawono, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menunjukkan tren penguatan sepanjang satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo. Kasus tindak pidana korupsi besar lain juga turut digulung aparat penegak hukum dalam satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo adalah dugaan korupsi tata kelola di lingkungan kelompok usaha Pertamina.(*/Jo)

JAKARTA – Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali memeriksa tersangka Nadiem Makarim (NAM) terkait korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) 2020-2022, Selasa (21/10/2025). Namun karena alasan kesehatan pascaoperasi, penyidik memeriksa mantan Mendikbudristek itu di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel).

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna menerangkan, pemeriksaan Nadiem adalah kelanjutan. Karena pekan lalu, Nadiem juga diperiksa selama 11 jam terkait perannya sebagai saksi maupun tersangka.

“Terkait dengan pemeriksaan saudara tersangka Nadiem Makarim memang dilakukan hari ini di ruang pidsus (pidana khusus) di Kejari Jakarta Selatan,” ujar Anang, di Kejagung, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

“Karena kebetulan yang bersangkutan ditahan di sana (Kejari Jaksel), juga pertimbangan bahwa yang bersangkutan baru pulih setelah operasi beberapa waktu lalu. Jadi agar tidak terlalu jauh ke sini pemeriksaannya,” sambung Anang.

Anang menerangkan, Nadiem diperiksa penyidik menyangkut perannya skandal korupsi yang merugikan negara setotal Rp 1,89 triliun itu. “Yang bersangkutan juga diperiksa sebagai saksi untuk pembuktian dan peran tersangka-tersangka lainnya,” sambung Anang.

Dalam penyidikan korupsi Chromebook ini, penyidik Jampidsus sudah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Salah satunya adalah Nadiem Makarim yang merupakan mantan mendikburistek.

Ibrahim Arief (IA) alias Ibam selaku konsultan teknologi pada Kemendikbudristek juga ditetapkan tersangka. Staf khusus (Stafsus) Nadiem saat menjadi menteri, yakni Jurist Tan (JT) juga merupakan tersangka dalam kasus ini.

Akan tetapi, Jurist Tan hingga saat ini belum berhasil ditangkap. Jurist Tan, juga sebetulnya rekan Nadiem dalam pendirian GoJek Indonesia. Sebelum diumumkan sebagai tersangka, Jurist Tan sudah berhasil kabur ke luar negeri.

Penyidik sejak penyidikan kasus ini tak pernah berhasil memeriksa Jurist Tan. Dan dari pengusutan sementara Jurist Tan diketahui berada di antara Singapura, atau ikut domisili suaminya di Australia.(*/Bi)

SEMARANG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah (Jateng) telah menerbitkan rekomendasi pengembalian dana untuk pemerintah provinsi dan 35 pemerintah daerah di Jawa Tengah (Jateng) menyusul hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2024. Total dana yang harus dikembalikan mencapai Rp 96 miliar.

“Untuk pemeriksaan LKPD kemarin, kita (temukan) banyak terkait dengan kekurangan volume. Misalkan dari pengerjaan satu kegiatan di entitas pemeriksaan, di mana rekomendasi kita ada seperti pengembalian dan sebagainya yang sudah kami sampaikan tadi. Dari 36 entitas itu temuan kita nilainya Rp 96 miliar kurang lebih,” ungkap Kepala BPK Jateng Ahmad Luthfi H Rahmatullah ketika diwawancara di Kota Semarang, Selasa (21/10/2025).

Dia menerangkan, dana yang mesti dikembalikan ke negara biasanya berasal dari anggaran belanja pemerintah daerah terkait. “Ini biasanya dari belanja. Kemudian kita lakukan pemeriksaan, itu kita temukan adanya misalkan kelebihan-kelebihan bayar,” ucapnya.

“Kalau berkaitan dengan infrastruktur, mungkin kekurangan volume. Kalau untuk pembayaran honor, misalkan kelebihan pembayaran, dan sebagainya. Itu yang dikembalikan,” tambah Luthfi.
Kendati demikian, dia menambahkan bahwa kebanyakan dana yang harus dikembalikan 35 pemerintah daerah dan Pemprov Jateng berasal dari proyek-proyek infrastruktur. Menurut Luthfi, dari Rp 96 miliar yang harus disetorkan ke kas negara, baru Rp 44 miliar yang terealisasi. “Sisanya masih dalam proses,” ujarnya.

Ketika ditanya pemerintah daerah mana saja di Jateng yang harus mengembalikan dana kelebihan bayar terbanyak, Luthfi belum dapat menyampaikan dengan alasan masih menyusun datanya. Kendati demikian, Luthfi menyebut pelaksanaan rekomendasi BPK oleh pemerintah daerah di Jateng terkait LKPD 2024 sudah cukup optimal.

“Sejauh ini secara rata-rata keseluruhan sudah bagus, mencapai angka 93 persen secara akumulasi keseluruhan dari 36 entitas, terdiri dari 35 pemerintah kabupaten/kota dan satu pemerintah provinsi,” kata Luthfi.(*/D To)

CIBINONG – Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum) Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor kembali menorehkan prestasi gemilang tingkat nasional dengan meraih penghargaan Mandaya Award 2025 dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Sebanyak 798 peserta memperebutkan 5 posisi juara dengan 10 kategori dan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan berhasil mendapatkan Juara Harapan 1 di kategori CSR BUMD/Swasta.
Penghargaan prestisius ini diberikan secara langsung oleh Dr. (HC). Drs A. Muhaimin Iskandar, M.Si., selaku Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat kepada Tedi Kurniawan selaku Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Kahuripan atas dedikasi dan kontribusi luar biasa dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mandaya Award sendiri merupakan apresiasi tertinggi dari Pemerintah Indonesia bagi stakeholder yang aktif menciptakan perubahan nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan dan kemandirian masyarakat.

Program CSR “Setetes Harapan dari Tirta Kahuripan” berhasil meraih penghargaan atas inisiatif menghadirkan akses air bersih dan memberdayakan masyarakat Kabupaten Bogor. Program ini dilatarbelakangi oleh kondisi ironis di mana di balik limpahan air sebagai Kota Hujan masih banyak wilayah yang kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari karena keterbatasan infrastruktur dan ekonomi.
Melalui program “Setetes Harapan”, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan bergerak untuk mengalirkan kehidupan dan harapan baru bagi masyarakat di pelosok Kabupaten Bogor. Program ini memiliki tujuan utama yakni memastikan masyarakat memiliki akses air bersih yang layak dan berkelanjutan serta membangun dan memperbaiki sarana publik khususnya di wilayah pascabencana.

Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Tedi Kurniawan, menyatakan rasa syukur dan bangganya atas pencapaian ini.
“Alhamdulillah, Penghargaan Mandaya Award 2025 ini adalah bukti pengakuan dari Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, atas konsistensi dan integritas kami dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan. Ini bukan sekadar penghargaan, tetapi validasi bahwa program CSR kami, “Setetes Harapan dari Tirta Kahuripan”, telah berdampak nyata dan berkelanjutan dalam memberdayakan masyarakat di Kabupaten Bogor. Kami hadir bukan hanya untuk menyalurkan air, tetapi juga untuk mengalirkan kehidupan dan harapan baru. Penghargaan ini memicu semangat kami untuk terus berinovasi, memperluas cakupan pelayanan dan memperkuat sinergi dengan seluruh stakeholder demi mewujudkan Masyarakat Kabupaten Bogor yang mandiri dan sejahtera, sejalan dengan visi Mandaya Award dan program Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Karena kami percaya, keberlanjutan bukan hanya tentang menjaga air tetap mengalir, tetapi juga menjaga harapan tetap hidup.” ujar Tedi Kurniawan.

Untuk diketahui lebih lanjut, Program “Setetes Harapan dari Tirta Kahuripan” ini berfokus pada lima inovasi utama:
• Program berkelanjutan dalam menghadirkan akses air bersih dan pemberdayaan masyarakat
• Penerapan infrastruktur adaptif dengan pemanfaatan pipa air bersih jenis HDPE dan teknologi ramah lingkungan untuk menjamin ketahanan fasilitas.
• Upaya penyediaan air bersih dalam mendukung kesehatan masyarakat.
• Pelibatan aktif masyarakat sebagai tenaga kerja lokal, membuka peluang usaha, dan menumbuhkan kemandirian ekonomi.
• Kolaborasi multipihak antara pemerintah daerah, komunitas lingkungan, serta warga setempat demi keberlanjutan ekosistem air bersih di Kabupaten Bogor.

Dan dampak nyata dari program “Setetes Harapan dari Tirta Kahuripan” sangat signifikan. Hingga saat ini, terdapat lebih dari 98 ribu jiwa penerima manfaat langsung dan hampir 600 ribu penerima tidak langsung yang merasakan manfaat dari program ini. Selain itu, program ini juga telah menyerap kurang lebih 1.000 tenaga kerja lokal, menciptakan peluang usaha baru, dan menghasilkan lebih dari 40 tenaga kerja berkelanjutan.
Program ini telah berhasil direplikasi di beberapa wilayah pelosok Kabupaten Bogor seperti Desa Cisarua Kecamatan Nanggung, Kampung Cikuda Parung Panjang, Desa Sukaluyu Tamansari dan Desa Malasari Kecamatan Nanggung bahkan menginspirasi daerah lain di Indonesia, seperti Payakumbuh di Sumatera Barat, Karo di Sumatera Utara dan beberapa wilayah di Provinsi Banten.*****

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta berencana melakukan penataan kawasan Kota Tua. Setelah penataan dilakukan, rencananya Pemprov Jakarta juga bakal memindahkan kampus Institut Kesenian Jakarta (IKJ) ke kawasan bersejarah itu.

Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, pihaknya masih terus melakukan pendalaman terkait rencana memindahkan kampus seni itu ke kawasan Kota Tua. Namun, berdasarkan penilaiannya, ekosistem di kawasan bersejarah itu sangat cocok untuk mahasiswa IKJ.

“Kenapa kemudian IKJ akan kami pindahkan ke Kota Tua? Karena memang di Kota Tua itu tempatnya bagus banget,” kata dia di Jakarta Timur, Selasa (21/10/2025).

Pramono mengaku sudah beberapa kali meninjau kawasan Kota Tua. Ia menilai, kawasan itu dapat hidup ketika terdapat panggung kesenian yang menampilkan berbagai pertunjukan.

Menurut dia, pertunjukan itu akan mudah dilaksanakan ketika para pelakunya berada di sekitar kawasan tersebut. Karena itu, ia ingin kampus IKJ bisa dipindahkan ke Kota Tua, sehingga mahasiswanya bisa berkreasi sekaligus membuat kawasan itu tetap hidup dengan berbagai kesenian.

Sejumlah mahasiswa Institut Kesenian Jakarta (IKJ) saat melukis di depan Gedung Sarinah, Jakarta, Selasa (10/10/2023). – (Republika/Putra M. Akbar)
“Mudah-mudahan ini akan menjadi pemantik atau pun inisiator untuk menghidupkan Kota Tua sebagai tempat yang heritage, tempat yang bisa berkembang dengan baik, dan kemudian tentunya menjadi lebih baik, lebih rapi, tapi berkeseniannya tetap bisa dilakukan,” ujar dia.

Sebelumnya, Pramono menyatakan bakal melakukan pembenahan kawasan Kota Tua. Namun, pembenahan kawasan bersejarah itu tidak akan bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Karena itu, pihaknya akan membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk pembenahan Kota Tua.

“Kami sudah bersepakat untuk ada task force (satgas) yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah Jakarta. Nantinya dalam perjalanan pasti akan ada BUMN, BUMD, dan swasta,” kata dia di kawasan Kota Tua, dikutip Republika, Minggu (19/10/2025).

Menurut dia, satgas itu akan bertugas untuk menyusun pembagian tugas antara pusat dan daerah dalam melaksanakan pembenahan kawasan Kota Tua. Selain itu, satgas itu juga akan menentukan peran swasta dalam pembenahan tersebut.(*/Ad)

JAKARTA – Kasus dugaan keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya terjadi di sejumlah daerah. Kasus itu juga dilaporkan beberapa kali terjadi di Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), setidaknya sudah ada tiga kasus dugaan keracunan yang terjadi di Ibu Kota. Dari tiga kasus itu, terdapat puluhan siswa yang mengalami gejala keracunan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo tidak banyak memberikan tanggapan ihwal sejumlah kasus keracunan akibat MBG. DIa hanya bisa mendoakan agar kasus keracunan tidak terjadi di Jakarta. “Nah untuk (keracunan akibat) MBG ya saya berdoa di Jakarta tidak terjadi,” katanya di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2025).

Ketika ditegaskan kembali kasus keracunan akibat MBG telah terjadi di Jakarta, Pramono tetap tak memberikan jawaban tegas. Mantan sekjen DPP PDIP itu tetap hanya bisa berdoa agar hal itu tidak terjadi. “Tegasnya adalah mendoakan, semoga tidak ada yang keracunan,” kata Pramono.

Berdasarkan data BGN, kasus keracunan akibat MBG terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pancoran Kalibata, Jakarta Selatan pada 29 Agustus 2025. Akibat kejadian itu, terdapat tiga orang yang terdampak dan mengalami gejala ringan. Dari hasil uji laboratorium, MBG yang diberikan positif mengandung mikrobiologi.

Tak hanya itu, kasus dugaan keracunan juga kembali di SPPG Khusus Koja, Jakarta Utara, pada 8 September 2025. Akibatnya, terdapat 14 orang yang terdampak. Namun, hingga kini belum ada hasil uji laboratorium dari sampel makanan tersebut.

Terakhir, sebanyak tujuh orang siswa di SMAN 15 Jakarta dilaporkan mengalami gejala mual usai menyantap MBG pada Selasa (23/9/2025). Tiga orang di antaranya sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang membenarkan adanya sejumlah siswa yang diduga mengalami keracunan usai menyantap MBG di SMAN 15 Jakarta. Anak-anak itu disebut mengalami gejala mual usai makan makanan bergizi gratis.

“Itu tujuh orang, tiga orang di RSUD, empat orang di UKS. Gejalanya apa? Mual-mual, sakit perut aja,” kata Nanik saat dikonfirmasi Republika.co.id di Jakarta, Selasa malam WIB.(*/Ad)

BANDUNG BARAT – Kasus dugaan keracunan massal usai mengkonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat bukan hanya di wilayah Cipongkor. Tapi menyasar siswa SMKN 1 di wilayah Cihampelas.

Kasua keracunan ketiga di Bandung Barat ini menelan korban sekitar 60 orang siswa SMK 1 Cihampelas, Kecamatan Cihampelas. Para siswa datang ke Puskesmas dengan keluhan medis mual, pusing, dan sesak napas.

“Betul korban sementara ada 60 orang. Mereka merupakan siswa SMKN 1 Cihampelas. Sekarang sedang proses penanganan,” kata Kepala Puskesmas Cihampelas Edah Jubaidah saat dihubungi.

Menurutnya, para siswa mengalami keracunan usai menyantap menu MBG yang dibagikan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Mekarmukti, Cihampelas. Mereka mengkonsumsi menu berupa kentang, lotek kacang, telur rebus serta buah pisang.

Mereka mengkonsumsi paket MBG sekitar pukul 09.00 WIB kemudian merasakan mual dan pusing sekitar pukul 11.00 WIB. “Alhamdulillah dari puluhan korban sekarang kondisinya mulai membaik. Tapi para korban lain masih terus berdatangan,” ucap dia.

Sementara itu, Sekda Bandung Barat Ade Zakir membenarkan terkait keracunan MBG di Desa Mekarmukti, Cihampelas. Menurutnya, SPPG pemasok MBG berada di Kampung Sayuran, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cihampelas.

Ade menilai angka jumlah korban keracunan di Cihampelas diprediksi bisa bertambah karena porsi MBG mencapai 1.653 dengan sasaran 450 bagi SMKN Cihampelas, 405 bagi SD 1 Cihampelas, 177 di MI Mande, MTS Mande 396 porsi, dan MA Mande 226 porsi.

“Kita antisipasi apabila jumlah korban bertambah, kita sediakan beberapa pusat penanganan. Mulai dari puskesmas atau atau beberapa rumah sakit terdekat,” kata Ade Zakir.(*/He)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan menindaklanjuti surat dari Wakil Bupati (Wabup) Jember Djoko Susanto, dalam bentuk koordinasi dan supervisi (korsup). Djoko mengadukan Bupati Jember Muhammad Fawait ke KPK terkait dugaan penyimpangan anggaran hingga penyalahgunaan wewenang.

Djoko merasa tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan rencana penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Video pengakuan orang nomor dua di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember tersebut viral hingga membuat KPK meresponnya.

“Tentu KPK akan berangkat sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan KPK. Khusus dalam konteks pemerintah daerah, salah satu fungsi yang dilakukan oleh KPK adalah melalui tugas koordinasi dan supervisi,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (24/9/2025).

Budi menjelaskan, koordinasi dan supervisi (korsup) yang dilakukan KPK tersebut dalam bentuk pendampingan dan pengawasan kepada pemerintah daerah (pemda). KPK menggunakan instrumen monitoring, controlling, surveillance for prevention (MCSP).

“Jadi, dari instrumen MCSP tersebut KPK menyoroti setidaknya delapan fokus area, di mana area-area tersebut punya potensi risiko terjadinya korupsi yang cukup tinggi,” katanya.
Budi mengatakan, delapan fokus area MSCP meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, serta pengawasan aparat pengawas internal pemerintah (APIP). Kemudian, manajemen aparatur sipil negara (ASN), pengelolaan barang milik daerah, dan optimalisasi pajak daerah.

“KPK tentu berharap dan terus mendorong agar pelaksanaan pemerintahan daerah juga penting dan memprioritaskan kualitas pelayanan publik agar kebutuhan-kebutuhan masyarakat ini juga terpenuhi secara baik,” tundas Budi.(*/Gi)

CIBINONG – Perumda Air Minum Tirta Kahuripan merupakan Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Bogor yang bergerak di bidang penyediaan dan pelayanan air bersih bagi masyarakat. Memiliki Sumber Air Utama yang berasal dari 11 mata air dengan total kapasitas 557 L/dt, 2 Sumur Bor sebesar 16 L/dt, serta 15 Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang menghasilkan 1.200 L/dt.

Pelayanan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan telah menjangkau 29 dari 40 kecamatan (termasuk sebagian wilayah Kota Bogor dan Kota Bekasi) dengan jumlah pelanggan sebanyak 241.951 sambungan, sedangkan secara teknis cakupan pelayanan mencapai 31,77%. Dengan angka tersebut, tentu saja Perumda Air Minum Tirta Kahuripan harus mampu mempertahankan kualitas air bersih maupun kualitas pelayanannya sekaligus terus memperluas cakupan pelayanan di Kabupaten Bogor.
Untuk itu, dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional kali ini, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor akan menggelar acara khusus untuk pelanggannya sebagai bentuk apresiasi untuk pelanggan terbaik sekaligus komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan.

Mengusung tema nasional “Think Customer” yang menekankan pentingnya menempatkan pelanggan sebagai pusat dari setiap bisnis, kebijakan dan inovasi layanan serta lebih fokus pada kebutuhan, pengalaman dan kepuasan pelanggan untuk memperkuat loyalitas dan membangun budaya pelayanan yang berkelanjutan.

Direktur Umum Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, Abdul Somad menyampaikan pentingnya menyadari bahwa pelanggan adalah mitra utama yang berarti adanya hubungan kolaboratif saling memberikan umpan balik berharga untuk meningkatkan kepercayaan melalui layanan pelanggan yang unggul dan produk air bersih yang memenuhi ekspektasi pelanggan.

“Oleh karena itu, pada momentum Hari Pelanggan Nasional kali ini, kami tidak hanya memberikan apresiasi, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua lini pelayanan agar kami dapat terus meningkatkan mutu kualitas terbaik kedepannya,” ujar Abdul Somad.

Perwakilan pelanggan terbaik dari berbagai kelompok golongan di seluruh cabang pelayanan akan diundang ke acara Hari Pelanggan Nasional 2025 di lingkungan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan untuk mendapatkan apresiasi dengan kriteria pelanggan yang telah konsisten melakukan pembayaran awal bulan (tanggal 1 s/d 5) di setiap bulannya dari periode bulan Januari s/d Juli 2025.

“Perumda Air Minum Tirta Kahuripan akan menyiapkan 3 tiket Ibadah Umroh serta hadiah menarik lainnya sebagai apresiasi kepada pelanggan setianya, hal ini dilakukan sebagai komitmen bahwa Perumda Air Minum Tirta Kahuripan tidak hanya bicara tentang air bersih sesuai Standar Kesehatan Permenkes No 2 Tahun 2023, tetapi juga tentang menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi pelanggannya.” tutupnya.

Tidak hanya itu saja, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan di tahun ini memberikan kemudahan untuk seluruh pelanggannya dengan Aplikasi “MyKahuripan” sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan yang memudahkan akses informasi kepada pelanggan secara 24 jam selama 7 hari. Dengan menggunakan Aplikasi ini, memudahkan semua kebutuhan pelanggan untuk mengetahui tagihan air bulanan hingga melakukan pembayaran tagihan air dengan berbagai metode pembayaran yang diinginkan. Aplikasi My Kahuripan ini sebagai wujud komitmen perusahaan dalam mendukung transformasi digital dan mewujudkan pelayanan yang transparan, responsif dan efisien.(*/Angga)

JAKARTA – Sejumlah siswa SD negeri di kawasan Nanggung, Bogor, Jawa Barat, belajar di majelis taklim karena ruangan kelasnya ambruk. Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan pihaknya akan segera melakukan perbaikan.
“Segera ditindaklanjuti perbaikannya oleh Disdik (Dinas Pendidikan). Beberapa hari yang lalu kami bahas dan segera ditindaklanjuti,” kata Rudy kepada wartawan, Selasa (2/9/2025).

Terpisah, Kadisdik Kabupaten Bogor Rusliandy mengatakan pihaknya akan membangun satu ruang kelas baru. Pihaknya juga akan melakukan pembangunan turap penahan tanah untuk mencegah pergerakan tanah.

“Kedua, pembangunan turap penahan tanah pada APBD 2025 sebagai usaha pencegahan terjadinya pergerakan tanah. Ketiga, pembangunan satu ruang kelas baru pada APBD 2025,” jelasnya.

Sementara itu, pembangunan tenda dilakukan untuk mengamankan aset sekolah. Pembangunan tenda sementara berkoordinasi dengan BPBD.

“Untuk jangka panjangnya diusulkan pembangunan unit gedung baru pada tahun 2026, yaitu enam ruang kelas dan kantor, satu ruang perpustakaan, lapangan upacara, pemagaran, dan lanjutan TPT (tembok penahan tanah),” jelas Kasi Sarana dan Prasarana Disdik Kabupaten Bogor.

Sebelumnya, dua ruang kelas SD negeri di kawasan Nanggung, Bogor, Jawa Barat, ambruk. Penyebabnya adalah hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan tersebut beberapa hari yang lalu.

“Hujan dengan intensitas tinggi yang disertai angin kencang dan kondisi bangunan yang sudah tua sehingga mengakibatkan dua unit ruang kelas SDN Nangela mengalami ambruk,” kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M Adam Hamdani.

Adam mengatakan satu ruang kelas dan ruang guru mengalami retak-retak pada dinding bangunan. Pemerintah setempat kemudian melaporkan kejadian itu kepada petugas BPBD.

“Fasilitas dua unit kelas ambruk adalah kelas I-II dan ruang kelas III-IV,” ucapnya.

Selain itu, satu unit rumah kelas V-VI dan ruang guru juga mengalami kerusakan. Untuk sementara, siswa mengungsi selama proses pembelajaran.

“Situasi akhir untuk sementara ruang kelas belajar siswa dialihkan ke majelis taklim terdekat. Diperlukan segera penanganan dari dinas terkait,” tandasnya.(*/Al)