KEJAKSAAN SELIDIKI PENGELOLAAN KEUANGAN PEMKAB BOGOR TAHUN ANGGARAN 2022

CIBINONG - Temuan atau catatan Laporan Hasil Pemeriksan (LHP) BPK-RI Perwakilan Jawa Barat pada pengelolaan keuangan Pemkab Bogor pada Tahun Anggaran 2022 lalu sedang diselidiki oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor.

"Setelah melewati batas waktu 60 hari, LHP BPK-RI Perwakilan Jawa Barat pada pengelolaan keuangan Pemkab Bogor pada Tahun Anggaran 2022 lalu pada saat ini sedang diselidiki oleh Seksi Pidana Khusus," ujar Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Marjuki kepada wartawan, Selasa, 4 Maret 2024.

Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu menyerahkan mekanisme pengembalian kerugian negara, oleh penyedia jasa yang disebut dalam LHP BPK-RI Perwakilan Jawa Barat kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor.

"Tahun 2023 sudah lewat, kami pun menyerahkan tindak lanjutnya kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor," ucap Asmawa Tosepu.

Temuan atau catatan Laporan Hasil Pemeriksan (LHP) BPK-RI Perwakilan Jawa Barat pada pengelolaan keuangan Pemkab Bogor pada Tahun Anggaran 2022 lalu sedang diselidiki oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor.

Asmawa Tosepu menuturkan dari total temuan sekitar Rp 8 miliar, sebagian sudah ada yang mengembalikan, hingga ada sisa dugaan kerugian negara yang masih harus dikembalikan oleh penyedia jasa rekanan Pemkab Bogor.

"Kami sodah dorong, agar penyedia jasa yang tercatat untuk mengembalikan atau mencicil kerugian negara," tutur mantan Wali Kota Kendari tersebut.

Terkait, salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu PT. Prayoga Pertambangan Energi (PPE) yang telah dinilai kerugian negara oleh BPK-RI Perwakilan Jawa Barat. Jajarannya akan melakukan evaluasi.

"Kalau PT. PPE sudah jelas angka kerugian negaranya, namun mantan Direksinya kabarnya mau mengembalikan kerugian negara. Namun, proses hukumnya mungkin tetap berlanjut," sambungnya.
Ia menegaskan tidak akan menambah penyertaan modal bagi BUMD yang bermasalah atau kurang sehat dan akan mengevaluasinya.

"PT. PPE dan BUMD lain yang tidak sehat bisa kita perbaiki atau dibubarkan, saya sudah membentuk tim untuk mengevaluasi secara total kepada sema BUMD yang dimiliki oleh Pemkab Bogor," tegas Asmawa Tosepu. (Rez)