UU PERAMPASAN ASET JADI SENJATA UNTUK AMANKAN ASET NEGARA DARI TANGAN KORUPTOR

JAKARTA - Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud MD, Chico Hakim mengatakan pasangan capres-cawapres nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD berkomitmen untuk mewujudkan UU Perampasan Aset jika terpilih di Pilpres 2024.

"Mas Ganjar dan Prof Mahfud punya program konkret, antara lain melalui percepatan digitalisasi birokrasi untuk pencegahan korupsi, penguatan KPK bersama dengan kejaksaan dan Polri secara sinergis dan harmonis, serta mewujudkan UU Perampasan Aset untuk mengamankan aset negara dari tangan koruptor," kata Chico kepada wartawan, Selasa 12 Desember 2023.

Chico menuturkan bahwa Mahfud MD juga sukses mengungkap berbagai kasus besar seperti kasus Ferdy Sambo, kejanggalan transaksi di Kementerian Keuangan, sampai soal safe deposit box mantan pejabat pajak Rafael Alun.

"Tidak ada kompromi untuk KKN. Maka itu, kita pasti sangat yakin Mas Ganjar dan Prof Mahfud bisa mengimplementasikan semangat anti korupsi saat nantinya menjabat menjadi Presiden dan Wakil Presiden untuk membawa Indonesia jadi lebih baik," jelasnya.

Sementara itu, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai bahwa penanganan kasus korupsi, khususnya pengusutan aset (asset tracing) dan pengembalian kerugian negara (asset recovery), tidak bisa optimal karena Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset belum disahkan.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengatakan bahwa melalui RUU Perampasan Aset, aparat penegak hukum juga bisa menyita harta pelaku kasus korupsi atau tindak pidana lain, seperti narkoba, terorisme, dan judi, sekalipun bukti minim tetapi terkait dengan pidana yang dilakukan.

Sehingga UU Perampasan Aset dinilai bisa menjadi "senjata" bagi aparat penegak hukum dalam memaksimalkan pengembalian kerugian negara.

"Misalnya, meskipun satu hari ini ada 10 transaksi (dan) yang bisa dibuktikan adalah 3 transaksi, maka yang 7 bisa dianggap (hasil kejahatan) karena pola yang sama itu," kata dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga meminta agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera diselesaikan. Presiden menilai UU Perampasan Aset bisa memberikan efek jera kepada koruptor saat memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023.

"Mengenai penguatan regulasi di level UU, ini juga diperlukan, apa? Menurut saya, UU Perampasan Aset Tindak Pidana ini penting segera diselesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan bisa memberikan efek jera," kata Jokowi.(*/Jo)