CIBINONG - Wakil Ketua Bidang Jasa dan Kontruksi Kadin Kabupaten Bogor Atis Tardiana menyoroti rendahnya penawaran nilai atau harga proyek pembangunan insfrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR).
Ia pun menyampaikan masukan dan saran secara langsung dengan Plt Kepala DPUPR pada Kamis pagi, apalagi ada penawaran yang turun hingga 20 persen dari nilai anggaran pagu.
"Saat ini, penyedia jasa dari luar Kabupaten Bogor banyak yang menawar nilai proyek pembangunan insfrastruktur hingga 20 persen. Akibatnya karena tidak sesuai dengan demografi dan juga Harga Prakiraan Sendiri (HPS), banyak proyek yang berpotensi molor," ujar Atis Tardiana kepada wartawan, Kamis, 23 November 2023.
Akibat dari 'perang' harga yang tidak sehat, hanya sedikit pengusaha dari Bogor yang mendapatkan proyek pembangunan insfrastruktur di Bumi Tegar Beriman.
"Pengusaha atau kontraktor Bogor sekitar 20 persen yang mendapatkan proyek pembangunan insfrastuktur di Kabupaten Bogor. Tentunya ini jadi keprihatinan," tambah Atis Tardiana.
Wakil Ketua Bidang Sertifikasi dan Layak Fungsi Kadin Kabupaten Bogor Masington Pangaribuan mengatakan akibat 80 persen proyek pembangunan insfrastruktur yang dimenangkan pengusaha luar Bogor, ia pun siap menerima aduan masyarakat.
"Saya siap menerima aduan masyarakat, karena menyikapi permasalahan diatas atau yang utama potensi proyek pembangunan insfrastruktur yang molor," kata Masington Pangaribuan.
Ketua Kadin Kabupaten Bogor Shinta Dhec Checawati melanjutkan sebagai mitra Pemkab Bogor dan sebagai Induk organisasi yang menaungi asosiasi kontraktor, ia dan jajaran akan terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Pemkab Bogor melalui SKPD terkait agar tahun depan keadaan ini tidak terjadi lagi.
"Komunikasi dan kordinasi ini penting dilakukan karena bagaimanapun penentu kebijakannya adalah Pemkab Bogor," sambung Ketua Kadin. (Rez)
© 2015. All Rights Reserved. Jurnal Metro.com | Analisa Jadi Fakta
Koran Jurnal Metro