SURVEI SATU TAHUN KINERJA DPRD KABUPATEN BOGOR: BURUK

CIBINONG - Lembaga Studi Visi Nusantara melakukan survei tentang satu tahun kinerja DPRD Kabupaten Bogor periode 2019-2024. Hasilnya, disimpulkan bahwa kinerja 55 wakil rakyat di Bumi Tegar Beriman terbilang buruk.

Ketua Yayasan Visi Nusantara Maju, Yusfitriadi menjelaskan, metode pengambilan dalam studi ini melalui survei dengan tujuh buah pertanyaan sebagai instrumen.

Pertanyaan tersebut dibuat dengan Google Form dan disebar lewat media sosial dan jejaring WhatsApp Group yang dianggap menjadi simpul sosial Kabupaten Bogor.

“Adapun responden dalam studi ini adalah masyarakat Kabupaten Bogor di 40 kecamatan. Toal responden yang mengisi survei sebanyak 827 orang,” kata Yusfitriadi, Jumat kemarin (28/8).

Hasilnya, kata Yus, berdasarkan jawaban responden atas tujuh pertanyaan, disimpulkan bahwa perlu adanya badan khusus yang dibentuk untuk menjamin dan mengawasi kinerja dan performasi anggota dewan.

“Dengan alat ukur yang objektif secara personal, maupun bagi DPRD secara kelembagaan. Kinerja anggota DPRD Kabupaten Bogor terpilih yang dinilai buruk oleh dominan masyarakat Kabupaten Bogor, tidak lantas menjadi rekam jejak gelap DPRD secara kelembagaan. Namun, data ini bisa dijadikan landasan auto critic kelembagaan yang bersifat temporer demi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Yus.

Dari tujuh pertanyaa, pada nomor tiga yakni pertanyaan tentang ‘Apakah anggota DPRD Kabupaten sering mengadakan forum diskusi terbuka dengan warga setempat di daerah tempat anda tinggal?’

Hasilnya, 54,1 persen responden menyatakan bahwa anggota dewan tidak pernah melakukan forum diskusi terbuka dengan warga di daerah pemilihan ketika mereka kampanye. Sedangkan 18 persen responden menyatakan anggota dewan jarang melakukan hal itu.

“Ada 15,7 persen responden menyatakan tidak tahu. Lalu 12,2 persen menyatakan anggota dewan sering mengadakan forum diskusi di daerah pemilihan anggota dewan tersebut,” jelas Yus.

“Banyaknya program legislator tidak terimplementasi juga menjadi sebuah rekomposisi parlemen yang kontra produktif. Sehingga harapan masyarakat atas terpilihnya wakil baru, nyatanya tidak memberi signifikasi manfaat untuk masyarakat umum,” terangnya.(*/Fuz)