PMII ONTROG DINKES BOGOR TUNTUT TRANSPARANSI ANGGARAN COVID-19

CIBINONG - Dinkes Kabupaten Bogor dalam pengelolaan anggaran Covid-19 dianggap tak transparan dan diduga ada yang disembunyikan sementara itu publik menginginkan agar semua diberi penjelasan agar masyarakat bisa mengetahuinya.

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Indonesia (PMII) Kabupaten Bogor mengontrog Kantor Dinas Kesehatan di Jalan Raya Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong.

Selain menuntut transparansi alokasi maupun penggunaan anggaran penangganan wabah Covid-19 yang berjumlah Rp377,3 miliar. Para mahasiswa juga mendorong agar DPRD Kabupaten Bogor membentuk panitia khusus (Pansus).

"Anggaran penangganan wabah Covid 19 sebesar Rp377,3 miliar yang begitu fantastis harusnya dijelaskan secara transparan dengan rinci oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, karena tidak ada penjelasan maka kami pun mendorong agar DPRD Kabupaten Bogor membentuk Pansus Biaya Penangganan Wabah Covid-19 sesuai pernyataan Ketua Komisi IV DPRD beberapa waktu lalu," kata Ketua PMII Kabupaten Bogor Imam Shodiqul Wa'di kepada wartawan, Senin (20/7/2020).

Selain tuntutan tersebut, mahasiswa jurusan pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) ini juga akan meminta Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor untuk memanggil dan memeriksa pejabat Dinas Kesehatan.

"Besok lusa kami juga akan mendesak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor segera memanggil dan memeriksa pejabat Dinas Kesehatan terkait pengelolaan anggaran penangganan wabah Covid-19, kenapa kami mendesak karena kami menduga ada yang disembunyikan hingga berakibat tidak transparan," sambungnya.

Ditemui terpisah, Kepala Dinkes Kabupaten Bogor Mike Kartalina Suwardi menjelaskan tuduhan pihaknya tidak transparansi karena sewaktu diundang rapat Komisi IV DPRD pihaknya tidak bisa datang.

"Waktu itu Dinkes memang tidak datang saat diundang rapat Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor karena saat itu kami sedang diisolasi karena ada pegawai kami yang terpapar wabah Covid 19 dan ada kekhawatiran bahwa kami bisa menularkan wabah tersebut, setelah kami negatif kami pun menjadwalkan ulang rapat tersebut untuk melakukan presentasi atau transparansi alokasi maupun penggunaan anggaran penangganan wabah covid 19," dalihnya.

Mantan Dirut RSUD Cileungsi ini pun memaklumi niatan teman-teman mahasiswa PMII yang menuntut transparansi anggaran penangganan wabah Covid 19.

"Mungkin mahasiswa masih salah paham dan belum mengetahui jika pihak Dinkes sudah melakukan transparansi alokasi maupun penggunaan anggaran wabah Covid 19 kepada para wakil rakyat, kesalahpahaman ini kami maklumi," tukasnya. (*/T Abd)