PSBB JAKARTA, DPRD MINTA PEMPROV DKI PERKETAT PROTOKOL DI PASAR

JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik meminta Pemprov DKI mengevaluasi penerapan protokol kesehatan pencegahan virus corona di pasar tradisional selama pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Taufik menuturkan, sejauh ini masih terjadi banyak pelanggaran pembatasan sosial dan beberapa protokol kesehatan serta pencegahan virus corona di pasar, sehingga menambah risiko penularan di tengah masyarakat.

“Pasar kan tidak boleh tutup, ada juga pakai online, tapi orang kadang kala mungkin kebiasaan belanja secara langsung sulit dihindari, maka perlu diawasi. Orang lebih suka belanja dengan langsung melihat, itu tidak bisa dihindari tapi harus diawasi secara ketat,” kata Taufik dalam keterangan tertulisnya , Kamis (23/4/2020).

Taufik meminta Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya memastikan bahwa tidak ada kerumunan massa atau pembeli. Termasuk, memastikan penegakan kedisiplinan pada pedagang dan pembeli di wilayah pasar tradisional.

“Saya kira supaya berkerumun orang, (harus) sesuai dengan protokol kesehatan berkaitan dengan corona. Tinggal harus diawasi, masker wajib hukumnya dipakai, jadi harus diawasi secara ketat,” tuturnya.

Sementara, Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiyono mengatakan pengabaian protokol kesehatan pencegahan virus corona di lingkungan pasar tradisional juga seyogyanya menjadi salah satu hal yang perlu dievaluasi dalam masa PSBB.

“Menurut saya pasar-pasar ini masih ramai, tidak terapkan Social distancing, memang masih bergerombol tapi tidak separah waktu normal karena tidak mungkin dihindari dengan jarak dua meter. Kalau tidak berkerumun, berdesakan boleh, kalau jaga jarak ketentuan PSBB dua meter tidak mungkin. Makanya ini juga yang harus juga jadi evaluasi Pemprov DKI di PSBB sekarang ini,” jelasnya.

Jika masa PSBB diperpanjang, Mujiyono berharap Pemprov DKI bisa mengevaluasi kebijakan tersebut bersama DPRD untuk menguatkan kebijakan beserta saran-saran dari pengamatan lapangan.

“Kalau mau diperpanjang (PSBB), perpanjang harusnya dievaluasi dulu. Kalau Pemprov (DKI) mau, DPRD juga bisa diajak bicara supaya PSBB bisa berjalan lebih efektif, kita siap kok buat bekerja sama untuk pengawasan PSBB kalau akhirnya mau dilanjutkan,” tuntasnya.(*/Tub)