BUPATI BOGOR MINTA KEWENANGAN PENUH TERKAIT PSBB

BOGOR - Bupati Bogor Ade Yasin meminta kewenangan penuh untuk melakukan pembatasan-pembatasan selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sebab, pemerintah daerah masih kesulitan melakukan pembatasan yang lebih ketat karena terbentur aturan di pusat.

"PSBB seharusnya lebih ketat lagi peraturannya, kami kesulitan ketika pembatasan. Tapi kata pembatasan itu sendiri masih rancu, contoh kami tidak bisa blokir sebagian jalan untuk menyeleksi siapa yang boleh masuk atau tidak (ke Kabupaten Bogor)," kata Ade Yasin , Jumat (17/4/2020).

Menurutnya, hal tersebut justru penting dilakukan guna menekan angka penularan virus corona atau Covid-19 karena selama ini penerapan PSBB hanya sebatas pembatasan physical distansing dan sosialisasi.

"Padahal ini penting, ketika orang masuk ke wilayah kami seharusnya menjadi hak kami mengatur siapa yang boleh atau tidak boleh. PSBB saat ini, hanya dipahami sebatas pembatasan jarak dan sosialisasi pemakaian masker.

Kalau semua bisa masuk apalagi dengan tujuan yang tidak jelas, kecil kemungkinan bisa meminimalisir penyebaran Covid-19," ungkapnya.

Ade Yasin berharap, agar kepala daerah diberikan kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri selama menerapkan PSBB.

"Harapan kami dengan PSBB ini, kepala daerah diberikan kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri. Sehingga, PSBB ini bisa memutus mata rantai penyebaran wabah dengan cepat. Kami sudah mempersiapkan risiko dan biaya sebelum memutuskan PSBB, jangan sampai apa yang kami siapkan menjadi sia-sia,"katanya.(*/T Abd)