JOKOWI KE NATUNA TUNJUKKAN KEDAULATAN RI TAK BOLEH DI GANGGU

JAKARTA - Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Natuna, Rabu, 8 Januari 2020.

Kunker tersebut menjadi sinyal bahwa sengketa perbatasan kelautan dengan Tiongkok diperhatikan secara serius oleh Jokowi.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan hal tersebut, Rabu. Menurut dia, kunjungan kerja Jokowi ke Natuna menjadi sinyal bahwa kedaulatan negara tidak bisa ditawar-tawar.

“Hari ini menunjukkan bahwa kedaulatan RI itu tidak boleh diganggu dan tidak boleh ditawar. Itu merupakan hal prinsip dan presiden sudah mengatakan dalam Sidang Kabinet Paripurna kemarin untuk urusan Natuna tidak ada tawar-menawar,” katanya.

Ia menambahkan, kehadiran Jokowi di Natuna hari ini menunjukkan simbol negara hadir di wilayah yang tengah dipersengketakan dengan Tiongkok tersebut.

Ia meyakini langkah Jokowi akan banyak didukung oleh masyarakat.

“Apa yang ditunjukkan presiden ini kan menjadi simbol Negara, bahwa Negara betul-betul hadir dan Negara dalam hal ini pemimpin tertinggi kita, terutama dalam hal ini pemimpin tertinggi di bidang pertahanan Negara itu hadir. Dengan demikian, apa yang dilakukan presiden, saya yakin, seluruh rakyat Indonesia akan memberikan dukungan sepenuhnya,” katanya.

Dalam kunjungan kerjanya ke Natuna, Kepulauan Riau, Presiden Joko Widodo ingin memastikan penegakan hukum hak berdaulat negara atas kekayaan sumber daya laut di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia.

"Saya ke sini (Natuna) untuk memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita, hak berdaulat negara kita Indonesia atas kekayaan sumber daya alam laut kita di ZEE," kata Jokowi, seperti disitat dari Kantor Berita Antara.

Dia juga menegaskan bahwa keberadaan Badan Keamanan Laut dan TNI AL beserta kapal perang TNI AL adalah untuk menegakkan hukum terhadap para pelanggar wilayah teritorial Indonesia.

"Mengapa di sini hadir Bakamla, mengapa di sini ada Angkatan Laut? Untuk memastikan penegakan hukum yang ada di sini," kata Jokowi.(*/Adyt)