JAKARTA - Polemik penemuan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) milik Warga Negara Asing (WNA) asal China di Cianjur, Jawa Barat terus bergulir. Persoalan ini dikhawatirkan mencederai Pemilu dan Pilpres 2019.
Calon Wakil Presiden (Cawapres) Sandiaga Salahuddin Uno berharap semua pihak bisa menahan diri. Terpenting saat ini, yaitu bagaimana bisa menjaga pemilu dan pilpres bisa berjalan jujur dan adil.
"Harus dicermati jangan sampai pemilu ini dicederai atau dicoreng oleh kecurigaan masyarakat ada WNA yang memiliki e-KTP bisa ikut mencoblos," kata Sandi di GOR Bulungan, Jakarta Selatan, (27/2/2019).
Dia meminta pemerintah memperhatikan serius persoalan tersebut agar pelaksanaan pemilu dan pilpres secara serentak pada 17 April 2019 hanya diikuti oleh warga negara Indonesia yang sudah memenuhi persyaratan.
"Jangan sampai ada penggelembungan suara, jangan ada penyalahgunaan dari identitas tersebut," ucapnya.
Menurutnya, netralitas harus dijunjung tinggi dalam pelaksanaan pemilu dan pilpres. "Jangan sampai ada ketidaknetralan penyelenggara pemilu," katanya.
Dia menambahkan, pemilu juga jangan dirusak dengan sikap saling menjatuhkan dan tidak saling menyebarkan ujaran yang bisa dianggap menyerang pihak lawan.
Pemilu dan pilpres ini, lanjut dia, harus dirajut dengan kebangsaan, jaga keberagaman dan penyampaian aspirasi dengan baik. "Jangan sampai menyerang pihak sebelah," tandasnya.(*/Hak)
© 2015. All Rights Reserved. Jurnal Metro.com | Analisa Jadi Fakta
Koran Jurnal Metro