SEMARANG – Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Jawa Tengah (Jateng), Suwardi, mengkritisi pembelian atau penyerapan telur oleh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di bawah harga acuan pemerintah (HAP). Dia menegaskan bahwa praktik tersebut merugikan kelompok peternak.
“Saya hanya ingin bertanya kepada pengelola MBG, khususnya koordinator, terkait dengan pembelian, kenapa ada SPPG yang komitmen beli telur Rp 26 ribu (per kilogram), ada yang Rp 21 ribu? Ada apa di dalamnya ini?” kata Suwardi saat menghadiri rapat koordinasi penyerapan bahan baku lokal untuk program MBG di Kantor Pemprov Jateng, Kota Semarang, Jumat (19/6/2026).
Dia mengaku telah menerima laporan yang produk telurnya dibeli di bawah HAP. KPUS Jateng memiliki 1.767 anggota peternak yang tersebar di 10 kabupaten/kota. Dalam rapat tersebut, Suwardi mengaku dapat membeberkan SPPG-SPPG mana saja yang melakukan pembelian telur di bawah HAP.
“Yang saya pasok ada enam SPPG itu belinya Rp 26 ribu, tidak pernah berubah. Tapi selain itu, sama-sama satu kecamatan, ada yang Rp 21 ribu – Rp 22 ribu. Kalau ini mau audit bersama, yang beli rendah ini dasarnya apa?” ucap Suwardi.
Dia menduga ada oknum-oknum yang bermain dalam pembelian telur oleh SPPG. “Jangan Kementerian Pertanian, Bapanas, sudah menetapkan HAP di kandang Rp 26.500, SPPG, yang di situ mengelola uang negara, belinya Rp 21 ribu – Rp 22 ribu. Ada apa?” ujarnya.
“Coba kroscek masing-masing SPPG yang beli Rp 22 ribu, dibayar oleh BGN berapa. Kalau seperti ini kejadiannya, tidak saling menghidupkan, tapi ini saling menginjak,” tambah Suwardi.
Dia mempertanyakan, jika HAP diabaikan sedemikian rupa, siapa yang harus mematuhinya. Suwardi berharap hal tersebut dapat dibenahi. Apalagi saat ini biaya operasional yang harus ditanggung peternak melonjak mengingat naiknya harga pakan ternak.
“Kami berharap, kami tidak akan nuntut muluk-muluk, kondisi perekonomian kita sedang tidak baik-baik saja. Hari ini dolar naik, harga pakan juga naik. Hari ini harga pakannya sudah naik berapa? Sudah naik empat kali dalam waktu dua bulan. HAP-nya tidak berubah, malah harganya turun,” ucap Suwardi.
Dia berharap harga telur dapat dibuat Rp 26 ribu per kilogram untuk program MBG. “Ini belum HAP, karena HAP-nya kan Rp 26.500. Jadi saling menjaga agar peternak ini hidup, kebutuhan dari pemerintah penyaluran MBG yang HET-nya di BGN itu Rp 30 ribu untuk telur. Kalau saya masuk Rp 26 ribu masih sisa Rp 4.000. Asal tidak diambil oleh koperasinya pemegang MBG. Karena apa? Hari ini yang bermain-main di MBG itu koordinator mungkin tahu tapi pura-pura tidak tahu,” katanya.
Rakor penyerapan bahan baku lokal untuk program MBG di Kantor Pemprov Jateng dipimpin Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin. Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Regional BGN Jateng Reza Mahendra, Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN RI Tengku Syahdana, Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementerian Pertanian Hary Suhada, dan Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas RI Maino Dwi Hartono.(*/D To)
